Esai Sulaiman Djaya

Miguel Cervantes Sang Penyingkap Dunia Modern

oleh Sulaiman Djaya (Sumber: Majalah Sastra Kandaga Kantor Bahasa Banten Edisi Desember 2018 halaman 7-9)

Karya sastra merupakan kawan untuk berpikir, tentu dengan cara-nya sendiri, seringkali melahirkan sebuah wawasan dan pandangan alternatif yang tidak dipikirkan oleh kebanyakan orang. Bila kita membaca karya-karya sastra yang memiliki kualitas intelektual yang tinggi, tentu di sana kita seperti memasuki dunia dan tak jarang sebuah perpustakaan. Cervantes adalah salah-satu penulis yang mampu melakukan hal itu, seperti ketika ia mengekspolorasi kegilaan, semisal lewat novel-nya yang berjudul Don Quixote.

Rupanya, sebagaimana dikemukakan Michel Foucault, kegilaan dan sains pernah saling mencederai, dan ada sebuah jaman ketika tubuh yang tidak terkontrol dinamakan sebagai kegilaan, hingga Dostoievsky pun mengejek, “Bukan dengan mengurung tetangganya maka orang akan menjadi yakin dengan kegilaannya sendiri”. Nama yang sama bagi kemelimpahan imajinasi. Kegilaan ini juga menghiasi filsafat dan dunia kepenulisan.

Eksplorasi kegilaan bisa dikatakan sudah sangat tua dalam dunia kepenulisan dan pemikiran. Penulis-penulis seperti Erasmus, Shakespeare, Marquis de Sade, dan Cervantes adalah beberapa dari sekian banyak penulis yang mengeskplorasi kegilaan dengan intens dan maksimal yang dituangkan baik melalui traktat pemikiran maupun melalui karya-karya kesusasteraan. Tema kegilaan ini pun menjadi proyek super serius filsafatnya Michel Foucault. Menurutnya yang mendefinisikan kegilaan itu sendiri adalah sebuah kegilaan dalam artiannya yang lain. Foucault menyitir kata-kata Dostoievsky: “Bukan dengan mengurung tetangganya maka orang akan menjadi yakin dengan kegilaannya sendiri”.

Sementara itu, kegilaan dalam Don Quixote-nya Cervantes adalah kemelimpahan imajinasi. Dan Cervantes sendiri meminjam kegilaan Don Quixote untuk mengolok-ngolok kegilaan lainnya, yang dalam hal ini salah satu contohnya adalah heroisme. Turunan heroisme ini bisa juga dilihat dalam pembunuhan sesama manusia yang dimotivasi klaim manipulatif yang membajak atau mengatasnamakan agama.

Dapatlah dibandingkan, bila kegilaan dalam karya-karya Shakespeare berujung pada kematian, kegilaan Don Quixote dipicu dan dipacu oleh nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang dipercayainya yang berawal dari buku-buku tebal yang dibacanya. Secara metaforis dan alegoris, buku-buku bisa berarti doktrin tradisi atau pun nilai-nilai yang ditanamkan masyarakat pada individu.

Di sisi lain, menurut Foucault, kegilaan dalam Don Quixote-nya Cervantes adalah imajinasi-imajinasi yang dikontrol oleh praduga-praduga dan kepuasan-kepuasan dengan diri sendiri dalam dunia khayalan. Jika penelitian arkeologis dan genealogis Foucault benar, kegilaan dan orang-orang gila pada awalnya tidak diklinikkan atau dipasung. Menurutnya orang-orang di jaman renaissans lebih ramah memperlakukan orang-orang gila dengan cara menaikkan mereka ke atas kapal dan menyerahkannya kepada para pelaut. Itu dilakukan karena menurut orang-orang renaissans kebodohan dan laut memiliki persamaan. Di jaman renaissans kegilaan begitu riang dan bahtera kebodohan mengarungi lautan dan melintasi kanal-kanal Eropa.

Sementara itu dalam khasanah eksistensialisme kegilaan adalah ketegangan individu dengan masyarakat dan dunia objektifnya seperti terasa dalam pemikiran dan tulisan-tulisan Kierkegaard, Camus, dan Sartre. Dan di tangan Freud ketegangan ini mendapatkan pesona ilmiahnya. Kepatuhan individu pada tradisi dan etik-masyarakat (super ego) meniscayakan konsekuensi untuk menekan (menyensor) hasrat-hasrat bawah-sadar (id)-nya yang mengakibatkan neurosis alias “gangguan mental dan kejiwaan” pada tingkatan psikis.

Lebih lanjut menurut Freud, apa yang kita sebut rasionalitas dan peradaban itu sendiri adalah kumpulan sublimasi-sublimasi yang isinya adalah orang-orang hipokrit yang menderita. Penderitaan mereka yang paling dalam adalah apa yang disembunyikan dan tak dikatakan mereka. Dan kesepiannya yang paling menyakitkan adalah keinginan-keinginan mereka yang disumbat (disensor).

Sumbangan ilmiah Freud itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari jasa Nietzsche sebagai penemu pertama psikologi alam bawah sadar dan lorong-lorong gelap manusia yang selama ini mengenakan topeng rasionalitas. Dan pada Max Weber sumbangan Nietzsche tersebut menjadi teori tindakan: tidak semua pilihan dan tindakan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, material, dan instrumental. Seringkali sebuah tindakan dan pilihan dilakukan karena dorongan emosi dan kebodohan yang spontan.

Dan bila kita kembali kepada cara pandang nietzschean, rasionalitas seringkali lebih merupakan kedok atau bentuk superfisial dari kehendak untuk berkuasa (Will to Power). Lihat saja ulah George Walker Bush yang serampangan mengumandangkan perang terhadap setiap pemimpin negara lain yang tak disukainya. Di sini kita semua tahu kekuasaan memiliki kegilaannya sendiri seperti telah dibuktikan oleh sejarah dalam wujud diktatorisme dan totalitarianisme dalam sejarah kelam abad modern. Dan rasionalitas itu sendiri bila kita setuju dengan Hannah Arendt seringkali merupakan mesin pembunuh yang paling efektif dan sistematis sebagaimana telah terjadi di jaman modern dalam wujud genocide alias pembunuhan massal yang dimungkinkan oleh kepatuhan birokratis Eichmann si perancang gas demi melayani keinginan tiranis-nya Hitler.

Dalam Don Quixote-nya Cervantes, kegilaan adalah ketakterwadahan kemelimpahan subjektivitas individu dalam ruang sosial yang penuh larangan dan patokan, pembatasan dan moralitas. Sementara di sisi lain secara ironis ada banyak kegilaan yang menggunakan agama dan topeng-topeng kebajikan seperti disatirkan dan disiratkan dengan baik oleh The Name of the Rose-nya Umberto Eco. Dan rasionalitas-nya adalah kata lain “pelupaan”.

Akhirnya dari segi pemikiran seperti yang dipaparkan Milan Kundera dalam The Art of Novel, Miguel de Cervantes adalah penemu dunia modern yang dilupakan oleh para pemikir sekaliber Husserl dan Heidegger dalam telisik mereka tentang dunia modern.

Bila Descartes melulu berbicara tentang keniscayaan rasionalitas, Cervantes menemukan ambiguitas dan tawa-nya. Cervantes pula yang telah menyadari “pelupaan atas mengada” manusia, bukan hanya Heidegger. Manusia yang dalam pandangan Descartes merupakan “tuan dan pemilik alam”, kini tak lebih alat kekuasaan belaka. Dan rasionalitas yang digaungkan Descartes ternyata telah menjelma “the iron cage” bagi manusia itu sendiri, demikian tulis Kundera. Cervantes telah menemukan kebodohan dan kegilaan manusia di tengah klaim-klaim rasionalitas-nya. Dan hal tersebut sama-sama tak terhindarkan dan sama-sama nyatanya dalam kehidupan dan keseharian. Meski seringkali dilupakan.

Iklan
Esai Sulaiman Djaya

Nietzsche, Kepenyairan, Pemikiran

Sumber: Majalah Sastra Horison Edisi Januari-Maret 2019 halaman 54-63

oleh Sulaiman Djaya (penyair dan pengasuh program acara Sastra Malam di Udara)

Di Sils-Maria, di mana lembah-lembah pegunungan, seperti yang selalu dipujinya, senantiasa memberikan kesegaran pagi hari dan keindahan sore hari, seorang lelaki menyewa sebuah rumah kecil, tepatnya sebuah villa mungil, demi meluangkan waktu-waktu jedanya untuk merenung dan menulis dalam kesehariannya. Seorang lelaki itu bagi saya memanglah seorang yang sengaja uzlah dari keramaian, seorang professor muda yang meninggalkan universitas tempat ia mengajar filologi. Seorang lelaki itu bagi saya lebih sebagai seorang “nabi” tanpa agama, atau katakanlah seorang biarawan tanpa gereja.

Lelaki yang merujukkan dirinya pada figur Zarathustra itu di kemudian dikenal sebagai maestro pembalikan, pendiri mazhab kecurigaan, seperti yang diakuinya sendiri. Seorang proto-dekonstruksionis dan seorang stylish yang hebat. Seseorang, yang dalam bahasanya Hollingdale, telah menyatukan berpikir dan merasakan, gairah dan intelegensia, seorang lelaki yang dapat demam karena sebuah gagasan yang dicintainya dengan sungguh-sungguh. Saya membayangkan seorang lelaki itu merenung sendirian di dalam kamar villanya, sembari sesekali pena yang terjepit di sela-sela jari jemarinya terus bergerak pada kertas, sesekali bangkit dari duduknya untuk sejenak, atau cukup lama, memandangi bintang-bintang malam dari jendela. Lalu ia menulis sebuah stanza:

“Kini nyatalah semua mata air-mata air yang tercurah berbicara lebih keras. Dan begitulah jiwaku adalah sebuah mata air yang tercurah. Kini semua nyanyian para pecinta pun terjaga. Begitulah jiwaku adalah nyanyian seorang pecinta. Sesuatu yang tak terpuaskan, tak bisa terpuaskan, berada dalam diriku, ingin berbicara. Sebentuk rasa lapar akan cinta berada dalam diriku, ia sendiri bertutur bahasa cinta. Akulah cahaya itu, dan akulah malam! Tapi inilah kesendirianku, berselimutkan cahaya. Dan seandainya aku adalah buram kegelapan, niscaya kusesap susu-susu cahaya dan kan kuberkati kalian bintang-bintang kecil berkedip dan ulat-ulat pendar di atas –dan berbahagia dengan anugrah-anugrah cahayamu. Tetapi aku hidup di dalam cahayaku sendiri, dan kuteguk kembali dalam diriku nyala-nyala yang berpencar dari diriku.”

Ia memilih Zarathustra lebih karena alasan yang sifatnya hiperbolik, sebagai contoh pandangan dan wawasan yang ingin dilawannya sekaligus yang hendak dijadikan sebagai titik pemberangkatannya. Obsesinya pada persoalan moralitas mungkin sangat berkaitan-erat, jika tidak saling mengandaikan dan menguatkan, dengan sinisme dan perhatiannya yang intens pada Kristianitas yang menurutnya hanya mengajarkan manusia-manusia lemah dan mentalitas budak.

Tetapi lepas dari soal di atas, Nietzsche bagi saya adalah seorang asketik dan pertapa yang sebenarnya, seorang pertapa yang patah hati dan amat kesepian, seorang pertapa yang mengisi pagi dan sorenya dengan mendaki dan berjalan di antara lereng-lereng dan lembah-lembah yang ia gambarkan sendiri dengan tokoh Zarathustra-nya, sementara di waktu-waktu malamnya asik menulis aforisma, esai-esai pendek, dan puisi. Seorang pertapa yang darinya saya menemukan relung-relung terdalam bahasa yang menawarkan sebuah khasanah yang sebelumnya tak saya dapatkan.

Di tangannya, bahasa dan kata-kata menjadi sangat tajam, padat, menghunjam, sinis, dingin dan menggigil, sarkastis, sekaligus panas dan membara seperti api. Ia pun, bagi saya, lebih mirip seorang pertapa yang hidup dalam kepasrahan total dalam kesehariannya, kepasrahan yang anehnya menurut saya lebih mirip pelarian yang bimbang. Ecce Homo adalah salah-satu karyanya yang paling memikat saya sebagai seorang pembaca yang ketika itu terpikat dengan caranya menuturkan gagasan dan ejekan yang diungkapkannya untuk membantah, mengkritik, dan menolak gagasan-gagasan para pemikir dan filsuf sebelumnya.

Rasa ingin tahu saya lebih jauh pada pemikiran-pemikiran dan karya-karya Nietzsche mungkin berkat para filsuf yang merujukkan dan mengakui sumbangan Nietzsche dalam proyek pemikiran mereka semisal Heidegger, Foucault, dan Derrida, untuk menyebut tiga filsuf yang sepanjang pengetahuan saya paling setia menapak karir pemikirannya dalam warisan Nietzsche. Heidegger mengembangkan kritiknya atas metafisika, Derrida mengambil dekonstruksinya, dan Foucault menerapkan telisik arkeologis dan genealogisnya untuk membedah struktur dan kesejarahan terbentuknya pengetahuan dan bagaimana kebenaran dilegitimasi. Para filsuf yang menurut saya juga setia sebagai para “master pencuriga” dari tradisi “school of suspicion”, sebuah istilah yang dikemukakan oleh Nietzsche sendiri dalam esai pendahuluan bukunya yang berjudul Human, All Too-Human.

Pernah juga saya membayangkan Nietzsche adalah reinkarnasi Isa Al-Masih dan Sokrates di jamannya, meski dua tokoh tersebut adalah orang-orang yang dikritiknya dengan tajam dan pedas. Subjektivitas saya itu karena melihat sisi perlawanannya terhadap mainstream wawasan jaman di mana ia hidup, sebuah perlawanan yang juga pernah dilakukan Isa Al-Masih dan Sokrates. Begitu pun sebaliknya, saya merasakan adanya kekaguman tersembunyi dalam diri Nietzsche kepada Isa Al-Masih dan Sokrates, di mana dalam Ecce Homo, Human All-Too Human, Thus Spoke Zarathustra, Beyond Good and Evil, Gay Science, dua tokoh tersebut terus menjadi tema tulisan-tulisan dan kritikannya.

Di dalam The Birth of Tragedy, misalnya, Nietzsche menyebut Sokrates sebagai sang ironis sejati yang penuh teka-teki, selain membahas Homerus, Silenus, dan Arsilokus, yang sama penuh teka-tekinya dengan Isa Al-Masih sebagai The Crucified alias yang tersalib. Secara pribadi sebagai seorang yang lebih berminat pada aspek-aspek sugestif dan afektif penulisan dan strategi penuturan, saya mengakrabi Nietzsche lebih pada keindahan puitis sajak-sajak dan esai-esainya, seakan saya sedang membaca surat cinta seseorang kepada kekasihnya, dan seakan saya tengah mendengarkan curhat, keluh-kesah, dan ungkapan-ungkapan perasaan lainnya.

Di tangan Nietzsche, tulisan dan pemikiran menjadi demikian bernyawa, hidup, dan bergairah, kadang sejuk dan adakalanya garang dan menghentak-hentak seperti gerakan yang cepat dan bersemangat, kadang terasa senyap dan sedih, kadang begitu gembira dan menyala-nyala. Dalam hal ini saya menyukai bait-bait yang ada dalam Zarathustra berikut:

“Ketika udara terasa jernih, ketika kesejukan embun bercucuran ke bumi, tak terlihat dan tak terdengar, kesejukan embun pun mengenakan sepatu-sepatu lembut, seperti segala yang lembut menyejuk: Apakah kemudian kau pun ingat, betapa dulu pun kau haus, mendamba cucuran airmata surgawi dan butiran-butiran embun, hangus dan letih, sementara di atas jalan-jalan kuning penuh rumput, berpencaran buih-buih cahaya matahari petang yang nakal, menembusi pohon-pohon gelap” (Nyanyian Kesenduan, Bagian 3),

“Jika kucintai laut, dan segala yang seperti laut, dan paling mencintainya ketika ia dengan amarah membantahku: jika dalam diriku ada kegembiraan dalam mencari segala yang menghempas layar-layar ke arah yang tak diketemukan, jika kegembiraan seorang pelaut tak kudapati dalam kerianganku, jika nanti kegembiraanku telah berseru: pantai telah menghilang dan belenggu penghabisan terlepas dariku” (Nyanyian Tujuh Meterai, Bagian 5).

Di tangan Nietzsche, semua aspek dan sisi terdalam bahasa ditawarkan, sesekali subversif dan destruktif, dan di lain kali terasa dingin dan penuh teka-teki, berdusta, menertawakan dan bercanda, seringkali nakal dan tangkas. Begitulah, sebagai seorang stylish yang handal dan hebat, tulisan-tulisan dan gaya penuturan dan pengungkapannya yang jernih dan menghunjam mampu dengan cepat melahirkan kepekaan dan kuriositas baru pada perasaan saya sebagai seorang pembaca, gagasan-gagasan yang dimunculkan dan ditawarkannya memiliki daya tembus dan daya gugahan yang kuat, argumentasinya padat dan tidak bertele-tele. Bagi saya, bahasa Nietzsche memang setara dengan kekuatan bahasa kitab suci yang enigmatik sekaligus ironik dan argumentatif.

Konon ia pun seringkali membawa kertas-kertas, semacam buku catatan harian, ketika ia berjalan-jalan sendirian menyisiri pedesaan di Swiss, yang dengan kertas-kertas tersebut ia dapat segera menuliskan gagasan-gagasan, pengalaman-pengalaman yang ia dapatkan dan ia rasakan seketika itu, dan menuliskan ide-ide yang muncul di saat berjalan-jalan itu dalam bentuk tulisan aforistis –yang dengan catatan-catatan aforistis yang ditulisnya itu tanpa ia sadari telah menjadikan dirinya sebagai seorang revolusioner bahasa yang tak tertandingi di abad ke-19.

Tetapi ada satu hal yang membuat saya berpikir lain, yaitu gagasannya tentang Will to Power, yang menurut Heidegger merupakan gagasan inti dan sentral pemikirannya, bagi saya lebih merupakan sebuah konsolasi dari kepasrahan, kesulitan, dan keterbatasan kesehariannya ketika ia begitu sangat produktif menulis. Cetusan-cetusan untuk bersikap afirmatif dan berkata “ya” pada realitas dan eksistensi terdengar dalam pencerapan saya lebih sebagai sebuah afirmasi pada kesepian dan kesunyian yang dijalaninya selama ia menghabiskan waktu-waktu kesehariannya untuk menulis Human All To-Human dan Thus Spoke Zarathustra yang saya sukai itu.

Meski demikian, ketika saya tak sepenuhnya sepakat dengan sistematisasi yang dilakukan Heidegger yang mengkutubkan pada aspek Will to Power-nya, toh Hollingdale telah mengobati saya dengan pemilahan tematik yang dilakukannya, di saat saya masih menganggap tulisan-tulisan Nietzsche lebih sebagai kawah bahasa yang menggelora dan membara, seperti yang ia gambarkan sendiri dalam stanza-nya: “tapi aku sendiri adalah cahaya-cahaya yang tercurah”.

Menurut Hollingdale, ada tiga tema dan konsentrasi yang intens dan konsisten dalam tulisan-tulisan Nietzsche. PERTAMA, penghancuran semua konsep yang selama sebelumnya selalu dirujuk dan dijadikan acuan untuk mengukur segala hal. KEDUA, kritik atas moralitas dengan menunjukkan basis-basis dan sisi-sisi nir-moral dalam hidup dan eksistensi, sekaligus juga kritik atas rasionalisme dengan menunjukkan dan mengemukakan aspek-aspek dan segi-segi irrasional makhluk hidup dan hidup itu sendiri, dan yang KETIGA, adalah upayanya untuk melawan oposisi-oposisi konseptual antara dunia yang lebih mulia dan yang rendah, yang material dan yang spiritual. Paparan Hollingdale tersebut mengingatkan saya pada apa yang juga ingin dilakukan Jacques Derrida dengan dekonstruksinya.

Dalam pengakraban saya, mungkin seperti halnya orang-orang lain yang membaca Nietzsche, sumbangan terbesar Nietzsche selain kekuatan inspiratifnya untuk pemikiran, adalah pada pembentukan bahasa dan gaya penulisan, secara oratorik atau pun retorik. Seperti yang juga ditegaskan Derrida, bahasa Nietzsche menurut saya adalah bahasa yang lahir dari keintiman dengan kerentanan sekaligus kejernihan. Bahasa yang kadang heran dan kadang sedih, seperti ketika ia berbicara tentang dirinya dan nasib yang dijalaninya, yang ia tuangkan dalam pendahuluan bukunya, Human All Too Human: “How he loves to sit sadly still, to spin out patience, to lie in the sun! Who understand as he does the happiness that comes in winter, the spots of sunlight on the wall!”.

Bahasa yang melawan sekaligus pasrah: “….Enough, I am still living; and life is, after all, not a product of morality: it wants deception, it lives on deception….but there you are, I am already off again, am I not, and doing what I have always done, old immoralist and bird-catcher that I am –speaking unmorally, extramorally, beyond good and evil?-” Bahasa yang berkelana dan menjelajah: “Almost all the problem of philosophy once again pose the same form of question as they did two thousand years ago: how can something originate in its opposite, for example rationality in irrationality, the sentient in the dead, logic in unlogic, disinterested contemplation in covetous desire, living for others in egoism, truth in error?”

