Sosial Politik

Aksi Tipuan The Banker dan Sri Mulyani Indrawati

oleh Radhar Tribaskoro

“Karena prestasi-prestasi yang disebutkan The Banker itu sampah!” Jawab saya.

The Banker mengatakan bahwa SMI dianggap berhasil karena berhasil mengelola stabilitas keuangan di tengah bencana mendera. Saya bingung. Ini kualifikasi apaan? Di mana ada negara di dunia yang bangkrut karena alasan bencana? Hal yang tidak signifikan kenapa bisa menjadi kriteria?

Kedua, The Banker mengatakan bahwa SMI sukses karena berhasil mengelola resiko bencana melalui asuransi dan sebagainya. Kelaziman yang berlaku dalam pemberian penghargaan, seperti misalnya diterapkan oleh Panitia Nobel, penghargaan diberikan kepada seseorang berdasarkan kepada dampak (perbuatan atau kebijakannya), bukan dari rencananya. Skema asuransi bencana baru direalisasikan tahun lalu. Skema itu belum menunjukkan bukti, misalnya percepatan dan peningkatan kualitas pemulihan akibat fisik bencana, kepuasan rakyat terdampak bencana, maupun perbaikan mekanisme mitigasi bencana. Tentang semua itu model asuransi bencana SMI belum menghasilkan apa-apa.

Ini jelas alasan minor. Nilai asuransi itu hanya 15T. Bagaimana bisa efisiensi sebesar $1 milyar untuk negara sebesar Indonesia sudah bisa bikin tergetar bankir sedunia?

Ketiga, The Banker menyebutkan SMI sukses sebab berhasil melahirkan inovasi perpajakan. Itu sama sekali keliru. Sebuah inovasi haruslah memberikan dampak positif. Kenyataannya rasio pajak Indonesia 2018 hanya 9,2%, terendah dalam 45 tahun terakhir (Gede Sandra).

Jadi kenapa The Banker mau memberi penghargaan tanpa dasar yang layak? Tidakkah The Banker takut dianggap memperjual-belikan kredibilitasnya? Bagi kapitalis, jual-beli adalah sebuah metode dan bagi mereka tidak ada yang tidak bisa diperjual-belikan. Tetapi saya curiga bukan uang alasannya, melainkan ideologi. SMI adalah elemen kunci bagi tetap bercokolnya pengaruh neoliberal di Indonesia. SMI adalah penganut setia dan penjaga kepentingan kekuatan neoliberal terbesar di dunia: Bank Dunia dan IMF.

Maka ketika The Banker memberi penghargaan kepada SMI, itu sama dengan ketika tuan memberi pujian kepada budaknya. Pujian diberikan agar harga sang budak naik di pasaran, dan pada saat yang sama supaya budaknya itu mau bekerja lebih keras untuk sang tuan.

Karena alasan itulah Hitler memberi pujian kepada Mussolini dengan menyebutnya “kakak tertua” (fasisme Italia lahir lebih dulu ketimbang Jerman). Hitler terus melambungkan Mussolini sebagai setara dengan Julius Caesar, “…pewaris sah dari kaisar-kaisar termulia di masa lalu.”

The Banker adalah media corong kaum neoliberal sedunia. Neoliberalisme adalah topik yang sangat luas mencakup sejarah, filsafat, politik, ekonomi, geografi dan lain sebagainya. Oleh karena itu neoliberalisme memiliki varian yang juga sangat luas yang dibedakan menurut variasi-variasi sejarah, filsafat, dan lain sebagainya. Pembahasan di sini hanya bersifat sketsa, bila diperlukan bisa dikembangkan lebih mendalam.

Ideologi neoliberal memiliki tujuan menjaga kepentingan orang-orang kaya. Neoliberal adalah salah satu Ideologi yang menempatkan demokrasi dan kapitalisme sebagai nilai-nilai utamanya. Menurut Tariq Ali, pada rejim yang menerapkan kapitalisme demokrasi, ideologi neoiiberal cenderung lebih mengetatkan regulasi kepada demokrasinya ketimbang kepada kapitalisnya (Tariq Ali).

Dalam kasus Indonesia, rejim neolib Jokowi menerapkan regulasi yang ruwet dan berlapis-lapis untuk menghambat kebebasan berbicara yang merebak di dunia maya. Sementara itu orang-orang kaya menguasa aset-aset tanpa hambatan. Ketimpangan terus memburuk, tidak ada kebijakan pemerintah yang signifikan untuk memperluas dan meningkatkan kekayaan the bottom of the pyramid.

Rancangan utama prinsip-prinsip neoliberal adalah menyerang langsung demokrasi, kata Noam Chomsky. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu tempat dimana keuntungan menjadi milik pribadi tetapi kerugian menjadi beban sosial (Greg Palasz).

Neoliberalisme membikin sesak atmosfir dengan mempersempit ruang publik. Dikombinasikan dengan komersialisasi politik maka terciptalah kehidupan politik yang beracun dan tidak inspiratif – penuh dengan celoteh dan cemooh, kosong dari kesungguhan intelektual, penggiringan orang-orang dungu, manipulasi pemilu, dan skandal korporasi, selebritas politik dan media.

Pada pokoknya neoliberalisme menciptakan kondisi politik tanpa institusi yang memadai untuk menyokong democratic public agar mampu menampilkan yang terbaik dari publik kita, yaitu gairah dari pengetahuan yang mendalam, perbincangan yang saling menghormati, kedaulatan yang aspiratif, dan pertahanan kokoh dari intervensi kekuasaan yang ingin merobohkannya (Wendy Brown).

Anda mau contoh? Baca wall facebook saya. Betapapun saya dan sejumlah teman menulis dengan serius, sejumlah orang memberi tanggapan yang serampangan dan secara intelektual tidak ada kesungguhannya.

Neoliberalisme adalah bendera yang ditancapkan para orang kaya. Ketika orang-orang kaya sedunia bersatu mereka membutuhkan komprador (budak, orang suruhan) di pusat-pusat pemerintahan dunia (IMF, Bank Dunia) dan pemerintahan nasional untuk menjaga agar benderanya itu tetap berkibar. Di Indonesia Sri Mulyani adalah salah satu komprador neolib.

Sekarang apakah anda masih heran kenapa orang-orang kaya di balik The Banker itu memberi Sri Mulyani penghargaan? Saya tidak.

SMI bisa membuktikan bahwa ia bukan komprador neolib kalau ia menerima ajakan debat Rizal Ramli, tokoh utama anti-neolib di Indonesia. Tetapi saya meragukan keberaniannya.

Iklan
Sosial Politik

Kaum Liberal & Para Jenderal Era Orba Menyiapkan Joko Widodo untuk Kursi Kepresidenan

Luhut Binsar Panjaitan merupakan anak emas Benny Moerdani: “Berbeda dengan panglima-panglima sebelum dan sesudahnya, Benny memang memelihara sejumlah orang yang disenanginya. Mereka itu semacam golden boys Benny Moerdani, kata Schwarz. Salah satu yang dikenal sebagai anak emas itu adalah Luhut Binsar Panjaitan” (Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian, halaman 343).

Benny Moerdani sendiri tentu saja adalah bagian dari CSIS yang didirikan oleh Pater Beek, agen CIA, dinas intelijen Amerika yang setelah komunis jatuh melihat Islam sebagai kekuatan yang bisa melawan Amerika (selengkapnya bisa dibaca di tulisan George Junus Aditjondro, mantan murid Pater Beek, berjudul CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo dan LB Moerdani).

Di tahun 2008 Luhut Binsar Panjaitan membuat usaha patungan dengan Joko Widodo melalui perusahaan milik Luhut bernama PT Toba Sejahtera dengan holding mendirikan PT Rakabu Sejahtera, di mana dalam Akta Pendirian disebutkan bahwa modal awal pendirian perusahaan berasal dari Luhut Binsar Panjaitan sebesar Rp. 15,5miliar dan anak Joko Widodo yang bernama Gibran Rakabuming Raka (saat itu berusia 20 tahun) “menyetor” Rp. 19.2miliar. Ini tentu temuan yang sangat luar biasa karena menunjukan anak Joko Widodo memiliki uang sebesar Rp. 19,2miliar untuk membangun perusahaan dengan Luhut Binsar Panjaitan, padahal dia pernah mengatakan kesulitan mencari modal Rp. 1miliar untuk membangun usaha katering.

Kolaborasi itu hanya kamuflase yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan dalam rangka mendekati Joko Widodo sebagai ‘orang’ yang telah di-klik oleh Washington, Amerika dan Amerika mengklik kelompok didikan Benny Moerdani serta kaum liberal di Indonesia.

Sebagai persiapan membawa Joko Widodo ke panggung nasional maka dibuatlah serangkaian operasi intelijen untuk membangun citra (image building) Joko Widodo sebagai pemimpin muda terbaik negeri ini, antara lain membuat Joko Widodo meraih suara sampai 90,09% pada Pilkada Solo tahun 2010; mendekatkan Joko Widodo dengan Esemka, proyek milik BPPT dan Kementerian Pendidikan; mengubah cerita riwayat hidup Joko Widodo dari anak keluarga orang kaya dan juragan tanah menjadi anak orang miskin yang tinggal di bantaran kali dan tiga kali mengalami penggusuran, dan lain sebagainya.

Dan akhirnya, ketika saatnya tiba untuk melontarkan (melambungkan) Joko Widodo ke panggung nasional dipilihlah Tempo, media massa milik Goenawan Mohamad, didikan Ivan Kats, agen CIA ketika Amerika sedang berusaha mengalahkan (membasmi) komunisme dan PKI di Indonesia melalui pendekatan kebudayaan yang bekerja di Congress for Cultural Freedom/CCF yang dibentuk di Berlin oleh CIA pada 1950 dan dipimpin oleh Michael Josselson, agen CIA. Kedekatan antara Ivan Kats dengan Goenawan Mohamad digambarkan sebagai berikut:

“Para periode inilah, awal 1960an, Kats membangun hubungan dengan simpatisan PSI dari generasi yang lebih muda ini, khususnya Goenawan Mohamad, yang kelak menjadi salah seorang tokoh paling berpengaruh dalam mengokohkan liberalisme Barat dalam kebudayaan kontemporer Indonesia” (Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965, halaman 79).

Tampaknya sampai hari ini Goenawan Mohamad masih menjadikan CIA sebagai salah satu sumber keuangannya dengan bekerja untuk kepentingan-kepentingan Amerika di Indonesia, sebagaimana ditemukan Wijaya Herlambang berikut ini: “…Ketika mendirikan ISAI pada 1995, Goenawan juga menghadap orang-orang Amerika itu untuk mendapatkan bantuan keuangan. Dibantu oleh Arief Budiman, yang memperkenalkannya kepada Mark Johnson, Kepala Program USAID [samaran bagi Divisi pendanaan CIA), Goenawan mengajukan proposal pendirian ISAI [Institut Studi Arus Informasi]. Johnson setuju memberikan sekitar AS$ 100,000-200,000 untuk kegiatan selama dua atau tiga tahun..” (Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965 halaman 242).

“Sebagaimana hampir semua institusi yang berasosiasi dengan KUK [Komunitas Utan Kayu], JIL [Jaringan Islam Liberal] juga menerima dukungan keuangan dari organisasi-organisasi filantropi yang berbasis di Amerika. Salah satunya adalah The Asia Foundation [terkait USAID] yang berkomitmen menyediakan dana sekitar AS 150,000/tahun..”

“Pada tanggal 17 Oktober 2008, sebuah institusi kebudayaan yang merupakan “anak termuda” KUK, Komunitas Salihara, secara resmi dibuka…Kompleks berbiaya Rp. 17,5miliar ini dibangun dengan dukungan finansial dari beberapa institusi seperti: Prince Claud Fund, Ford Foundation, Erasmus Huis, Japan Foundation, Hivos, Goethe Institute, serta kedutaan AS, Finlandia, Belanda dan Pusat Kebudayaan Prancis” (Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965 halaman 245).

Peran Tempo dalam mengangkat Joko Widodo ke panggung nasional terbukti dari fakta bahwa Tempo adalah majalah yang pertama kali mengulas kehebatan Jokowi dan visionernya Jokowi terkait proyek yang akan menjadi cikal bakal mobil nasional bernama Esemka dengan hasil sukses besar sebab Joko Widodo segera menjadi fenomena baru di Indonesia dan siap ke batu pijakan pertama menuju panggung nasional: Pilkada Jakarta untuk memilih Gubernur.

AMERIKA DAN ANTEK-ANTEKNYA MENAMPAKAN DIRI
Karena sejak semula Amerika dan kaki tangannya di Indonesia menempatkan Joko Widodo di Jakarta sebagai batu loncatan menuju kursi presiden Indonesia maka selama dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI, yang dilakukan Jokowi adalah meningkatkan citra dirinya setinggi mungkin melalui berbagai blusukan dan proyek-proyek pencitraan yang sekarang mangkrak semua; sementara media massa peliharaan Amerika di Indonesia terus mendorong-dorong Joko Widodo sebagai capres dengan dibantu gerakan intelijen kelompok Benny Moerdani membentuk PDIP ProJo/Seknas Jokowi untuk mendorong Megawati mencapreskan Joko Widodo.

Setelah Joko Widodo menjadi capres, para “pasukan bayangan” di belakang Joko Widodo mulai berani menampakan diri; CSIS melalui petinggi mereka, Jacob Oetoyo mengatur pertemuan Joko Widodo sebanyak dua kali dengan Dubes Amerika dan Inggris, sekali di rumahnya, dan yang kedua kali di rumah makan mewah di Jakarta Pusat; The Jakarta Post, koran milik CSIS secara terang-terangan melindungi Joko Widodo yang diusir Puan Maharani untuk memberikan citra buruk bagi Puan; Goenawan Mohamad dan Ayu Utami sudah secara terbuka mendukung Joko Widodo, termasuk Tempo yang sengaja memasang foto palsu di cover mengenai kebakaran posko PDIP dengan menggunakan kebakaran besar di Jelambar seolah-olah adalah foto posko PDIP yang terbakar kecil (terbakar bukan dibakar).

Demikian pula dengan pasukan-pasukan ex Benny Moerdani juga sudah mulai terang-terangan menampakan diri dan secara terbuka menyatakan mendukung Joko Widodo. Mereka antara lain: Wiranto, Agum Gumelar, Hendropriyono, Sutiyoso, Luhut Binsar Panjaitan, dan yang lainnya.

Esai Sulaiman Djaya

Indonesia: Sebuah Krisis Politik, Ideologi dan Identitas

“Indonesia tanah air beta…..tanah tumpah darah para penguasa modal….elite-elitenya menjadi para pelayan tuan-tuan neoliberal…..”

APAKAH elite-elite Negara bangsa ini memahami dan mengamalkan falsafah, dasar Negara dan ideologi bangsa sendiri? Ataukah mereka mengabaikan dan meninggalkannya, mengkhianatinya? Esai ini merupakan refleksi kebangsaan dari seorang warga Negara yang ‘membaca’ bangsanya sendiri.

Indonesia sebagai sebuah nama bagi geografi yang kemudian dicakup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentulah saya ‘kenal’ ketika saya mulai menjalani pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD). Salah-satunya melalui materi sejarah, yang ketika itu disampaikan melalui Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Meski kemudian saya tahu, bersamaan dengan pembawaan otodidak saya, untuk membaca buku-buku di luar kebutuhan materi kuliah di sebuah universitas di mana saya ikut duduk di kelas bersama para mahasiswa/i yang lain, saya jadi tahu bahwa Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah buah dari ‘peristiwa’ politik dalam rentang 1945-1950an, karena sebelumnya geografi yang kini tercakup dalam nama Indonesia adalah sebaran sejumlah kerajaan dan kesultanaan, termasuk di era Pemerintah Hindia-Belanda.

Namun demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan ‘penyatuan’ sejumlah warisan historis kerajaan dan kesultanan di wilayah-wilayah yang kini tercakup dalam nama Indonesia, merupakan bukti kecerdasan dan kearifan para bapak bangsa kita bahwa sebaran kerajaan dan kesultanan itu pada hakikatnya adalah masih ‘saudara’ setanah-air meski beragam suku, budaya, bahasa, ras, dan agama. Dan inilah keunikan sekaligus keunggulan bangsa kita, yang kemudian ‘dipatenkan’ dalam Dasar Negara (Pancasila) dan UUD 45 dengan ‘motto’ Bhinneka Tunggal Ika. Terbentuk dari rajutan dan sulaman keragaman namun memiliki kesadaran bersama untuk menamakan diri mereka sebagai ‘Bangsa Indonesia’. Sebuah ‘Bangsa’ yang kemudian sejak era orde baru Soeharto, mulai ‘dikendalikan’ oleh kekuatan asing (Amerika) setelah sebelumnya diatur oleh bangsa lain (Belanda).

