Esai Sulaiman Djaya

Ketika Elite dan Intelektual Bermental Budak

Negara bangsa ini, yah Indonesia, sebenarnya sedang mengalami rongrongan dari berbagai sisi: sosial-ekonomi-politik serta sisi kultural-keagamaan, yang jika kita tidak memahami jati diri kita sebagai sebuah bangsa yang unik, memiliki kecerdasan dan falsafah jenuin-nya, niscaya akan ambruk, dan tak lebih menjadi sebuah geografi yang kehilangan identitas dan ideologinya. Di sinilah perlu kembali ditegaskan bahwa ideologi dan falsafah kita bukan liberalisme, neoliberalisme, atau pun komunisme, tetapi ideologi keadaban dan kemanusiaan yang telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 45.

Sayangnya, elite-elite Negara bangsa ini bukanlah mereka yang menjalankan amanat dan pengamal falsafah serta ideologi Negara bangsa sendiri. Alih-alih mereka hanya menjadi ‘perpanjangan’ tangan dari ideologi-ideologi ekonomi-politik dan paham-paham imporan seperti neoliberalisme yang membuat Negara bangsa ini tak punya jatidiri dan menjadi pelayan oligarkhi dan korporasi global ketika menetapkan kebijakan-kebijakan neoliberal, seperti privatisasi aset-aset public dan pencabutan subsidi sosial seperti yang dilakukan Sri Mulyani dalam rezim Joko Widodo saat ini.

Negara bangsa ini merupakan geografi dengan jumlah penduduk terbesar, yang karenanya menjadi sasaran ‘konsumerisasi’ atau upaya menjadikan warga Negara ini hanya sebagai konsumen oleh perusahaan-perusahaan multinasional, yang pada saat bersamaan, sejumlah kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada korporasi global bukannya kepada sektor-sektor yang digarap dan dikelola rakyat, seperti kebijakan yang pro-petani, nelayan, dan usaha-usaha rakyat kecil. Ekonom-ekonom dan intelektual-intelektual kita lebih merupakan para calo yang bekerja untuk kepentingan Amerika dkk, contohnya.

Dalam hal itu, figur bangsa kita yang dapat dikatakan mengurangi dan mengerem peran ekonom dan intelektual calo yang lazim disebut Mafia Berkeley itu adalah KH. Abdurrahman Wahid, yang sayangnya peran mereka kembali menguat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan memiliki perannya kembali di era rezim Joko Widodo.

Sekedar informasi bagi yang ahistoris, ekonom dan think tanks yang lazim disebut Mafia Berkeley itu mulai bekerja di negeri ini sejak Presiden Soekarno digusur oleh CIA-Amerika dan kekuatan TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang loyal kepada Jenderal Soeharto dalam rangka menjadikan Soeharto sebagai presiden Indonesia dengan kompensasi menjadi presiden yang loyal kepada Amerika. Di era Soeharto pula-lah IMF dan World Bank mulai diijinkan memainkan perannya menjadi penentu kebijakan ekonomi Indonesia, di saat kehidupan sosial warga Negara ditekan dengan sejumlah peraturan, intimidasi hingga pembunuhan para aktivis dan pejuang HAM.

Sejak Soeharto berkuasa-lah para ekonom yang tergabung dalam organisasi tanpa bentuk itu memegang kendali ekonomi Indonesia sampai sekarang, dengan jeda sebentar, seperti telah dikatakan, ketika KH. Abdurrahman Wahid (almarahum Gus Dur) menjabat sebagai Presiden, di mana di era Gus Dur, pengaruh mereka tidak lagi semutlak sebelumnya, meski masih tetap punya peran melalui Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Prof. Emil Salim dan Dr. Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretarisnya, yang kemudian dibentuk pula Tim Asistensi pada Menko EKUIN yang diketuai oleh Prof. Widjojo Nitisastro dengan Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretarisnya, yang saat ini dipercaya menjadi salah-satu menteri di kabinet rezim Joko Widodo.

Terkait polah dan perilaku para elite Negara bangsa ini dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, saya teringat apa yang pernah dikatakan Pramoedya Ananta Toer: “Negeri yang begini kaya diubah menjadi negara pengemis…karena tidak adanya karakter pada elite”. Apa yang dikatakan Pramoedya Ananta Toer, penulis prosa terbesar Indonesia yang pernah dinominasikan sebagai penerima Anugerah Nobel Sastra itu, adalah juga realitas politik Indonesia saat ini, di mana para elite Negara bangsa ini tak ubahnya para calo yang bekerja untuk kekutan-kekuatan dan lembaga-lembaga asing, tak ubahnya orang-orang yang tak punya pegangan dan prinsip, tak menjalankan falsafah dan ideologi Negara bangsa sendiri, kecuali sebagai para pelaku ideologi pragmatis demi mendapatkan ‘upah’ dari tuan-tuan Amerika (juga Cina) mereka seperti melalui IMF dan World Bank yang justru mengambil keuntungan dari tanah-air Negara bangsa ini.

Realitas yang sungguh sebuah kenyataan yang pahit dan ironis, di saat sisi kehidupan yang lain juga sedang mengalami disorientasi, seperti maraknya sebaran ujaran-ujaran dan ceramah-ceramah keagamaan yang tidak mendidik secara kultural, dan malah menguatkan oralitas dan kemalasan analitik atau menciptakan ketumpulan intelek yang kemudian melahirkan generasi yang mudah mengkonsumsi hoax dan memahami agama seakan-akan terlepas dari intelek.

Sulaiman Djaya