Bahasa yang arkeologis dan genealogis: “Mankind like to put question of origins and beginnings out of mind….man has for long ages believed in the concepts and names of things as in aeternae veritates ha has appropriated to himself….he really thought that in language he possessed knowledge of the world”. ”Bahasa yang alegoris sekaligus hiperbolik: “Supposing that truth is woman (Bayangkanlah seandainya kebenaran itu seorang perempuan)”. Atau: “Kebenaran adalah sepasukan metafor yang terus bergerak”.

Bagi saya, karya-karya Nietzsche adalah perayaan suara-suara yang saling menegaskan sekaligus menegasikan, saling mencederai sekaligus mengobati, pembalikan dan kesaling-silangan yang bertumpuk sekaligus berceceran, sejumlah sketsa dan figura-figura impresionistik dan eskpresionistik pada saat bersamaan dan bergantian. Caranya mengemukakan kelemahan dan kesalahan sebuah gagasan yang ingin ditolak dan dikritiknya lebih dekat pada Montaigne, salah seorang penulis yang dikaguminya selain Abbe Galiani, Goethe, dan Stendhal alias Henry Beyle. Kegigihannya untuk mematangkan gagasan-gagasan yang ditulisnya memang seperti kegigihan seniman yang dikaguminya, Raphael.

Tulisan-tulisannya lahir dari seorang lelaki yang terlampau gelisah dan bergolak secara bathin, dari seorang lelaki yang sangat kesepian. Tyler T. Roberts mengatakan, misalnya, dalam tulisan-tulisannya Nietzsche mengimajinasikan dan memperlakukan filsafat dan pemikiran sebagai sejumlah praktek asketisme dan pembentukan hidup. Pendapat Tyler T. Roberts tersebut salah-satunya ia contohkan dengan The Gay Science-nya, di mana Nietzsche menurutnya bersuka-cita dalam “saturnalia”, sebentuk jiwa yang sabar dalam menghadapi penderitaan, kesepian, dan tekanan yang berkepanjangan –yang dalam bahasanya Tyler T. Roberts, tulisan dan pemikiran Nietzsche dapat dibayangkan sebagai “sebuah perahu kehidupan yang berlayar di antara gelombang badai kekecewaan dan keputusasaan tiada akhir yang secara paradoks dipenuhi dengan cinta, kegembiraan, dan keriangan yang memabukkan”.

Di dalam wawasan pemahaman seperti itulah, ujar Tyler T. Roberts, filsafat dan pemikiran di tangan Nietzsche merupakan seni olah spiritual (the art of transfiguration) melalui ikhtiar terus-menerus demi memperbaiki dan memperindah tubuh sekaligus menajamkan pikiran dalam proses spiritualisasi dirinya sendiri. Atau seperti yang dikatakan sendiri oleh Nietzsche: “tarian adalah cita-cita, seni seorang filsuf dan kesalehannya yang paling nyata”. Tarian yang dapat juga dimengerti sebagai sikap afirmatif kepada bumi dan hidup. Berkata “ya” dengan riang pada eksistensi dan kehidupan.

Meski demikian dan bagaimana pun, saya sendiri merasa was-was ketika membaca imperatif ritual yang dikumandangkannya dalam The Gay Science, “apakah yang paling suci dan paling tinggi dari semua yang dimiliki dunia, yang telah berlumur darah, bahkan telah mati tertikam pisau kita: Siapakah yang akan membersihkan darahnya dari kita? Air apakah yang tersedia untuk membersihkan diri kita sendiri? Perayaan penebusan dosa jenis apa, permainan keramat apa yang harus kita temukan?”

Selanjutnya dari segi sumbangan pemikirannya, bila kita merujuk kepada pendapat-pendapat para pemikir dan filsuf yang meneruskan warisan khasanah dan wawasannya, tulisan-tulisan Nietzsche menolak dikotomi konseptual dan menghancurkan fondasi-fondasi yang selama sebelumnya diyakini benar, yang di tangan Heidegger diistilahkan dengan destruksi dan di tangan Derrida bernama metode dan praktik dekonstruksi, sementara Nietzsche sendiri menyebutnya “berfilsafat dengan palu”, persis seperti ketika seseorang menghancurkan sebuah ikon berhala (pemikiran) yang ternyata di dalamnya gerowong setelah dihantam palu. Ia sendiri memang dinamit dan palu, seperti dikumandangkannya sendiri, yang telah menyadarkan banyak penulis dan pemikir dari “kelelapan dogmatis” (dogmatic slumber).

Di Sils-Maria itu, yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari Saint-Moritz tempat Giovanni Segantini bekerja dan mengisi waktu-waktu kesehariannya untuk melukis, Nietzsche menulis Thus Spoke Zarathustra, The Gay Science, Beyond Good and Evil, On The Genealogy of Morals, dan Twilight of the Idols. Sils-Maria dan pegunungan Alpen, yang sebagai sebuah kehidupan dan keseharian, yang kalau menurut Alain de Botton, juga cukup mempengaruhi tulisan-tulisannya, selain Lou-Andreas Salome, kesan-kesan ala esai-nya Montaigne seperti yang ia tuliskan di dalam Ecce Homo, On Genealogy of Morals, Human All Too Human, dan Untimely Meditations. Hingga dapatlah dikatakan Nietzsche adalah penyair dan pemikir yang sangat intim dengan alam dan keseharian, semisal yang diungkapkannya di dalam Ecce Homo:

“Yang tahu bagaimana menarik nafasnya dari karya-karyaku akan mengetahui bahwa ia adalah udara ketinggian….filsafat yang saya pahami dan saya hidupi sampai saat ini, adalah kehidupan penuh sukarela dalam salju dan pegunungan”. Atau seperti yang ia tuliskan dalam Human All Too Human: “Di pegunungan kebenaran, engkau tak akan pernah mendaki sia-sia, entah karena engkau mendaki lebih tinggi hari ini, atau karena engkau melatih kekuatanmu hingga sanggup mendaki lebih tinggi di esok hari”.

Sils-Maria, alam dan kesehariannya bagi Nietzsche, sebagaimana Saint Moritz bagi Giovanni Segantini, menurut saya adalah lanskap dan inspirasi penting untuk tulisan-tulisan Nietzsche ketika ia seringkali menekankan pentingnya sikap afirmatif pada hidup dan eksistensi meski dijalani dalam penderitaan dan kesahajaan. Begitu pun menurut Tyler T. Roberts, kritik dan penolakannya pada Kristianitas ketika itu lebih karena Nietzsche memandang dan merasakannya sebagai sejumlah imperatif pengingkaran pada takdir hidup dan bumi, Kristianitas menurut Nietzsche lebih cenderung menjadikan dirinya (Kristianitas) sebagai sumber paling potensial penyakit penyangkalan hidup yang menginfeksi dan melemahkan kehidupan manusia.

Untuk menafikan kenyataan Kristianitas yang ditolaknya itu, Nietzsche mengumandangkan kebalikannya seperti yang diungkapkannya melalui figur Zarathustra yang dipinjamnya: “Hal terdalam yang kucintai hanyalah kehidupan –justru ketika aku membencinya”. Di mana pada saat yang sama ketika ia membenci Kristianitas kita bisa menangkap paradoksnya, lanjut Tyler T. Roberts, ketika Nietzsche memuji Isa Al-Masih sebagai “spirit bebas yang sebenarnya berdiri dan berada di luar agama (beyond religion)”.

Dengan demikian, asketisme (kepertapaan) ala Nietzsche merupakan kebalikan dari asketisme Schopenhauer, yang menurut Nietzsche malah meneguhkan penyangkalan pada hidup dan eksistensi. Dalam hal inilah “ateisme” Zarathustra-nya Nietzsche bagi saya lebih terasa sebagai upaya pencarian spritualitas baru bagi dunia modern. Sampai-sampai Schleiermacher memandang ateisme Nietzsche merupakan klimaks dari suara-suara jamannya, mengingat menurut Schleiermacher, yang mengkritik agama atau pun Kristianitas bukan hanya Nietzsche, meski daya ledaknya menemukan momentumnya dalam karya-karya Nietzsche. Ketika memang pada kenyataannya agama atau pun Kristianitas di abad 19 berada pada praktek-praktek dan sikap-sikap “membunuh dirinya sendiri” dan berada dalam “kebimbangan dan disorientasi”.

Setidak-tidaknya, sebagaimana kita tahu, pada tataran instropeksi dan otokritik dalam Kristianitas tersebut juga dilakukan Soren Kierkegaard. Begitu juga menurut saya, bisa jadi bahasa-bahasa Nietzsche yang berkobar dan bergolak dalam setiap pernyataannya adalah bentuk lain pencarian aspek penghiburan justru ketika ia sendiri ingin menggantikan dan menolak aspek-aspek konsolatif agama yang menurutnya lebih mengajarkan pelarian dan penolakan dari dan pada dunia dan eksistensi, seperti yang ia kumandangkan dengan Zarathustra-nya: “Akulah Zarathustra, penyokong hidup, pembela yang menderita, penyokong siklus”.

Ketertarikan Nietzsche pada setiap ikhtiar manusia dalam memahami dan menerjemahkan eksistensi dan penderitaan itu sendiri sebenarnya sudah ia lakukan ketika Nietzsche membedah dan menafsirkan arti tragedi bagi orang-orang Yunani dengan The Birth of Tragedy-nya, yang menurutnya kegandrungan orang Yunani pada tragedi mencapai puncaknya pada abad ke 5 M dapat dibaca dan dipahami sebagai upaya mereka untuk mencari pengobatan dan penghiburan akibat perang Median (Persia) yang membuat orang-orang Yunani berada dalam dua pilihan dan ancaman yang sama-sama dilematis, militerisme dan penaklukan. Begitu pun gejala-gejalanya, menurut Nietzsche, yang tak lain demam nasionalis alias pengkultusan negara dan tanah air, dan kecanduan revolusioner alias penolakan terhadap negara dan tanah air, telah menjebak mereka pada dua bahaya yang sama-sama kuatnya: Apollonisme yang berlebihan dan Dionysianisme yang berlebihan. Situasi dan keadaan itu menurut Nietzsche sendiri mirip situasi dan keadaan Jerman ketika mengalami ancaman kekuatan Prancis.

Lebih lanjut, sebagaimana yang ia paparkan dalam The Birth of Tragedy-nya itu, tragedi menurut Nietzsche mentransformasikan kondisi manusia, di mana lagu, paduan suara, dan tarian-nya mengungkapkan kekejaman Ada (eksistensi). Sementara paduan suara merupakan penerjemah dari “Ada” yang bermain dengan penampilannya, musik itu sendiri adalah bahasa dari “Ada”, dari keinginan tersembunyi dalam individu.

Sedikit-banyaknya, hasil pembacaan dan penerjemahan Nietzsche atas tragedi Yunani itulah yang memungkinkan ia mengatakan bahwa bangsa Yunani-lah yang paling memahami dan menyadari kengerian dari eksistensi, pesimisme mereka justru mencerminkan kedalaman, kedalaman yang dalam pandangan Nietzsche bertolak belakang dengan rasionalitas dan optimisme Sokrates dan Euripides. Wajar saja bila Nietzsche lebih memuji Sophocles dan Aeschylus, sementara Euripides menurutnya orang yang telah memudarkan dan melemahkan tragedi Yunani itu sendiri karena telah menghilangkan musik dan menggantikannya dengan dialog, juga menghilangkan dan mengganti paduan suara dengan tokoh utama.

Penghilangan musik itu dalam pandangannya justru telah menghilangkan tafsir atas kebenaran yang tidak rasional dari kondisi manusiawi itu sendiri. Sebagai seorang penulis dan pemikir yang mencintai dan memahami musik dengan intens dan intim, Nietzsche telah begitu akrab dengan gaya dan teknik transposisi, di mana teknik reiterasi atau pengulangan mampu menghasilkan dan melahirkan kesan atau perasaan yang sama sekaligus baru, ketika melodi yang sama akan terdengar berbeda. Ketika sebait musik yang ditransposisikan dapat berubah atau tetap pada nada semula, ketika kunci yang berbeda bisa memberikan efek dalam menciptakan suasana yang tinggi atau pun rendah, seperti ketika musik dimainkan dalam kunci minor akan terasa menyedihkan dan akan menyeramkan ketika dimainkan dalam kunci mayor.

Setidak-tidaknya, tulisan-tulisan Nietzsche dengan gaya dan kesannya yang kadang panas dan dingin itu bisa dibaca dalam strategi, teknik, mode, dan gaya musikal. Filsafatnya merupakan sebuah rekonseptualisasi antara raga dan spirit, spirit yang bila meminjam perkataannya Walter Kaufmann tak ubahnya sebuah instrument kehidupan dalam usahanya untuk meningkatkan diri sendiri.

Sepanjang pengalaman pembacaan saya, tulisan-tulisan Nietzsche memang tak ubahnya sejumlah komposisi musik yang adakalanya tegang dan tinggi, adakalanya pasrah dan meminta untuk dikunjungi dan disimak dengan sabar dan hati-hati. Kadangkala cepat dan kadangkala lambat seperti ketika kita berada dalam dingin musim hujan. Untuk mencerna dan memahami tulisan-tulisannya, pembaca harus menyerah pada komposisi-komposisi dan nada-nada gubahan yang disusunnya, kita harus masuk dan menjadi pengunjung dunia-dunia imajinasi musikal tulisan-tulisannya. Di sana kita akan menjumpai Haydn, Mozart, Vivaldi, Bach, Beethoven, dan yang lainnya.

Esai-esai Nietzsche telah memberikan saya bagaimana cara menulis yang personal dan hidup, seperti ketika saya membaca Daybreak-nya: “I shall now tell you what I was after down there –here in this late preface which could easily have become a funeral oration: for I have returned and, believe it or not, returned safe and sound. Do not think for a moment that I intend to invite you to the same hazardous enterprise.

Atau ketika saya memaca Human All Too Human-nya: “And in fact I myself do not believe that anyone has ever before looked into the world with an equally profound degree of suspicion, and not merely as an occasional devil’s advocate, but, to speak theologically, just as much as an enemy and indicter of God; and anyone who could divine something of the consequences that lie in that profound suspiciousness, something of the fears and frosts of the isolation to which that unconditional disparity of view of condemns him who is infected with it, will also understand how often, in an effort to recover from myself, as it were to induce a temporary self-forgetting, I have sought shelter in this or that –in some piece of admiration or enmity or scientifically or frivolity or stupidity; and why, where I could not find I needed….If he has for long hardly dared ask to himself: why so apart? so alone? renouncing everything I once reverenced? renouncing reverence itself? why this hardness, this suspiciousness, this hatred for your own virtues? –now he dares to ask it aloud and hears in reply something like an answer.

Ketika membaca esai-esai Nietzsche, saya seakan tengah membaca catatan-catatan yang sangat pribadi seseorang yang hidup dalam kesendirian dan kebimbangan. Ada gelora yang melawan sekaligus ada keluh-kesah, ketika dalam esei-eseinya keriangan dan kesedihan sama-sama memiliki ruang yang berimbang, sebentuk perlawanan dalam kepasrahan.

Tulisan-tulisan Nietzsche, dalam pencerapan saya, adalah sejumlah nuansa dan suasana musikalitas seorang lelaki yang teramat sepi dan pasrah, seorang pertapa yang terjebak dalam relung-relung kesunyian yang paling dalam dan dingin. Esai-esai Nietzsche bagi saya adalah sejumlah pengakuan otobiografis, yang anehnya menjadi sedemikian terlibat dengan teramat akrab dan intim dengan filsafat, bukan hanya sebagai sekian analisis, tetapi lebih sebagai upaya tanpa henti untuk memahami eksistensi dan kehidupan.

Kehidupan dan keseharian Nietzsche seolah musik yang tak pernah berhenti yang telah terlanjur memabukkan dan meminta untuk terus dinyanyikan kapan saja dan di mana saja ia berada, relung bathin Nietzsche adalah musik itu sendiri –yang tersusun dan lahir dari sekian kegelisahan dan pencarian spiritual seorang lelaki yang telah mengambil pilihan untuk uzlah dan mengasingkan diri di Sils-Maria. Sementara itu pada tulisan-tulisannya, saya mendapatkan dan merasakan bahasa yang telah menjadi “seorang pribadi” dan “sebentuk karakter kejiwaan” dalam proses pembentukan dan pencarian diri yang intens dan tak kenal lelah –ia adalah “dunia” sekaligus “rahim”, di mana “konsep kebahasaan” tak semata hanya dipahami dan diposisikan sebagai medium, tetapi lebih sebagai suara-suara yang lebih mirip sejumlah gubahan, komposisi, suasana, dan nada-nada.

Bahasa dalam tulisan-tulisan Nietzsche adalah musik dan puisi itu sendiri. Selain itu, metafora dan hiperbola yang dipraktikkannya untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pun memadatkan pemaknaan dan maksud yang ingin disampaikannya juga banyak meminjam dari alam dan keseharian: “Seandainya kita hanyalah ladang subur, kita tak akan membiarkan kotoran apapun menjadi tak berguna, dan berusaha melihat dalam setiap peristiwa, sesuatu dan orang, bisa bermanfaat seperti pupuk”, dan: “Seseorang dapat mengalahkan hasrat orang lain seperti peladang. Sedikit saja yang mengetahui cara mengolah dan mengendalikan tekanan amarah, kemalangan, keseriusan, kesombongan, hingga sama-sama produktif dan bermanfaatnya dengan tanaman indah di terali rumah kita”.

Di Sils-Maria itulah Nietzsche menulis aforisma-aforisma yang banyak mengambil kiasan dan perumpamaannya dari setiap yang ada dalam jangkauan pandangan matanya dan yang membangkitkan minatnya layaknya seorang pertapa yang memang mengintimi dan mengakrabi keseharian dan kehidupan sekitarnya di mana ia melangkah dan berada. Seorang pertapa yang selalu membawa pena dan catatan harian.

Terus terang, ketika saya membaca esai-esai atau pun puisi-puisi yang ditulis Nietzsche, sedikit banyaknya saya merasakan kekaburan untuk membedakan antara karya dan riwayat, sebab begitu eratnya, atau katakanlah begitu tak terpisahkannya antara figur dan tulisan dalam kasus tulisan-tulisan Nietzsche. Sebab tulisan-tulisan atau pun puisi-puisinya telah sedemikian memiliki “kepribadian” yang karakternya tak lain adalah Nietzsche sendiri.

Dalam esai-esainya atau puisi-puisinya, erotisme dan kepedihan atau pun kesepian, saling menyumbang dan saling melahirkan. Puisi-puisi yang ditulisnya acapkali telah menjelma sejumlah figur dan karakter, tetapi yang anehnya, figur-figur dan karakter-karakter itu tetap kembali kepada Nietzsche sebagai seseorang yang tengah diceritakannya, dan si pencerita itu tak lain adalah Nietzsche sendiri. Ia memang acapkali berbicara, atau lebih tepatnya berujar, tentang pentingnya bersikap afirmatif pada hidup meski dalam deraan derita dan kesepian, tetapi tak juga bisa diingkari, bahwa ujaran-ujaran yang dikemukakannya seringkali adalah sebuah cerita tentang riwayat Nietzsche sendiri. Estetika sebagai penghiburan diri, estetika yang diimajinasikan oleh Nietzsche sendiri, yang kadangkala ia anggap sebagai praktek transfigurasi alias olah tubuh yang berhadapan sekaligus berdiam dalam hidup, yang kadangkala ia anggap sebagai wujud riil dari sikap afirmatif yang ia gagas dan yang ia percayai itu.

Tetapi tidakkah justru karena demikian ada ironi dan kontradiksi terselubung dalam esai-esai otobiografis dan puisi-puisi Nietzsche? Yang justru menggambarkan Nietzsche sebagai seseorang yang kecewa pada hidup, dan bahkan kurang bersikap santai pada keseharian? Karena hal itu pula, saya berani berkata bahwa teks terselubung dalam tulisan-tulisan Nietzsche adalah “perempuan” yang dimaknakan sebagai gairah dan afirmasi, tetapi di dalamnya adalah pengalaman kekecewaan, yang anehnya karena demikianlah esai-esai dan puisi-puisinya terasa sublim dan indah: “Pada rekah fajar, saat hiburan embun ke bumi berjingkat, tak terdengar tak terlihat, –sebab embun, sang pelipur berkasut halus layaknya penghibur lembut- ingatkah kau, wahai kalbu membara, betapa dulu kau dahagakan airmata surgawi dan tetes embun, meranggas lungkrah dahaga, ketika di jalan kering rumputan, sorot keji mentari malam membara dengki menyilaukan, mengepungmu dari sela hitam pohonan”.

Suara-suara kekecewaan sang pencinta yang kesepian itu telah dialihkan dengan begitu indah, dengan begitu sangat imajis dan surealis, hingga menghasilkan bunyi-bunyi dan suara-suara yang memiuh dan menyelam.

Dalam pembacaan saya, puisi-puisi Nietzsche, bahkan esai-esai otobiografisnya sekalipun, mestilah juga dilihat sebagai tubuh yang bercerita, tubuh Nietzsche itu sendiri. Rasa kecewanya, kesepian dan pelariannya, hasrat-hasratnya dan ambisi-ambisinya, yang justru merupakan sekian upaya untuk mendapatkan penghiburan diri dan alternatif untuk mendapatkan pemuasan yang tak pernah merasa genap, meski Nietzsche sendiri menyebutnya sebagai ‘amor fati atau pun afirmasi’: “Datanglah, wahai sentosa kencana! Kau benih nikmat kematian yang paling rahasia! Terlalu lekaskah kumelangkah? Kini, saat kakiku lungkrah, barulah tatapmu sanggup mengajariku, barulah bahagiamu sanggup mengajariku”. “….kini perahuku menunggu. Badai dan tualang tak mungkin ia lupakan! Cita dan harapan telah karam, jiwa dan laut terbentang tentram”. “Tak pernah kurasa sedekat ini manis kepastian, sehangat ini tatap mentari: –Bukankah es di puncakku masih membara?”.