Adapun tulisan ini bermula, atau saya terdorong untuk menulis refleksi kebangsaan ini, tersulut ketika seorang teman meminta pendapat dan pandangan ihwal kemunculan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang menurut saya, jika berbicara secara konseptual, partai yang baru berusia seumur jagung tersebut masih ambigu dan boleh dikatakan reaksioner dan mentah. Meski di belakangnya ada orang-orang hebat yang tidak mau menampakkan diri. Dibanding banyak kekeliruan komentar dan pandangan yang dilontarkan sejumlah tokoh muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat merespon atau menanggapi isu yang berkembang, misalnya, isu yang diangkat Partai Rakyat Demokratik (PRD) lebih urgen untuk saat ini, seperti soal keadilan dalam distribusi ekonomi, di mana saat ini memang harus diakui ‘demokrasi’ sedang dibajak oleh oligarkhi lokal dan oligarkhi global.

Anak-anak muda di PRD (Partai Rakyat Demokratik) lebih cerdas dan lebih paham konteks falsafah bangsa ketimbang anak-anak PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang lahir dari rahim ‘world of view’ ideologi liberal Amerika, yang sempat beberapa kali mengundang tawa publik karena kekeliruan mereka ketika mengemukakan pendapat dan komentar terkait isu dan persoalan yang berkembang dalam kehidupan bangsa ini. Sampai pernah diplesetkan menjadi Partai Sawit Indonesia (PSI). Beberapa tokoh muda di PSI juga tampak tidak paham geopolitik dunia saat ini, sampai si tokoh itu memuji penjahat kemanusiaan yang bernama John McCain di akun medsosnya.

Saya memang saat ini tidak mempercayai partai politik, elite elite negeri ini, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Karena bagi saya, mereka semua sama: tidak menjalankan visi Pancasila dan amanat UUD 45, yang ada malah mereka berusaha mengamandemen UUD 45 yang sejalan dengan kepentingan kebijakan liberal. Sebagai warga Negara saya berhak memiliki persepsi dan pandangan yang seperti itu berdasarkan pembacaan subjektif saya, karena hakikat pendirian Negara bangsa adalah demi cita-cita warga Negara. Namun kenyataannya bangsa dan Negara ini dikangkangi feodalisme baru yang berbaju partai politik dan rutinitas suksesi. Bila saya memilih untuk tidak memilih baik pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, itulah pilihan politik saya sebagai warga Negara. Saya berhak, berdasarkan alasan dan argumen yang telah saya kemukakan di atas, untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dalam konteks suksesi tahun 2019.

Kebijakan liberal itu, contohnya, tampak tambah menguat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena kebetulan Wakil Presidennnya, yaitu Boediono dan salah-satu menteri di kabinetnya, yaitu Sri Mulyani adalah orang-orang liberal. Yang saya maksud kebijakan liberal adalah kebijakan yang tidak pro rakyat, tetapi lebih pro oligarkhi dan korporasi global (Amerika dkk), seperti kebijakan pencabutan subsidi sosial dan privatisasi aset-aset Negara. Berikut contoh regulasi (Undang-Undang) yang disetir oleh kebijakan liberal (pro oligarkhi dan korporat global): UU Penanaman Modal Asing, UU Migas, UU Sumber Daya Air, dan UU BUMN. Pengesahan UU ini dilakukan dengan intervensi konsultan asing seperti New Democratic Initiatives (NDI) dan United States Agency for International Development (USAID).

Mereka contohnya bermain dengan menggunakan tangan DPR dan para menteri, seperti dengan menggunakan tangannya Laksamana Sukardi, Boediono, Sri Mulyani, Darmin Nasution, dan sejumlah think tanks dan arsitek kebijakan liberal di negeri ini, yang juga masih aktif, seperti di pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat ini.

HARI INI MEMANG PEMAHAMAN TENTANG POLITIK BERSIFAT MACHIAVELIAN, politik yang lebih dimengerti, dan pada kenyataannya memang demikian, sebagai predatorisme oligarkhi dan korporasi global. Politik dalam arti ‘keberpihakan kepada mayoritas warga’, kalau pun ada, lebih merupakan kemasan halus kapitalisme global, di mana warga Negara lebih dipahami sebagai konsumen komoditas mereka, bahkan hingga sumber daya dan fasilitas yang mestinya dikelola Negara sekali pun, dikomoditaskan oleh oligarkhi dan korporasi. Jika kita bertanya: Apakah elite-elite bangsa ini mengamalkan amanat UUD 45 dan isi Pancasila? Maka jawabannya tidak. Dulu, barangkali, pengaruh dan dominasi lembaga-lembaga global (Amerika) dkk itu masih sebatas berada di halaman Negara bangsa kita, tapi saat ini sudah berada di dapur Negara bangsa kita. Mereka bahkan mampu mengarahkan kebijakan apa dan keputusan seperti apa yang akan diambil oleh anggota DPR dan para elite-elite eksekutif negeri ini, dari tingkat presiden hingga menteri.

Sebagai contoh, terkait rezim saat ini, misalnya, warga Negara yang tercerahkan akan mengajukan beberapa pertanyaan:

[1] Bagaimana sesungguhnya proses pengambilan keputusan dan kebijakan para elite itu, mengingat misalnya, terkait kebijakan ekonomi dan politik Darmin Nasution dan Sri Mulyani, yang membuka lebar-lebar modal asing (100%) pada sektor-sektor yang seharusnya dikelola rakyat

[2] Atas dasar apa keputusan tersebut diambil, mengingat banyak sekali kebijakan yang diambil Sri Mulyani, Darmin Nasution, dkk lebih berpihak kepada oligarkhi dan korporasi global ketimbang pada pemberdayaan usaha warga negara bangsa ini.

[3] Apakah, jika dilihat dengan kacamata buruk-sangka, rezim saat ini memang sebuah Negara dengan banyak boss? Yang kebetulan para boss itu tak ubahnya para don dari dunia sana yang seenaknya saja menekan dan mengarahkan kebijakan Negara lain yang akan menguntungkan mereka.

[4] Sebab, di saat ketersediaan komoditas, sebagai contohnya, Negara ini malah mengimpor beras, bawang, gula dan yang lainnya secara gila-gilaan sehingga berimbas pada para petani dan wong cilik

Kenyataan tersebut jangan sampai membuat sejumlah kalangan menyimpulkan Joko Widodo adalah figur lemah dari sisi leadership, yang lebih terlihat diatur sejumlah meterinya, ketimbang mengatur para menterinya. Atas usulan siapakah Sri Mulyani masuk kabinet jika bukan atas usulan kaum liberal Amerika yang think tanks ada di negeri ini. Barangkali memang benar, the king maker di belakang rezim saat ini salah-satunya adalah Luhut Binsar Panjaitan dan nama-nama kawakan para think tanks Mafia Berkeley, yang dalam beberapa kasus cenderung mendukung kebijakan Darmin Nasution dan Sri Mulyani meski beberapa elite dan intelektual sempat mengingatkan Presiden Joko Widodo terkait sejumlah kebijakan yang cenderung liberal.

Kenapa Rizal Ramli, misalnya, yang merupakan orang pilihan mendiang Gus Dur justru ditendang? Mungkin proklamasi era millennial ini cocok dengan krisis politik, ideologi dan identitas bangsa kita saat ini: “Proklamasi………Kami elite-elite Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ini menyatakan siap melaksanakan kebijakan liberal dan melayani keinginan korporasi global Amerika dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”

Tentu kita tidak boleh lupa bahwa tertulis dalam UUD 45: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Namun sekarang Negara beserta para elitnya ngangguk-ngangguk dan manut kepada lembaga-lembaga Amerika seperti World Bank, IMF, NDI dan USAID untuk mengkhianati Pancasila dan UUD 45. Sehingga aset-aset Negara diprivatisasi seperti di era Megawati oleh korporasi global (Amerika dkk), usaha anak-anak bangsa tumbang oleh mafia dan kartel internasional, bahkan ditumbangkan kebijakan politik bangsa sendiri. Sampai bangsa ini tak lagi punya pemimpin, yang ada adalah elite-elite yang menjadi pencuri-pencuri kecil yang melayani pencuri-pencuri besar (korporasi global).

Hal demikian adalah cerminan krisis politik, ideologi dan identitas yang melanda bangsa yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia: kehilangan jatidiri dan martabat. Intelektual-intelektual negeri ini ternyata para kolaborator ideologi liberal Amerika. Mafia Berkeley Jilid II. Juru dakwah-juru dakwah yang menyiapkan jalan bagi kebijakan liberal.

Tak ketinggalan, media atau pers Indonesia pun menjadi kolaborator mereka, dan saat ini sedang berlangsung, bagaimana media dan pers Indonesia bekerja pula untuk mempertahankan status quo yang pro kebijakan liberal. Dalam konteks suksesi dan pemilihan umum tingkat presiden, oligarkhi dan korporasi ini acapkali bermain dua kaki. Masyarakat dan publik dibuat gamang oleh mereka, dihasut setiap waktu dengan propaganda-propaganda partisan yang tidak mendidik dan semakin menambah kebodohan warga Negara, bukannya mencerdaskan. Tentu saja mereka, oligarkhi dan korporsai global ini, seperti telah disebutkan, ‘membeli’ bos-bos media, karena media dapat menjadi instrument komunikasi dan propaganda massif yang cepat dan efektif untuk menyebarkan propaganda-propaganda yang sejalan dengan kepentingan mereka.

Terkait yang demikian, Professor James Petras pernah mengungkapkan pernyataan yang menarik: “Hubungan antara teknologi informasi, khususnya internet dengan politik merupakan isu penting yang menjadi bagian dari gerakan sosial kontemporer. Banyak ilmuwan terdahulu mengembangkan teknologi informasi untuk tujuan ganda, di satu sisi teknologi informasi berhasil mengakselerasi aliran capital secara global khususnya capital financial dan memfasilitasi agenda globalisasi ala imperialis”.

JIKA KITA IBARATKAN DUNIA SAAT INI TAK UBAHNYA PAPAN CATUR, maka rajanya adalah oligarkhi dan korporasi global, sedangkan para punggawa dan pasukannya adalah para pemimpin Negara, militer, partai politik, kongres, dan media. Dunia hari ini, jika saya meminjam metaforanya Hannah Arendt dalam bukunya yang berjudul The Human Condition itu, adalah ketika yang private (yang ekonomi) menguasai dan mengatur yang publik dan yang politis, dalam arti para penguasa politik sesungguhnya adalah oligarkhi dan korporasi global

Terkait maraknya sejumlah sikap partisan menjelang Pilpres 2019 nanti, saya tentu punya pendapat sendiri, yang tentu saja tak lepas dari pembacaan dan pengamatan saya selama berlangsungnya rejim yang sedang berkuasa saat ini. Beberapa orang bilang ke saya: Presiden Joko Widodo itu seorang Soekarnois. Apa yang mereka nyatakan itu saya tanya ulang: Jika benar Presiden Joko Widodo seorang Soekarnois, mestinya ia mencegah sejumlah kebijakan liberal dan neo-liberal yang dilakukan Sri Mulyani, Darmin Nasution, dkk yang dibela Luhut Binsar Panjaitan dan mestinya tidak menendang Rizal Ramli dari kabinetnya. Saya katakan juga, beberapa kebijakan itu, bukannya malah mengkhianati slogan Revolusi Mental yang dulu ia kumandangkan? Dan di mana Tri Sakti Soekarno yang telah diwujudkan oleh Presiden Joko Widodo?

Adalah sebuah kontradiksi ketika Anda mengatakan bahwa ia melaksanakan prinsip berdikari tapi pada saat bersamaan mengikuti IMF dan World Bank. Prosedur-prosedur dan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kedua lembaga itu mengikat, dan mereka sanggup memainkan kartu mereka, jika misalnya, klien mereka, tidak mematuhi motif dan tujuan mereka. Sehingga, dengan sendirinya, mereka mengatur dapur Negara bangsa ini yang seharusnya diatur sendiri. Jika demikian: di mana prinsip berdikari?

Sementara itu, para pendukung Prabowo Subianto menyatakan bahwa Prabowo Subianto lebih mengutamakan keinginan untuk melakukan kemandirian ekonomi Negara bangsa ini. Terkait itu, saya nyatakan: Prabowo Subinato itu seorang pengusaha yang memiliki koneksi dengan sejumlah kaum oligarkhi dan korporat global, sebagaimana di belakang Presiden Joko Widodo juga terdapat sejumlah boss besar yang menyokongnya. Dan saya belum mendengar dan membaca rumusan yang utuh dari Prabowo Subianto jika benar ia punya keinginan untuk melakukan kemandirian ekonomi.

Barangkali saja sudah terbentuk kesan di sejumlah kalangan bahwa secara leadership, Presiden Joko Widodo tidak memiliki arah yang jelas terkait kebijakan ekonomi dan politiknya bagi Negara bangsa ini, sebagaimana ketidakjelasan juga ada di pihak kandidat Prabowo Subianto. Dalam arti, Presiden Joko Widodo selama ini lebih memainkan perannya sebagai orang yang ‘mengikuti’ aspirasi dan bisikan sejumlah menteri dan think tanks di belakangnya, yang ternyata beberapa dari mereka adalah para penganjur kebijakan liberal dan neoliberal.

Tidakkah infrastruktur-infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang ia bangun itu sebenarnya dalam rangka memenuhi kebutuhan para investor atau para korporat dan kaum oligarkhi global yang mengucurkan dananya melalui IMF dan World Bank, contohnya? Saya bertanya demikian, karena jika berdasarkan dana APBN, tidak mungkin Presiden Joko Widodo sanggup melakukan penyelenggaraan sejumlah mega project tersebut karena kapasitas APBN Negara ini, karena pada saat bersamaan ternyata terdapat sejumlah perusahaan global di wilayah sekitar pembangunan sejumlah fasilitas dan infrastruktur tersebut.

Sementara, di sisi lain, kebijakan yang berpihak kepada para petani, contohnya, belum terasakan dengan jelas. Juga, di era rejim ini, terjadi kekerasan agraria di sejumlah tempat demi memenuhi keinginan para pemodal dan para investor, yang acapkali tidak mempertimbangkan masalah dampak ekologis, di mana masalah ekologis ini pun menurut saya belum mendapatkan perhatian yang jelas baik dari pihak rejim saat ini maupun dari pihak kandidat Prabowo Subianto.

Jika benar bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang tidak memiliki kejelasan arah kebijakan ekonomi dan politik, sebagaimana ketidakjelasan serupa juga ada di pihak kandidat Prabowo Subianto, adakah hal itu merupakan cerminan krisis ideologi dan identitas Negara bangsa ini? Saya berhak mempertanyakan hal seperti itu karena saya adalah salah-satu warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ratusan juta warga Negara lainnya. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, watak predatorisme kaum oligarkhi dan para korporat global yang memainkan kebijakan liberal ini, tak segan-segan mengorbankan kepentingan rakyat dan hanya memandang warga Negara sebatas sebagai konsumen. Rasa-rasanya saya perlu mengutip pernyataan Alvaro Garcia Linera, sebelum saya mengajukan sejumlah pertanyaan lainnya, demi sedikit menerangkan apa neoliberalisme itu, yaitu:

“PERTAMA-tama, neo-liberalisme menandakan proses fragmentasi – disintegrasi struktural – terhadap jaringan dukungan, solidaritas, dan mobilisasi kerakyatan. Di penjuru dunia, terutama di Eropa, Amerika Latin, dan Asia neo-liberalisme berkembang dari penghancuran, fragmentasi, dan disintegrasi terhadap gerakan pekerja yang lama, gerakan tani yang lama, dan mobilisasi perkotaan yang berkembang di tahun lima-puluhan dan delapan-puluhan.

Fragmentasi masyarakat dan penghancuran jaringan solidaritas maupun ikatan-ikatan kohesif telah memicu konsolidasi neo-liberalisme.

KEDUA, neo-liberalisme telah terbentuk, termajukan, dan menerapkan dirinya di dunia melalui privatisasi, yakni pengambil-alihan swasta terhadap kekayaan kolektif dan kepemilikan publik, termasuk simpanan publik, tanah, mineral, hutan, dana pensiun. Neo-liberalisme berkembang melalui privatisasi sumber-sumber daya tersebut.

KETIGA, masuknya neo-liberalisme disertai dengan penyusutan dan deformasi negara, terutama aspek negara yang baik-buruknya berhubungan dengan konsep kolektif atau ide-ide kesejahteraan. Neo-liberalisme bertujuan menghancurkan pengertian negara sebagai kolektif atau penjamin kesejahteraan, demi menerapkan tipe ideologi korporat yang menyerukan pengambil-alihan dan penjarahan kekayaan kolektif yang diakumulasikan berkali-kali oleh dua, tiga, empat, atau lima generasi.