Ketika kita membaca larik-larik sajak di atas, bukankah di sana ada amarah, ada suara-suara kekecewaan yang disulap menjadi sedemikian sublim dan indah. Dan itu pula yang akan saya sebut sebagai puisi yang telah memiliki tubuhnya sendiri. Nietzsche adalah seorang penyair yang paling jujur yang pernah saya baca. Kejujuran yang disulap menjadi imajisme dan surealisme, bahkan sedemikian simbolik, yang acapkali terasa enigmatik dan penuh teka-teki, sebagaimana ia menjuluki dirinya sendiri sebagai “hewan teka-teki”. Kepedihan yang disembunyikan melalui erotisme, yang malah saling menyetubuhi satu sama lainnya.

Membaca tulisan-tulisan dan puisi-puisi Nietzsche, mau tak mau saya sendiri harus membayangkan sebagai seorang pribadi yang selalu dirundung gelisah, bukan oleh apa-apa, tetapi oleh gairah artistik dan estetis untuk terus-menerus mencari sebuah wawasan yang bisa dipercayai oleh diri saya sendiri di saat saya merasa tak puas atau merasa ada yang keliru dalam konvensi-konvensi nilai dan kepercayaan di jaman dan tempat di mana saya hidup sebagai seorang penyair atau pun seorang penulis.

Secara umum, dalam pembacaan saya, kata-kata penting yang tak bisa diabaikan begitu saja ketika membaca tulisan-tulisan atau pun puisi-puisi Nietzsche adalah tubuh, tari, dan musik, sebab seringkali Nietzsche sendiri menggunakan kata-kata tersebut sebagai konsep sekaligus kiasan untuk menyampaikan atau pun menjelaskan apa yang ingin dikomunikasikannya sejauh filsafat dan estetika yang dipahaminya sebagai afirmasi dan transfigurasi.

Bahkan ia selalu berbicara tentang bagaimana seseorang bisa bergembira meski dalam kemalangan, asketisme yang tidak didasarkan pada dogmatisme. Juga penolakannya terhadap agama lebih karena agama yang sejauh dipahami dan dialaminya dalam kenyataannya adalah sejumlah ajaran dan nilai yang membenci tubuh dan menganjurkan untuk menolak dunia, sejenis ressentment alias mentalitas budak yang reaktif yang di dalamnya terkandung juga hasrat untuk berkuasa, untuk mengalahkan sang tuan.

Hingga Nietzsche sendiri berpendapat bahwa ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin agama merupakan topeng dari hasrat kuasa para pendeta. Hanya saja hasrat tersebut menimpakan dan menyebarkan negativitas pada kehidupan, bukannya berkata “ya” pada hidup itu sendiri. Tetapi meskipun demikian, sebagaimana kajian hermeneutisnya Tyler T. Roberts, kita akan gegabah jika menempatkan Nietzsche secara ekstrem dan berhadap-hadapan antara yang religius dan yang sekuler. Sebab menurut Tyler T. Roberts, Nietzsche mestilah dilihat di antara keduanya. Artinya, ateisme-nya Nietzsche dengan kumandang Tuhan telah mati-nya itu lebih diarahkan pada kenyataan-kenyataan doktrin dan praktek agama yang menurutnya justru memusuhi hidup dan keseharian.

Demikianlah menurut saya sebagai seorang pembaca, tulisan-tulisan Nietzsche adalah gairah erotisme itu sendiri, erotisme yang acapkali dipupuk dari kesepian dan penderitaan ketika menjalani tahun-tahun produktifnya dalam kesendirian, di mana penghiburan kesehariannya ia gunakan dengan berjalan kaki sendirian di antara lembah-lembah di Sils-Maria atau di tempat-tempat yang dikunjunginya sembari selalu membawa buku catatan tempat ia menuangkan dan menuliskan ide-ide dan gagasan-gagasan yang terbersit di benaknya, yang muncul begitu saja, yang didapatnya ketika berjalan-jalan itu dengan segera, hingga karena itulah ia menuliskannya secara padat dan aforistik, mirip kata-kata mutiara. 

 

Puisi Sulaiman Djaya

Belajar dari Matahari

Belajar dari matahari

Dari mereka yang selalu pergi

Bahasa adalah dunia

Ketakterdugaan dan kebetulan

Kebetulan yang membuatku

Membaca selalu.

 

Kuhitung ricik satu-satu

Dan tahu

Mereka adalah mautku

Bermain-main dan bergembira

Dengan daun-daun

Dengan jalanan

Dan halaman.

 

Misalkan rambutmu

Adalah usiaku dan musim

Yang gugur, niscaya kata

Dalam puisiku

Perahu bagi tubuhmu

Mendayung sunyi.

 

Dan betapa riang Januari

Ketika kusesap secangkir kopi

Menafsir magrib

Yang sebentar lagi

Habis dicuri gerimis.

Gerimis yang seperti

Sepiku menulis.

 

(2018)

Images: Paintings of John Atkinson Grimshaw (6 September 1836 – 13 October 1893), an English Victorian-era artist who has been called a “remarkable and imaginative painter” best known for his nocturnal scenes of urban landscapes

Today, he is considered one of the most renowned painters of the Victorian era, as well as one of the best and most accomplished nightscape, and townscape, artists of all time.

Grimshaw’s accuracy and drive for realism was criticised by some contemporaries, with one critic claiming that his paintings appeared to ‘showed no marks of handling or brushwork’, adding that ‘not a few artists were doubtful whether they could be accepted as paintings at all’. However, other contemporaries recognised his mastery of lighting and technique, and James McNeill Whistler, whom Grimshaw would go on to work with in his Chelsea studios, stated, “I considered myself the inventor of nocturnes until I saw Grimmy’s moonlit pictures”.

His early paintings were signed “JAG”, “J. A. Grimshaw”, or “John Atkinson Grimshaw”, though he finally settled on “Atkinson Grimshaw”.

Grimshaw was famous for his night scenes, in particular for his views of the docks at Liverpool, Glasgow and Hull. Here he concentrates on the golden glow cast from shop fronts through fog, and reflected on wet cobbles. The omnibus receding from the viewer down a perfectly straight street is a characteristic and effective device, which the artist repeated many times.

He was entirely self-taught, and had begun life as a railway clerk. He was much influenced by the Pre-Raphaelites, but gradually moved towards a more ethereal evocation of light and atmosphere reminiscent of Whistler.

 

Sosial Politik

Aksi Tipuan The Banker dan Sri Mulyani Indrawati

oleh Radhar Tribaskoro

“Karena prestasi-prestasi yang disebutkan The Banker itu sampah!” Jawab saya.

The Banker mengatakan bahwa SMI dianggap berhasil karena berhasil mengelola stabilitas keuangan di tengah bencana mendera. Saya bingung. Ini kualifikasi apaan? Di mana ada negara di dunia yang bangkrut karena alasan bencana? Hal yang tidak signifikan kenapa bisa menjadi kriteria?

Kedua, The Banker mengatakan bahwa SMI sukses karena berhasil mengelola resiko bencana melalui asuransi dan sebagainya. Kelaziman yang berlaku dalam pemberian penghargaan, seperti misalnya diterapkan oleh Panitia Nobel, penghargaan diberikan kepada seseorang berdasarkan kepada dampak (perbuatan atau kebijakannya), bukan dari rencananya. Skema asuransi bencana baru direalisasikan tahun lalu. Skema itu belum menunjukkan bukti, misalnya percepatan dan peningkatan kualitas pemulihan akibat fisik bencana, kepuasan rakyat terdampak bencana, maupun perbaikan mekanisme mitigasi bencana. Tentang semua itu model asuransi bencana SMI belum menghasilkan apa-apa.

Ini jelas alasan minor. Nilai asuransi itu hanya 15T. Bagaimana bisa efisiensi sebesar $1 milyar untuk negara sebesar Indonesia sudah bisa bikin tergetar bankir sedunia?

Ketiga, The Banker menyebutkan SMI sukses sebab berhasil melahirkan inovasi perpajakan. Itu sama sekali keliru. Sebuah inovasi haruslah memberikan dampak positif. Kenyataannya rasio pajak Indonesia 2018 hanya 9,2%, terendah dalam 45 tahun terakhir (Gede Sandra).

Jadi kenapa The Banker mau memberi penghargaan tanpa dasar yang layak? Tidakkah The Banker takut dianggap memperjual-belikan kredibilitasnya? Bagi kapitalis, jual-beli adalah sebuah metode dan bagi mereka tidak ada yang tidak bisa diperjual-belikan. Tetapi saya curiga bukan uang alasannya, melainkan ideologi. SMI adalah elemen kunci bagi tetap bercokolnya pengaruh neoliberal di Indonesia. SMI adalah penganut setia dan penjaga kepentingan kekuatan neoliberal terbesar di dunia: Bank Dunia dan IMF.

Maka ketika The Banker memberi penghargaan kepada SMI, itu sama dengan ketika tuan memberi pujian kepada budaknya. Pujian diberikan agar harga sang budak naik di pasaran, dan pada saat yang sama supaya budaknya itu mau bekerja lebih keras untuk sang tuan.

Karena alasan itulah Hitler memberi pujian kepada Mussolini dengan menyebutnya “kakak tertua” (fasisme Italia lahir lebih dulu ketimbang Jerman). Hitler terus melambungkan Mussolini sebagai setara dengan Julius Caesar, “…pewaris sah dari kaisar-kaisar termulia di masa lalu.”

The Banker adalah media corong kaum neoliberal sedunia. Neoliberalisme adalah topik yang sangat luas mencakup sejarah, filsafat, politik, ekonomi, geografi dan lain sebagainya. Oleh karena itu neoliberalisme memiliki varian yang juga sangat luas yang dibedakan menurut variasi-variasi sejarah, filsafat, dan lain sebagainya. Pembahasan di sini hanya bersifat sketsa, bila diperlukan bisa dikembangkan lebih mendalam.

Ideologi neoliberal memiliki tujuan menjaga kepentingan orang-orang kaya. Neoliberal adalah salah satu Ideologi yang menempatkan demokrasi dan kapitalisme sebagai nilai-nilai utamanya. Menurut Tariq Ali, pada rejim yang menerapkan kapitalisme demokrasi, ideologi neoiiberal cenderung lebih mengetatkan regulasi kepada demokrasinya ketimbang kepada kapitalisnya (Tariq Ali).

Dalam kasus Indonesia, rejim neolib Jokowi menerapkan regulasi yang ruwet dan berlapis-lapis untuk menghambat kebebasan berbicara yang merebak di dunia maya. Sementara itu orang-orang kaya menguasa aset-aset tanpa hambatan. Ketimpangan terus memburuk, tidak ada kebijakan pemerintah yang signifikan untuk memperluas dan meningkatkan kekayaan the bottom of the pyramid.

Rancangan utama prinsip-prinsip neoliberal adalah menyerang langsung demokrasi, kata Noam Chomsky. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu tempat dimana keuntungan menjadi milik pribadi tetapi kerugian menjadi beban sosial (Greg Palasz).

Neoliberalisme membikin sesak atmosfir dengan mempersempit ruang publik. Dikombinasikan dengan komersialisasi politik maka terciptalah kehidupan politik yang beracun dan tidak inspiratif – penuh dengan celoteh dan cemooh, kosong dari kesungguhan intelektual, penggiringan orang-orang dungu, manipulasi pemilu, dan skandal korporasi, selebritas politik dan media.

Pada pokoknya neoliberalisme menciptakan kondisi politik tanpa institusi yang memadai untuk menyokong democratic public agar mampu menampilkan yang terbaik dari publik kita, yaitu gairah dari pengetahuan yang mendalam, perbincangan yang saling menghormati, kedaulatan yang aspiratif, dan pertahanan kokoh dari intervensi kekuasaan yang ingin merobohkannya (Wendy Brown).

Anda mau contoh? Baca wall facebook saya. Betapapun saya dan sejumlah teman menulis dengan serius, sejumlah orang memberi tanggapan yang serampangan dan secara intelektual tidak ada kesungguhannya.

Neoliberalisme adalah bendera yang ditancapkan para orang kaya. Ketika orang-orang kaya sedunia bersatu mereka membutuhkan komprador (budak, orang suruhan) di pusat-pusat pemerintahan dunia (IMF, Bank Dunia) dan pemerintahan nasional untuk menjaga agar benderanya itu tetap berkibar. Di Indonesia Sri Mulyani adalah salah satu komprador neolib.

Sekarang apakah anda masih heran kenapa orang-orang kaya di balik The Banker itu memberi Sri Mulyani penghargaan? Saya tidak.

SMI bisa membuktikan bahwa ia bukan komprador neolib kalau ia menerima ajakan debat Rizal Ramli, tokoh utama anti-neolib di Indonesia. Tetapi saya meragukan keberaniannya.

Sosial Politik

Kaum Liberal & Para Jenderal Era Orba Menyiapkan Joko Widodo untuk Kursi Kepresidenan

Luhut Binsar Panjaitan merupakan anak emas Benny Moerdani: “Berbeda dengan panglima-panglima sebelum dan sesudahnya, Benny memang memelihara sejumlah orang yang disenanginya. Mereka itu semacam golden boys Benny Moerdani, kata Schwarz. Salah satu yang dikenal sebagai anak emas itu adalah Luhut Binsar Panjaitan” (Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian, halaman 343).

Benny Moerdani sendiri tentu saja adalah bagian dari CSIS yang didirikan oleh Pater Beek, agen CIA, dinas intelijen Amerika yang setelah komunis jatuh melihat Islam sebagai kekuatan yang bisa melawan Amerika (selengkapnya bisa dibaca di tulisan George Junus Aditjondro, mantan murid Pater Beek, berjudul CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo dan LB Moerdani).

Di tahun 2008 Luhut Binsar Panjaitan membuat usaha patungan dengan Joko Widodo melalui perusahaan milik Luhut bernama PT Toba Sejahtera dengan holding mendirikan PT Rakabu Sejahtera, di mana dalam Akta Pendirian disebutkan bahwa modal awal pendirian perusahaan berasal dari Luhut Binsar Panjaitan sebesar Rp. 15,5miliar dan anak Joko Widodo yang bernama Gibran Rakabuming Raka (saat itu berusia 20 tahun) “menyetor” Rp. 19.2miliar. Ini tentu temuan yang sangat luar biasa karena menunjukan anak Joko Widodo memiliki uang sebesar Rp. 19,2miliar untuk membangun perusahaan dengan Luhut Binsar Panjaitan, padahal dia pernah mengatakan kesulitan mencari modal Rp. 1miliar untuk membangun usaha katering.

Kolaborasi itu hanya kamuflase yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan dalam rangka mendekati Joko Widodo sebagai ‘orang’ yang telah di-klik oleh Washington, Amerika dan Amerika mengklik kelompok didikan Benny Moerdani serta kaum liberal di Indonesia.

Sebagai persiapan membawa Joko Widodo ke panggung nasional maka dibuatlah serangkaian operasi intelijen untuk membangun citra (image building) Joko Widodo sebagai pemimpin muda terbaik negeri ini, antara lain membuat Joko Widodo meraih suara sampai 90,09% pada Pilkada Solo tahun 2010; mendekatkan Joko Widodo dengan Esemka, proyek milik BPPT dan Kementerian Pendidikan; mengubah cerita riwayat hidup Joko Widodo dari anak keluarga orang kaya dan juragan tanah menjadi anak orang miskin yang tinggal di bantaran kali dan tiga kali mengalami penggusuran, dan lain sebagainya.

Dan akhirnya, ketika saatnya tiba untuk melontarkan (melambungkan) Joko Widodo ke panggung nasional dipilihlah Tempo, media massa milik Goenawan Mohamad, didikan Ivan Kats, agen CIA ketika Amerika sedang berusaha mengalahkan (membasmi) komunisme dan PKI di Indonesia melalui pendekatan kebudayaan yang bekerja di Congress for Cultural Freedom/CCF yang dibentuk di Berlin oleh CIA pada 1950 dan dipimpin oleh Michael Josselson, agen CIA. Kedekatan antara Ivan Kats dengan Goenawan Mohamad digambarkan sebagai berikut:

“Para periode inilah, awal 1960an, Kats membangun hubungan dengan simpatisan PSI dari generasi yang lebih muda ini, khususnya Goenawan Mohamad, yang kelak menjadi salah seorang tokoh paling berpengaruh dalam mengokohkan liberalisme Barat dalam kebudayaan kontemporer Indonesia” (Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965, halaman 79).

Tampaknya sampai hari ini Goenawan Mohamad masih menjadikan CIA sebagai salah satu sumber keuangannya dengan bekerja untuk kepentingan-kepentingan Amerika di Indonesia, sebagaimana ditemukan Wijaya Herlambang berikut ini: “…Ketika mendirikan ISAI pada 1995, Goenawan juga menghadap orang-orang Amerika itu untuk mendapatkan bantuan keuangan. Dibantu oleh Arief Budiman, yang memperkenalkannya kepada Mark Johnson, Kepala Program USAID [samaran bagi Divisi pendanaan CIA), Goenawan mengajukan proposal pendirian ISAI [Institut Studi Arus Informasi]. Johnson setuju memberikan sekitar AS$ 100,000-200,000 untuk kegiatan selama dua atau tiga tahun..” (Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965 halaman 242).

“Sebagaimana hampir semua institusi yang berasosiasi dengan KUK [Komunitas Utan Kayu], JIL [Jaringan Islam Liberal] juga menerima dukungan keuangan dari organisasi-organisasi filantropi yang berbasis di Amerika. Salah satunya adalah The Asia Foundation [terkait USAID] yang berkomitmen menyediakan dana sekitar AS 150,000/tahun..”

“Pada tanggal 17 Oktober 2008, sebuah institusi kebudayaan yang merupakan “anak termuda” KUK, Komunitas Salihara, secara resmi dibuka…Kompleks berbiaya Rp. 17,5miliar ini dibangun dengan dukungan finansial dari beberapa institusi seperti: Prince Claud Fund, Ford Foundation, Erasmus Huis, Japan Foundation, Hivos, Goethe Institute, serta kedutaan AS, Finlandia, Belanda dan Pusat Kebudayaan Prancis” (Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965 halaman 245).

Peran Tempo dalam mengangkat Joko Widodo ke panggung nasional terbukti dari fakta bahwa Tempo adalah majalah yang pertama kali mengulas kehebatan Jokowi dan visionernya Jokowi terkait proyek yang akan menjadi cikal bakal mobil nasional bernama Esemka dengan hasil sukses besar sebab Joko Widodo segera menjadi fenomena baru di Indonesia dan siap ke batu pijakan pertama menuju panggung nasional: Pilkada Jakarta untuk memilih Gubernur.

AMERIKA DAN ANTEK-ANTEKNYA MENAMPAKAN DIRI
Karena sejak semula Amerika dan kaki tangannya di Indonesia menempatkan Joko Widodo di Jakarta sebagai batu loncatan menuju kursi presiden Indonesia maka selama dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI, yang dilakukan Jokowi adalah meningkatkan citra dirinya setinggi mungkin melalui berbagai blusukan dan proyek-proyek pencitraan yang sekarang mangkrak semua; sementara media massa peliharaan Amerika di Indonesia terus mendorong-dorong Joko Widodo sebagai capres dengan dibantu gerakan intelijen kelompok Benny Moerdani membentuk PDIP ProJo/Seknas Jokowi untuk mendorong Megawati mencapreskan Joko Widodo.

Setelah Joko Widodo menjadi capres, para “pasukan bayangan” di belakang Joko Widodo mulai berani menampakan diri; CSIS melalui petinggi mereka, Jacob Oetoyo mengatur pertemuan Joko Widodo sebanyak dua kali dengan Dubes Amerika dan Inggris, sekali di rumahnya, dan yang kedua kali di rumah makan mewah di Jakarta Pusat; The Jakarta Post, koran milik CSIS secara terang-terangan melindungi Joko Widodo yang diusir Puan Maharani untuk memberikan citra buruk bagi Puan; Goenawan Mohamad dan Ayu Utami sudah secara terbuka mendukung Joko Widodo, termasuk Tempo yang sengaja memasang foto palsu di cover mengenai kebakaran posko PDIP dengan menggunakan kebakaran besar di Jelambar seolah-olah adalah foto posko PDIP yang terbakar kecil (terbakar bukan dibakar).

Demikian pula dengan pasukan-pasukan ex Benny Moerdani juga sudah mulai terang-terangan menampakan diri dan secara terbuka menyatakan mendukung Joko Widodo. Mereka antara lain: Wiranto, Agum Gumelar, Hendropriyono, Sutiyoso, Luhut Binsar Panjaitan, dan yang lainnya.

Esai Sulaiman Djaya

Indonesia: Sebuah Krisis Politik, Ideologi dan Identitas

“Indonesia tanah air beta…..tanah tumpah darah para penguasa modal….elite-elitenya menjadi para pelayan tuan-tuan neoliberal…..”

APAKAH elite-elite Negara bangsa ini memahami dan mengamalkan falsafah, dasar Negara dan ideologi bangsa sendiri? Ataukah mereka mengabaikan dan meninggalkannya, mengkhianatinya? Esai ini merupakan refleksi kebangsaan dari seorang warga Negara yang ‘membaca’ bangsanya sendiri.

Indonesia sebagai sebuah nama bagi geografi yang kemudian dicakup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentulah saya ‘kenal’ ketika saya mulai menjalani pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD). Salah-satunya melalui materi sejarah, yang ketika itu disampaikan melalui Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Meski kemudian saya tahu, bersamaan dengan pembawaan otodidak saya, untuk membaca buku-buku di luar kebutuhan materi kuliah di sebuah universitas di mana saya ikut duduk di kelas bersama para mahasiswa/i yang lain, saya jadi tahu bahwa Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah buah dari ‘peristiwa’ politik dalam rentang 1945-1950an, karena sebelumnya geografi yang kini tercakup dalam nama Indonesia adalah sebaran sejumlah kerajaan dan kesultanaan, termasuk di era Pemerintah Hindia-Belanda.

Namun demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan ‘penyatuan’ sejumlah warisan historis kerajaan dan kesultanan di wilayah-wilayah yang kini tercakup dalam nama Indonesia, merupakan bukti kecerdasan dan kearifan para bapak bangsa kita bahwa sebaran kerajaan dan kesultanan itu pada hakikatnya adalah masih ‘saudara’ setanah-air meski beragam suku, budaya, bahasa, ras, dan agama. Dan inilah keunikan sekaligus keunggulan bangsa kita, yang kemudian ‘dipatenkan’ dalam Dasar Negara (Pancasila) dan UUD 45 dengan ‘motto’ Bhinneka Tunggal Ika. Terbentuk dari rajutan dan sulaman keragaman namun memiliki kesadaran bersama untuk menamakan diri mereka sebagai ‘Bangsa Indonesia’. Sebuah ‘Bangsa’ yang kemudian sejak era orde baru Soeharto, mulai ‘dikendalikan’ oleh kekuatan asing (Amerika) setelah sebelumnya diatur oleh bangsa lain (Belanda).

Adapun tulisan ini bermula, atau saya terdorong untuk menulis refleksi kebangsaan ini, tersulut ketika seorang teman meminta pendapat dan pandangan ihwal kemunculan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang menurut saya, jika berbicara secara konseptual, partai yang baru berusia seumur jagung tersebut masih ambigu dan boleh dikatakan reaksioner dan mentah. Meski di belakangnya ada orang-orang hebat yang tidak mau menampakkan diri. Dibanding banyak kekeliruan komentar dan pandangan yang dilontarkan sejumlah tokoh muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat merespon atau menanggapi isu yang berkembang, misalnya, isu yang diangkat Partai Rakyat Demokratik (PRD) lebih urgen untuk saat ini, seperti soal keadilan dalam distribusi ekonomi, di mana saat ini memang harus diakui ‘demokrasi’ sedang dibajak oleh oligarkhi lokal dan oligarkhi global.

Anak-anak muda di PRD (Partai Rakyat Demokratik) lebih cerdas dan lebih paham konteks falsafah bangsa ketimbang anak-anak PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang lahir dari rahim ‘world of view’ ideologi liberal Amerika, yang sempat beberapa kali mengundang tawa publik karena kekeliruan mereka ketika mengemukakan pendapat dan komentar terkait isu dan persoalan yang berkembang dalam kehidupan bangsa ini. Sampai pernah diplesetkan menjadi Partai Sawit Indonesia (PSI). Beberapa tokoh muda di PSI juga tampak tidak paham geopolitik dunia saat ini, sampai si tokoh itu memuji penjahat kemanusiaan yang bernama John McCain di akun medsosnya.

Saya memang saat ini tidak mempercayai partai politik, elite elite negeri ini, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Karena bagi saya, mereka semua sama: tidak menjalankan visi Pancasila dan amanat UUD 45, yang ada malah mereka berusaha mengamandemen UUD 45 yang sejalan dengan kepentingan kebijakan liberal. Sebagai warga Negara saya berhak memiliki persepsi dan pandangan yang seperti itu berdasarkan pembacaan subjektif saya, karena hakikat pendirian Negara bangsa adalah demi cita-cita warga Negara. Namun kenyataannya bangsa dan Negara ini dikangkangi feodalisme baru yang berbaju partai politik dan rutinitas suksesi. Bila saya memilih untuk tidak memilih baik pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, itulah pilihan politik saya sebagai warga Negara. Saya berhak, berdasarkan alasan dan argumen yang telah saya kemukakan di atas, untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dalam konteks suksesi tahun 2019.

Kebijakan liberal itu, contohnya, tampak tambah menguat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena kebetulan Wakil Presidennnya, yaitu Boediono dan salah-satu menteri di kabinetnya, yaitu Sri Mulyani adalah orang-orang liberal. Yang saya maksud kebijakan liberal adalah kebijakan yang tidak pro rakyat, tetapi lebih pro oligarkhi dan korporasi global (Amerika dkk), seperti kebijakan pencabutan subsidi sosial dan privatisasi aset-aset Negara. Berikut contoh regulasi (Undang-Undang) yang disetir oleh kebijakan liberal (pro oligarkhi dan korporat global): UU Penanaman Modal Asing, UU Migas, UU Sumber Daya Air, dan UU BUMN. Pengesahan UU ini dilakukan dengan intervensi konsultan asing seperti New Democratic Initiatives (NDI) dan United States Agency for International Development (USAID).

Mereka contohnya bermain dengan menggunakan tangan DPR dan para menteri, seperti dengan menggunakan tangannya Laksamana Sukardi, Boediono, Sri Mulyani, Darmin Nasution, dan sejumlah think tanks dan arsitek kebijakan liberal di negeri ini, yang juga masih aktif, seperti di pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat ini.

HARI INI MEMANG PEMAHAMAN TENTANG POLITIK BERSIFAT MACHIAVELIAN, politik yang lebih dimengerti, dan pada kenyataannya memang demikian, sebagai predatorisme oligarkhi dan korporasi global. Politik dalam arti ‘keberpihakan kepada mayoritas warga’, kalau pun ada, lebih merupakan kemasan halus kapitalisme global, di mana warga Negara lebih dipahami sebagai konsumen komoditas mereka, bahkan hingga sumber daya dan fasilitas yang mestinya dikelola Negara sekali pun, dikomoditaskan oleh oligarkhi dan korporasi. Jika kita bertanya: Apakah elite-elite bangsa ini mengamalkan amanat UUD 45 dan isi Pancasila? Maka jawabannya tidak. Dulu, barangkali, pengaruh dan dominasi lembaga-lembaga global (Amerika) dkk itu masih sebatas berada di halaman Negara bangsa kita, tapi saat ini sudah berada di dapur Negara bangsa kita. Mereka bahkan mampu mengarahkan kebijakan apa dan keputusan seperti apa yang akan diambil oleh anggota DPR dan para elite-elite eksekutif negeri ini, dari tingkat presiden hingga menteri.

Sebagai contoh, terkait rezim saat ini, misalnya, warga Negara yang tercerahkan akan mengajukan beberapa pertanyaan:

[1] Bagaimana sesungguhnya proses pengambilan keputusan dan kebijakan para elite itu, mengingat misalnya, terkait kebijakan ekonomi dan politik Darmin Nasution dan Sri Mulyani, yang membuka lebar-lebar modal asing (100%) pada sektor-sektor yang seharusnya dikelola rakyat

[2] Atas dasar apa keputusan tersebut diambil, mengingat banyak sekali kebijakan yang diambil Sri Mulyani, Darmin Nasution, dkk lebih berpihak kepada oligarkhi dan korporasi global ketimbang pada pemberdayaan usaha warga negara bangsa ini.

[3] Apakah, jika dilihat dengan kacamata buruk-sangka, rezim saat ini memang sebuah Negara dengan banyak boss? Yang kebetulan para boss itu tak ubahnya para don dari dunia sana yang seenaknya saja menekan dan mengarahkan kebijakan Negara lain yang akan menguntungkan mereka.

[4] Sebab, di saat ketersediaan komoditas, sebagai contohnya, Negara ini malah mengimpor beras, bawang, gula dan yang lainnya secara gila-gilaan sehingga berimbas pada para petani dan wong cilik

Kenyataan tersebut jangan sampai membuat sejumlah kalangan menyimpulkan Joko Widodo adalah figur lemah dari sisi leadership, yang lebih terlihat diatur sejumlah meterinya, ketimbang mengatur para menterinya. Atas usulan siapakah Sri Mulyani masuk kabinet jika bukan atas usulan kaum liberal Amerika yang think tanks ada di negeri ini. Barangkali memang benar, the king maker di belakang rezim saat ini salah-satunya adalah Luhut Binsar Panjaitan dan nama-nama kawakan para think tanks Mafia Berkeley, yang dalam beberapa kasus cenderung mendukung kebijakan Darmin Nasution dan Sri Mulyani meski beberapa elite dan intelektual sempat mengingatkan Presiden Joko Widodo terkait sejumlah kebijakan yang cenderung liberal.

Kenapa Rizal Ramli, misalnya, yang merupakan orang pilihan mendiang Gus Dur justru ditendang? Mungkin proklamasi era millennial ini cocok dengan krisis politik, ideologi dan identitas bangsa kita saat ini: “Proklamasi………Kami elite-elite Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ini menyatakan siap melaksanakan kebijakan liberal dan melayani keinginan korporasi global Amerika dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”

Tentu kita tidak boleh lupa bahwa tertulis dalam UUD 45: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Namun sekarang Negara beserta para elitnya ngangguk-ngangguk dan manut kepada lembaga-lembaga Amerika seperti World Bank, IMF, NDI dan USAID untuk mengkhianati Pancasila dan UUD 45. Sehingga aset-aset Negara diprivatisasi seperti di era Megawati oleh korporasi global (Amerika dkk), usaha anak-anak bangsa tumbang oleh mafia dan kartel internasional, bahkan ditumbangkan kebijakan politik bangsa sendiri. Sampai bangsa ini tak lagi punya pemimpin, yang ada adalah elite-elite yang menjadi pencuri-pencuri kecil yang melayani pencuri-pencuri besar (korporasi global).

Hal demikian adalah cerminan krisis politik, ideologi dan identitas yang melanda bangsa yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia: kehilangan jatidiri dan martabat. Intelektual-intelektual negeri ini ternyata para kolaborator ideologi liberal Amerika. Mafia Berkeley Jilid II. Juru dakwah-juru dakwah yang menyiapkan jalan bagi kebijakan liberal.

Tak ketinggalan, media atau pers Indonesia pun menjadi kolaborator mereka, dan saat ini sedang berlangsung, bagaimana media dan pers Indonesia bekerja pula untuk mempertahankan status quo yang pro kebijakan liberal. Dalam konteks suksesi dan pemilihan umum tingkat presiden, oligarkhi dan korporasi ini acapkali bermain dua kaki. Masyarakat dan publik dibuat gamang oleh mereka, dihasut setiap waktu dengan propaganda-propaganda partisan yang tidak mendidik dan semakin menambah kebodohan warga Negara, bukannya mencerdaskan. Tentu saja mereka, oligarkhi dan korporsai global ini, seperti telah disebutkan, ‘membeli’ bos-bos media, karena media dapat menjadi instrument komunikasi dan propaganda massif yang cepat dan efektif untuk menyebarkan propaganda-propaganda yang sejalan dengan kepentingan mereka.

Terkait yang demikian, Professor James Petras pernah mengungkapkan pernyataan yang menarik: “Hubungan antara teknologi informasi, khususnya internet dengan politik merupakan isu penting yang menjadi bagian dari gerakan sosial kontemporer. Banyak ilmuwan terdahulu mengembangkan teknologi informasi untuk tujuan ganda, di satu sisi teknologi informasi berhasil mengakselerasi aliran capital secara global khususnya capital financial dan memfasilitasi agenda globalisasi ala imperialis”.

JIKA KITA IBARATKAN DUNIA SAAT INI TAK UBAHNYA PAPAN CATUR, maka rajanya adalah oligarkhi dan korporasi global, sedangkan para punggawa dan pasukannya adalah para pemimpin Negara, militer, partai politik, kongres, dan media. Dunia hari ini, jika saya meminjam metaforanya Hannah Arendt dalam bukunya yang berjudul The Human Condition itu, adalah ketika yang private (yang ekonomi) menguasai dan mengatur yang publik dan yang politis, dalam arti para penguasa politik sesungguhnya adalah oligarkhi dan korporasi global

Terkait maraknya sejumlah sikap partisan menjelang Pilpres 2019 nanti, saya tentu punya pendapat sendiri, yang tentu saja tak lepas dari pembacaan dan pengamatan saya selama berlangsungnya rejim yang sedang berkuasa saat ini. Beberapa orang bilang ke saya: Presiden Joko Widodo itu seorang Soekarnois. Apa yang mereka nyatakan itu saya tanya ulang: Jika benar Presiden Joko Widodo seorang Soekarnois, mestinya ia mencegah sejumlah kebijakan liberal dan neo-liberal yang dilakukan Sri Mulyani, Darmin Nasution, dkk yang dibela Luhut Binsar Panjaitan dan mestinya tidak menendang Rizal Ramli dari kabinetnya. Saya katakan juga, beberapa kebijakan itu, bukannya malah mengkhianati slogan Revolusi Mental yang dulu ia kumandangkan? Dan di mana Tri Sakti Soekarno yang telah diwujudkan oleh Presiden Joko Widodo?

Adalah sebuah kontradiksi ketika Anda mengatakan bahwa ia melaksanakan prinsip berdikari tapi pada saat bersamaan mengikuti IMF dan World Bank. Prosedur-prosedur dan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kedua lembaga itu mengikat, dan mereka sanggup memainkan kartu mereka, jika misalnya, klien mereka, tidak mematuhi motif dan tujuan mereka. Sehingga, dengan sendirinya, mereka mengatur dapur Negara bangsa ini yang seharusnya diatur sendiri. Jika demikian: di mana prinsip berdikari?

Sementara itu, para pendukung Prabowo Subianto menyatakan bahwa Prabowo Subianto lebih mengutamakan keinginan untuk melakukan kemandirian ekonomi Negara bangsa ini. Terkait itu, saya nyatakan: Prabowo Subinato itu seorang pengusaha yang memiliki koneksi dengan sejumlah kaum oligarkhi dan korporat global, sebagaimana di belakang Presiden Joko Widodo juga terdapat sejumlah boss besar yang menyokongnya. Dan saya belum mendengar dan membaca rumusan yang utuh dari Prabowo Subianto jika benar ia punya keinginan untuk melakukan kemandirian ekonomi.

Barangkali saja sudah terbentuk kesan di sejumlah kalangan bahwa secara leadership, Presiden Joko Widodo tidak memiliki arah yang jelas terkait kebijakan ekonomi dan politiknya bagi Negara bangsa ini, sebagaimana ketidakjelasan juga ada di pihak kandidat Prabowo Subianto. Dalam arti, Presiden Joko Widodo selama ini lebih memainkan perannya sebagai orang yang ‘mengikuti’ aspirasi dan bisikan sejumlah menteri dan think tanks di belakangnya, yang ternyata beberapa dari mereka adalah para penganjur kebijakan liberal dan neoliberal.

Tidakkah infrastruktur-infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang ia bangun itu sebenarnya dalam rangka memenuhi kebutuhan para investor atau para korporat dan kaum oligarkhi global yang mengucurkan dananya melalui IMF dan World Bank, contohnya? Saya bertanya demikian, karena jika berdasarkan dana APBN, tidak mungkin Presiden Joko Widodo sanggup melakukan penyelenggaraan sejumlah mega project tersebut karena kapasitas APBN Negara ini, karena pada saat bersamaan ternyata terdapat sejumlah perusahaan global di wilayah sekitar pembangunan sejumlah fasilitas dan infrastruktur tersebut.

Sementara, di sisi lain, kebijakan yang berpihak kepada para petani, contohnya, belum terasakan dengan jelas. Juga, di era rejim ini, terjadi kekerasan agraria di sejumlah tempat demi memenuhi keinginan para pemodal dan para investor, yang acapkali tidak mempertimbangkan masalah dampak ekologis, di mana masalah ekologis ini pun menurut saya belum mendapatkan perhatian yang jelas baik dari pihak rejim saat ini maupun dari pihak kandidat Prabowo Subianto.

Jika benar bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang tidak memiliki kejelasan arah kebijakan ekonomi dan politik, sebagaimana ketidakjelasan serupa juga ada di pihak kandidat Prabowo Subianto, adakah hal itu merupakan cerminan krisis ideologi dan identitas Negara bangsa ini? Saya berhak mempertanyakan hal seperti itu karena saya adalah salah-satu warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ratusan juta warga Negara lainnya. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, watak predatorisme kaum oligarkhi dan para korporat global yang memainkan kebijakan liberal ini, tak segan-segan mengorbankan kepentingan rakyat dan hanya memandang warga Negara sebatas sebagai konsumen. Rasa-rasanya saya perlu mengutip pernyataan Alvaro Garcia Linera, sebelum saya mengajukan sejumlah pertanyaan lainnya, demi sedikit menerangkan apa neoliberalisme itu, yaitu:

“PERTAMA-tama, neo-liberalisme menandakan proses fragmentasi – disintegrasi struktural – terhadap jaringan dukungan, solidaritas, dan mobilisasi kerakyatan. Di penjuru dunia, terutama di Eropa, Amerika Latin, dan Asia neo-liberalisme berkembang dari penghancuran, fragmentasi, dan disintegrasi terhadap gerakan pekerja yang lama, gerakan tani yang lama, dan mobilisasi perkotaan yang berkembang di tahun lima-puluhan dan delapan-puluhan.

Fragmentasi masyarakat dan penghancuran jaringan solidaritas maupun ikatan-ikatan kohesif telah memicu konsolidasi neo-liberalisme.

KEDUA, neo-liberalisme telah terbentuk, termajukan, dan menerapkan dirinya di dunia melalui privatisasi, yakni pengambil-alihan swasta terhadap kekayaan kolektif dan kepemilikan publik, termasuk simpanan publik, tanah, mineral, hutan, dana pensiun. Neo-liberalisme berkembang melalui privatisasi sumber-sumber daya tersebut.

KETIGA, masuknya neo-liberalisme disertai dengan penyusutan dan deformasi negara, terutama aspek negara yang baik-buruknya berhubungan dengan konsep kolektif atau ide-ide kesejahteraan. Neo-liberalisme bertujuan menghancurkan pengertian negara sebagai kolektif atau penjamin kesejahteraan, demi menerapkan tipe ideologi korporat yang menyerukan pengambil-alihan dan penjarahan kekayaan kolektif yang diakumulasikan berkali-kali oleh dua, tiga, empat, atau lima generasi.

KEEMPAT, penerapan neo-liberalisme menyebabkan pembatasan partisipasi politik rakyat; demokrasi diritualkan menjadi pemungutan suara setiap empat tahun. Warga pemilih tidak lagi turut serta dalam penentuan keputusan. Segelintir kecil lingkaran elit politik mengutus dirinya sendiri untuk mewakili rakyat. Inilah empat pilar neoliberalisme – fragmentasi terhadap sektor-sektor pekerja dan organisasi pekerja, privatisasi sumber daya publik, memudarnya peran negara, dan rintangan-rintangan terhadap pengambilan keputusan oleh rakyat”.

Juga pembukaan pidatonya Fidel Castro, yang berbunyi: “Globalisasi adalah realitas obyektif yang menggarisbawahi kenyataan bahwa kita semua adalah penumpang dalam kapal yang sama – planet ini di mana kita semua bertempat tinggal. Tapi penumpang kapal ini melakukan perjalanan dalam kondisi yang sangat berbeda.

Sejumlah kecil minoritas melakukan perjalanan dalam kabin mewah yang dilengkapi dengan internet, telepon seluler dan akses terhadap jaringan komunikasi global. Mereka menikmati makanan yang bergizi, berlimpah dan seimbang berikut persediaan air bersih. Mereka memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang canggih dan seni budaya.

Sejumlah besar mayoritas yang menderita melakukan perjalanan dalam keadaan yang menyerupai perdagangan budak yang menakutkan dari Afrika ke Amerika dalam masa kolonial kami yang lalu. Jadi, 85 persen penumpang kapal ini disesakkan ke dalam lambung kapal yang kotor, menderita kelaparan, penyakit, dan tak mendapat pertolongan.

Tentunya, kapal ini mengangkut terlalu banyak ketidak-adilan sehingga tidak akan terus mengapung, mengejar rute yang begitu tak rasional dan tak masuk akal sehingga tidak akan selamat sampai di pelabuhan. Kapal ini tampak ditakdirkan untuk karam menabrak bongkah es”.

DULU, PARA PEJABAT LOKAL NEGERI INI MENJADI ‘PELAYAN’ PEMERINTAH HINDIA-BELANDA. Sekarang, mereka menjadi ‘pelaksana tugas’ keinginan dan motif kaum oligarkhi dan korporasi global dari dunia sana, seperti dari Amerika Serikat (yang memang mendominasi kebijakan neoliberal saat ini dan memaksakannya untuk dilaksanakan di Negara-negara lain), yang menjerat mereka melalui lembaga-lembaga ekonomi dan finansial seperti IMF dan World Bank.

Sejak Soekarno dikudeta dan dilengserkan oleh CIA-Amerika dengan menggunakan dan memperalat TNI Angkatan Darat yang loyal kepada Jenderal Soeharto, presiden-presiden Indonesia, kecuali K.H. Abdurrahman Wahid, adalah orang-orang lemah yang mau ditekan dan diatur oleh lembaga-lembaga yang dikendalikan oleh oligarkhi dan korporasi global (Amerika dkk). Di masa Megawati Soekarno Putri yang konon ‘pembela’ wong cilik, terjadi privatisasi BUMN. Begitu pun di era Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan neoliberal mencengkeram Indonesia.