KEEMPAT, penerapan neo-liberalisme menyebabkan pembatasan partisipasi politik rakyat; demokrasi diritualkan menjadi pemungutan suara setiap empat tahun. Warga pemilih tidak lagi turut serta dalam penentuan keputusan. Segelintir kecil lingkaran elit politik mengutus dirinya sendiri untuk mewakili rakyat. Inilah empat pilar neoliberalisme – fragmentasi terhadap sektor-sektor pekerja dan organisasi pekerja, privatisasi sumber daya publik, memudarnya peran negara, dan rintangan-rintangan terhadap pengambilan keputusan oleh rakyat”.

Juga pembukaan pidatonya Fidel Castro, yang berbunyi: “Globalisasi adalah realitas obyektif yang menggarisbawahi kenyataan bahwa kita semua adalah penumpang dalam kapal yang sama – planet ini di mana kita semua bertempat tinggal. Tapi penumpang kapal ini melakukan perjalanan dalam kondisi yang sangat berbeda.

Sejumlah kecil minoritas melakukan perjalanan dalam kabin mewah yang dilengkapi dengan internet, telepon seluler dan akses terhadap jaringan komunikasi global. Mereka menikmati makanan yang bergizi, berlimpah dan seimbang berikut persediaan air bersih. Mereka memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang canggih dan seni budaya.

Sejumlah besar mayoritas yang menderita melakukan perjalanan dalam keadaan yang menyerupai perdagangan budak yang menakutkan dari Afrika ke Amerika dalam masa kolonial kami yang lalu. Jadi, 85 persen penumpang kapal ini disesakkan ke dalam lambung kapal yang kotor, menderita kelaparan, penyakit, dan tak mendapat pertolongan.

Tentunya, kapal ini mengangkut terlalu banyak ketidak-adilan sehingga tidak akan terus mengapung, mengejar rute yang begitu tak rasional dan tak masuk akal sehingga tidak akan selamat sampai di pelabuhan. Kapal ini tampak ditakdirkan untuk karam menabrak bongkah es”.

DULU, PARA PEJABAT LOKAL NEGERI INI MENJADI ‘PELAYAN’ PEMERINTAH HINDIA-BELANDA. Sekarang, mereka menjadi ‘pelaksana tugas’ keinginan dan motif kaum oligarkhi dan korporasi global dari dunia sana, seperti dari Amerika Serikat (yang memang mendominasi kebijakan neoliberal saat ini dan memaksakannya untuk dilaksanakan di Negara-negara lain), yang menjerat mereka melalui lembaga-lembaga ekonomi dan finansial seperti IMF dan World Bank.

Sejak Soekarno dikudeta dan dilengserkan oleh CIA-Amerika dengan menggunakan dan memperalat TNI Angkatan Darat yang loyal kepada Jenderal Soeharto, presiden-presiden Indonesia, kecuali K.H. Abdurrahman Wahid, adalah orang-orang lemah yang mau ditekan dan diatur oleh lembaga-lembaga yang dikendalikan oleh oligarkhi dan korporasi global (Amerika dkk). Di masa Megawati Soekarno Putri yang konon ‘pembela’ wong cilik, terjadi privatisasi BUMN. Begitu pun di era Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan neoliberal mencengkeram Indonesia.

Jika mau dikatakan, Presiden Abdurrahman Wahid-lah yang sesungguhnya Soekarnois, bukan Megawati Soekarno Putri atau pun Presiden Joko Widodo sebagaimana yang didengungkan kaum fanatik pendukung Presiden Joko Widodo, di mana di eranya (Era Gus Dur) dilakukan restorasi (pelurusan) sejarah Indonesia yang selama ini dipalsukan oleh rejim Soeharto selama puluhan tahun. Ia pula yang membubarkan dwi-fungsi ABRI dan memisahkan POLRI dari TNI. Termasuk ia pula yang berani mengangkat Menteri Pertahanan dari sipil dan menempatkan non-Angkatan Darat (AU dan AL) ke posisi-posisi strategis pemerintahan setelah sebelumnya mereka disingkirkan, seperti untuk jabatan Panglima Tertinggi TNI. Meski ia (Gus Dur) pun belum sepenuhnya lepas dari ‘jerat’ neoliberalisme.

Haruslah jujur dikatakan bahwa Indonesia, tidak seperti sejumlah Negara Amerika Latin yang dulu justru ‘berguru’ pada Indonesia era Soekarno, merupakan korban liberalisme Keynesian pada masa Orde Baru Soeharto dan neoliberalisme oligarkhi dan korporasi global pada saat ini, yang menjerat Indonesia lewat sejumlah lembaga global mereka, seperti contohnya IMF dan World Bank. Dan elite-elite Negara bangsa ini kemudian menjadi perpanjangan tangan mereka, mirip sejumlah pejabat dan birokrat lokal di era kolonialisme Belanda dulu.

Bahkan, dengan pahit perlu dikatakan, agenda dan program liberalisasi dijalankan elite-elite Negara bangsa ini, dari tingkat presiden hingga para menteri, yang jauh lebih liberal dibandingkan negara-negara kapitalis besar sekali pun. Jika, misalnya, di era Orde Baru, kolonialisme mutakhir tersebut diwujudkan dalam “topeng” pembangunan, sekarang ini ‘dikemas’ dalam kerangka globalisasi, pasar bebas, investasi, privatisasi, dan yang sejenisnya.

APA YANG INGIN SAYA KATAKAN ADALAH BAHWA SAAT INI, figur-figur yang bertarung pada Pilpres 2019 nanti sama-sama ‘figur lemah’ yang tidak memiliki tawaran visi ekonomi politik yang jelas untuk Negara bangsa yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Terkait polah dan perilaku para elite Negara bangsa ini dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, saya teringat apa yang pernah dikatakan Pramoedya Ananta Toer: “Negeri yang begini kaya diubah menjadi negara pengemis…karena tidak adanya karakter pada elite”.

Yang juga penting untuk disoroti adalah sesaknya ruang publik kita dengan penyebaran ceramah-ceramah keagamaan yang tidak mencerdaskan dan menyebarkan friksi serta kebencian antar anak bangsa. Mereka adalah agen-agen proxy yang dicetak oleh ideologi-ideologi luar seperti Wahabisme-Takfirisme dalam rangka menciptakan ‘kerusuhan’ dalam kehidupan sosial bangsa kita.

Mereka meluncurkan media-media internet untuk menyebarkan hasutan, propaganda dan agitasi yang bekerja bagi imperialisme kaum pemilik modal yang melakukan praktik politik untuk melakukan instabilitas dalam sebuah Negara. Amerika adalah rajanya dalam hal demikian, bersama kacung mereka seperti Rezim Wahabi Saudi Arabia, yang dengan skenario kepentingan Amerika, Israel dkk, mereka menumpahkan darah di Yaman, Suriah, Libya, dan Irak, dan bukan tidak mungkin mereka juga sebenarnya ingin atau sedang melakukannya di Indonesia dengan menggunakan tangan-tangan kaum ekstremis yang berusaha memaksakan konsep khilafah untuk mengganti falsafah dan dasar Negara bangsa ini: UUD 45 dan Pancasila.

Kehadiran internet dan media sosial memang memberikan manfaat positif, tapi bersamaan dengan itu pula, menjadi instrument bagi kaum imperial untuk menyuburkan kelompok-kelompok keagamaan yang berusaha menggusur dasar dan falsafah bangsa kita. Masyarakat yang hidup dalam budaya oral, terbius oleh para pseudo ulama (ulama palsu) atau para muallaf seperti Abu Jibril yang mendukung ISIS bentukan Amerika, Israel dkk atau Felix Siauw si pengusung khilafah yang tiba-tiba merasa paling tahu Islam dibanding para ulama mu’tabar.

Negara bangsa ini sebenarnya sedang mengalami rongrongan dari berbagai sisi: sosial-ekonomi-politik serta sisi kultural-keagamaan, yang jika kita tidak memahami jati diri kita sebagai sebuah bangsa yang unik, memiliki kecerdasan dan falsafah jenuin-nya, niscaya akan ambruk, dan tak lebih menjadi sebuah geografi yang kehilangan identitas dan ideologinya. Di sinilah perlu kembali ditegaskan bahwa ideologi dan falsafah kita bukan liberalisme, neoliberalisme, atau pun komunisme, tetapi ideologi keadaban dan kemanusiaan yang telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 45.

Sayangnya, elite-elite Negara bangsa ini bukanlah mereka yang menjalankan amanat dan pengamal falsafah serta ideologi Negara bangsa sendiri. Alih-alih mereka hanya menjadi ‘perpanjangan’ tangan dari ideologi-ideologi ekonomi-politik dan paham-paham imporan seperti neoliberalisme yang membuat Negara bangsa ini tak punya jatidiri dan menjadi pelayan oligarkhi dan korporasi global ketika menetapkan kebijakan-kebijakan neoliberal, seperti privatisasi aset-aset publik.

Negara Bangsa ini merupakan geografi yang masuk dengan jumlah penduduk terbesar, yang karenanya menjadi sasaran ‘konsumerisasi’ atau upaya menjadikan warga Negara ini hanya sebagai konsumen oleh perusahaan-perusahaan multinasional, yang pada saat bersamaan, sejumlah kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada korporasi global bukannya kepada sektor-sektor yang digarap dan dikelola rakyat, seperti kebijakan yang pro-petani, nelayan, dan usaha-usaha rakyat kecil. Ekonom-ekonom dan intelektual-intelektual kita lebih merupakan para calo yang bekerja untuk kepentingan Amerika, contohnya.

Dalam hal itu, figur bangsa kita yang dapat dikatakan mengurangi dan mengerem peran ekonom dan intelektual calo yang lazim disebut Mafia Berkeley itu adalah KH. Abdurrahman Wahid, yang sayangnya peran mereka kembali menguat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sekedar informasi bagi yang ahistoris, ekonom dan think tanks yang lazim disebut Mafia Berkeley itu mulai bekerja di negeri ini sejak Presiden Soekarno digusur oleh CIA-Amerika dan kekuatan TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang loyal kepada Jenderal Soeharto dalam rangka menjadikan Soeharto sebagai presiden Indonesia dengan kompensasi menjadi presiden yang loyal kepada Amerika. Di era Soeharto pula-lah IMF dan World Bank mulai diijinkan memainkan perannya menjadi penentu kebijakan ekonomi Indonesia, di saat kehidupan sosial warga Negara ditekan dengan sejumlah peraturan, intimidasi hingga pembunuhan para aktivis dan pejuang HAM.

Sejak Soeharto berkuasa-lah para ekonom yang tergabung dalam organisasi tanpa bentuk itu memegang kendali ekonomi Indonesia sampai sekarang, dengan jeda sebentar, seperti telah dikatakan, ketika KH. Abdurrahman Wahid (almarahum Gus Dur) menjabat sebagai Presiden, di mana di era Gus Dur, pengaruh mereka tidak lagi semutlak sebelumnya, meski masih tetap besar melalui Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Prof. Emil Salim dan Dr. Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretarisnya, yang kemudian dibentuk pula Tim Asistensi pada Menko EKUIN yang diketuai oleh Prof. Widjojo Nitisastro dengan Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretarisnya, yang saat ini dipercaya menjadi salah-satu menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.

SAYA PERLU MENGULANG KEMBALI TERKAIT POLAH DAN PERILAKU PARA ELITE NEGARA BANGSA INI dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, saya teringat apa yang pernah dikatakan Pramoedya Ananta Toer: “Negeri yang begini kaya diubah menjadi negara pengemis…karena tidak adanya karakter pada elite”. Apa yang dikatakan Pramoedya Ananta Toer, penulis prosa terbesar Indonesia yang pernah dinominasikan sebagai penerima Anugerah Nobel Sastra itu, adalah juga realitas politik Indonesia saat ini, di mana para elite Negara bangsa ini tak ubahnya para calo yang bekerja untuk kekutan-kekuatan dan lembaga-lembaga asing, tak ubahnya orang-orang yang tak punya pegangan dan prinsip, tak menjalankan falsafah dan ideologi Negara bangsa sendiri, kecuali sebagai para pelaku ideologi pragmatis demi mendapatkan ‘upah’ dari tuan-tuan Amerika mereka seperti melalui IMF dan World Bank yang justru mengambil keuntungan dari tanah-air Negara bangsa ini.

Realitas yang sungguh sebuah kenyataan yang pahit dan ironis, di saat sisi kehidupan yang lain juga sedang mengalami disorientasi, seperti maraknya sebaran ujaran-ujaran dan ceramah-ceramah keagamaan yang tidak mendidik secara kultural, dan malah menguatkan oralitas dan kemalasan analitik atau menciptakan ketumpulan intelek yang kemudian melahirkan generasi yang mudah mengkonsumsi hoax dan memahami agama seakan-akan terlepas dari intelek.

INDONESIA, tempat tumbuhnya pluralitas budaya dan bahasa hingga agama, belakangan ini berusaha di-Taliban-kan oleh para pengusung khilafah dan dijadikan ladang konsumerisasi (upaya untuk menjadikan anak-anak bangsa ini hanya menjadi konsumen) oleh para korrporat dan kaum oligarkhi global. Terkait hal demikian, timbul sejumlah pertanyaan:

PERTAMA, apakah para elite Negara bangsa ini memiliki kemandirian ketika mengambil dan menetapkan kebijakan-kebijakan? Ataukah diintervensi oleh lembaga-lembaga ‘pemonopoli’ ekonomi dan keuangan seperti IMF dan World Bank?

KEDUA, setelah 70 tahunan lebih Negara bangsa ini berdiri, apakah bangsa ini sudah menjadi produsen yang produktif ataukah tak lebih hanya sebagai konsumen dari segala sisi?

KETIGA, adakah para elite Negara bangsa ini adalah orang-orang yang setia kepada konstitusi dan falsafah bangsa kita (UUD 45 dan Pancasila)? Sebab, sejak Soeharto berkuasa hingga hari ini, sejumlah kebijakan Presiden Indonesia, kecuali Bung Karno dan Gus Dur, didominasi kebijakan neoliberal yang justru bertentangan dengan konstitusi dan falsafah bangsa kita.

Bahkan pembangunan-pembangunan infrastruktur di negeri ini acapkali atas permintaan dan demi kebutuhan para pemodal (korporat dan oligarkhi) global, selain sejumlah kebijakan neoliberal yang ditetapkan para elite Negara bangsa ini juga demi kepentingan mereka, bukan demi memprioritaskan warga Negara. Dan menyangkut sejumlah pertanyaan di atas, sayangnya, jawabannya masih negatif.

Sementara itu, terkait kontestasi atau suksesi Pilpres 2019 nanti, kita sesungguhnya perlu juga menanyakan visi dan program mereka bila mereka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, dan saya memiliki lima isu utama yang perlu saya tanyakan ke mereka, yaitu:

PERTAMA, soal ekologi. Apakah mereka memiliki komitmen untuk mengerem kerusakan alam dan hutan, dan berani memilih untuk memihak maslahat ekologis untuk kepentingan di masa depan ketika mereka berhadapan dengan kepentingan investasi dan korporasi?

KEDUA, soal perlindungan kepada minoritas. Isu ini menjadi sedemikian pentingnya ketika salah-satu pasangan cawapres salah-satu kandidat presiden adalah orang yang memiliki jejak rekam anti-minoritas dan intoleran. Isu ini menjadi urgen untuk selalu diangkat mengingat Indonesia adalah Negara bangsa yang terbentuk dari jalinan dan sulaman keragaman.

KETIGA, isu ekonomi. Apakah mereka akan sama sebagai pelaku kebijakan neoliberal yang tidak pro-rakyat seperti kebijakan-kebijakan dan presiden-presiden sebelumnya? Seperti pelaku kebijakan privatisasi aset-aset publik dan BUMN.

KEEMPAT, isu kebudayaan. Apakah ada dalam visi dan program mereka untuk memprioritaskan penciptaan karakter bangsa yang produktif dan berbudaya? Dalam arti sebuah upaya dan program yang jelas untuk menciptakan bangsa yang inovatif, menjunjung falsafah dan local genius bangsa sendiri, dan produktif serta jenius dari segi sains, ilmu pengetahuan dan budaya, termasuk di dalamnya dunia kepenulisan dan kesastraan.

KELIMA, terkait politik global. Apakah pasangan capres-cawapres itu akan setia kepada pembukaan UUD 45? Dalam arti bersikap dan bertindak tegas terhadap imperialisme dan agresi, seperti yang kerap dilakukan Amerika, Israel, dkk bersama ‘kacung’ mereka seperti Rezim Wahabi Saudi dan NATO.