Jika mau dikatakan, Presiden Abdurrahman Wahid-lah yang sesungguhnya Soekarnois, bukan Megawati Soekarno Putri atau pun Presiden Joko Widodo sebagaimana yang didengungkan kaum fanatik pendukung Presiden Joko Widodo, di mana di eranya (Era Gus Dur) dilakukan restorasi (pelurusan) sejarah Indonesia yang selama ini dipalsukan oleh rejim Soeharto selama puluhan tahun. Ia pula yang membubarkan dwi-fungsi ABRI dan memisahkan POLRI dari TNI. Termasuk ia pula yang berani mengangkat Menteri Pertahanan dari sipil dan menempatkan non-Angkatan Darat (AU dan AL) ke posisi-posisi strategis pemerintahan setelah sebelumnya mereka disingkirkan, seperti untuk jabatan Panglima Tertinggi TNI. Meski ia (Gus Dur) pun belum sepenuhnya lepas dari ‘jerat’ neoliberalisme.

Haruslah jujur dikatakan bahwa Indonesia, tidak seperti sejumlah Negara Amerika Latin yang dulu justru ‘berguru’ pada Indonesia era Soekarno, merupakan korban liberalisme Keynesian pada masa Orde Baru Soeharto dan neoliberalisme oligarkhi dan korporasi global pada saat ini, yang menjerat Indonesia lewat sejumlah lembaga global mereka, seperti contohnya IMF dan World Bank. Dan elite-elite Negara bangsa ini kemudian menjadi perpanjangan tangan mereka, mirip sejumlah pejabat dan birokrat lokal di era kolonialisme Belanda dulu.

Bahkan, dengan pahit perlu dikatakan, agenda dan program liberalisasi dijalankan elite-elite Negara bangsa ini, dari tingkat presiden hingga para menteri, yang jauh lebih liberal dibandingkan negara-negara kapitalis besar sekali pun. Jika, misalnya, di era Orde Baru, kolonialisme mutakhir tersebut diwujudkan dalam “topeng” pembangunan, sekarang ini ‘dikemas’ dalam kerangka globalisasi, pasar bebas, investasi, privatisasi, dan yang sejenisnya.

APA YANG INGIN SAYA KATAKAN ADALAH BAHWA SAAT INI, figur-figur yang bertarung pada Pilpres 2019 nanti sama-sama ‘figur lemah’ yang tidak memiliki tawaran visi ekonomi politik yang jelas untuk Negara bangsa yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Terkait polah dan perilaku para elite Negara bangsa ini dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, saya teringat apa yang pernah dikatakan Pramoedya Ananta Toer: “Negeri yang begini kaya diubah menjadi negara pengemis…karena tidak adanya karakter pada elite”.

Yang juga penting untuk disoroti adalah sesaknya ruang publik kita dengan penyebaran ceramah-ceramah keagamaan yang tidak mencerdaskan dan menyebarkan friksi serta kebencian antar anak bangsa. Mereka adalah agen-agen proxy yang dicetak oleh ideologi-ideologi luar seperti Wahabisme-Takfirisme dalam rangka menciptakan ‘kerusuhan’ dalam kehidupan sosial bangsa kita.

Mereka meluncurkan media-media internet untuk menyebarkan hasutan, propaganda dan agitasi yang bekerja bagi imperialisme kaum pemilik modal yang melakukan praktik politik untuk melakukan instabilitas dalam sebuah Negara. Amerika adalah rajanya dalam hal demikian, bersama kacung mereka seperti Rezim Wahabi Saudi Arabia, yang dengan skenario kepentingan Amerika, Israel dkk, mereka menumpahkan darah di Yaman, Suriah, Libya, dan Irak, dan bukan tidak mungkin mereka juga sebenarnya ingin atau sedang melakukannya di Indonesia dengan menggunakan tangan-tangan kaum ekstremis yang berusaha memaksakan konsep khilafah untuk mengganti falsafah dan dasar Negara bangsa ini: UUD 45 dan Pancasila.

Kehadiran internet dan media sosial memang memberikan manfaat positif, tapi bersamaan dengan itu pula, menjadi instrument bagi kaum imperial untuk menyuburkan kelompok-kelompok keagamaan yang berusaha menggusur dasar dan falsafah bangsa kita. Masyarakat yang hidup dalam budaya oral, terbius oleh para pseudo ulama (ulama palsu) atau para muallaf seperti Abu Jibril yang mendukung ISIS bentukan Amerika, Israel dkk atau Felix Siauw si pengusung khilafah yang tiba-tiba merasa paling tahu Islam dibanding para ulama mu’tabar.

Negara bangsa ini sebenarnya sedang mengalami rongrongan dari berbagai sisi: sosial-ekonomi-politik serta sisi kultural-keagamaan, yang jika kita tidak memahami jati diri kita sebagai sebuah bangsa yang unik, memiliki kecerdasan dan falsafah jenuin-nya, niscaya akan ambruk, dan tak lebih menjadi sebuah geografi yang kehilangan identitas dan ideologinya. Di sinilah perlu kembali ditegaskan bahwa ideologi dan falsafah kita bukan liberalisme, neoliberalisme, atau pun komunisme, tetapi ideologi keadaban dan kemanusiaan yang telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 45.

Sayangnya, elite-elite Negara bangsa ini bukanlah mereka yang menjalankan amanat dan pengamal falsafah serta ideologi Negara bangsa sendiri. Alih-alih mereka hanya menjadi ‘perpanjangan’ tangan dari ideologi-ideologi ekonomi-politik dan paham-paham imporan seperti neoliberalisme yang membuat Negara bangsa ini tak punya jatidiri dan menjadi pelayan oligarkhi dan korporasi global ketika menetapkan kebijakan-kebijakan neoliberal, seperti privatisasi aset-aset publik.

Negara Bangsa ini merupakan geografi yang masuk dengan jumlah penduduk terbesar, yang karenanya menjadi sasaran ‘konsumerisasi’ atau upaya menjadikan warga Negara ini hanya sebagai konsumen oleh perusahaan-perusahaan multinasional, yang pada saat bersamaan, sejumlah kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada korporasi global bukannya kepada sektor-sektor yang digarap dan dikelola rakyat, seperti kebijakan yang pro-petani, nelayan, dan usaha-usaha rakyat kecil. Ekonom-ekonom dan intelektual-intelektual kita lebih merupakan para calo yang bekerja untuk kepentingan Amerika, contohnya.

Dalam hal itu, figur bangsa kita yang dapat dikatakan mengurangi dan mengerem peran ekonom dan intelektual calo yang lazim disebut Mafia Berkeley itu adalah KH. Abdurrahman Wahid, yang sayangnya peran mereka kembali menguat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sekedar informasi bagi yang ahistoris, ekonom dan think tanks yang lazim disebut Mafia Berkeley itu mulai bekerja di negeri ini sejak Presiden Soekarno digusur oleh CIA-Amerika dan kekuatan TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang loyal kepada Jenderal Soeharto dalam rangka menjadikan Soeharto sebagai presiden Indonesia dengan kompensasi menjadi presiden yang loyal kepada Amerika. Di era Soeharto pula-lah IMF dan World Bank mulai diijinkan memainkan perannya menjadi penentu kebijakan ekonomi Indonesia, di saat kehidupan sosial warga Negara ditekan dengan sejumlah peraturan, intimidasi hingga pembunuhan para aktivis dan pejuang HAM.

Sejak Soeharto berkuasa-lah para ekonom yang tergabung dalam organisasi tanpa bentuk itu memegang kendali ekonomi Indonesia sampai sekarang, dengan jeda sebentar, seperti telah dikatakan, ketika KH. Abdurrahman Wahid (almarahum Gus Dur) menjabat sebagai Presiden, di mana di era Gus Dur, pengaruh mereka tidak lagi semutlak sebelumnya, meski masih tetap besar melalui Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Prof. Emil Salim dan Dr. Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretarisnya, yang kemudian dibentuk pula Tim Asistensi pada Menko EKUIN yang diketuai oleh Prof. Widjojo Nitisastro dengan Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretarisnya, yang saat ini dipercaya menjadi salah-satu menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.

SAYA PERLU MENGULANG KEMBALI TERKAIT POLAH DAN PERILAKU PARA ELITE NEGARA BANGSA INI dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, saya teringat apa yang pernah dikatakan Pramoedya Ananta Toer: “Negeri yang begini kaya diubah menjadi negara pengemis…karena tidak adanya karakter pada elite”. Apa yang dikatakan Pramoedya Ananta Toer, penulis prosa terbesar Indonesia yang pernah dinominasikan sebagai penerima Anugerah Nobel Sastra itu, adalah juga realitas politik Indonesia saat ini, di mana para elite Negara bangsa ini tak ubahnya para calo yang bekerja untuk kekutan-kekuatan dan lembaga-lembaga asing, tak ubahnya orang-orang yang tak punya pegangan dan prinsip, tak menjalankan falsafah dan ideologi Negara bangsa sendiri, kecuali sebagai para pelaku ideologi pragmatis demi mendapatkan ‘upah’ dari tuan-tuan Amerika mereka seperti melalui IMF dan World Bank yang justru mengambil keuntungan dari tanah-air Negara bangsa ini.

Realitas yang sungguh sebuah kenyataan yang pahit dan ironis, di saat sisi kehidupan yang lain juga sedang mengalami disorientasi, seperti maraknya sebaran ujaran-ujaran dan ceramah-ceramah keagamaan yang tidak mendidik secara kultural, dan malah menguatkan oralitas dan kemalasan analitik atau menciptakan ketumpulan intelek yang kemudian melahirkan generasi yang mudah mengkonsumsi hoax dan memahami agama seakan-akan terlepas dari intelek.

INDONESIA, tempat tumbuhnya pluralitas budaya dan bahasa hingga agama, belakangan ini berusaha di-Taliban-kan oleh para pengusung khilafah dan dijadikan ladang konsumerisasi (upaya untuk menjadikan anak-anak bangsa ini hanya menjadi konsumen) oleh para korrporat dan kaum oligarkhi global. Terkait hal demikian, timbul sejumlah pertanyaan:

PERTAMA, apakah para elite Negara bangsa ini memiliki kemandirian ketika mengambil dan menetapkan kebijakan-kebijakan? Ataukah diintervensi oleh lembaga-lembaga ‘pemonopoli’ ekonomi dan keuangan seperti IMF dan World Bank?

KEDUA, setelah 70 tahunan lebih Negara bangsa ini berdiri, apakah bangsa ini sudah menjadi produsen yang produktif ataukah tak lebih hanya sebagai konsumen dari segala sisi?

KETIGA, adakah para elite Negara bangsa ini adalah orang-orang yang setia kepada konstitusi dan falsafah bangsa kita (UUD 45 dan Pancasila)? Sebab, sejak Soeharto berkuasa hingga hari ini, sejumlah kebijakan Presiden Indonesia, kecuali Bung Karno dan Gus Dur, didominasi kebijakan neoliberal yang justru bertentangan dengan konstitusi dan falsafah bangsa kita.

Bahkan pembangunan-pembangunan infrastruktur di negeri ini acapkali atas permintaan dan demi kebutuhan para pemodal (korporat dan oligarkhi) global, selain sejumlah kebijakan neoliberal yang ditetapkan para elite Negara bangsa ini juga demi kepentingan mereka, bukan demi memprioritaskan warga Negara. Dan menyangkut sejumlah pertanyaan di atas, sayangnya, jawabannya masih negatif.

Sementara itu, terkait kontestasi atau suksesi Pilpres 2019 nanti, kita sesungguhnya perlu juga menanyakan visi dan program mereka bila mereka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, dan saya memiliki lima isu utama yang perlu saya tanyakan ke mereka, yaitu:

PERTAMA, soal ekologi. Apakah mereka memiliki komitmen untuk mengerem kerusakan alam dan hutan, dan berani memilih untuk memihak maslahat ekologis untuk kepentingan di masa depan ketika mereka berhadapan dengan kepentingan investasi dan korporasi?

KEDUA, soal perlindungan kepada minoritas. Isu ini menjadi sedemikian pentingnya ketika salah-satu pasangan cawapres salah-satu kandidat presiden adalah orang yang memiliki jejak rekam anti-minoritas dan intoleran. Isu ini menjadi urgen untuk selalu diangkat mengingat Indonesia adalah Negara bangsa yang terbentuk dari jalinan dan sulaman keragaman.

KETIGA, isu ekonomi. Apakah mereka akan sama sebagai pelaku kebijakan neoliberal yang tidak pro-rakyat seperti kebijakan-kebijakan dan presiden-presiden sebelumnya? Seperti pelaku kebijakan privatisasi aset-aset publik dan BUMN.

KEEMPAT, isu kebudayaan. Apakah ada dalam visi dan program mereka untuk memprioritaskan penciptaan karakter bangsa yang produktif dan berbudaya? Dalam arti sebuah upaya dan program yang jelas untuk menciptakan bangsa yang inovatif, menjunjung falsafah dan local genius bangsa sendiri, dan produktif serta jenius dari segi sains, ilmu pengetahuan dan budaya, termasuk di dalamnya dunia kepenulisan dan kesastraan.

KELIMA, terkait politik global. Apakah pasangan capres-cawapres itu akan setia kepada pembukaan UUD 45? Dalam arti bersikap dan bertindak tegas terhadap imperialisme dan agresi, seperti yang kerap dilakukan Amerika, Israel, dkk bersama ‘kacung’ mereka seperti Rezim Wahabi Saudi dan NATO.

Sampai saat saya menulis refleksi kebangsaan ini, saya belum membaca tawaran dan visi program yang dijabarkan secara global dan detil dari para kandidat presiden dan wakil presiden Indonesia yang akan bertarung di tahun 2019 terkait lima isu yang saya anggap penting dan sentral tersebut.

Penting diingat, partai politik dan elite-elite mereka kerapkali juga memainkan politik SARA dan identitas yang justru bertentangan dengan spirit pembentukan dan pendirian Negara bangsa ini yang dirajut dan disulam dari jalinan dan anyaman keragama kultural, etnik, bahasa, dan agama. Bahkan, seperti telah dikatakan, rekam jejak di masa lalu salah satu cawapres, identik dengan pelaku intoleransi dan ‘penindasan’ kepada minoritas, bahkan terkesan anti-local genius.

Sejumlah hal tersebut perlu saya kemukakan karena kita punya pengalaman riill bahwa bangsa ini mudah sekali melupakan kejahatan para elite-nya.

Begitu pula, demokrasi elektoral kita, demokrasi yang disukai oleh neoliberalisme karena memberi ruang dan kesempatan untuk mereka memainkan kapital dan modal dalam politik dan kebijakan ekonomi, selalu gaduh dan memakan anggaran yang cukup tinggi. Sayangnya, acapkali cost yang tinggi itu tidak diimbangi dengan kebijakan yang pro warga Negara (rakyat) ketika mereka terpilih menjadi presiden dan waklil presiden. Segala dikomoditaskan, sehingga jika ditanyakan: Siapakah sesungguhnya pemilik tanah air kita? Jawabannya adalah korporasi. Petani dan nelayan tetap terjepit dan dirugikan oleh kebijakan.

Itu baru dari sisi realitas politik Negara bangsa ini. Sebab persoalan lain juga terjadi dalam kehidupan sosial dan keagamaan kita, seperti telah saya sebutkan, yang disesaki banalitas keagamaan, para selebriti yang dianggap dai karena ulah media, yang tak memiliki kapasitas keagamaan, begitu bebas berceramah di media-media elektronik dan di area-area publik, bahkan tak sedikit dari mereka yang menjadi penyebar kebencian, friksi, penyebar hoax seperti dalam kasus Suriah, berjualan ideologi transnasional seperti khilafah, dan menyampaikan materi-materi yang ‘melecehkan’ falsafah dan ideologi Negara bangsa ini: UUD 45 dan Pancasila.

Dapat dikatakan, krisis tersebut memang mencakup krisis politik, ideologi dan identitas. Sebuah krisis yang sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa ini jika Negara bangsa ini tidak kembali sadar dengan kecerdasan falsafah dan ideologinya sendiri, yaitu UUD 45 dan Pancasila. Jangan sampai krisis tersebut terwarisi pada generasi masa depan bangsa ini dan merusak mereka karena polah dan perilaku elite-elite Negara bangsa ini yang menjadi para hamba ideologi pragmatisme semata.

KEPRIHATINAN YANG JUGA MENGUSIK KEHIDUPAN BERBANGSA ADALAH LEMAHNYA DAYA NALAR DAN KAPASITAS RASIO PUBLIK, semisal ‘rendahnya’ kemampuan analitik dan begitu mudahnya sikap fanatik buta tumbuh dan berkembang. Namun penting untuk dicermati secara adil, fanatisme juga tak hanya ada dan terjadi dalam kehidupan keagamaan bangsa ini, seperti telah dikatakan, ketika agama dan iman dipahami seakan bukan saudara kembar akal (intelek), tapi juga dalam sikap partisan para pendukung kandidat presiden saat ini, yang lazim disebut sebagai kaum cebong dan kampret untuk menyebut kaum fanatik pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam jagat dunia maya dan media sosial, seperti di Facebook. Dalam kasus fanatisme partisan ini, kaum Syiah dan kaum Sunni di Indonesia adalah satu kaum dan satu golongan.

Di jaman merebaknya informasi (juga hoax bersamanya) dan bertebarannya sebaran media internet (serta jejaring media sosial), bisa jadi masyarakat malah bingung, bukannya tercerahkan. Terdistorsi ruang kritisnya dan terbunuh nalar analitiknya bersamaan dengan menguatnya budaya oral di era gawai dan internet abad kita saat ini, yaitu melemahnya kemampuan untuk melakukan ‘pembacaan’ dan ‘analisa’ atas informasi yang datang dalam hitungan detik melalui media sosial dan media-media internet, yang tak jarang menyebarkan informasi-informasi instan, dan bahkan hoax.

Kebingungan dan ‘matinya’ ruang kritis publik tersebut terlebih lagi akan dialami oleh mereka yang tak terbiasa untuk ‘menganalisa’, atau yang tak punya kapasitas literer. Kasus Ratna Sarumpaet beberapa waktu lalu yang kehebohannya sampai tingkat nasional dan melibatkan para elite itu tentu tak bisa dianggap sebagai sesuatu yang remeh dan angin lalu, karena hoax politik dan politik hoax tersebut sempat menimbulkan pro-kontra yang keras di kalangan para pendukung capres-cawapres, yang lazim disebut sebagai kelompok Cebong untuk yang fanatik pro Joko Widodo dan kelompok Kampret untuk yang fanatik pro Prabowo Subianto.

Masyarakat atau publik yang terbiasa menerima informasi yang cepat dan melimpah lewat media sosial, serta terbiasa dengan menyaksikan tayangan reality show dan infotainment yang berkesinambungan setiap hari melalui kanal-kanal televisi, ternyata justru menjadi terbiasa juga untuk menghindari sajian dan forum intelektual yang mendidik dan berbudaya, dan kalau pun ada forum seperti itu di televisi, juga yang dikemas dan diformat sesuai dengan reality show: mempertontonkan adu kubu dan ‘pembenturan’ kelompok, yang justru malah semakin mengentalkan fanatisme tak bernalar di kalangan masyarakat luas.

Dalam hal ini, bisa juga dikatakan, media (baik media internet maupun televisi) memiliki peran sentral dalam menciptakan budaya oral (non literer) dalam masyarakat kita. Suatu budaya yang tak memberi ruang dan kesempatan bagi lahir dan hidupnya ‘nalar publik’ yang sehat, bagi tumbuhnya habitus berpikir kritis dan analitis dalam masyarakat. Sehingga, wajar, misalnya, bila hoax menjadi begitu mudah dikonsumsi banyak orang, dan malah hoax telah dijadikan lahan bisnis untuk meraup untung bagi para pegiat situs-situs abal-abal. Hoax menjadi industri di jaman media dan internet, era kita saat ini, sebuah era yang konon sejak tahun 2014 kemarin telah melahirkan para cebong dan kampret di jagat dunia maya.

Belajar dari Kasus Ratna Sarumpaet beberapa waktu yang lalu itu, betapa bahkan para elite di negeri ini begitu mudahnya termakan hoax dan lalu menjadi para penyebar hoax. Dan ternyata, sudah lama, mereka yang menjadi konsumen dan para penyebar hoax di negeri ini termasuk juga tokoh-tokoh agama, PNS, para penceramah agama (terutama dai-dai yang muncul sejak tahun 2000-an), para politisi hingga partai politik. Tengok saja ketika pecah Perang Suriah sejak tahun 2000-an itu, betapa para penyebar hoax adalah mereka yang biasa melakukan ceramah agama hingga para politisi. Artinya, hoax telah menjadi konsumsi lintas kalangan dan kelas.

Fenomena tersebut, barangkali telah menunjukkan lemahnya rasionalitas dan nalar bangsa ini, yang andai saja tidak ada minoritas yang sabar dan cerdas di negeri ini, yang berbagi informasi kepada organisasi-organisasi keagamaan terbesar di negeri ini, niscaya bangsa ini akan mudah menjadi makanan dan sasaran empuk proxy war dan adu domba yang dilancarkan imperialisme global abad ini melalui hoax yang disebarkan oleh media-media dan situs-situs propaganda dan hasutan yang bekerja demi kepentingan Amerika, Israel, dkk. Di sisi lain, minoritas yang sabar dan cerdas itu di negeri ini justru menjadi sasaran dan target tuduhan kafir dan sesat oleh saudara-suadara sebangsanya yang mereka tolong dari proxy war.

Bangsa ini juga barangkali sudah lama akan hancur dan dilanda perang saudara jika tidak ada minoritas yang cerdas dan sabar tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus Suriah itu, mereka mendapatkan informasinya langsung dari marja’-marja’ mereka yang terpercaya, sehingga mereka memiliki informasi tingkat tinggi yang valid di saat kebanyakan orang di negeri ini sedang menjadi santapan dan sasaran hoax yang disebarkan dan dimassifkan media-media dan agen-agen propaganda dan hasutan yang bekerja demi kepentingan Amerika, Israel, dkk.

Kata kunci hoax yang mereka sebarkan contohnya: Syi’ah membantai Sunni di Suriah, Perang Suriah adalah Perang Syi’ah dan Sunni, Bashar Al-Assad adalah tiran bengis yang sedang membantai rakyatnya sendiri, dan yang sejenisnya, dan hoax itu mirisnya, misalnya, disebarkan oleh para penceramah seperti Bachtiar Nasir, Abdul Somad, Felix Siauw, atau oleh orang-orang Wahabi-Nawashib seperti Abu Jibril dkk. Karena itu bukanlah sesuatu yang aneh, jika misalnya, bangsa ini pun mudah menjadi sasaran hoax yang diciptakan oleh Ratna Sarumpaet beberapa waktu yang lalu itu.

Lagi, dalam kasus Suriah (serta juga dalam kasus Libya), sejumlah orang liberal di negeri ini, yang ideologi dan paradigma politiknya berkiblat ke Amerika, turut juga menjadi penyebar hoax dalam kadar yang soft: menganggap Suriah sebagai bagian dari Arab Spring. Hal itu bahkan diamini oleh media cetak sekelas Kompas. Sungguh memprihatinkan. Karena itu, lagi-lagi tidak usah heran, jika kasus Ratna Sarumpaet kemarin terjadi di negeri ini, karena memang ada lahan yang boleh dibilang subur untuk ditanami hoax: disorientasi ideologi dan paradigma religius yang kabur dan tak jelas dalam memahami situasi global.

Dalam kasus Libya, misalnya, orang-orang liberal di negeri ini ramai-ramai menyatakan dan mengekspose pandangan bahwa Muammar Khadafi layak dilengserkan, tanpa mereka sadari bahwa skenario yang sesungguhnya adalah upaya Amerika, NATO, dkk dalam rangka memuluskan upaya ‘ambil-alih’ minyak dan kekayaan alam Libya ke tangan mereka, sehingga yang demi target tersebut, Amerika dan NATO sampai menerjunkan perangkat-perangkat perang dan militer mereka untuk menggempur Libya yang dibantu oleh kelompok-kelompok pengusung khilafah di Libya atau yang lazim disebut para pemberontak Libya. Singkat kata, Wahabi, Nawashib, dan Liberal berada di barisan yang sama dalam hal ini.

Sedemikian parahnya kondisi lemahnya nalar publik dan rasio kritis bangsa ini sampai-sampai raja hoax bernama Jonru Ginting jadi idola dan rujukan jutaan orang dan diantara pengikutnya adalah mereka yang mengenyam pendidikan di universitas dan perguruan tinggi. Mereka adalah orang-orang kuliahan tapi tidak terpelajar dan tidak literer, karena mungkin institusi pendidikan kita sendiri cenderung memesinkan dan merobotkan para manusia, menjadi kerangkeng birokratis yang tidak memberi kesempatan bagi lahirnya kejujuran dan integritas. Tak diragukan lagi, para pengikut Jonru Ginting itu adalah juga kaum fanatik buta secara keagamaan dari sekte yang tidak diakui dalam mazhab-mazhab Islam, yaitu Wahabi.

HARI INI, DALAM KEHIDUPAN BANGSA KITA, soal-soal keagamaan tak dapat dilepaskan dari aktivitas orang-orang di media sosial di mana media sosial itu pula yang menjadi ‘media’ penyebaran doktrin-doktrin yang diklaim sebagai ajaran dan nilai religius yang setiap saat melakukan agitasi dan penghasutan kepada para pengguna media sosial.

Yang kedua, dan ini juga tak kalah peliknya, media sosial itu seakan telah menjadi ‘pesantren’ singkat tak resmi, yang sayangnya lebih sering menyebarkan teologi yang devian, dan yang lebih buruknya lagi, adalah justru telah melahirkan budaya oral ketimbang membuat orang-orang terbiasa melakukan analisa, berpikir kritis, dan membaca narasi panjang yang bernas. Setiap hari, media sosial menghadirkan ‘bujukan’ informasi yang sifatnya kilasan dengan pergantian dan durasi yang demikian cepat, semisal di fesbuk, instagram, twitter, dan yang sejenisnya, yang oleh orang-orang yang tak punya daya kritis dan analitis yang memadai akan ditelan mentah-mentah begitu saja, meski informasi-informasi itu ternyata tak lebih hasutan, propaganda, atau hoax.

Mereka yang menjadi ‘korban’ hasutan dan propaganda yang tersebar di media sosial itu kemudian menjadi para penyebar propaganda dan hoax pula dan begitu seterusnya. Mereka membagikan terus-menerus propaganda, hoax, dan hasutan tersebut, seperti di fesbuk, yang ketika sedemikian menjadi massif lalu akan dianggap sebagai ‘kebenaran’ yang tak terbantahkan. Di sini sesungguhnya saya juga hendak mengatakan bahwa ketika media-media atau situs-situs yang narasi dan isinya adalah hasutan, bahkan ujaran kebencian tersebut begitu mudah dianggap sebagai ‘kebenaran’, publik terpengaruh dan mereka seakan memiliki ‘pembenaran’ atau laku membenci pihak lain yang ‘difitnah’, dan ujung-ujungnya mereka merasa memiliki ‘dasar’ yang sah untuk mempraktikkan kekerasan. Inilah yang saya sebut teologi devian.

Di era digital dan jaman android sekarang ini, ketika orang-orang lebih sibuk dan lebih senang menghabiskan waktu keseharian mereka untuk berselancar di media sosial: fesbuk, instagram, twitter dan yang sejenisnya, ketimbang membaca buku, betapa mudahnya hasutan dan propaganda ‘teologi devian’ disebarkan dan lalu dikonsumsi banyak orang. Tak jarang orang-orang begitu mudahnya menganggap yang hoax sebagai fakta dan kebenaran, yang tak lain adalah mereka yang menjadi korban hasutan tersebut, tiba-tiba merasa yang paling benar dan paling beriman. Inilah jaman ketika akal dan analisis dibunuh oleh tekhnologi internet, yang justru diciptakan manusia, bahkan tak sedikit yang kemudian menjadi mesin perang yang berubah menjadi zombi-zombi yang akalnya mati sebelum tubuh mereka sendiri menjadi jenazah atau mayat, semisal mereka yang menjadi para pelaku teror dan pelaku praktik kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Karena itulah, tak diragukan lagi, di jaman ketika mesin telah membunuh akal dan intelegensia, yaitu era android dan internet kita saat ini, para penyair dan para sastrawan, kaum akademik dan intelektual, mestilah menjalankan tugas ‘profetik’ sebagai para pencerah, dan tentu saja menjadi para penyuluh masyarakat yang sanggup memberi lentera dan pelita bagi hidupnya akal manusia melalui karya-karya mereka, yang mereka tuliskan, yang mereka terbitkan dan mereka bukukan. Sebab jika tidak, intelek dan bahkan jiwa manusia akan remuk ditelan tekhnologi internet yang diciptakannya sendiri, yang belakangan menjadi medan penyebaran hoax, hasutan, ujaran kebencian, propaganda politik dan perang, di saat internet tersebut juga menjadi media penyebaran ‘teologi devian’.

‘Terbunuhnya’ intelek inilah yang membuat orang mudah diindoktrinasi dengan ajaran-ajaran teologi devian dan memiliki pandangan bahwa agama tidak memiliki kekariban dan koherensi dengan akal. Di sini, saya teringat apa yang pernah dinyatakan Imam Ali bin Abi Thalib, yang kira-kira bunyinya: “Kadar keberagamaan seseorang sesuai dengan kadar akalnya.” Bukankah dalam Islam, sebagai contoh, syarat kelayakan ibadah seseorang adalah ketika ia ‘aqil balig? Kita tidak diwajibkan berpuasa Ramadhan, misalnya, ketika kita belum aqil balig. Hidupnya intelek ini dimungkinkan dengan aktivitas daras dan membaca, mengaji dan mengkaji, terkait dengan kapasitas literer seseorang. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib, akal atau intelek ini terbagi dua: “akal tabi’i (natural), kedua adalah akal tajribi (eksperimentasi dan pengalaman), kedua dari pembagian akal manusia ini memberikan manfaat dan faedah kepada manusia, dan seseorang harus menyakini bahwa ia memiliki akal dan agama” (Biharul Anwar jilid 78 hal 128).

Realitas krisis dalam kehidupan sosial-keagamaan tersebut semakin melengkapi krisis politik dan identitas Negara bangsa ini, yang dimulai dan dipelopori oleh para elite Negara bangsa ini.

INDONESIA, YANG TERSUSUN DARI TEBARAN KEPULAUAN DI HAMPARAN ATAU BENTANGAN LAUTAN dan samudra, adalah tempat hidupnya ragam kepercayaan dan kebudayaan, kearifan dan kesenian, kini sedang menghadapi ‘takdir’ masa depannya di hadapan ‘badai’ globalisasi dan upaya menjadikan negeri ini tak lebih boneka korporatokrasi. Apakah ideologi dan identitas bangsa ini akan kalah dan tergusur ataukah tidak, akan sangat tergantung pada generasi mudanya.

Setelah sebelumnya saya membahas krisis nalar warga Negara dan krisis rasio publik bangsa ini, selanjutnya saya ingin kembali membicarakan masalah ‘kejahatan’ elite-elite Negara bangsa ini, dengan mengutip apa yang dikatakan Andre Vltchek:

“Negara ini sudah terlalu lama diatur oleh orang-orang yang telah menjual bangsa ini ke perusahaan dan pemerintah asing. Orang-orang ini tidak punya moral dan belas kasihan. Jika rakyat mencoba bernegosiasi dengan mereka, maka mereka hanya akan melakukan apa yang mereka telah lakukan selama beberapa dekade ini: menipu dan berbohong, mencoba mengulur waktu. Mereka tidak peduli tentang Indonesia dan rakyat Indonesia! Mereka ingin memberikan mobil Porsche dan diploma untuk anak-anak mereka, serta kondominium mewah di Australia, Amerika Serikat, Singapura dan Hong Kong”

Sedemikian tak dapat kita harapkan para elite Negara bangsa ini, membuat saya berpikir barangkali bangsa ini membutuhkan revolusi untuk ‘menegakkan’ kembali bangsa ini. Suatu gerakan untuk mengganti pohon-pohon tua yang tak lagi berdaun dan berbuah dengan tunas-tunas baru yang unggul. Namun pemikiran ke arah visi tersebut, ternyata juga membentur sistem yang masih mapan saat ini, terutama dalam dunia pendidikan kita, yang sepertinya telah dijinakkan oleh ‘skenario’ besar birokrasi kapitalisme tuan-tuan kapital, sehingga tak memberi ruang-ruang kritis dan keberanian revolusioner dari mereka yang mengenyam pendidikan tinggi.

Jika kita merenungi apa yang dikatakan Andre Vltchek itu, maka elite-elite Negara bangsa ini memang hanya memikirkan diri mereka sendiri, bukan memikirkan Negara bangsanya. Sinyalemen Andre Vltchek itu bahkan dengan jelas menggambarkan elite-elite Negara bangsa ini tak ubahnya para calo yang menjual bangsanya kepada kekuatan-kekuatan asing agar mendapatkan upah, tak ubahnya seperti yang telah saya katakan sebelumnya, para pencuri kecil yang bekerja untuk para perampok besar: tuan-tuan neoliberal mereka.

Setelah Bung Karno digusur dan digulingkan oleh kekuatan Amerika yang menggunakan kekuatan TNI Angkatan Darat dan ambisi Jenderal Soeharto, kita sebenarnya sempat memiliki seorang presiden yang memiliki spirit sosialis di dalam hatinya, yaitu KH. Abdurahman Wahid, sebelum ia pun dilengserkan melalui kudeta yudisial oleh para elite dan kekuatan militer yang tidak menyukai gebrakannya ‘memangkas’ dan ‘membabat’ warisan orde baru Soeharto.

Jika saya misalnya diminta untuk mengungkapkan secara kasar, Negara bangsa ini telah dibajak oleh korporatokrasi yang bermain dalam suksesi dan melalui kebijakan para elite yang terpilih dari rutinitas suksesi. Sungguh saya sebenarnya ingin berkata juga: apalah artinya mengikuti suksesi (pilpres) yang hanya akan menghasilkan elite-elite neoliberal. Persis, sekali lagi, dengan apa yang dikatakan Andre Vltchek:

“Coba Anda lihat, pihak Barat mengatakan kepada bangsa Indonesia, tentu saja secara tidak langsung, bahwa negara ini bisa disebut negara ‘demokrasi’ kalau memiliki beberapa atau banyak partai politik, dan menyelenggarakan Pemilu dari waktu ke waktu. Tapi semua ini omong kosong belaka. Negara bisa disebut negara demokrasi ketika rakyatnya memberikan suara mereka dan suara mereka tersebut benar-benar dapat mengubah arah kemana bangsa mereka akan dibawa: seperti yang terjadi di Venezuela. ‘Kekuatan rakyat’ yang nyata…Adanya banyak partai politik dan memasukkan potongan-potongan kertas suara ke dalam kotak tidak memberikan jaminan apapun! Ada banyak partai di Indonesia tetapi semuanya pro-bisnis dan pro-elite, dan semua kandidat partai-partai itu, termasuk Jokowi, adalah mereka yang sudah terlebih dahulu dipilih dan disetujui oleh rezim. Jadi tidak peduli berapa banyak orang yang memberikan suara, tidak akan ada perubahan apapun.

Sebenarnya, memberikan suara di negara-negara seperti Indonesia termasuk tidak patriotik karena hanya memberikan legitimasi saja kepada rezim yang ada, yang hanya melayani kepentingan politik dan ekonomi asing, serta para elite yang sepenuhnya sudah melacurkan diri.

Tidak dapat disangkal bahwa negara Indonesia kini adalah sebuah negara yang sudah hancur. Kehancurannya sudah mencapai tingkat negara-negara Afrika sub – Sahara (Saya bekerja di Afrika, jadi saya dapat dengan mudah membandingkannya). Memang ada pusat-pusat perbelanjaan dan hotel-hotel mewah di beberapa kotanya, tetapi selain itu bisa dikatakan sebuah mimpi yang benar-benar buruk, dengan tidak adanya layanan dasar atau layanan yang sama sekali tidak memadai.

Bahkan Rwanda punya jalan-jalan yang jauh lebih baik dari Indonesia. Bahkan Zimbabwe punya sekolah umum yang jauh lebih baik. Bahkan Kenya punya jaringan telepon selular dan internet yang lebih handal. Bahkan Botswana punya rumah sakit umum yang lebih baik.

Rezim sudah berbohong tentang berbagai hal, termasuk berapa jumlah penduduk negara ini, juga tentang jumlah penduduk miskin (yang kenyataannya sebagian besar dari jumlah penduduknya). Pendidikan hampir tidak ada yang layak. Yang disebut sebagai sistem pendidikan di sini hanya untuk mencuci otak, dan untuk mempertahankan status quo. Dan memang demikian yang terlihat: negara dengan jumlah penduduk lebih dari 300 juta (angka sebenarnya) tidak punya satupun ilmuwan atau pemikir besar, kontras dengan negara seperti Nigeria yang punya banyak ilmuwan dan pemikir besar.”

Dengan meminjam apa yang dikatakan Andre Vltchek itu, saya sebenarnya hanya ingin menyampaikan bahwa barangkali ada yang lebih urgen dari sekedar melaksanakan rutinitas suksesi di Negara bangsa ini. Andre Vltchek dalam pernyataannya menyebutkan bahwa rejim Jokowi juga sebenarnya hanya melaksanakan ‘mekanisme’ dan ‘jalan kebijakan’ korporatokrasi, tidak lantas saya kemudian ‘mempercayai’ kandidat Prabowo Subianto untuk dipilih, sebab bisa jadi ia pun akan mengambil kebijakan pragmatisme yang sudah berjalan di Negara bangsa ini.

BARANGKALI KITA PERLU UNTUK MENYALAKAN PELITA-PELITA BARU dengan jalan melakukan pencerahan dan gerakan masyarakat sipil untuk melawan warisan sistem dan kebijakan politik yang telah diiyakan begitu saja oleh elite-elite Negara bangsa ini yang hanya menjadi para ‘pesuruh’ tuan-tuan neoliberal mereka, seperti melalui World Bank Group (WBG) dan International Monetary Fund (IMF). Sebentuk gerakan yang di Amerika Latin disuarakan dan digagas oleh Prof. James Petras dan presiden-presiden sosialis di sejumlah Negara di kawasan dan jazirah itu. Kita pun perlu melawan LSM-LSM yang menjadi perpanjangan tangan dan kepentingan tuan-tuan neoliberal mereka di negeri ini.

PERILAKU dan polah para elite yang tak dapat diharapkan dalam kehidupan berbangsa ini di masa orde baru rejim Soeharto, contohnya, dikritik dengan sangat keras oleh W.S. Rendra melalui puisinya yang berjudul Maskumambang:

“Cucu-cucuku
zaman macam apa,
peradaban macam apa
yang akan kami wariskan kepada kalian.
Jiwaku menyanyikan lagu maskumambang
kami adalah angkatan pongah
besar pasak dari tiang.

kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan,
karena kami tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu
dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini
maka rencana masa depan hanyalah spekulasi, keinginan, dan angan-angan

Cucu-cucuku
negara terlanda gelombang zaman edan
cita-cita kebajikan terhempas batu
lesu dipangku batu
tetapi aku keras bertahan
mendekap akal sehat dan suara jiwa
biarpun tercampak diselokan zaman

Bangsa kita kini
seperti dadu terperangkap dalam kaleng hutang
yang dikocok-kocok oleh bangsa adi kuasa
tanpa kita bisa melawannya
semuanya terjadi atas nama pembangunan
yang mencontoh tatanan pembangunan di zaman penjajahan
Tatanan kenegaraan dan tatanan hukum
juga mencontoh tatanan penjajahan
menyebabkan rakyat dan hukum hadir tanpa kedaulatan
Yang sah berdaulat hanya pemerintah dan partai politik……”

Yang ternyata kritik yang dilancarkan Rendra tersebut masih relevan untuk ‘mengkritik’ kembali perilaku dan polah para elite bangsa Indonesia saat ini, termasuk partai politik dan rutinitas suksesi (pemilihan umum) yang hanya memilih kembali para koruptor dan elite-elite yang pro neoliberalisme sehingga seakan tidak ada manfaatnya untuk berpartisipasi dalam rutinitas suksesi politik yang memakan biaya yang sangat tinggi tersebut, bila bangsa ini tidak terlebih dahulu ‘direvolusi’ mentalitasnya.

Seperti dengan gamblang dikritik oleh Rendra dalam puisinya yang berjudul Maskumambang itu, para elite Negara bangsa ini tidak pernah memikirkan ‘mentalitas dan peradaban’ seperti apa yang akan mereka wariskan untuk generasi mendatang bangsa ini, sebab mereka terlampau sibuk dengan pragmatisme mereka menjadi para ‘pelayan’ kebijakan-kebijakan neoliberal tuan-tuan korporat global mereka dan membiarkan Negara ini terpenjara dalam kerangkeng korporatokrasi, lazimnya para ‘pegawai’ kolonial Belanda dulu yang bekerja demi kepentingan kapitalisme VOC dan politik Belanda.

Rupanya, lagi-lagi seperti yang dikritik dengan keras oleh Rendra melalui puisinya itu, para elite Negara bangsa ini tidak belajar dari masa lalu bangsa ini dan akibatnya selalu mengulangi kesalahan yang sama, dan mereka yang selalu mengulangi kesalahan yang sama hanya orang-orang dungu yang tak berakal.

DALAM DEMOKRASI ELEKTORAL KITA SAAT INI, partai-partai politik tak ubahnya benda-benda sewaan yang bekerja bagi siapa saja yang mau membayar mereka, dan tentu saja yang sanggup membayar mereka adalah tuan-tuan kapital. Jadi, adalah keliru jika kita membayangkan para wakil rakyat dan partai-partai politik adalah ‘saluran’ yang bisa menyalurkan aspirasi warga Negara, karena seperti telah dikatakan sebelumnya, dari wakil rakyat hingga partai politik, dari presiden hingga para menteri, bekerja untuk korporasi dan tuan-tuan oligarkh global mereka, bukan ‘memikirkan’ nasib warga Negara bangsa ini.

Jika kegamangan dan krisis politik, ideologi dan identitas Negara bangsa ini terus berlangsung di masa depan, maka generasi mendatang-lah yang akan menjadi korbannya, atau mewarisi mentalitas yang sama sebagaimana mentalitas ‘inferior’ para elite Negara bangsa saat ini, di mana mentalitas itu juga bersifat kultural. Terkait ini, saya tertarik untuk mengutip apa yang ditulis oleh Trijon Aswin dalam tulisannya yang berjudul: Apa Gunanya Kongres Kebudayaan Indonesia 2018?:

“Kita tidak tahu di agenda ke berapa terkandung strategi untuk menumbuhkan kekuatan budaya agar bangsa ini mempunyai identitas dan keberanian untuk “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi” secara budaya dengan bangsa lain.

Sebab, dalam soal inilah bangsa kita benar-benar mengalami krisis. Identitas bangsa kita secara budaya sudah terpuruk ke titik terendah. Kemerdekaan negara ini tidak ada gunanya kalau bangsanya merasa tak sederajat dengan bangsa merdeka lainnya.