Sampai saat saya menulis refleksi kebangsaan ini, saya belum membaca tawaran dan visi program yang dijabarkan secara global dan detil dari para kandidat presiden dan wakil presiden Indonesia yang akan bertarung di tahun 2019 terkait lima isu yang saya anggap penting dan sentral tersebut.

Penting diingat, partai politik dan elite-elite mereka kerapkali juga memainkan politik SARA dan identitas yang justru bertentangan dengan spirit pembentukan dan pendirian Negara bangsa ini yang dirajut dan disulam dari jalinan dan anyaman keragama kultural, etnik, bahasa, dan agama. Bahkan, seperti telah dikatakan, rekam jejak di masa lalu salah satu cawapres, identik dengan pelaku intoleransi dan ‘penindasan’ kepada minoritas, bahkan terkesan anti-local genius.

Sejumlah hal tersebut perlu saya kemukakan karena kita punya pengalaman riill bahwa bangsa ini mudah sekali melupakan kejahatan para elite-nya.

Begitu pula, demokrasi elektoral kita, demokrasi yang disukai oleh neoliberalisme karena memberi ruang dan kesempatan untuk mereka memainkan kapital dan modal dalam politik dan kebijakan ekonomi, selalu gaduh dan memakan anggaran yang cukup tinggi. Sayangnya, acapkali cost yang tinggi itu tidak diimbangi dengan kebijakan yang pro warga Negara (rakyat) ketika mereka terpilih menjadi presiden dan waklil presiden. Segala dikomoditaskan, sehingga jika ditanyakan: Siapakah sesungguhnya pemilik tanah air kita? Jawabannya adalah korporasi. Petani dan nelayan tetap terjepit dan dirugikan oleh kebijakan.

Itu baru dari sisi realitas politik Negara bangsa ini. Sebab persoalan lain juga terjadi dalam kehidupan sosial dan keagamaan kita, seperti telah saya sebutkan, yang disesaki banalitas keagamaan, para selebriti yang dianggap dai karena ulah media, yang tak memiliki kapasitas keagamaan, begitu bebas berceramah di media-media elektronik dan di area-area publik, bahkan tak sedikit dari mereka yang menjadi penyebar kebencian, friksi, penyebar hoax seperti dalam kasus Suriah, berjualan ideologi transnasional seperti khilafah, dan menyampaikan materi-materi yang ‘melecehkan’ falsafah dan ideologi Negara bangsa ini: UUD 45 dan Pancasila.

Dapat dikatakan, krisis tersebut memang mencakup krisis politik, ideologi dan identitas. Sebuah krisis yang sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa ini jika Negara bangsa ini tidak kembali sadar dengan kecerdasan falsafah dan ideologinya sendiri, yaitu UUD 45 dan Pancasila. Jangan sampai krisis tersebut terwarisi pada generasi masa depan bangsa ini dan merusak mereka karena polah dan perilaku elite-elite Negara bangsa ini yang menjadi para hamba ideologi pragmatisme semata.

KEPRIHATINAN YANG JUGA MENGUSIK KEHIDUPAN BERBANGSA ADALAH LEMAHNYA DAYA NALAR DAN KAPASITAS RASIO PUBLIK, semisal ‘rendahnya’ kemampuan analitik dan begitu mudahnya sikap fanatik buta tumbuh dan berkembang. Namun penting untuk dicermati secara adil, fanatisme juga tak hanya ada dan terjadi dalam kehidupan keagamaan bangsa ini, seperti telah dikatakan, ketika agama dan iman dipahami seakan bukan saudara kembar akal (intelek), tapi juga dalam sikap partisan para pendukung kandidat presiden saat ini, yang lazim disebut sebagai kaum cebong dan kampret untuk menyebut kaum fanatik pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam jagat dunia maya dan media sosial, seperti di Facebook. Dalam kasus fanatisme partisan ini, kaum Syiah dan kaum Sunni di Indonesia adalah satu kaum dan satu golongan.

Di jaman merebaknya informasi (juga hoax bersamanya) dan bertebarannya sebaran media internet (serta jejaring media sosial), bisa jadi masyarakat malah bingung, bukannya tercerahkan. Terdistorsi ruang kritisnya dan terbunuh nalar analitiknya bersamaan dengan menguatnya budaya oral di era gawai dan internet abad kita saat ini, yaitu melemahnya kemampuan untuk melakukan ‘pembacaan’ dan ‘analisa’ atas informasi yang datang dalam hitungan detik melalui media sosial dan media-media internet, yang tak jarang menyebarkan informasi-informasi instan, dan bahkan hoax.

Kebingungan dan ‘matinya’ ruang kritis publik tersebut terlebih lagi akan dialami oleh mereka yang tak terbiasa untuk ‘menganalisa’, atau yang tak punya kapasitas literer. Kasus Ratna Sarumpaet beberapa waktu lalu yang kehebohannya sampai tingkat nasional dan melibatkan para elite itu tentu tak bisa dianggap sebagai sesuatu yang remeh dan angin lalu, karena hoax politik dan politik hoax tersebut sempat menimbulkan pro-kontra yang keras di kalangan para pendukung capres-cawapres, yang lazim disebut sebagai kelompok Cebong untuk yang fanatik pro Joko Widodo dan kelompok Kampret untuk yang fanatik pro Prabowo Subianto.

Masyarakat atau publik yang terbiasa menerima informasi yang cepat dan melimpah lewat media sosial, serta terbiasa dengan menyaksikan tayangan reality show dan infotainment yang berkesinambungan setiap hari melalui kanal-kanal televisi, ternyata justru menjadi terbiasa juga untuk menghindari sajian dan forum intelektual yang mendidik dan berbudaya, dan kalau pun ada forum seperti itu di televisi, juga yang dikemas dan diformat sesuai dengan reality show: mempertontonkan adu kubu dan ‘pembenturan’ kelompok, yang justru malah semakin mengentalkan fanatisme tak bernalar di kalangan masyarakat luas.

Dalam hal ini, bisa juga dikatakan, media (baik media internet maupun televisi) memiliki peran sentral dalam menciptakan budaya oral (non literer) dalam masyarakat kita. Suatu budaya yang tak memberi ruang dan kesempatan bagi lahir dan hidupnya ‘nalar publik’ yang sehat, bagi tumbuhnya habitus berpikir kritis dan analitis dalam masyarakat. Sehingga, wajar, misalnya, bila hoax menjadi begitu mudah dikonsumsi banyak orang, dan malah hoax telah dijadikan lahan bisnis untuk meraup untung bagi para pegiat situs-situs abal-abal. Hoax menjadi industri di jaman media dan internet, era kita saat ini, sebuah era yang konon sejak tahun 2014 kemarin telah melahirkan para cebong dan kampret di jagat dunia maya.

Belajar dari Kasus Ratna Sarumpaet beberapa waktu yang lalu itu, betapa bahkan para elite di negeri ini begitu mudahnya termakan hoax dan lalu menjadi para penyebar hoax. Dan ternyata, sudah lama, mereka yang menjadi konsumen dan para penyebar hoax di negeri ini termasuk juga tokoh-tokoh agama, PNS, para penceramah agama (terutama dai-dai yang muncul sejak tahun 2000-an), para politisi hingga partai politik. Tengok saja ketika pecah Perang Suriah sejak tahun 2000-an itu, betapa para penyebar hoax adalah mereka yang biasa melakukan ceramah agama hingga para politisi. Artinya, hoax telah menjadi konsumsi lintas kalangan dan kelas.

Fenomena tersebut, barangkali telah menunjukkan lemahnya rasionalitas dan nalar bangsa ini, yang andai saja tidak ada minoritas yang sabar dan cerdas di negeri ini, yang berbagi informasi kepada organisasi-organisasi keagamaan terbesar di negeri ini, niscaya bangsa ini akan mudah menjadi makanan dan sasaran empuk proxy war dan adu domba yang dilancarkan imperialisme global abad ini melalui hoax yang disebarkan oleh media-media dan situs-situs propaganda dan hasutan yang bekerja demi kepentingan Amerika, Israel, dkk. Di sisi lain, minoritas yang sabar dan cerdas itu di negeri ini justru menjadi sasaran dan target tuduhan kafir dan sesat oleh saudara-suadara sebangsanya yang mereka tolong dari proxy war.

Bangsa ini juga barangkali sudah lama akan hancur dan dilanda perang saudara jika tidak ada minoritas yang cerdas dan sabar tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus Suriah itu, mereka mendapatkan informasinya langsung dari marja’-marja’ mereka yang terpercaya, sehingga mereka memiliki informasi tingkat tinggi yang valid di saat kebanyakan orang di negeri ini sedang menjadi santapan dan sasaran hoax yang disebarkan dan dimassifkan media-media dan agen-agen propaganda dan hasutan yang bekerja demi kepentingan Amerika, Israel, dkk.

Kata kunci hoax yang mereka sebarkan contohnya: Syi’ah membantai Sunni di Suriah, Perang Suriah adalah Perang Syi’ah dan Sunni, Bashar Al-Assad adalah tiran bengis yang sedang membantai rakyatnya sendiri, dan yang sejenisnya, dan hoax itu mirisnya, misalnya, disebarkan oleh para penceramah seperti Bachtiar Nasir, Abdul Somad, Felix Siauw, atau oleh orang-orang Wahabi-Nawashib seperti Abu Jibril dkk. Karena itu bukanlah sesuatu yang aneh, jika misalnya, bangsa ini pun mudah menjadi sasaran hoax yang diciptakan oleh Ratna Sarumpaet beberapa waktu yang lalu itu.

Lagi, dalam kasus Suriah (serta juga dalam kasus Libya), sejumlah orang liberal di negeri ini, yang ideologi dan paradigma politiknya berkiblat ke Amerika, turut juga menjadi penyebar hoax dalam kadar yang soft: menganggap Suriah sebagai bagian dari Arab Spring. Hal itu bahkan diamini oleh media cetak sekelas Kompas. Sungguh memprihatinkan. Karena itu, lagi-lagi tidak usah heran, jika kasus Ratna Sarumpaet kemarin terjadi di negeri ini, karena memang ada lahan yang boleh dibilang subur untuk ditanami hoax: disorientasi ideologi dan paradigma religius yang kabur dan tak jelas dalam memahami situasi global.

Dalam kasus Libya, misalnya, orang-orang liberal di negeri ini ramai-ramai menyatakan dan mengekspose pandangan bahwa Muammar Khadafi layak dilengserkan, tanpa mereka sadari bahwa skenario yang sesungguhnya adalah upaya Amerika, NATO, dkk dalam rangka memuluskan upaya ‘ambil-alih’ minyak dan kekayaan alam Libya ke tangan mereka, sehingga yang demi target tersebut, Amerika dan NATO sampai menerjunkan perangkat-perangkat perang dan militer mereka untuk menggempur Libya yang dibantu oleh kelompok-kelompok pengusung khilafah di Libya atau yang lazim disebut para pemberontak Libya. Singkat kata, Wahabi, Nawashib, dan Liberal berada di barisan yang sama dalam hal ini.

Sedemikian parahnya kondisi lemahnya nalar publik dan rasio kritis bangsa ini sampai-sampai raja hoax bernama Jonru Ginting jadi idola dan rujukan jutaan orang dan diantara pengikutnya adalah mereka yang mengenyam pendidikan di universitas dan perguruan tinggi. Mereka adalah orang-orang kuliahan tapi tidak terpelajar dan tidak literer, karena mungkin institusi pendidikan kita sendiri cenderung memesinkan dan merobotkan para manusia, menjadi kerangkeng birokratis yang tidak memberi kesempatan bagi lahirnya kejujuran dan integritas. Tak diragukan lagi, para pengikut Jonru Ginting itu adalah juga kaum fanatik buta secara keagamaan dari sekte yang tidak diakui dalam mazhab-mazhab Islam, yaitu Wahabi.

HARI INI, DALAM KEHIDUPAN BANGSA KITA, soal-soal keagamaan tak dapat dilepaskan dari aktivitas orang-orang di media sosial di mana media sosial itu pula yang menjadi ‘media’ penyebaran doktrin-doktrin yang diklaim sebagai ajaran dan nilai religius yang setiap saat melakukan agitasi dan penghasutan kepada para pengguna media sosial.

Yang kedua, dan ini juga tak kalah peliknya, media sosial itu seakan telah menjadi ‘pesantren’ singkat tak resmi, yang sayangnya lebih sering menyebarkan teologi yang devian, dan yang lebih buruknya lagi, adalah justru telah melahirkan budaya oral ketimbang membuat orang-orang terbiasa melakukan analisa, berpikir kritis, dan membaca narasi panjang yang bernas. Setiap hari, media sosial menghadirkan ‘bujukan’ informasi yang sifatnya kilasan dengan pergantian dan durasi yang demikian cepat, semisal di fesbuk, instagram, twitter, dan yang sejenisnya, yang oleh orang-orang yang tak punya daya kritis dan analitis yang memadai akan ditelan mentah-mentah begitu saja, meski informasi-informasi itu ternyata tak lebih hasutan, propaganda, atau hoax.

Mereka yang menjadi ‘korban’ hasutan dan propaganda yang tersebar di media sosial itu kemudian menjadi para penyebar propaganda dan hoax pula dan begitu seterusnya. Mereka membagikan terus-menerus propaganda, hoax, dan hasutan tersebut, seperti di fesbuk, yang ketika sedemikian menjadi massif lalu akan dianggap sebagai ‘kebenaran’ yang tak terbantahkan. Di sini sesungguhnya saya juga hendak mengatakan bahwa ketika media-media atau situs-situs yang narasi dan isinya adalah hasutan, bahkan ujaran kebencian tersebut begitu mudah dianggap sebagai ‘kebenaran’, publik terpengaruh dan mereka seakan memiliki ‘pembenaran’ atau laku membenci pihak lain yang ‘difitnah’, dan ujung-ujungnya mereka merasa memiliki ‘dasar’ yang sah untuk mempraktikkan kekerasan. Inilah yang saya sebut teologi devian.

Di era digital dan jaman android sekarang ini, ketika orang-orang lebih sibuk dan lebih senang menghabiskan waktu keseharian mereka untuk berselancar di media sosial: fesbuk, instagram, twitter dan yang sejenisnya, ketimbang membaca buku, betapa mudahnya hasutan dan propaganda ‘teologi devian’ disebarkan dan lalu dikonsumsi banyak orang. Tak jarang orang-orang begitu mudahnya menganggap yang hoax sebagai fakta dan kebenaran, yang tak lain adalah mereka yang menjadi korban hasutan tersebut, tiba-tiba merasa yang paling benar dan paling beriman. Inilah jaman ketika akal dan analisis dibunuh oleh tekhnologi internet, yang justru diciptakan manusia, bahkan tak sedikit yang kemudian menjadi mesin perang yang berubah menjadi zombi-zombi yang akalnya mati sebelum tubuh mereka sendiri menjadi jenazah atau mayat, semisal mereka yang menjadi para pelaku teror dan pelaku praktik kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Karena itulah, tak diragukan lagi, di jaman ketika mesin telah membunuh akal dan intelegensia, yaitu era android dan internet kita saat ini, para penyair dan para sastrawan, kaum akademik dan intelektual, mestilah menjalankan tugas ‘profetik’ sebagai para pencerah, dan tentu saja menjadi para penyuluh masyarakat yang sanggup memberi lentera dan pelita bagi hidupnya akal manusia melalui karya-karya mereka, yang mereka tuliskan, yang mereka terbitkan dan mereka bukukan. Sebab jika tidak, intelek dan bahkan jiwa manusia akan remuk ditelan tekhnologi internet yang diciptakannya sendiri, yang belakangan menjadi medan penyebaran hoax, hasutan, ujaran kebencian, propaganda politik dan perang, di saat internet tersebut juga menjadi media penyebaran ‘teologi devian’.

‘Terbunuhnya’ intelek inilah yang membuat orang mudah diindoktrinasi dengan ajaran-ajaran teologi devian dan memiliki pandangan bahwa agama tidak memiliki kekariban dan koherensi dengan akal. Di sini, saya teringat apa yang pernah dinyatakan Imam Ali bin Abi Thalib, yang kira-kira bunyinya: “Kadar keberagamaan seseorang sesuai dengan kadar akalnya.” Bukankah dalam Islam, sebagai contoh, syarat kelayakan ibadah seseorang adalah ketika ia ‘aqil balig? Kita tidak diwajibkan berpuasa Ramadhan, misalnya, ketika kita belum aqil balig. Hidupnya intelek ini dimungkinkan dengan aktivitas daras dan membaca, mengaji dan mengkaji, terkait dengan kapasitas literer seseorang. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib, akal atau intelek ini terbagi dua: “akal tabi’i (natural), kedua adalah akal tajribi (eksperimentasi dan pengalaman), kedua dari pembagian akal manusia ini memberikan manfaat dan faedah kepada manusia, dan seseorang harus menyakini bahwa ia memiliki akal dan agama” (Biharul Anwar jilid 78 hal 128).