Tingkat kesadaran tentang identitas budaya itu berpengaruh saat berinteraksi dengan bangsa lain. Bangsa yang identitas budayanya kuat tidak akan mudah hanyut dalam arus deras dunia.

Sekarang, coba kita perhatikan reaksi yang timbul dalam budaya Indonesia ketika berinteraksi dengan bangsa dan budaya asing. Bangsa ini mudah sekali hanyut.

Coba lihat pemakaian bahasa misalnya. Penggunaan bahasa atau istilah asing secara tidak proporsional sudah mewabah, tidak saja di kalangan generasi milineal yang memang berinteraksi secara global melalui teknologi komunikasi, tetapi juga para pemimpin negara.

Padahal, di Pasal 28 UU Nomor 24/2009 disebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Lembaga pemerintah pun kerap menggunakan istilah bahasa Inggris, secara tidak proporsional. Sebut saja, National Traffic Management Centre di Korlantas Polri. Di Humas Mabes Polri, ada ruangan Strategic Communication Center. Padahal semua istilah itu ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

Dalam hal ini tentu harus dikecualikan untuk istilah yang generik secara internasional. Misalnya istilah search and rescue (SAR) itu adalah istilah generik untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana. Atau istilah disaster victim identification (DVI), salah satu prosedur kedokteran kepolisian ketika mengidentifikasi korban meninggal akibat bencana.

Mengapa bahasa asing dipakai secara “lebay” begitu? Bisa karena pertimbangan untuk memudahkan komunikasi dengan orang asing. Pemakaian istilah Strategic Communication Center di Mabes Polri, misalnya, masih bisa dipahami. Siapa tahu ada wartawan asing yang berkepentingan.

Namun bisa pula karena sekadar ingin terlihat modern. Kesan ini terlihat dari penamaan National Traffic Management Centre di Korlantas Polri atau Traffic Management Centre di tingkat Polda. Sebab, tidak ada orang asing yang berinteraksi dengan lembaga tersebut, karena yang dibutuhkan publik bukan interaksinya melainkan informasi lalu lintas yang diberikan. Apalagi informasi tersebut toh disampaikan dalam bahasa Indonesia juga.

Kemungkinan kedua ini sebenarnya serius, karena ini menunjukkan inferioritas sikap mental. Sikap yang menganggap sesuatu yang berasal asing lebih hebat dari milik sendiri ini adalah cerminan rasa rendah diri. Sikap ini disebabkan lemahnya identitas budaya nasional sehingga belum bangga dengan budaya kita. Akibatnya bangsa ini tidak akan bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa lain.

Nah, inferioritas mental inilah yang harus didobrak dengan strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan yang mampu membangun rasa percaya diri, mampu mengikis inferioritas, bangga pada takdirnya sebagai orang Indonesia itu harus masuk ke dalam nilai-nilai pendidikan.

Dalam percaturan dunia yang sangat kompetitif, dan bahkan eksploitatif seperti sekarang, bangsa ini kalau mau tegak berdiri, harus mempunyai identitas kebudayaan yang kuat, yang bisa membuat dirinya bangga sebagai bangsa. Jika kebanggaan terhadap identitas itu tidak ada, maka sebuah bangsa akan membebek pada bangsa lain. Itu hukum alam yang tidak terbantahkan.

Pembangunan kebudayaan mestinya diarahkan ke sisi ini. Kebudayaan sebagai sikap mental yang dapat melahirkan kebanggaan sebagai bangsa agar tetap tegak di tengah konstalasi dunia yang kompetitif, dan kian eksploitatif ini. Kalau tidak, akan tiba saatnya nanti, negara ini hanya akan tinggal bungkusnya saja, tapi isinya adalah bangsa yang sepenuhnya takluk pada kehendak bangsa lain.

Tapi, sebuah bangsa tak akan pernah mati jika mempunyai identitas kebudayaan dan semangat kebangsaan yang tangguh –sekalipun negaranya hancur lebur. Banyak bangsa yang sudah menjadi contoh penyintas kehancuran negara, dan bangkit kembali dengan lebih gemilang. Dan kita jangan menjadi contoh sebaliknya.”

SEKALI LAGI, SAYA INGIN MENGKIASKAN DUNIA SAAT INI seumpama papan catur, di mana warga Negara acapkali diperlakukan sebagai pion-pion bagi para elite, dan puncak elite (raja) di papan catur itu adalah tuan kapital atau korporasi. Dan elite-elite Negara bangsa ini adalah mereka yang bekerja untuk sang raja (tuan kapital dan korporasi) di amsal papan catur dunia tersebut.

Saat ini, kita hidup di jaman korporatokrasi, ketika politik dan kekuasaan ‘dikendalikan’ oleh para tuan kapital dan korporasi. Ketika kekuatan modal tuan kapital dan korporasi global memainkan kebijakan-kebijakan sebuah Negara, yang acapkali dengan menggunakan lembaga-lembaga ‘pengatur’ ekonomi dan politik global, seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia), atau melalui organisasi semisal World Trade Organization (WTO) yang para pemain dan penentu ‘rule’-nya adalah Negara-negara G7.

Secara sederhana, seperti diutarakan John Perkins, William Baumol dan Carl Schramm, korporatokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dikendalikan, dikuasai atau dijalankan oleh beberapa korporat. Para korporat ini biasanya para pengusaha kaya raya atau konglomerat yang memiliki dana lebih dari cukup untuk mengendalikan kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain dalam suatu Negara dan lintas Negara.

Sementara itu, secara praktis biasanya para konglomerat ini merupakan donator atau penyumbang utama yang menghidupi para politikus, pejabat-pejabat militer dan kepala-kepala instansi suatu negara. Potensi negatif yang bisa muncul dari korporatokrasi adalah kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang diundang-undangkan oleh pemerintah hanya menguntungkan bagi bisnis para konglomerat tertentu saja, sehingga makin menindas golongan ekonomi lemah dan rakyat yang tidak memiliki kemampuan untuk membuka usaha dan meraih pendapatan.

Dalam tulisannya yang bertajuk Good Capitalism and Bad Capitalism, William Baumol dan Carl Schramm menyebutkan empat jenis kapitalisme, yaitu:

[1] kapitalisme oligarkhi,

[2] kapitalisme bimbingan Negara,

[3] kapitalisme manajerial atau Big Firm, dan

[4] kapitalisme wiraswasta.

Dari keempat jenis kapitalisme tersebut, yang paling berbahaya adalah kapitalisme oligarkhi di mana uang dan kekuasaan hanya terkonsentrasi pada segelintir elit dan korporat, yang oleh John Perkins disebut korporatokrasi itu. Sebaliknya, jika sebuah Negara ingin memaksimalkan potensi pertumbuhannya, William Baumol dan Carl Schramm menyarankan agar sebuah Negara memadukan kapitalisme manajerial dan kapitalisme wiraswasta.

Intinya memang sebuah Negara mesti cerdik dan cermat menata ekonomi dan kebijakan-kebijak politik-nya yang berkaitan dengan perencanaan dan keputusan yang menyangkut ekonomi.

Untuk konteks Indonesia sendiri, peluang dan kesempatan memang terbuka lebar, meski banyak yang perlu dibenahi. Sebab kita juga tak bisa begitu saja menampik sebuah ironi di mana banyak kemajuan yang dialami oleh Indonesia malah memperparah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Jika kita jujur dan tidak termakan pujian-pujian palsu yang melenakan dan membuat kita terlelap, inequality atau ketimpangan di Indonesia setiap tahun semakin memburuk. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) gini ratio (indeks yang dipakai buat menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat antara pendapatan tertinggi dan terendah) di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan.

Di awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 saja, gini ratio Indonesia di angka 0,32, tapi ironisnya dalam waktu sembilan tahun pemerintahannya terjadi kenaikan sebesar 0,093 menjadi 0,413, yang sejauh ini merupakan angka ketimpangan terbesar yang pernah dialami Indonesia sepanjang sejarah. Bahkan, bila diukur dalam skala global, angka ketimpangan Indonesia lebih buruk daripada Tiongkok dan India. Singkatnya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

Sebagaimana dinyatakan sejumlah pakar dan analis, banyak kebijakan pemerintahan SBY merupakan kebijakan neoliberal dan cenderung mencirikan Negara yang dikangkangi korporatokrasi, yang kebetulan salah-satu menteri bidang ekonomi dan keuangan di kabinet SBY adalah Sri Mulyani yang dikenal sebagai anak didik Mafia Berkeley.

Ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi ekonomi itu dapat terjadi karena sirkulasi uang, modal, dan pendapatan hanya terjadi di minoritas orang-orang kaya, hanya di sekitaran para oligarkh yang monopolis, di mana Negara tidak berusaha memberi peluang (atau juga proteksi) bagi mayoritas rakyatnya.

Selain itu, faktor korupsi tentu saja sangat besar menyumbang bagi ketidaksehatan keuangan dan ekonomi, di mana korupsi ini juga kerapkali dilakukan oleh para elite dan korporat. Apalagi seperti disinyalir oleh John Perkins, korupsi ini banyak dilakukan oleh para korporat atau para multinasionalis yang tak sungkan-sungkan menyuap para pejabat dan para penentu kebijakan demi memuluskan “usaha” mereka dalam memonopoli potensi uang dan kekayaaan Negara, semisal bahan-bahan mentah material milik Negara.

Secara singkat, korporatokrasi seperti yang disinyalir oleh John Perkins itu adalah perkawinan, perselingkuhan atau katakanlah kongkalikong antara pengusaha alias korporat dan penguasa, yang seringkali melakukan “monopoli” dan “tindakan-tindakan sepihak” hingga berani merubah dan mempermainkan undang-undang.

Masalahnya adalah seringkali para korporat alias para multinasionalis (pelaku korporatokrasi) yang menyusun strategi dengan menyambangi Negara-negara sasaran untuk diajak bekerjasama mayoritas berasal dari MNC-MNC (perusahan-perusahaan) asing.

Indonesia sendiri menurut John Perkins adalah salah satu Negara yang selama puluhan tahun sejak Orde Baru jadi korban korporatokrasi. Kita sama-sama tahu, perusahaan-perusahaan minyak semisal ExxonMobile, Chevron, BP, dan Freeport adalah ancaman serius yang terus mengeruk kekayaan bumi Indonesia, di mana seringkali pemerintah kita tidak bisa berbuat banyak karena tekanan dari tuntutan korporatokrasi tadi. Maka, bukan tanpa alasan jika kita memang harus menolak kapitalisme oligarkhi dan korporatokrasi global tersebut. Sebagaimana hal itu juga tersirat dalam bunyi Deklarasi GNB 2012 silam di Teheran, Iran:

“Pentingnya posisi progresif negara-negara berkembang dari sisi ekonomi harus tercermin dalam struktur manajemen lembaga-lembaga internasional. Keputusan penting yang berkaitan dengan masalah manajemen global tidak boleh lagi didominasi oleh segelintir negara maju. Mengingat perencanaan dilakukan terkait berbagai masalah yang akan mempengaruhi seluruh negara, maka penting sekali agar negara-negara berkembang memiliki peran yang lebih besar di lembaga-lembaga kunci dalam rangka koordinasi dengan berbagai kebijakan di tingkat internasional”.

ERA kapitalisme yang memainkan ‘globalisasi’ saat ini adalah wajah pencanggihan praktik feudalisme dan borjuasi di masa lalu, di mana jelata selalu dalam keadaan dan kondisi tidak punya kuasa untuk melakukan kebijakan bagi keputusan-keputusan politik dan ekonomi di tingkat Negara, dan sejarah acapkali membuktikan para jelata baru bisa ‘membalikkan’ kemudi sejarah hanya dengan revolusi.

Kini kaum feudal dan kaum borjuis itu adalah para tuan kapital dan para korporat pemilik perusahaan-perusahan raksasa yang ada di seluruh dunia, sehingga mereka pun adalah juga yang memiliki kesempatan untuk memainkan uang dan modal mereka untuk ‘menyetir’ politik dan pemerintah di sejumlah Negara. Inilah jaman oligarkhi dan korporatokrasi tapi dengan selubung demokrasi elektoral dan demokrasi liberal.

Si pengolah tanah yang sehari-hari menggenggam cangkul dan arit cuma bisa menerima dampak ketika terjadi defisit dan goncangan ekonomi, yang celakanya, seperti telah dikatakan sebelumnya, tuan-tuan kapital ini seringkali adalah para donatur kandidat dalam rutinitas suksesi politik, dari tingkat lokal hingga tingkat global. Inilah tantangan bagi revitalisasi nation state atau kenegaraan dan kebangsaan kita.

Melalui kebijakan investasi, contohnya, para konglomerat itu bebas mengeruk kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Negara bangsa kita, tapi pada saat bersamaan kebijakan Negara bangsa kita berkali-kali malah mencabut subsidi yang menjadi hak warga Negara. Lalu pertanyaannya adalah: ke mana uang dari pengerukan kekayaan Sumber Daya Alam Negara bangsa kita itu? Di saat kita diberikan dan diwariskan limbah dan kerusakan lingkungan.

Pada saat bersamaan pula warga Negara digempur setiap waktu oleh media-media massa yang telah ‘dibeli’ rejim dan status quo demi membodohi warga Negara dan menyumbat kritisisme mereka. Acapkali pula para elite Negara bangsa ini memainkan isu SARA dan tontonan kekerasan SARA ketika mereka sedang menjalankan kebijakan ekonomi-politik neoliberal agar warga Negara teralihkan dengan isu yang lain dan tidak sempat menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak pro warga Negara.

Terkait polah media yang telah ‘dibeli’ ini, Noam Chomsky, contohnya, membeberkan sejumlah manipulasi yang mereka lakukan dan menyembunyikan masalah yang sesungguhnya.

Tenu saja di jaman mutakhir kita saat ini adalah sangat penting untuk memahami sejumlah praktek media yang tak dapat dilepaskan dari interest kekuasaan, politik, dan korporasi, utamanya media-media yang dimiliki dan dikendalikan kaum multinasionalis-imperialis saat ini. Bersamaan dengan itu, haruslah kita akui, media dan opini yang melayani suatu kepentingan dan kekuasaan, pada akhirnya akan melakukan diskriminasi dan penyingkiran alias eksclusi terhadap hal-hal yang tidak menjadi kepentingannya.

Sebagai contoh, ketika suatu kekuasaan dan imperium hendak membentuk suatu citra publik, seketika itu pula, ia atau pun mereka akan mengerahkan media-media yang dimilikinya untuk membentuk ‘keberpihakan’ publik. Inilah suatu abad atau sebuah jaman, bila meminjam istilahnya Jacques Derrida saat berbincang dengan Giovanna Borradori, di mana publik yang tidak kritis dan malas berpikir akan sangat rentan dimanipulasi dan dihasut oleh media-media yang mengabdi pada kekuasaan dan tirani demi suatu tujuan strategis dan politis, utamanya dalam kancah politk global saat ini.

Dalam hal ini, jaringan media yang kebetulan dikuasai dan dimiliki suatu kelompok tertentu atau suatu rezim bersama yang bekerja berdasarkan kepentingan yang sama akan tak sungkan-sungkan menjadikan media sebagai instrument ‘penaklukkan’, di mana opini, keberpihakan, atau sikap massa (publik) digiring sesuai dengan kehendak para pemilik media, entah para pemilik media itu adalah suatu korporasi, kekuasaan, aliansi, atau suatu rezim kekuasaan dan politik.

Di sini kita dapat memberikan contoh kasusnya adalah ketika media-media seperti youtube, google, facebook dan lain-lainnya mengangkat (dan atau meng-create) citra publik (simpati bersama) bagi insiden Paris beberapa waktu yang silam, namun pada saat bersamaan mereka ‘tidak mengangkat’ atau meng-create citra publik (simpati bersama) bagi tragedi-tragedi yang lebih parah, semisal agressi terhadap Yaman, Suriah dan apartheid Israel di Palestina.

Sekali lagi, bila saya kembali meminjam analisisnya Noam Chomsky, media memiliki arti yang sangat penting dalam proses politik, di mana dalam artian negatifnya adalah dalam rangka ‘menguasai’ opini dan sikap publik (massa).

Sebagai contohnya adalah saat ini, yaitu ketika rezim dan aliansi Zionisme Internasional atau Zion Global (Amerika, Israel, Ingris dkk) yang kebetulan menguasai lembaga-lembaga penyiaran dan hiburan banyak memasukkan muatan-muatan dan unsur-unsur ideologis yang menjadi kepentingan strategis dan politis mereka melalui media-media yang mereka miliki dan yang mereka siarkan ke seluruh dunia.

Pada tingkatan yang lebih rumit (canggih), media juga sering mereka gunakan sebagai elemen utama dari kontrol sosial yang salah-satu strateginya adalah strategi gangguan, dalam rangka untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang justru penting, yang mana dalam bahasa Noam Chomsky sendiri dicontohkan ketika media “mempertahankan perhatian publik yang dialihkan jauh dari masalah sosial yang nyata yang lebih penting, sehingga terpikat oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting.” Inilah yang menjadi salah satu unsur terpenting dari kontrol sosial yaitu strategi penebaran gangguan yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu penting.

Strategi penebaran gangguan ini sangat penting untuk menjaga agar masyarakat lebih berfokus pada isu-isu “kacangan” (demi pengalihan isu) sehingga melupakan isu-isu krusial yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan mereka.

Strategi yang lainnya adalah Strategi Buat Masalah, Kemudian Tawarkan Solusi atau Manajemen Konflik. Metode ini juga disebut “masalah-reaksi-solusi.” Strategi dan metode ini tak lain adalah menciptakan masalah, “sebuah situasi” yang disebut menyebabkan beberapa reaksi pada penonton. Misalnya: biarkan terungkap dan mengintensifkan kekerasan di perkotaan atau dalam masyarakat urban, atau mengatur serangan berdarah agar masyarakat menjadi para pemohon hukum keamanan dan kebijakan yang merugikan kebebasan.

Sebenarnya, menciptakan masalah yang dapat menyebabkan rakyat “mengemis” dan memohon pertolongan pada pemerintah sudah tidak menjadi hal baru, karena hampir semua pemerintahan di dunia melakukan hal seperti ini, yang mana dengan strategi dan metode ini, pemerintah menjadi “sinterklas” bagi masalah yang dibuatnya sendiri.

Strategi selanjutnya yang lain adalah Strategi Bertahap, yaitu sebentuk ‘pemaksaan’ penerimaan pada tingkatan yang tidak dapat ‘diterima’, hanya dengan menerapkannya secara bertahap, yang dilakukan secara simultan selama bertahun-tahun dan berturut-turut. Contohnya adalah ketika mereka memberlakukan kondisi sosial ekonomi baru (neoliberalisme), sepanjang era 1980-an dan 1990-an, yaitu dengan ‘memaksakan’ penerimaan bagi konsep negara minimal, privatisasi, kerawanan, fleksibilitas, pengangguran besar-besaran, upah, dan tidak menjamin pendapatan yang layak, sehingga tampak begitu banyak perubahan yang telah membawa revolusi jika mereka telah diterapkan sekaligus.

Yang juga acapkali dimainkan adalah tekhnik dan metode Strategi Menunda atau cara lain untuk dapat menerima keputusan yang tidak populer, agar mendapatkan penerimaan atau persetujuan publik (massa), pada saat penerapannya di masa depan (sesuai dengan target waktu yang mereka rencanakan).

Demikian sejumlah contoh strategi ‘manipulasi’, sebagaimana didadar Noam Chomsky dan para analis dan pengkaji media, yang acapkali dimainkan media-media yang menjalankan kepentingan suatu korporasi, rezim kekuasaan dan politik, aliansi, dan yang sejenisnya.

Dan saat ini jelas di hadapan kita mayoritas media mainstream telah ‘dibeli’ oleh kubu rejim atau status quo yang sedang berkuasa, sehingga acapkali terjadi framing dan pemelintiran sampai kepada praktik tidak ‘diberitakannya’ peristiwa adanya dukungan massa yang besar bagi kubu oposisi karena itu akan menjadi tandingan dan penurunan popularitas bagi status quo.

“PENTING untuk dipahami bahwa berpartisipasi dalam rutinitas suksesi politik (pemilu) yang didisain dan dikendalikan oleh neoliberalisme bukan sikap dan tindakan patriotik atau pun sikap dan tindakan nasionalis. Justru sebaliknya, merupakan sikap dan tindakan pengkhianatan kepada falsafah dan dasar Negara bangsa kita.”

KETIKA MEMBACA NEGERI DAN BANGSAKU YANG BERNAMA INDONESIA INI, pada akhirnya saya ‘seperti menyerah’ dalam membacanya saat ini, yang tak ubahnya seorang realis yang ‘meneliti’ praktik politik di era komoditas ini, layaknya Niccolo Machiavelli. Bahwa para elite Negara bangsa sekarang ini, berbeda dengan para bapak bangsa di masa lalu, tak lebih orang-orang pragmatis. Dalam dunia modern, seperti dinyatakan sosiolog Max Weber dalam kuliahnya yang bertajuk Politics as Vocation, politik tak lebih sama halnya dengan orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik dan industri, dalam rangka mencari pekerjaan dan kekayaan.