Realitas krisis dalam kehidupan sosial-keagamaan tersebut semakin melengkapi krisis politik dan identitas Negara bangsa ini, yang dimulai dan dipelopori oleh para elite Negara bangsa ini.

INDONESIA, YANG TERSUSUN DARI TEBARAN KEPULAUAN DI HAMPARAN ATAU BENTANGAN LAUTAN dan samudra, adalah tempat hidupnya ragam kepercayaan dan kebudayaan, kearifan dan kesenian, kini sedang menghadapi ‘takdir’ masa depannya di hadapan ‘badai’ globalisasi dan upaya menjadikan negeri ini tak lebih boneka korporatokrasi. Apakah ideologi dan identitas bangsa ini akan kalah dan tergusur ataukah tidak, akan sangat tergantung pada generasi mudanya.

Setelah sebelumnya saya membahas krisis nalar warga Negara dan krisis rasio publik bangsa ini, selanjutnya saya ingin kembali membicarakan masalah ‘kejahatan’ elite-elite Negara bangsa ini, dengan mengutip apa yang dikatakan Andre Vltchek:

“Negara ini sudah terlalu lama diatur oleh orang-orang yang telah menjual bangsa ini ke perusahaan dan pemerintah asing. Orang-orang ini tidak punya moral dan belas kasihan. Jika rakyat mencoba bernegosiasi dengan mereka, maka mereka hanya akan melakukan apa yang mereka telah lakukan selama beberapa dekade ini: menipu dan berbohong, mencoba mengulur waktu. Mereka tidak peduli tentang Indonesia dan rakyat Indonesia! Mereka ingin memberikan mobil Porsche dan diploma untuk anak-anak mereka, serta kondominium mewah di Australia, Amerika Serikat, Singapura dan Hong Kong”

Sedemikian tak dapat kita harapkan para elite Negara bangsa ini, membuat saya berpikir barangkali bangsa ini membutuhkan revolusi untuk ‘menegakkan’ kembali bangsa ini. Suatu gerakan untuk mengganti pohon-pohon tua yang tak lagi berdaun dan berbuah dengan tunas-tunas baru yang unggul. Namun pemikiran ke arah visi tersebut, ternyata juga membentur sistem yang masih mapan saat ini, terutama dalam dunia pendidikan kita, yang sepertinya telah dijinakkan oleh ‘skenario’ besar birokrasi kapitalisme tuan-tuan kapital, sehingga tak memberi ruang-ruang kritis dan keberanian revolusioner dari mereka yang mengenyam pendidikan tinggi.

Jika kita merenungi apa yang dikatakan Andre Vltchek itu, maka elite-elite Negara bangsa ini memang hanya memikirkan diri mereka sendiri, bukan memikirkan Negara bangsanya. Sinyalemen Andre Vltchek itu bahkan dengan jelas menggambarkan elite-elite Negara bangsa ini tak ubahnya para calo yang menjual bangsanya kepada kekuatan-kekuatan asing agar mendapatkan upah, tak ubahnya seperti yang telah saya katakan sebelumnya, para pencuri kecil yang bekerja untuk para perampok besar: tuan-tuan neoliberal mereka.

Setelah Bung Karno digusur dan digulingkan oleh kekuatan Amerika yang menggunakan kekuatan TNI Angkatan Darat dan ambisi Jenderal Soeharto, kita sebenarnya sempat memiliki seorang presiden yang memiliki spirit sosialis di dalam hatinya, yaitu KH. Abdurahman Wahid, sebelum ia pun dilengserkan melalui kudeta yudisial oleh para elite dan kekuatan militer yang tidak menyukai gebrakannya ‘memangkas’ dan ‘membabat’ warisan orde baru Soeharto.

Jika saya misalnya diminta untuk mengungkapkan secara kasar, Negara bangsa ini telah dibajak oleh korporatokrasi yang bermain dalam suksesi dan melalui kebijakan para elite yang terpilih dari rutinitas suksesi. Sungguh saya sebenarnya ingin berkata juga: apalah artinya mengikuti suksesi (pilpres) yang hanya akan menghasilkan elite-elite neoliberal. Persis, sekali lagi, dengan apa yang dikatakan Andre Vltchek:

“Coba Anda lihat, pihak Barat mengatakan kepada bangsa Indonesia, tentu saja secara tidak langsung, bahwa negara ini bisa disebut negara ‘demokrasi’ kalau memiliki beberapa atau banyak partai politik, dan menyelenggarakan Pemilu dari waktu ke waktu. Tapi semua ini omong kosong belaka. Negara bisa disebut negara demokrasi ketika rakyatnya memberikan suara mereka dan suara mereka tersebut benar-benar dapat mengubah arah kemana bangsa mereka akan dibawa: seperti yang terjadi di Venezuela. ‘Kekuatan rakyat’ yang nyata…Adanya banyak partai politik dan memasukkan potongan-potongan kertas suara ke dalam kotak tidak memberikan jaminan apapun! Ada banyak partai di Indonesia tetapi semuanya pro-bisnis dan pro-elite, dan semua kandidat partai-partai itu, termasuk Jokowi, adalah mereka yang sudah terlebih dahulu dipilih dan disetujui oleh rezim. Jadi tidak peduli berapa banyak orang yang memberikan suara, tidak akan ada perubahan apapun.

Sebenarnya, memberikan suara di negara-negara seperti Indonesia termasuk tidak patriotik karena hanya memberikan legitimasi saja kepada rezim yang ada, yang hanya melayani kepentingan politik dan ekonomi asing, serta para elite yang sepenuhnya sudah melacurkan diri.

Tidak dapat disangkal bahwa negara Indonesia kini adalah sebuah negara yang sudah hancur. Kehancurannya sudah mencapai tingkat negara-negara Afrika sub – Sahara (Saya bekerja di Afrika, jadi saya dapat dengan mudah membandingkannya). Memang ada pusat-pusat perbelanjaan dan hotel-hotel mewah di beberapa kotanya, tetapi selain itu bisa dikatakan sebuah mimpi yang benar-benar buruk, dengan tidak adanya layanan dasar atau layanan yang sama sekali tidak memadai.

Bahkan Rwanda punya jalan-jalan yang jauh lebih baik dari Indonesia. Bahkan Zimbabwe punya sekolah umum yang jauh lebih baik. Bahkan Kenya punya jaringan telepon selular dan internet yang lebih handal. Bahkan Botswana punya rumah sakit umum yang lebih baik.

Rezim sudah berbohong tentang berbagai hal, termasuk berapa jumlah penduduk negara ini, juga tentang jumlah penduduk miskin (yang kenyataannya sebagian besar dari jumlah penduduknya). Pendidikan hampir tidak ada yang layak. Yang disebut sebagai sistem pendidikan di sini hanya untuk mencuci otak, dan untuk mempertahankan status quo. Dan memang demikian yang terlihat: negara dengan jumlah penduduk lebih dari 300 juta (angka sebenarnya) tidak punya satupun ilmuwan atau pemikir besar, kontras dengan negara seperti Nigeria yang punya banyak ilmuwan dan pemikir besar.”

Dengan meminjam apa yang dikatakan Andre Vltchek itu, saya sebenarnya hanya ingin menyampaikan bahwa barangkali ada yang lebih urgen dari sekedar melaksanakan rutinitas suksesi di Negara bangsa ini. Andre Vltchek dalam pernyataannya menyebutkan bahwa rejim Jokowi juga sebenarnya hanya melaksanakan ‘mekanisme’ dan ‘jalan kebijakan’ korporatokrasi, tidak lantas saya kemudian ‘mempercayai’ kandidat Prabowo Subianto untuk dipilih, sebab bisa jadi ia pun akan mengambil kebijakan pragmatisme yang sudah berjalan di Negara bangsa ini.

BARANGKALI KITA PERLU UNTUK MENYALAKAN PELITA-PELITA BARU dengan jalan melakukan pencerahan dan gerakan masyarakat sipil untuk melawan warisan sistem dan kebijakan politik yang telah diiyakan begitu saja oleh elite-elite Negara bangsa ini yang hanya menjadi para ‘pesuruh’ tuan-tuan neoliberal mereka, seperti melalui World Bank Group (WBG) dan International Monetary Fund (IMF). Sebentuk gerakan yang di Amerika Latin disuarakan dan digagas oleh Prof. James Petras dan presiden-presiden sosialis di sejumlah Negara di kawasan dan jazirah itu. Kita pun perlu melawan LSM-LSM yang menjadi perpanjangan tangan dan kepentingan tuan-tuan neoliberal mereka di negeri ini.

PERILAKU dan polah para elite yang tak dapat diharapkan dalam kehidupan berbangsa ini di masa orde baru rejim Soeharto, contohnya, dikritik dengan sangat keras oleh W.S. Rendra melalui puisinya yang berjudul Maskumambang:

“Cucu-cucuku
zaman macam apa,
peradaban macam apa
yang akan kami wariskan kepada kalian.
Jiwaku menyanyikan lagu maskumambang
kami adalah angkatan pongah
besar pasak dari tiang.

kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan,
karena kami tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu
dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini
maka rencana masa depan hanyalah spekulasi, keinginan, dan angan-angan

Cucu-cucuku
negara terlanda gelombang zaman edan
cita-cita kebajikan terhempas batu
lesu dipangku batu
tetapi aku keras bertahan
mendekap akal sehat dan suara jiwa
biarpun tercampak diselokan zaman

Bangsa kita kini
seperti dadu terperangkap dalam kaleng hutang
yang dikocok-kocok oleh bangsa adi kuasa
tanpa kita bisa melawannya
semuanya terjadi atas nama pembangunan
yang mencontoh tatanan pembangunan di zaman penjajahan
Tatanan kenegaraan dan tatanan hukum
juga mencontoh tatanan penjajahan
menyebabkan rakyat dan hukum hadir tanpa kedaulatan
Yang sah berdaulat hanya pemerintah dan partai politik……”

Yang ternyata kritik yang dilancarkan Rendra tersebut masih relevan untuk ‘mengkritik’ kembali perilaku dan polah para elite bangsa Indonesia saat ini, termasuk partai politik dan rutinitas suksesi (pemilihan umum) yang hanya memilih kembali para koruptor dan elite-elite yang pro neoliberalisme sehingga seakan tidak ada manfaatnya untuk berpartisipasi dalam rutinitas suksesi politik yang memakan biaya yang sangat tinggi tersebut, bila bangsa ini tidak terlebih dahulu ‘direvolusi’ mentalitasnya.

Seperti dengan gamblang dikritik oleh Rendra dalam puisinya yang berjudul Maskumambang itu, para elite Negara bangsa ini tidak pernah memikirkan ‘mentalitas dan peradaban’ seperti apa yang akan mereka wariskan untuk generasi mendatang bangsa ini, sebab mereka terlampau sibuk dengan pragmatisme mereka menjadi para ‘pelayan’ kebijakan-kebijakan neoliberal tuan-tuan korporat global mereka dan membiarkan Negara ini terpenjara dalam kerangkeng korporatokrasi, lazimnya para ‘pegawai’ kolonial Belanda dulu yang bekerja demi kepentingan kapitalisme VOC dan politik Belanda.

Rupanya, lagi-lagi seperti yang dikritik dengan keras oleh Rendra melalui puisinya itu, para elite Negara bangsa ini tidak belajar dari masa lalu bangsa ini dan akibatnya selalu mengulangi kesalahan yang sama, dan mereka yang selalu mengulangi kesalahan yang sama hanya orang-orang dungu yang tak berakal.

DALAM DEMOKRASI ELEKTORAL KITA SAAT INI, partai-partai politik tak ubahnya benda-benda sewaan yang bekerja bagi siapa saja yang mau membayar mereka, dan tentu saja yang sanggup membayar mereka adalah tuan-tuan kapital. Jadi, adalah keliru jika kita membayangkan para wakil rakyat dan partai-partai politik adalah ‘saluran’ yang bisa menyalurkan aspirasi warga Negara, karena seperti telah dikatakan sebelumnya, dari wakil rakyat hingga partai politik, dari presiden hingga para menteri, bekerja untuk korporasi dan tuan-tuan oligarkh global mereka, bukan ‘memikirkan’ nasib warga Negara bangsa ini.

Jika kegamangan dan krisis politik, ideologi dan identitas Negara bangsa ini terus berlangsung di masa depan, maka generasi mendatang-lah yang akan menjadi korbannya, atau mewarisi mentalitas yang sama sebagaimana mentalitas ‘inferior’ para elite Negara bangsa saat ini, di mana mentalitas itu juga bersifat kultural. Terkait ini, saya tertarik untuk mengutip apa yang ditulis oleh Trijon Aswin dalam tulisannya yang berjudul: Apa Gunanya Kongres Kebudayaan Indonesia 2018?:

“Kita tidak tahu di agenda ke berapa terkandung strategi untuk menumbuhkan kekuatan budaya agar bangsa ini mempunyai identitas dan keberanian untuk “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi” secara budaya dengan bangsa lain.

Sebab, dalam soal inilah bangsa kita benar-benar mengalami krisis. Identitas bangsa kita secara budaya sudah terpuruk ke titik terendah. Kemerdekaan negara ini tidak ada gunanya kalau bangsanya merasa tak sederajat dengan bangsa merdeka lainnya.

Tingkat kesadaran tentang identitas budaya itu berpengaruh saat berinteraksi dengan bangsa lain. Bangsa yang identitas budayanya kuat tidak akan mudah hanyut dalam arus deras dunia.

Sekarang, coba kita perhatikan reaksi yang timbul dalam budaya Indonesia ketika berinteraksi dengan bangsa dan budaya asing. Bangsa ini mudah sekali hanyut.

Coba lihat pemakaian bahasa misalnya. Penggunaan bahasa atau istilah asing secara tidak proporsional sudah mewabah, tidak saja di kalangan generasi milineal yang memang berinteraksi secara global melalui teknologi komunikasi, tetapi juga para pemimpin negara.

Padahal, di Pasal 28 UU Nomor 24/2009 disebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Lembaga pemerintah pun kerap menggunakan istilah bahasa Inggris, secara tidak proporsional. Sebut saja, National Traffic Management Centre di Korlantas Polri. Di Humas Mabes Polri, ada ruangan Strategic Communication Center. Padahal semua istilah itu ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

Dalam hal ini tentu harus dikecualikan untuk istilah yang generik secara internasional. Misalnya istilah search and rescue (SAR) itu adalah istilah generik untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana. Atau istilah disaster victim identification (DVI), salah satu prosedur kedokteran kepolisian ketika mengidentifikasi korban meninggal akibat bencana.

Mengapa bahasa asing dipakai secara “lebay” begitu? Bisa karena pertimbangan untuk memudahkan komunikasi dengan orang asing. Pemakaian istilah Strategic Communication Center di Mabes Polri, misalnya, masih bisa dipahami. Siapa tahu ada wartawan asing yang berkepentingan.

Namun bisa pula karena sekadar ingin terlihat modern. Kesan ini terlihat dari penamaan National Traffic Management Centre di Korlantas Polri atau Traffic Management Centre di tingkat Polda. Sebab, tidak ada orang asing yang berinteraksi dengan lembaga tersebut, karena yang dibutuhkan publik bukan interaksinya melainkan informasi lalu lintas yang diberikan. Apalagi informasi tersebut toh disampaikan dalam bahasa Indonesia juga.

Kemungkinan kedua ini sebenarnya serius, karena ini menunjukkan inferioritas sikap mental. Sikap yang menganggap sesuatu yang berasal asing lebih hebat dari milik sendiri ini adalah cerminan rasa rendah diri. Sikap ini disebabkan lemahnya identitas budaya nasional sehingga belum bangga dengan budaya kita. Akibatnya bangsa ini tidak akan bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa lain.

Nah, inferioritas mental inilah yang harus didobrak dengan strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan yang mampu membangun rasa percaya diri, mampu mengikis inferioritas, bangga pada takdirnya sebagai orang Indonesia itu harus masuk ke dalam nilai-nilai pendidikan.

Dalam percaturan dunia yang sangat kompetitif, dan bahkan eksploitatif seperti sekarang, bangsa ini kalau mau tegak berdiri, harus mempunyai identitas kebudayaan yang kuat, yang bisa membuat dirinya bangga sebagai bangsa. Jika kebanggaan terhadap identitas itu tidak ada, maka sebuah bangsa akan membebek pada bangsa lain. Itu hukum alam yang tidak terbantahkan.

Pembangunan kebudayaan mestinya diarahkan ke sisi ini. Kebudayaan sebagai sikap mental yang dapat melahirkan kebanggaan sebagai bangsa agar tetap tegak di tengah konstalasi dunia yang kompetitif, dan kian eksploitatif ini. Kalau tidak, akan tiba saatnya nanti, negara ini hanya akan tinggal bungkusnya saja, tapi isinya adalah bangsa yang sepenuhnya takluk pada kehendak bangsa lain.

Tapi, sebuah bangsa tak akan pernah mati jika mempunyai identitas kebudayaan dan semangat kebangsaan yang tangguh –sekalipun negaranya hancur lebur. Banyak bangsa yang sudah menjadi contoh penyintas kehancuran negara, dan bangkit kembali dengan lebih gemilang. Dan kita jangan menjadi contoh sebaliknya.”

SEKALI LAGI, SAYA INGIN MENGKIASKAN DUNIA SAAT INI seumpama papan catur, di mana warga Negara acapkali diperlakukan sebagai pion-pion bagi para elite, dan puncak elite (raja) di papan catur itu adalah tuan kapital atau korporasi. Dan elite-elite Negara bangsa ini adalah mereka yang bekerja untuk sang raja (tuan kapital dan korporasi) di amsal papan catur dunia tersebut.

Saat ini, kita hidup di jaman korporatokrasi, ketika politik dan kekuasaan ‘dikendalikan’ oleh para tuan kapital dan korporasi. Ketika kekuatan modal tuan kapital dan korporasi global memainkan kebijakan-kebijakan sebuah Negara, yang acapkali dengan menggunakan lembaga-lembaga ‘pengatur’ ekonomi dan politik global, seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia), atau melalui organisasi semisal World Trade Organization (WTO) yang para pemain dan penentu ‘rule’-nya adalah Negara-negara G7.

Secara sederhana, seperti diutarakan John Perkins, William Baumol dan Carl Schramm, korporatokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dikendalikan, dikuasai atau dijalankan oleh beberapa korporat. Para korporat ini biasanya para pengusaha kaya raya atau konglomerat yang memiliki dana lebih dari cukup untuk mengendalikan kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain dalam suatu Negara dan lintas Negara.

Sementara itu, secara praktis biasanya para konglomerat ini merupakan donator atau penyumbang utama yang menghidupi para politikus, pejabat-pejabat militer dan kepala-kepala instansi suatu negara. Potensi negatif yang bisa muncul dari korporatokrasi adalah kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang diundang-undangkan oleh pemerintah hanya menguntungkan bagi bisnis para konglomerat tertentu saja, sehingga makin menindas golongan ekonomi lemah dan rakyat yang tidak memiliki kemampuan untuk membuka usaha dan meraih pendapatan.

Dalam tulisannya yang bertajuk Good Capitalism and Bad Capitalism, William Baumol dan Carl Schramm menyebutkan empat jenis kapitalisme, yaitu:

[1] kapitalisme oligarkhi,

[2] kapitalisme bimbingan Negara,

[3] kapitalisme manajerial atau Big Firm, dan

[4] kapitalisme wiraswasta.

Dari keempat jenis kapitalisme tersebut, yang paling berbahaya adalah kapitalisme oligarkhi di mana uang dan kekuasaan hanya terkonsentrasi pada segelintir elit dan korporat, yang oleh John Perkins disebut korporatokrasi itu. Sebaliknya, jika sebuah Negara ingin memaksimalkan potensi pertumbuhannya, William Baumol dan Carl Schramm menyarankan agar sebuah Negara memadukan kapitalisme manajerial dan kapitalisme wiraswasta.

Intinya memang sebuah Negara mesti cerdik dan cermat menata ekonomi dan kebijakan-kebijak politik-nya yang berkaitan dengan perencanaan dan keputusan yang menyangkut ekonomi.

Untuk konteks Indonesia sendiri, peluang dan kesempatan memang terbuka lebar, meski banyak yang perlu dibenahi. Sebab kita juga tak bisa begitu saja menampik sebuah ironi di mana banyak kemajuan yang dialami oleh Indonesia malah memperparah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Jika kita jujur dan tidak termakan pujian-pujian palsu yang melenakan dan membuat kita terlelap, inequality atau ketimpangan di Indonesia setiap tahun semakin memburuk. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) gini ratio (indeks yang dipakai buat menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat antara pendapatan tertinggi dan terendah) di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan.

Di awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 saja, gini ratio Indonesia di angka 0,32, tapi ironisnya dalam waktu sembilan tahun pemerintahannya terjadi kenaikan sebesar 0,093 menjadi 0,413, yang sejauh ini merupakan angka ketimpangan terbesar yang pernah dialami Indonesia sepanjang sejarah. Bahkan, bila diukur dalam skala global, angka ketimpangan Indonesia lebih buruk daripada Tiongkok dan India. Singkatnya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

Sebagaimana dinyatakan sejumlah pakar dan analis, banyak kebijakan pemerintahan SBY merupakan kebijakan neoliberal dan cenderung mencirikan Negara yang dikangkangi korporatokrasi, yang kebetulan salah-satu menteri bidang ekonomi dan keuangan di kabinet SBY adalah Sri Mulyani yang dikenal sebagai anak didik Mafia Berkeley.

Ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi ekonomi itu dapat terjadi karena sirkulasi uang, modal, dan pendapatan hanya terjadi di minoritas orang-orang kaya, hanya di sekitaran para oligarkh yang monopolis, di mana Negara tidak berusaha memberi peluang (atau juga proteksi) bagi mayoritas rakyatnya.

Selain itu, faktor korupsi tentu saja sangat besar menyumbang bagi ketidaksehatan keuangan dan ekonomi, di mana korupsi ini juga kerapkali dilakukan oleh para elite dan korporat. Apalagi seperti disinyalir oleh John Perkins, korupsi ini banyak dilakukan oleh para korporat atau para multinasionalis yang tak sungkan-sungkan menyuap para pejabat dan para penentu kebijakan demi memuluskan “usaha” mereka dalam memonopoli potensi uang dan kekayaaan Negara, semisal bahan-bahan mentah material milik Negara.

Secara singkat, korporatokrasi seperti yang disinyalir oleh John Perkins itu adalah perkawinan, perselingkuhan atau katakanlah kongkalikong antara pengusaha alias korporat dan penguasa, yang seringkali melakukan “monopoli” dan “tindakan-tindakan sepihak” hingga berani merubah dan mempermainkan undang-undang.

Masalahnya adalah seringkali para korporat alias para multinasionalis (pelaku korporatokrasi) yang menyusun strategi dengan menyambangi Negara-negara sasaran untuk diajak bekerjasama mayoritas berasal dari MNC-MNC (perusahan-perusahaan) asing.

Indonesia sendiri menurut John Perkins adalah salah satu Negara yang selama puluhan tahun sejak Orde Baru jadi korban korporatokrasi. Kita sama-sama tahu, perusahaan-perusahaan minyak semisal ExxonMobile, Chevron, BP, dan Freeport adalah ancaman serius yang terus mengeruk kekayaan bumi Indonesia, di mana seringkali pemerintah kita tidak bisa berbuat banyak karena tekanan dari tuntutan korporatokrasi tadi. Maka, bukan tanpa alasan jika kita memang harus menolak kapitalisme oligarkhi dan korporatokrasi global tersebut. Sebagaimana hal itu juga tersirat dalam bunyi Deklarasi GNB 2012 silam di Teheran, Iran:

“Pentingnya posisi progresif negara-negara berkembang dari sisi ekonomi harus tercermin dalam struktur manajemen lembaga-lembaga internasional. Keputusan penting yang berkaitan dengan masalah manajemen global tidak boleh lagi didominasi oleh segelintir negara maju. Mengingat perencanaan dilakukan terkait berbagai masalah yang akan mempengaruhi seluruh negara, maka penting sekali agar negara-negara berkembang memiliki peran yang lebih besar di lembaga-lembaga kunci dalam rangka koordinasi dengan berbagai kebijakan di tingkat internasional”.

ERA kapitalisme yang memainkan ‘globalisasi’ saat ini adalah wajah pencanggihan praktik feudalisme dan borjuasi di masa lalu, di mana jelata selalu dalam keadaan dan kondisi tidak punya kuasa untuk melakukan kebijakan bagi keputusan-keputusan politik dan ekonomi di tingkat Negara, dan sejarah acapkali membuktikan para jelata baru bisa ‘membalikkan’ kemudi sejarah hanya dengan revolusi.

Kini kaum feudal dan kaum borjuis itu adalah para tuan kapital dan para korporat pemilik perusahaan-perusahan raksasa yang ada di seluruh dunia, sehingga mereka pun adalah juga yang memiliki kesempatan untuk memainkan uang dan modal mereka untuk ‘menyetir’ politik dan pemerintah di sejumlah Negara. Inilah jaman oligarkhi dan korporatokrasi tapi dengan selubung demokrasi elektoral dan demokrasi liberal.

Si pengolah tanah yang sehari-hari menggenggam cangkul dan arit cuma bisa menerima dampak ketika terjadi defisit dan goncangan ekonomi, yang celakanya, seperti telah dikatakan sebelumnya, tuan-tuan kapital ini seringkali adalah para donatur kandidat dalam rutinitas suksesi politik, dari tingkat lokal hingga tingkat global. Inilah tantangan bagi revitalisasi nation state atau kenegaraan dan kebangsaan kita.

Melalui kebijakan investasi, contohnya, para konglomerat itu bebas mengeruk kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Negara bangsa kita, tapi pada saat bersamaan kebijakan Negara bangsa kita berkali-kali malah mencabut subsidi yang menjadi hak warga Negara. Lalu pertanyaannya adalah: ke mana uang dari pengerukan kekayaan Sumber Daya Alam Negara bangsa kita itu? Di saat kita diberikan dan diwariskan limbah dan kerusakan lingkungan.

Pada saat bersamaan pula warga Negara digempur setiap waktu oleh media-media massa yang telah ‘dibeli’ rejim dan status quo demi membodohi warga Negara dan menyumbat kritisisme mereka. Acapkali pula para elite Negara bangsa ini memainkan isu SARA dan tontonan kekerasan SARA ketika mereka sedang menjalankan kebijakan ekonomi-politik neoliberal agar warga Negara teralihkan dengan isu yang lain dan tidak sempat menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak pro warga Negara.

Terkait polah media yang telah ‘dibeli’ ini, Noam Chomsky, contohnya, membeberkan sejumlah manipulasi yang mereka lakukan dan menyembunyikan masalah yang sesungguhnya.

Tenu saja di jaman mutakhir kita saat ini adalah sangat penting untuk memahami sejumlah praktek media yang tak dapat dilepaskan dari interest kekuasaan, politik, dan korporasi, utamanya media-media yang dimiliki dan dikendalikan kaum multinasionalis-imperialis saat ini. Bersamaan dengan itu, haruslah kita akui, media dan opini yang melayani suatu kepentingan dan kekuasaan, pada akhirnya akan melakukan diskriminasi dan penyingkiran alias eksclusi terhadap hal-hal yang tidak menjadi kepentingannya.

Sebagai contoh, ketika suatu kekuasaan dan imperium hendak membentuk suatu citra publik, seketika itu pula, ia atau pun mereka akan mengerahkan media-media yang dimilikinya untuk membentuk ‘keberpihakan’ publik. Inilah suatu abad atau sebuah jaman, bila meminjam istilahnya Jacques Derrida saat berbincang dengan Giovanna Borradori, di mana publik yang tidak kritis dan malas berpikir akan sangat rentan dimanipulasi dan dihasut oleh media-media yang mengabdi pada kekuasaan dan tirani demi suatu tujuan strategis dan politis, utamanya dalam kancah politk global saat ini.

Dalam hal ini, jaringan media yang kebetulan dikuasai dan dimiliki suatu kelompok tertentu atau suatu rezim bersama yang bekerja berdasarkan kepentingan yang sama akan tak sungkan-sungkan menjadikan media sebagai instrument ‘penaklukkan’, di mana opini, keberpihakan, atau sikap massa (publik) digiring sesuai dengan kehendak para pemilik media, entah para pemilik media itu adalah suatu korporasi, kekuasaan, aliansi, atau suatu rezim kekuasaan dan politik.

Di sini kita dapat memberikan contoh kasusnya adalah ketika media-media seperti youtube, google, facebook dan lain-lainnya mengangkat (dan atau meng-create) citra publik (simpati bersama) bagi insiden Paris beberapa waktu yang silam, namun pada saat bersamaan mereka ‘tidak mengangkat’ atau meng-create citra publik (simpati bersama) bagi tragedi-tragedi yang lebih parah, semisal agressi terhadap Yaman, Suriah dan apartheid Israel di Palestina.

Sekali lagi, bila saya kembali meminjam analisisnya Noam Chomsky, media memiliki arti yang sangat penting dalam proses politik, di mana dalam artian negatifnya adalah dalam rangka ‘menguasai’ opini dan sikap publik (massa).

Sebagai contohnya adalah saat ini, yaitu ketika rezim dan aliansi Zionisme Internasional atau Zion Global (Amerika, Israel, Ingris dkk) yang kebetulan menguasai lembaga-lembaga penyiaran dan hiburan banyak memasukkan muatan-muatan dan unsur-unsur ideologis yang menjadi kepentingan strategis dan politis mereka melalui media-media yang mereka miliki dan yang mereka siarkan ke seluruh dunia.

Pada tingkatan yang lebih rumit (canggih), media juga sering mereka gunakan sebagai elemen utama dari kontrol sosial yang salah-satu strateginya adalah strategi gangguan, dalam rangka untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang justru penting, yang mana dalam bahasa Noam Chomsky sendiri dicontohkan ketika media “mempertahankan perhatian publik yang dialihkan jauh dari masalah sosial yang nyata yang lebih penting, sehingga terpikat oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting.” Inilah yang menjadi salah satu unsur terpenting dari kontrol sosial yaitu strategi penebaran gangguan yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu penting.

Strategi penebaran gangguan ini sangat penting untuk menjaga agar masyarakat lebih berfokus pada isu-isu “kacangan” (demi pengalihan isu) sehingga melupakan isu-isu krusial yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan mereka.

Strategi yang lainnya adalah Strategi Buat Masalah, Kemudian Tawarkan Solusi atau Manajemen Konflik. Metode ini juga disebut “masalah-reaksi-solusi.” Strategi dan metode ini tak lain adalah menciptakan masalah, “sebuah situasi” yang disebut menyebabkan beberapa reaksi pada penonton. Misalnya: biarkan terungkap dan mengintensifkan kekerasan di perkotaan atau dalam masyarakat urban, atau mengatur serangan berdarah agar masyarakat menjadi para pemohon hukum keamanan dan kebijakan yang merugikan kebebasan.

Sebenarnya, menciptakan masalah yang dapat menyebabkan rakyat “mengemis” dan memohon pertolongan pada pemerintah sudah tidak menjadi hal baru, karena hampir semua pemerintahan di dunia melakukan hal seperti ini, yang mana dengan strategi dan metode ini, pemerintah menjadi “sinterklas” bagi masalah yang dibuatnya sendiri.

Strategi selanjutnya yang lain adalah Strategi Bertahap, yaitu sebentuk ‘pemaksaan’ penerimaan pada tingkatan yang tidak dapat ‘diterima’, hanya dengan menerapkannya secara bertahap, yang dilakukan secara simultan selama bertahun-tahun dan berturut-turut. Contohnya adalah ketika mereka memberlakukan kondisi sosial ekonomi baru (neoliberalisme), sepanjang era 1980-an dan 1990-an, yaitu dengan ‘memaksakan’ penerimaan bagi konsep negara minimal, privatisasi, kerawanan, fleksibilitas, pengangguran besar-besaran, upah, dan tidak menjamin pendapatan yang layak, sehingga tampak begitu banyak perubahan yang telah membawa revolusi jika mereka telah diterapkan sekaligus.

Yang juga acapkali dimainkan adalah tekhnik dan metode Strategi Menunda atau cara lain untuk dapat menerima keputusan yang tidak populer, agar mendapatkan penerimaan atau persetujuan publik (massa), pada saat penerapannya di masa depan (sesuai dengan target waktu yang mereka rencanakan).

Demikian sejumlah contoh strategi ‘manipulasi’, sebagaimana didadar Noam Chomsky dan para analis dan pengkaji media, yang acapkali dimainkan media-media yang menjalankan kepentingan suatu korporasi, rezim kekuasaan dan politik, aliansi, dan yang sejenisnya.

Dan saat ini jelas di hadapan kita mayoritas media mainstream telah ‘dibeli’ oleh kubu rejim atau status quo yang sedang berkuasa, sehingga acapkali terjadi framing dan pemelintiran sampai kepada praktik tidak ‘diberitakannya’ peristiwa adanya dukungan massa yang besar bagi kubu oposisi karena itu akan menjadi tandingan dan penurunan popularitas bagi status quo.