Jika saya, misalnya, sungguh-sunggguh menjadi seorang realis, maka saya harus menerima kenyataan bahwa ketika manusia-manusia modern terjun dalam gelanggang politik dan mengejar jabatan, mereka sesungguhnya hanya menjadi manusia-manusia pragmatis yang dituntun oleh rasionalitas instrumental untuk mengejar uang dan kekayaan, bukan memikirkan bangsa, Negara, apalagi warga Negara. Dalam kadar ini saya bahkan sempat menyangsikan manfaat sikap partisipatoris warga Negara dalam rutinitas suksesi dengan mengajukan pertanyaan satiris: Apa artinya berpartisipasi dalam pemilihan umum jika hanya untuk memilih para elite yang memandang politik cuma ajang mencari kekayaan dan selalu saja menjadi para penelor kebijakan neoliberal?

Jika para bapak bangsa kita adalah para penulis dan pemikir, contohnya, para elite saat ini banyak yang tukang korupsi dan jadi pencuri. Berbeda mentalitas 180 derajat. Tidak ada keteladanan sebagaimana yang dicontohkan oleh Mohammad Hatta, misalnya. Saat ini saya hanya dipaksa menerima kenyataan yang tak terbantahkan bahwa ketika manusia-manusia modern terjun dalam politik dan mengejar jabatan (atau kekuasaan/kedudukan) dalam partai atau birokrasi, mereka sedang mencari pekerjaan untuk ‘merebut’ peluang mendapatkan akses pendapatan, gaji dan kekayaan.

Mereka ‘mengejar’ karir, bukan dalam rangka mengabdi kepada masyarakat atau warga Negara. Itulah realitas birokrasi dan politik saat ini. Tak heran, jika mereka berani berjudi dengan mengeluarkan modal capital untuk merebut kedudukan dan jabatan politik atau birokrasi tersebut, acapkali menghalalkan suap. Dan itu bukan berita baru. Mereka yang merasa tak cocok dalam dunia kebudayaan, akademik, intelektualisme, dan pemikiran, contohnya memilih politik untuk mencari pekerjaan dan pendapatan.

Namun tentu saja, sesungguhnya saya tak ‘menyerah’ begitu saja dalam generalisasi yang memukul rata seluruh elite dan pejabat di negeri ini korup dan para pencuri. Sebab ada sejumlah figur yang membuktikan bahwa mereka memiliki integritas, semisal almarhum Syafiuddin Kartasasmita yang dibunuh oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, Baharudin Lopa dan yang lainnya. Ada banyak mereka yang memiliki nurani dan kejujuran, meski barangkali masih kalah banyak oleh mereka yang bermental pragmatis yang dituntun oleh rasionalitas instrumental belaka.

Dunia atau institusi pendidikan kita pun cenderung terjebak dalam kekakuan birokratis, memesinkan manusia, dan tak memberikan ruang bagi kritisisme serta vitalitas berpikir visioner dan revolusioner. Hanya mencetak calon-calon pekerja dan manusia-manusia birokratis yang tidak produktif dan inovatif. Sehingga, jangankan berbicara bagi kemungkinan revolusi, mereka yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi atau universitas sekalipun masih rendah kapasitas literernya atau masih kurang terpelajar.

Sementara itu, secara politis dan kultural, ada suatu masalah, yaitu ketika masyarakat atau warga Negara yang mayoritasnya belum tercerahkan, dipaksa ‘menerima’ penerapan demokrasi liberal yang diberlakukan para elite Negara bangsa saat ini. Karena itulah jalan pertama untuk membangun kesadaran di tingkatan warga Negara untuk mengerti posisi mereka dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan adalah dengan melakukan political education atau pendidikan politik. Bisa juga kita menyebutnya dengan gerakan membangun masyarakat madani.

Penting untuk dipahami bahwa secara substansial demokrasi meniscayakan kesiapan dan keberdayaan masyarakat secara politis dan kultural sebagai partisipan utama dan sebagai penentu utama baik-buruknya penyelenggaraan demokrasi itu sendiri: apakah sebuah negara atau pemerintahan yang mengklaim demokratis berjalan dengan baik ataukah sebaliknya, mengjklaim diri sebagai demokratis namun pada kenyataannya dikuasai oligarkhi dan tak lebih menjadi korban korporatokrasi.

Demokrasi mestilah dipahami sebagai suatu ‘keadaan masyarakat’, bukan semata bentuk dan mekanisme rejim dan modus memerintah. Rentannya manipulasi, contohnya, akan terjadi pada masyarakat yang belum baik dari segi pendidikan dan tak memiliki akses informasi yang layak. Dan masyarakat yang tercerahkan hanya dimungkinkan oleh baiknya daya baca dan memiliki kapasitas literer. Di sinilah pentingnya gerakan dan kerja kebudayaan yang berbasis intelektualisme dan pencerahan di dalam masyarakat.

Sayangnya, di jaman ini, media-media yang semestinya memberikan pencerahan dan pendidikan politik atau civic education, malah ikut juga terjerembab menjadi pion-pion kepentingan oligarkhi yang acapkali manipulatif. Namun demikian, persis di sinilah pentingnya gerakan masyarakat madani melalui kerja intelektual dan kebudayaan generasi muda untuk melahirkan dan menciptakan masyarakat yang independen dan mawas atau gerakan masyarakat madani (civil society) yang berfungsi sebagai pengawasan sukarela, selain adanya institusi-institusi resmi yang bertugas ‘memberantas’ korupsi dan praktik-praktik penyimpangan politik.

Dan civil society hanya dimungkinkan dan lahir dari masyarakat atau sekumpulan warga Negara yang tercerahkan.

Upaya pencerahan masyarakat dan pendidikan politik atau pun civic education ini dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang tergerak untuk memajukan kehidupan sosial-politik demi menghindari manipulasi oleh partai-partai politik dan para elite yang korup, misalnya. Karena, seperti menjadi kenyataan saat ini, sejumlah partai tetap mencalonkan koruptor dalam kontestasi politik atau suksesi, dan mereka acapkali menjadi perpanjangan tangan kebijakan neoliberal.

Dalam hal demikian, pencerahan dan pendidikan politik atau civic education yang digerakkan dan dipraktikkan oleh masyarakat madani menjadi penting karena akan meminimalisir manipulasi politik dan praktik-praktik korupsi yang lahir dan muncul dari sahwat-sahwat politik yang hanya dituntun oleh pragmatisme rasionalitas instrumental belaka.

Pentingnya pembangunan masyarakat yang kritis dan tercerahkan untuk memahami dan mengerti posisi dan kedudukan mereka dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan adalah karena mereka-lah yang kemudian dapat menjadi kekuatan riil oposisi jika rejim dan atau pemerintahan menjalankan kebijakan-kebijakan yang merugikan mereka dan mencabut hak mereka sebagai warga Negara sebagaimana ‘dijamin’ oleh UUD 45 dan dasar Negara kita yaitu Pancasila.

Komunitas-komunitas dan institusi-institusi kebudayaan bisa menjalankan peran tersebut dengan kerja dan gerakan intelektualisme mereka. Sehingga kiprah dan gerakan kebudayaan tak sekedar ‘berpuas diri’ dengan hanya berjalan dalam iklim stagnan yang tak memberikan perubahan karakter dan mentalitas masyarakat atau warga Negara. Singkat kata, kita membutuhkan intelektual-intelektual publik yang tak sekedar duduk nyaman di menara gading, tapi yang terjun langsung untuk menciptakan kritisisme dan pencerahan dalam masyarakat. Mereka yang sanggup bersuara ke atas sekaligus membangunkan jelata yang terlelap dalam ketidak tahuan.

Posisi intelektual publik yang menjalankan fungsi seperti yang telah disebutkan itu, sebagaimana dinyatakan James Petras, menjadi sangat penting karena akan sanggup:

[1] Mempengaruhi pemimpin-pemimpin dan militan-militan partai, gerakan sosial, dan politisasi kelas sosial,

[2] Menyediakan diagnosa atas masalah ekonomi, politik negara, kebijakan, dan strategi-strategi imperialis,

[3] Menguraikan solusi-solusi, strategi-strategi politik, dan program-program bagi rejim, gerakan, dan para pemimpin, dan

[4] Mengorganisasi serta berpartisipasi dalam pendidikan politik partai atau aktivis gerakan.

Bukan kaum intelektual (kelas menengah) yang dikritik Noam Chomsky yang menjadi bagian dari kuasa dan kepentingan rejim neoliberal yang merugikan warga Negara.

Sebab, seperti telah diulas Noam Chomsky, kaum korporat (para oligarkh dan pengusaha-pengusaha multinasional) yang bekerjasama dengan kekuasaan acapkali ‘membentuk pikiran publik’ atau menggiring opini dan pikiran masyarakat dalam memandang dunia dan realitas kita saat ini, yang salah-satu contohnya adalah dengan menggunakan kelas menengah kaum intelektual (yang menikmati bayaran dan kenyamanan dari kapitalisme dan pasar yang dikendalikan kelas/korporasi berkuasa).

Dalam pandangan dan analisisnya tersebut, Noam Chomsky lebih lanjut menjelaskan bahwa proses pembentukan pikiran publik melalui propaganda dan doktrin tersebut tentulah untuk mengukuhkan kekuasaan kelas berkuasa (yaitu kaum korproat), karena bila tanpa ditopang oleh penguasaan atas pikiran publik, demikian diterangkan Noam Chomsky, maka doktrin-doktrin kelas berkuasa takkan bisa bertahan lama. Apa yang dijelaskan Noam Chomsky itu adalah persis seperti ketika LSM-LSM dan lembaga-lembaga think tanks di negeri ini menjadi perpanjangan tangan kepentingan neoliberal dan mendapatkan donasinya dari yayasan-yayasan Amerika.

Maka tak heran, dengan menggunakan think tanks dan media-media massa yang berada dalam lingkup kekuasaannya, sebuah rejim acapkali “mendikte setiap pikiran publik persis seperti halnya sebuah pasukan mendikte tubuh-tubuh dari tentara-tentaranya” melalui lembaga-lembaga dan atau institusi-institusi, semisal lewat institusi pendidikan, selain melalui media-media massa dan lembaga-lembaga think tanks demi menciptakan kepatuhan warga Negara dan mematikan kritisisme di pikiran mereka.

Upaya-upaya tersebut tentu saja ditopang bukan hanya melalui propaganda-propaganda media-media massa belaka yang dimiliki para korporat yang bekerjasama dengan pemerintah atau sebuah rejim dan para politisi yang menikmati ‘modal capital’ dari korporasi, melainkan oleh kaum intelektual, agar gagasan dan doktrin tentang kekuasaan kaum kapitalis itu bisa memperoleh legitimasi dan bahkan landasan konstitusional dalam sebuah Negara, sehingga kepatuhan warga Negara pun dimungkinkan, yah semisal dengan menimalisir potensi kritis dari warga Negara.

Bersama-sama dengan kaum intelektual, LSM-LSM, dan lembaga-lembaga think tanks yang mendapatkan donasinya dari yayasan-yayasan Amerika itulah, “kaum industrialis (para oligarkh dan korporat) itu harus menjalankan serta memenangkan perang yang tiada akhir demi memperebutkan pikiran-pikiran manusia” dan “mengindoktrinasi para warga Negara dengan cerita kapitalis” yang mereka buat, yang bahkan mereka massifkan dalam kurikulum pendidikan dan “didoktrinkan’ di sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi. Beberapa dari suara-suara kaum industrialis dan intelektual itu utamanya ditujukan untuk mewaspadai bangkitnya kekuatan sosialisme, demikian papar Noam Chomsky, yang persis dalam hal inilah Amerika sangat memiliki kepentingan untuk membendung dan menghancurkan pengaruh-pengaruh pikiran sosialis yang dapat melahirkan kriitisisme bagi warga Negara.

Kemudian, untuk menghambat proses tersebut, kaum intelektual, kalangan pebisnis (para oligarkh dan kaum elite korporat) dan negara imperial Amerika Serikat pun berupaya untuk menanamkan doktrin Washington Konsensus (neo-liberalisme) dan demokrasi pasar, baik melalui serangkaian perjanjian struktural maupun melalui perang imperialis. Terhadap upaya ini, para editor jurnal ilmiah yang bergaris liberal, contohnya, mendukung dengan gigih dengan menyebut bahwa proses yang sedang terjadi saat ini pada dasarnya “kebangkitan kembali demokrasi”, padahal yang sesungguhnya adalah ‘kepentingan korporasi mereka’ dengan membajak demokrasi electoral dan demokrasi liberal.

Tak pelak lagi, dukungan ‘membuta’ (tanpa kritik dan perlawanan) kaum intelektual bagi doktrin neoliberal itu, sebagaimana dipaparkan Noam Chomksy, melalaikan fakta bahwa: “demokrasi yang dimaksud adalah sejauh ia meniru model Amerika Serikat yang memberi keleluasaan pada kaum kaya, juga mengabaikan bahwa demokrasi seperti itu seringkali dibangun di atas perang dan teror terhadap kaum miskin, serta yang juga cukup miris: melupakan fakta bahwa demokrasi pasar berdiri di atas penderitaan kaum buruh, petani, dan kaum miskin lainnya yang semakin dihisap dan dieksploitasi.”

Sesungguhnya kita, sebagai warga Negara yang terhormat dan bermartabat, masih bisa melakukan revolusi untuk melawan sistem dan rejim yang dikendalikan neoliberalisme. Namun bukan revolusi dengan senjata atau pun revolusi berdarah, tapi dengan tidak ikut berpartisipasi dalam rutinitas suksesi politik yang diselenggarakan sistem dan kekuatan rejim neoliberal tersebut. Contoh revolusi damai itu adalah dengan jalan tidak memilih baik Prabowo Subianto dan Joko Widodo beserta pasangan cawapres mereka di Pilpres 2019 nanti.

Sesuatu yang sangat mudah, dan bahwa kita selalu memiliki jawaban dan kesempatan bagi jalan untuk melakukan perlawanan terhadap rejim dan kekuatan, serta rutinitas suksesi politik yang dikendalikan oleh lembaga-lembaga dan elite-elite neoliberal. Suatu ketika, seorang cebong (sebutan untuk kaum fanatik pendukung Joko Widodo) dan KH. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo tidak neoliberal. Terkait pernyataan mereka itu, saya punya dua pertanyaan sebagai contoh saja:

[1] Bagaimana mungkin mereka menyatakan bahwa rejim Presiden Joko Widodo tidak menerapkan kebijakan neoliberal di saat menteri ekonomi dan keuangannya adalah orang-orang neoliberal, seperti Darmin Nasution dan Sri Mulyani?

[2] Bagaimana mungkin mereka bilang bahwa rejim Presiden Joko Widodo tidak menerapkan kebijakan neoliberal di saat impor beras, bawang, gula dan lain-lain begitu tinggi hingga para petani menjerit dan terjadi kekerasan agraria di sejumlah tempat?

Bila demikian, pernyataan mereka tersebut dapat dikategorikan sebagai pembohongan publik dan pembodohan terhadap warga Negara, rakyat yang menjadi fondasi utama dan syarat pertama adanya Negara dan bangsa selain tempat dan wilayah yang ditempati dan dihuni oleh para warga Negara. Bukankah sesuatu yang sangat mudah untuk melakukan revolusi damai tanpa kekerasan dan senjata dengan jalan tidak memilih baik Prabowo Subianto dan Joko Widodo beserta cawapres pasangan mereka di Pilpres 2019 nanti?

Revolusi damai tersebut merupakan solusi awal dan solusi percontohan pertama untuk memberikan jawaban bagi krisis politik Negara bangsa kita tercinta ini. Sungguh Indonesia belum terlambat untuk menyelamatkan bahtera tempat kita berlayar bersama dari pembajakan oleh elite-elite yang mengabdi kepada sistem, lembaga-lembaga, dan proyek-proyek neoliberal mereka.

Jika ada yang masih bertanya kenapa kita harus melawan sistem dan kekuatan neoliberalisme yang memainkan kebijakan ekonomi politik Negara bangsa kita tercinta ini, maka jawabannya adalah karena:

[1] Mereka mengeksploitasi sumber daya dari negara yang didominasi,

[2] Mereka menguras sumber daya dalam jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain,

[3) Mereka menarik pajak bukan hanya dari warga mereka sendiri, tapi juga dari orang-orang di negara lain, dan

[4] Mereka mendorong penggunaan mata uang mereka sendiri di negara-negara yang berada di bawah kendalinya.

Sekalig lagi, perlu dinyatakan, hal tersebut merupakan contoh solusi dan jawaban percobaan untuk memberikan solusi dan jawaban bagi krisis politik Negara bangsa kita saat ini.

Sosial Politik

Jangan Pecah Belah Bangsaku! Tanggapan untuk Tulisan Allan Nairn

oleh Jaya Suprana

Menarik, membaca tulisan investigasi Allan Nairn berjudul, “Trumps Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President” yang apabila dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia kira-kira berbunyi sebagai berikut: “Sekutu Trump di Indonesia seranjang dengan ISIS yang didukung militer berupaya menggulingkan presiden pilihan rakyat”.

Konon, informasi tentang gerakan makar untuk menggulingkan Presiden Jokowi itu diperoleh melalui sejumlah wawancara dan dokumen-dokumen yang didapat dari internal TNI, Kepolisian, Intelijen Indonesia, serta Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang dibocorkan oleh Edward Snowden.

Dalam tulisan hasil investigasi jurnalistik Allan Nairn dengan tokoh-tokoh kunci yang dianggap berseberangan dengan Presiden Jokowi itu disebutkan bahwa kasus penistaan agama yang menimpa Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) hanyalah jembatan untuk menuju tujuan yang lebih besar, yaitu menumbangkan Presiden Jokowi dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Awal gerakkan makar dimulai dari gelombang aksi besar-besaran dengan tema Aksi Bela Islam yang bermunculan bak jamur di musim penghujan dalam masa Pilkada DKI Jakarta 2017.

Aksi-aksi itu sengaja direkayasa sebagai pintu masuk gerakan makar dengan dalih menuntut Ahok agar segera ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan penistaan terhadap agama Islam dalam kasus Al-Maidah.

Gubernur DKJ Jaya yang lebih dikenal dengan nama panggilan Ahok itu adalah berkah bagi gerakan makar melalui kasus terpeleset lidah tentang Al-Maidah ayat 51 itu.

GAGAL PAHAM
Sebagai seorang insan awam politik, saya tidak malu mengakui bahwa saya sempat mengalami “gagal paham” total akibat kewalahan dalam upaya mengikuti apalagi memahami makna yang terkandung dalam tulisan investigasi Allan Nairn yang ditulis dengan gaya lincah kelas langitan itu.

Akibat informasi yang diungkapkan dalam tulisan investigasi dahsyat itu luar biasa luas dan kompleks serta terkesan sedemikian berserakan ke sana ke mari maka daya tafsir saya yang dangkal dan naif ini, kebingungan dalam menghimpun demi merajut kesemuanya menjadi suatu kesimpulan.

Kebetulan di dalam naskah investigasi yang ditulis bukan oleh seorang warga Indonesia itu disebutkan nama-nama para warga Indonesia yang menurut tokoh jurnalis investigator bukan warga Indonesia itu layak ditengarai sebagai para pengkhianat bangsa yang berniat menggulingkan presiden yang sudah dipilih secara sah lewat pemilihan umum yang demokratis langsung oleh rakyat Indonesia.

Kebetulan sebagian besar para warga Indonesia yang dicurigai ingin melakukan makar itu secara pribadi saya kenal.

Sejauh saya mengenal sesama warga Indonesia yang namanya disebut di dalam naskah investigasi Allan Nairn itu, mereka adalah para tokoh bangsa yang sangat cinta kepada Tanah Air Angkasa yaitu Indonesia.

KENYATAAN
Pada kenyataan tokoh-tokoh Indonesia yang disebut di dalam naskah Allan Nairn itu memang aktif di ranah politik maka dapat diyakini bahwa para beliau itu sadar politik dan tentunya juga sadar konstutisional sehingga rasanya mustahil jika mereka akan melakukan makar yang secara jelas tergolong perilaku tidak konstitusional.

Juga pada kenyataan di negeri Allan Nairn sendiri pasti ada bahkan banyak politisi yang tidak setuju atau tidak suka terhadap presiden yang secara konstitusional telah dipilih oleh rakyat setempat namun sejauh ini belum terbukti bahwa ada politisi negeri Allan Nairn yang ingin melakukan makar.

Selama merasa tersinggung belum dilarang secara konstitusional di negeri saya sendiri maka saya berhak untuk merasa tersinggung oleh pernyataan Allan Nairn yang mengatakan bahwa ada politisi sesama warga Indonesia yang sedang berkomplot ingin melakukan makar sebab dapat diartikan bahwa Allan Nairn menganggap peradaban politik negeri saya lebih biadab ketimbang negeri beliau.

Di sisi lain saya mengkhawatirkan naskah investigasi Allan Nairn itu berpotensi mengalihkan fokus perhatian dari kenyataan sumber permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia yaitu kesenjangan sosial akibat kurangnya keberpihakan penguasa terhadap wong cilik .

Maka selama demokrasi masih mengizinkan saya memilih sikap pribadi dan selama makar belum nyata terjadi di negeri tercinta saya ini, saya memilih untuk bersikap tidak percaya bahwa ada sesama warga Indonesia tega hati akan melakukan makar di persada Tanah Air Angkasa saya yaitu Indonesia.

Sikap ini bukan berarti saya ternina-bobo dibuai kenaifan saya sebab saya justru memilih untuk makin bersikap “eling lan waspada” dalam menghadapi tulisan para warga bukan Indonesia yang mungkin lebih obyektif namun tentu lebih tidak peduli apabila bangsa yang sangat saya cintai ini terpecah belah seperti telah terbukti terjadi dalam tragedi nasional yang menimpa bangsa Indonesia pada tahun 1965 dan 1998.

Jangan pecah belah bangsaku!