“PENTING untuk dipahami bahwa berpartisipasi dalam rutinitas suksesi politik (pemilu) yang didisain dan dikendalikan oleh neoliberalisme bukan sikap dan tindakan patriotik atau pun sikap dan tindakan nasionalis. Justru sebaliknya, merupakan sikap dan tindakan pengkhianatan kepada falsafah dan dasar Negara bangsa kita.”

KETIKA MEMBACA NEGERI DAN BANGSAKU YANG BERNAMA INDONESIA INI, pada akhirnya saya ‘seperti menyerah’ dalam membacanya saat ini, yang tak ubahnya seorang realis yang ‘meneliti’ praktik politik di era komoditas ini, layaknya Niccolo Machiavelli. Bahwa para elite Negara bangsa sekarang ini, berbeda dengan para bapak bangsa di masa lalu, tak lebih orang-orang pragmatis. Dalam dunia modern, seperti dinyatakan sosiolog Max Weber dalam kuliahnya yang bertajuk Politics as Vocation, politik tak lebih sama halnya dengan orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik dan industri, dalam rangka mencari pekerjaan dan kekayaan.

Jika saya, misalnya, sungguh-sunggguh menjadi seorang realis, maka saya harus menerima kenyataan bahwa ketika manusia-manusia modern terjun dalam gelanggang politik dan mengejar jabatan, mereka sesungguhnya hanya menjadi manusia-manusia pragmatis yang dituntun oleh rasionalitas instrumental untuk mengejar uang dan kekayaan, bukan memikirkan bangsa, Negara, apalagi warga Negara. Dalam kadar ini saya bahkan sempat menyangsikan manfaat sikap partisipatoris warga Negara dalam rutinitas suksesi dengan mengajukan pertanyaan satiris: Apa artinya berpartisipasi dalam pemilihan umum jika hanya untuk memilih para elite yang memandang politik cuma ajang mencari kekayaan dan selalu saja menjadi para penelor kebijakan neoliberal?

Jika para bapak bangsa kita adalah para penulis dan pemikir, contohnya, para elite saat ini banyak yang tukang korupsi dan jadi pencuri. Berbeda mentalitas 180 derajat. Tidak ada keteladanan sebagaimana yang dicontohkan oleh Mohammad Hatta, misalnya. Saat ini saya hanya dipaksa menerima kenyataan yang tak terbantahkan bahwa ketika manusia-manusia modern terjun dalam politik dan mengejar jabatan (atau kekuasaan/kedudukan) dalam partai atau birokrasi, mereka sedang mencari pekerjaan untuk ‘merebut’ peluang mendapatkan akses pendapatan, gaji dan kekayaan.

Mereka ‘mengejar’ karir, bukan dalam rangka mengabdi kepada masyarakat atau warga Negara. Itulah realitas birokrasi dan politik saat ini. Tak heran, jika mereka berani berjudi dengan mengeluarkan modal capital untuk merebut kedudukan dan jabatan politik atau birokrasi tersebut, acapkali menghalalkan suap. Dan itu bukan berita baru. Mereka yang merasa tak cocok dalam dunia kebudayaan, akademik, intelektualisme, dan pemikiran, contohnya memilih politik untuk mencari pekerjaan dan pendapatan.

Namun tentu saja, sesungguhnya saya tak ‘menyerah’ begitu saja dalam generalisasi yang memukul rata seluruh elite dan pejabat di negeri ini korup dan para pencuri. Sebab ada sejumlah figur yang membuktikan bahwa mereka memiliki integritas, semisal almarhum Syafiuddin Kartasasmita yang dibunuh oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, Baharudin Lopa dan yang lainnya. Ada banyak mereka yang memiliki nurani dan kejujuran, meski barangkali masih kalah banyak oleh mereka yang bermental pragmatis yang dituntun oleh rasionalitas instrumental belaka.

Dunia atau institusi pendidikan kita pun cenderung terjebak dalam kekakuan birokratis, memesinkan manusia, dan tak memberikan ruang bagi kritisisme serta vitalitas berpikir visioner dan revolusioner. Hanya mencetak calon-calon pekerja dan manusia-manusia birokratis yang tidak produktif dan inovatif. Sehingga, jangankan berbicara bagi kemungkinan revolusi, mereka yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi atau universitas sekalipun masih rendah kapasitas literernya atau masih kurang terpelajar.

Sementara itu, secara politis dan kultural, ada suatu masalah, yaitu ketika masyarakat atau warga Negara yang mayoritasnya belum tercerahkan, dipaksa ‘menerima’ penerapan demokrasi liberal yang diberlakukan para elite Negara bangsa saat ini. Karena itulah jalan pertama untuk membangun kesadaran di tingkatan warga Negara untuk mengerti posisi mereka dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan adalah dengan melakukan political education atau pendidikan politik. Bisa juga kita menyebutnya dengan gerakan membangun masyarakat madani.

Penting untuk dipahami bahwa secara substansial demokrasi meniscayakan kesiapan dan keberdayaan masyarakat secara politis dan kultural sebagai partisipan utama dan sebagai penentu utama baik-buruknya penyelenggaraan demokrasi itu sendiri: apakah sebuah negara atau pemerintahan yang mengklaim demokratis berjalan dengan baik ataukah sebaliknya, mengjklaim diri sebagai demokratis namun pada kenyataannya dikuasai oligarkhi dan tak lebih menjadi korban korporatokrasi.

Demokrasi mestilah dipahami sebagai suatu ‘keadaan masyarakat’, bukan semata bentuk dan mekanisme rejim dan modus memerintah. Rentannya manipulasi, contohnya, akan terjadi pada masyarakat yang belum baik dari segi pendidikan dan tak memiliki akses informasi yang layak. Dan masyarakat yang tercerahkan hanya dimungkinkan oleh baiknya daya baca dan memiliki kapasitas literer. Di sinilah pentingnya gerakan dan kerja kebudayaan yang berbasis intelektualisme dan pencerahan di dalam masyarakat.

Sayangnya, di jaman ini, media-media yang semestinya memberikan pencerahan dan pendidikan politik atau civic education, malah ikut juga terjerembab menjadi pion-pion kepentingan oligarkhi yang acapkali manipulatif. Namun demikian, persis di sinilah pentingnya gerakan masyarakat madani melalui kerja intelektual dan kebudayaan generasi muda untuk melahirkan dan menciptakan masyarakat yang independen dan mawas atau gerakan masyarakat madani (civil society) yang berfungsi sebagai pengawasan sukarela, selain adanya institusi-institusi resmi yang bertugas ‘memberantas’ korupsi dan praktik-praktik penyimpangan politik.

Dan civil society hanya dimungkinkan dan lahir dari masyarakat atau sekumpulan warga Negara yang tercerahkan.

Upaya pencerahan masyarakat dan pendidikan politik atau pun civic education ini dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang tergerak untuk memajukan kehidupan sosial-politik demi menghindari manipulasi oleh partai-partai politik dan para elite yang korup, misalnya. Karena, seperti menjadi kenyataan saat ini, sejumlah partai tetap mencalonkan koruptor dalam kontestasi politik atau suksesi, dan mereka acapkali menjadi perpanjangan tangan kebijakan neoliberal.

Dalam hal demikian, pencerahan dan pendidikan politik atau civic education yang digerakkan dan dipraktikkan oleh masyarakat madani menjadi penting karena akan meminimalisir manipulasi politik dan praktik-praktik korupsi yang lahir dan muncul dari sahwat-sahwat politik yang hanya dituntun oleh pragmatisme rasionalitas instrumental belaka.

Pentingnya pembangunan masyarakat yang kritis dan tercerahkan untuk memahami dan mengerti posisi dan kedudukan mereka dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan adalah karena mereka-lah yang kemudian dapat menjadi kekuatan riil oposisi jika rejim dan atau pemerintahan menjalankan kebijakan-kebijakan yang merugikan mereka dan mencabut hak mereka sebagai warga Negara sebagaimana ‘dijamin’ oleh UUD 45 dan dasar Negara kita yaitu Pancasila.

Komunitas-komunitas dan institusi-institusi kebudayaan bisa menjalankan peran tersebut dengan kerja dan gerakan intelektualisme mereka. Sehingga kiprah dan gerakan kebudayaan tak sekedar ‘berpuas diri’ dengan hanya berjalan dalam iklim stagnan yang tak memberikan perubahan karakter dan mentalitas masyarakat atau warga Negara. Singkat kata, kita membutuhkan intelektual-intelektual publik yang tak sekedar duduk nyaman di menara gading, tapi yang terjun langsung untuk menciptakan kritisisme dan pencerahan dalam masyarakat. Mereka yang sanggup bersuara ke atas sekaligus membangunkan jelata yang terlelap dalam ketidak tahuan.

Posisi intelektual publik yang menjalankan fungsi seperti yang telah disebutkan itu, sebagaimana dinyatakan James Petras, menjadi sangat penting karena akan sanggup:

[1] Mempengaruhi pemimpin-pemimpin dan militan-militan partai, gerakan sosial, dan politisasi kelas sosial,

[2] Menyediakan diagnosa atas masalah ekonomi, politik negara, kebijakan, dan strategi-strategi imperialis,

[3] Menguraikan solusi-solusi, strategi-strategi politik, dan program-program bagi rejim, gerakan, dan para pemimpin, dan

[4] Mengorganisasi serta berpartisipasi dalam pendidikan politik partai atau aktivis gerakan.

Bukan kaum intelektual (kelas menengah) yang dikritik Noam Chomsky yang menjadi bagian dari kuasa dan kepentingan rejim neoliberal yang merugikan warga Negara.

Sebab, seperti telah diulas Noam Chomsky, kaum korporat (para oligarkh dan pengusaha-pengusaha multinasional) yang bekerjasama dengan kekuasaan acapkali ‘membentuk pikiran publik’ atau menggiring opini dan pikiran masyarakat dalam memandang dunia dan realitas kita saat ini, yang salah-satu contohnya adalah dengan menggunakan kelas menengah kaum intelektual (yang menikmati bayaran dan kenyamanan dari kapitalisme dan pasar yang dikendalikan kelas/korporasi berkuasa).

Dalam pandangan dan analisisnya tersebut, Noam Chomsky lebih lanjut menjelaskan bahwa proses pembentukan pikiran publik melalui propaganda dan doktrin tersebut tentulah untuk mengukuhkan kekuasaan kelas berkuasa (yaitu kaum korproat), karena bila tanpa ditopang oleh penguasaan atas pikiran publik, demikian diterangkan Noam Chomsky, maka doktrin-doktrin kelas berkuasa takkan bisa bertahan lama. Apa yang dijelaskan Noam Chomsky itu adalah persis seperti ketika LSM-LSM dan lembaga-lembaga think tanks di negeri ini menjadi perpanjangan tangan kepentingan neoliberal dan mendapatkan donasinya dari yayasan-yayasan Amerika.

Maka tak heran, dengan menggunakan think tanks dan media-media massa yang berada dalam lingkup kekuasaannya, sebuah rejim acapkali “mendikte setiap pikiran publik persis seperti halnya sebuah pasukan mendikte tubuh-tubuh dari tentara-tentaranya” melalui lembaga-lembaga dan atau institusi-institusi, semisal lewat institusi pendidikan, selain melalui media-media massa dan lembaga-lembaga think tanks demi menciptakan kepatuhan warga Negara dan mematikan kritisisme di pikiran mereka.

Upaya-upaya tersebut tentu saja ditopang bukan hanya melalui propaganda-propaganda media-media massa belaka yang dimiliki para korporat yang bekerjasama dengan pemerintah atau sebuah rejim dan para politisi yang menikmati ‘modal capital’ dari korporasi, melainkan oleh kaum intelektual, agar gagasan dan doktrin tentang kekuasaan kaum kapitalis itu bisa memperoleh legitimasi dan bahkan landasan konstitusional dalam sebuah Negara, sehingga kepatuhan warga Negara pun dimungkinkan, yah semisal dengan menimalisir potensi kritis dari warga Negara.

Bersama-sama dengan kaum intelektual, LSM-LSM, dan lembaga-lembaga think tanks yang mendapatkan donasinya dari yayasan-yayasan Amerika itulah, “kaum industrialis (para oligarkh dan korporat) itu harus menjalankan serta memenangkan perang yang tiada akhir demi memperebutkan pikiran-pikiran manusia” dan “mengindoktrinasi para warga Negara dengan cerita kapitalis” yang mereka buat, yang bahkan mereka massifkan dalam kurikulum pendidikan dan “didoktrinkan’ di sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi. Beberapa dari suara-suara kaum industrialis dan intelektual itu utamanya ditujukan untuk mewaspadai bangkitnya kekuatan sosialisme, demikian papar Noam Chomsky, yang persis dalam hal inilah Amerika sangat memiliki kepentingan untuk membendung dan menghancurkan pengaruh-pengaruh pikiran sosialis yang dapat melahirkan kriitisisme bagi warga Negara.

Kemudian, untuk menghambat proses tersebut, kaum intelektual, kalangan pebisnis (para oligarkh dan kaum elite korporat) dan negara imperial Amerika Serikat pun berupaya untuk menanamkan doktrin Washington Konsensus (neo-liberalisme) dan demokrasi pasar, baik melalui serangkaian perjanjian struktural maupun melalui perang imperialis. Terhadap upaya ini, para editor jurnal ilmiah yang bergaris liberal, contohnya, mendukung dengan gigih dengan menyebut bahwa proses yang sedang terjadi saat ini pada dasarnya “kebangkitan kembali demokrasi”, padahal yang sesungguhnya adalah ‘kepentingan korporasi mereka’ dengan membajak demokrasi electoral dan demokrasi liberal.

Tak pelak lagi, dukungan ‘membuta’ (tanpa kritik dan perlawanan) kaum intelektual bagi doktrin neoliberal itu, sebagaimana dipaparkan Noam Chomksy, melalaikan fakta bahwa: “demokrasi yang dimaksud adalah sejauh ia meniru model Amerika Serikat yang memberi keleluasaan pada kaum kaya, juga mengabaikan bahwa demokrasi seperti itu seringkali dibangun di atas perang dan teror terhadap kaum miskin, serta yang juga cukup miris: melupakan fakta bahwa demokrasi pasar berdiri di atas penderitaan kaum buruh, petani, dan kaum miskin lainnya yang semakin dihisap dan dieksploitasi.”

Sesungguhnya kita, sebagai warga Negara yang terhormat dan bermartabat, masih bisa melakukan revolusi untuk melawan sistem dan rejim yang dikendalikan neoliberalisme. Namun bukan revolusi dengan senjata atau pun revolusi berdarah, tapi dengan tidak ikut berpartisipasi dalam rutinitas suksesi politik yang diselenggarakan sistem dan kekuatan rejim neoliberal tersebut. Contoh revolusi damai itu adalah dengan jalan tidak memilih baik Prabowo Subianto dan Joko Widodo beserta pasangan cawapres mereka di Pilpres 2019 nanti.

Sesuatu yang sangat mudah, dan bahwa kita selalu memiliki jawaban dan kesempatan bagi jalan untuk melakukan perlawanan terhadap rejim dan kekuatan, serta rutinitas suksesi politik yang dikendalikan oleh lembaga-lembaga dan elite-elite neoliberal. Suatu ketika, seorang cebong (sebutan untuk kaum fanatik pendukung Joko Widodo) dan KH. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo tidak neoliberal. Terkait pernyataan mereka itu, saya punya dua pertanyaan sebagai contoh saja:

[1] Bagaimana mungkin mereka menyatakan bahwa rejim Presiden Joko Widodo tidak menerapkan kebijakan neoliberal di saat menteri ekonomi dan keuangannya adalah orang-orang neoliberal, seperti Darmin Nasution dan Sri Mulyani?

[2] Bagaimana mungkin mereka bilang bahwa rejim Presiden Joko Widodo tidak menerapkan kebijakan neoliberal di saat impor beras, bawang, gula dan lain-lain begitu tinggi hingga para petani menjerit dan terjadi kekerasan agraria di sejumlah tempat?

Bila demikian, pernyataan mereka tersebut dapat dikategorikan sebagai pembohongan publik dan pembodohan terhadap warga Negara, rakyat yang menjadi fondasi utama dan syarat pertama adanya Negara dan bangsa selain tempat dan wilayah yang ditempati dan dihuni oleh para warga Negara. Bukankah sesuatu yang sangat mudah untuk melakukan revolusi damai tanpa kekerasan dan senjata dengan jalan tidak memilih baik Prabowo Subianto dan Joko Widodo beserta cawapres pasangan mereka di Pilpres 2019 nanti?

Revolusi damai tersebut merupakan solusi awal dan solusi percontohan pertama untuk memberikan jawaban bagi krisis politik Negara bangsa kita tercinta ini. Sungguh Indonesia belum terlambat untuk menyelamatkan bahtera tempat kita berlayar bersama dari pembajakan oleh elite-elite yang mengabdi kepada sistem, lembaga-lembaga, dan proyek-proyek neoliberal mereka.

Jika ada yang masih bertanya kenapa kita harus melawan sistem dan kekuatan neoliberalisme yang memainkan kebijakan ekonomi politik Negara bangsa kita tercinta ini, maka jawabannya adalah karena:

[1] Mereka mengeksploitasi sumber daya dari negara yang didominasi,

[2] Mereka menguras sumber daya dalam jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain,

[3) Mereka menarik pajak bukan hanya dari warga mereka sendiri, tapi juga dari orang-orang di negara lain, dan

[4] Mereka mendorong penggunaan mata uang mereka sendiri di negara-negara yang berada di bawah kendalinya.

Sekalig lagi, perlu dinyatakan, hal tersebut merupakan contoh solusi dan jawaban percobaan untuk memberikan solusi dan jawaban bagi krisis politik Negara bangsa kita saat ini.

Sosial Politik

Jangan Pecah Belah Bangsaku! Tanggapan untuk Tulisan Allan Nairn

oleh Jaya Suprana

Menarik, membaca tulisan investigasi Allan Nairn berjudul, “Trumps Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President” yang apabila dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia kira-kira berbunyi sebagai berikut: “Sekutu Trump di Indonesia seranjang dengan ISIS yang didukung militer berupaya menggulingkan presiden pilihan rakyat”.

Konon, informasi tentang gerakan makar untuk menggulingkan Presiden Jokowi itu diperoleh melalui sejumlah wawancara dan dokumen-dokumen yang didapat dari internal TNI, Kepolisian, Intelijen Indonesia, serta Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang dibocorkan oleh Edward Snowden.

Dalam tulisan hasil investigasi jurnalistik Allan Nairn dengan tokoh-tokoh kunci yang dianggap berseberangan dengan Presiden Jokowi itu disebutkan bahwa kasus penistaan agama yang menimpa Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) hanyalah jembatan untuk menuju tujuan yang lebih besar, yaitu menumbangkan Presiden Jokowi dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Awal gerakkan makar dimulai dari gelombang aksi besar-besaran dengan tema Aksi Bela Islam yang bermunculan bak jamur di musim penghujan dalam masa Pilkada DKI Jakarta 2017.

Aksi-aksi itu sengaja direkayasa sebagai pintu masuk gerakan makar dengan dalih menuntut Ahok agar segera ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan penistaan terhadap agama Islam dalam kasus Al-Maidah.

Gubernur DKJ Jaya yang lebih dikenal dengan nama panggilan Ahok itu adalah berkah bagi gerakan makar melalui kasus terpeleset lidah tentang Al-Maidah ayat 51 itu.

GAGAL PAHAM
Sebagai seorang insan awam politik, saya tidak malu mengakui bahwa saya sempat mengalami “gagal paham” total akibat kewalahan dalam upaya mengikuti apalagi memahami makna yang terkandung dalam tulisan investigasi Allan Nairn yang ditulis dengan gaya lincah kelas langitan itu.

Akibat informasi yang diungkapkan dalam tulisan investigasi dahsyat itu luar biasa luas dan kompleks serta terkesan sedemikian berserakan ke sana ke mari maka daya tafsir saya yang dangkal dan naif ini, kebingungan dalam menghimpun demi merajut kesemuanya menjadi suatu kesimpulan.

Kebetulan di dalam naskah investigasi yang ditulis bukan oleh seorang warga Indonesia itu disebutkan nama-nama para warga Indonesia yang menurut tokoh jurnalis investigator bukan warga Indonesia itu layak ditengarai sebagai para pengkhianat bangsa yang berniat menggulingkan presiden yang sudah dipilih secara sah lewat pemilihan umum yang demokratis langsung oleh rakyat Indonesia.

Kebetulan sebagian besar para warga Indonesia yang dicurigai ingin melakukan makar itu secara pribadi saya kenal.

Sejauh saya mengenal sesama warga Indonesia yang namanya disebut di dalam naskah investigasi Allan Nairn itu, mereka adalah para tokoh bangsa yang sangat cinta kepada Tanah Air Angkasa yaitu Indonesia.

KENYATAAN
Pada kenyataan tokoh-tokoh Indonesia yang disebut di dalam naskah Allan Nairn itu memang aktif di ranah politik maka dapat diyakini bahwa para beliau itu sadar politik dan tentunya juga sadar konstutisional sehingga rasanya mustahil jika mereka akan melakukan makar yang secara jelas tergolong perilaku tidak konstitusional.

Juga pada kenyataan di negeri Allan Nairn sendiri pasti ada bahkan banyak politisi yang tidak setuju atau tidak suka terhadap presiden yang secara konstitusional telah dipilih oleh rakyat setempat namun sejauh ini belum terbukti bahwa ada politisi negeri Allan Nairn yang ingin melakukan makar.

Selama merasa tersinggung belum dilarang secara konstitusional di negeri saya sendiri maka saya berhak untuk merasa tersinggung oleh pernyataan Allan Nairn yang mengatakan bahwa ada politisi sesama warga Indonesia yang sedang berkomplot ingin melakukan makar sebab dapat diartikan bahwa Allan Nairn menganggap peradaban politik negeri saya lebih biadab ketimbang negeri beliau.

Di sisi lain saya mengkhawatirkan naskah investigasi Allan Nairn itu berpotensi mengalihkan fokus perhatian dari kenyataan sumber permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia yaitu kesenjangan sosial akibat kurangnya keberpihakan penguasa terhadap wong cilik .

Maka selama demokrasi masih mengizinkan saya memilih sikap pribadi dan selama makar belum nyata terjadi di negeri tercinta saya ini, saya memilih untuk bersikap tidak percaya bahwa ada sesama warga Indonesia tega hati akan melakukan makar di persada Tanah Air Angkasa saya yaitu Indonesia.

Sikap ini bukan berarti saya ternina-bobo dibuai kenaifan saya sebab saya justru memilih untuk makin bersikap “eling lan waspada” dalam menghadapi tulisan para warga bukan Indonesia yang mungkin lebih obyektif namun tentu lebih tidak peduli apabila bangsa yang sangat saya cintai ini terpecah belah seperti telah terbukti terjadi dalam tragedi nasional yang menimpa bangsa Indonesia pada tahun 1965 dan 1998.

Jangan pecah belah bangsaku!

Intermezzo

Bung Rizal Ramli

oleh Jaya Suprana (Sumber: Koran Sindo 18 April 2009)

Beberapa kali saya memperoleh kehormatan bersama ilmuwan ekonomi sakti-mandraguna ini tampil di berbagai forum seminar ekonomi. Saya benar-benar kagum atas pandangan beliau tentang kemelut ekonomi Indonesia. Bukan sekadar dalam bentuk analisis, melainkan juga solusi yang jelas dan sistematis terhadap permasalahan ekonomi yang telah, sedang, maupun akan dihadapi bangsa Indonesia.

Kekaguman saya juga akibat merasakan gelombang semangat nasionalisme luar biasa menggelora di sanubari dan nurani RR (Rizal Ramli) yang kini sempat membuat kita pangling akibat dulu berkumis kini mulus itu! Di samping kecendekiaan, RR juga memiliki pengalaman yang mendukung keterampilan dalam memimpin perusahaan maupun negara.

Dalam jabatan kepemerintahan, RR tidak tanggung-tanggung sempat menjabat menteri koordinator (menko) bidang perekonomian di Kabinet Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid), menteri keuangan dan kepala Bulog. RR juga mendirikan lembaga penelitian ekonomi, Econit, yang menampilkan hasil-hasil penelitian kritis namun konstruktif terhadap ekonomi Nusantara.

Sejak kepala Bulog sampai menko perekonomian, RR menjadi semacam sapu baru yang gigih berusaha menyapu bersih praktik tangan-tangan kotor di jalur kepemerintahan. Sayang masa jabatan RR di kepemerintahan terlalu singkat untuk sempat menampilkan prestasi-prestasi pembersihan korupsi secara lebih spektakuler.

Setelah bersama Gus Dur lengser dari jabatan menko, RR diangkat menjadi Presiden Komisaris Semen Gresik, yang dalam waktu sangat singkat mampu menghadirkan fakta kinerja efisiensi secara sangat meyakinkan. Pendek kata, keilmuan dan kepiawaian ekonomi RR tidak perlu diragukan lagi.

Namun, sikap skeptis dan keterbukaan Rizal Ramli yang berani terbuka menyatakan yang benar sebagai benar, justru menjadi kendala utama bagi karier politiknya sendiri. Terutama akibat kritik-kritik tajam dan pedas tetapi realistis yang kerap memerahkan telinga mereka yang sedang memegang kendali kepemimpinan ekonomi Indonesia.

Maka, tidak mengherankan apabila RR memang banyak pengagumnya, sekaligus juga banyak pencemoohnya. Setelah memperoleh restu Gus Dur, RR lantang mencanangkan hasratnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2009.

Hasrat RR dilengkapi tujuan jelas, yakni ingin melakukan perubahan terhadap kebijakan ekonomi nasional Indonesia yang dinilai masih jauh-api-dari panggang, terutama dalam kemiskinan yang masih merajalela di persada Nusantara.

Menurut RR, kebijaksanaan ekonomi Nusantara masih terlalu terjebak arus globalisme hingga melalaikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat sesuai cita-cita terluhur bangsa dan negara Indonesia: masyarakat adil dan makmur. Namun, niat RR menjadi presiden ternyata tidak disukai banyak pihak!

Ketika demonstrasi para mahasiswa merebak akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara drastis, langsung RR diseret ke pengadilan atas tuduhan sebagai biang keladi alias provokator. Mereka yang mengerti duduk permasalahan menganggap tuntutan hukum terlalu berlebihan, bahkan dicari-cari, sekadar demi menyebar batu sandungan untuk menjegal derap langkah RR menuju babak kecapresan.

Namun RR menganggap tuntutan hukum yang selalu menjadi sorotan media massa justru sebagai kesempatan untuk tampil dalam berita koran, majalah, radio sampai televisi. Jadi semacam kampanye gratis yang lazimnya harus dibayar mahal oleh para capres yang tidak sempat dituduh provokator demo! Semangat maju tak gentarRR memang mengagumkan.

Kasus RR menarik untuk disimak, karena dia merupakan salah satu bukti nyata betapa dengan kemauan dan kemampuan saja ternyata belum memenuhi syarat untuk terpilih menjadi presiden Republik Indonesia. Aturan main pemilu mempersulit bahkan mempermustahil seseorang yang sebenarnya potensial menjadi presiden untuk benar-benar bisa menjadi presiden apabila tidak didukung oleh partai politik yang memenuhi syarat peraturan pemilu untuk mengajukan calon.

Sosial Politik

Rizal Ramli Sang Nasionalis VS Sri Mulyani Sang Antek Kolonialis Baru

oleh Abdul Muis Syam (DM1.CO.ID, JAKARTA)

Sejak awal Pemerintahan Jokowi hingga kini, kondisi dan wajah ekonomi bangsa ini masih jauh dari kata mulus. Bahkan revolusi mental dalam konteks pembenahan perekonomian negeri, kenyataannya sampai detik ini pula masih bertolak belakang dari yang diharapkan.

Bagaimana tidak? Mental rakyat di negeri ini seolah lebih cenderung digiring untuk bermental pengutang, bukan mental inovatif dan kreatif agar dapat mapan dalam kemandirian seperti yang dicita-citakan dalam Trisakti. Parahnya, kondisi ini berlangsung dalam dua rezim berturut-turut.

Ya, dua rezim Pemerintahan (SBY dan Jokowi) seolah telah berhasil mengajarkan dan “menanamkan budaya” kepada rakyatnya secara “paksa” agar tetap menjadi rakyat yang bermental “budak pemalas”, yang hanya menggantungkan nasibnya dengan cara mengutang.

Mental dan “budaya utang” tersebut terbukti benar-benar berhasil ditanamkan dalam diri rakyat di negeri ini. “Pemerintah aja bisanya cuma ngutang, masa kita tidak bisa?!” begitu ungkapan rakyat saat ini. Sehingga tak heran, sebagian besar ekonomi rakyat di negeri inipun mengalami kemunduran atau paling tidak hanya “jalan di tempat” alias gali lubang tutup lubang, –persis yang dilakukan pemerintah sekarang.
Lucunya, pemerintahan saat ini sepertinya “alergi” terhadap kritikan (yang sedikit berbau ejekan) dari banyak pihak tentang utang luar negeri yang kini terus membengkak.

Seolah tak terima dengan julukan raja utang, pemerintah pun buru-buru mengklarifikasi (padahal mungkin cuma ngeles). Sekretaris Kabinet (Sekkab), Pramono Anung menjelaskan, bahwa Presiden Joko Widodo diwariskan utang besar saat diangkat menjadi pemimpin Indonesia. Sebab, sebelum Jokowi menjadi presiden, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp.2.700 Triliun.

Penjelasan pemerintahan Jokowi melalui Sekkab, tentang kondisi utang tersebut seolah “menyalahkan” pemerintahan sebelumnya (Presiden SBY). Atau dengan kata lain, era Jokowi saat ini seolah menuding, bahwa beban yang dipikul oleh negara saat ini sangat berat lantaran utang yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya sangat besar pula.

Dengan klarifikasi seperti itu, Presiden Jokowi seolah tidak ingin disalahkan dengan masalah utang luar negeri. Namun di saat bersamaan, Presiden Jokowi justru dapat dianggap lucu dengan “alasan” klarifikasi seperti itu.

Kalau memang pemerintah sudah tahu dan sadar bahwa beban utang berat yang ada saat ini adalah sebagian besar merupakan warisan pemerintahan sebelumnya, lalu mengapa Sri Mulyani kembali diposisikan sebagai menteri keuangan di pemerintahan Jokowi??? Di sinilah lucunya pemerintah ini!

Sebab, bukankah menteri keuangan di era SBY yang telah menyulap utang menjadi gunung (membengkak) itu adalah Sri Mulyani?

Lalu apa sebetulnya yang diinginkan Presiden Jokowi dari seorang menteri keuangan seperti Sri Mulyani yang kerjanya (sejak pemerintahan SBY hingga Jokowi) hanya pandai mengutang???

Kalau sudah tahu begitu, lalu mengapa Presiden Jokowi masih saja mempertahankan Sri Mulyani? Ada apa? Apakah ada “kartu AS” Presiden Jokowi atau PDIP yang telah dipegang oleh Sri Mulyani? Entahlah?!? Yang jelas pemerintahan Jokowi jangan mau mengulang warisan (beban) utang serupa yang pernah ditinggalkan oleh rezim SBY!!!

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan pada akhir 2014, jumlah utang pemerintah tercatat Rp.2.604,93 Triliun. Dan saat ini, jumlah Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah pusat tersebut terus bertambah sehingga membuat beban negara dan rakyat pun makin berat.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat, total utang pemerintah pusat sampai Juni 2017 sudah mencapai Rp.3.706,52 Triliun.

Laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang dipantau Selasa (25/7/2017), menunjukkan porsi utang sebesar Rp.3.706,52 Triliun itu terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp.2.979,5 Triliun atau 80,4 persen, dan pinjaman Rp.727,02 Triliun atau 19,6 persen.

Yang jadi problem utama pemerintahan Jokowi adalah defisit anggaran APBN yang nilainya mencapai 29,2%. Dan secara norma keuangan, pemerintah Jokowi harus bisa menghentikan utangnya yang telah mencapai Rp.3.872 Triliun, nyaris menembus 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang disyaratkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebab risikonya rakyat akan dikejar-kejar bayar pajak di saat daya beli menurun drastis. Indikatornya, industri ritel yang selama ini tidak pernah bermasalah, sekarang malah turun dan terancam melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Ditambah dengan ruang fiskal yang terbatas sehingga membuat pertumbuhan ekonomi melambat seiring dengan turunnya daya beli masyarakat.

Pemerintahan Jokowi sejak tahun 2014 berutang mencapai Rp.1.100 Triliun atau 30% dari total utang kumulatif negara Indonesia. Hal ini terjadi karena perlambatan ekonomi dan ambisi pada proyek infrastruktur yang mencapai sekitar Rp.387 Triliun.

Oleh sebab itu, subsidi energi untuk pengguna daya listrik 900 watt dicabut, eksesnya daya beli anjlok dan sebagian masyarakat turun dengan kategori di ambang kemiskinan. Tidak heran, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir mengatakan, angka kedalaman kemiskinan tajam.

APBN tahun 2017 mengalami defisit Rp.350 Triliun, dengan tidak tercapainya pendapatan pajak, tentu defisit APBN tahun 2017 akan lebih terbuka lebar. Pembayaran bunga utang terus mengalami peningkatan, tahun 2015 sebesar 8,6%; tahun 2016 sebesar 9,8%; dan di tahun 2017 telah mencapai 10,9% dari APBN, dan nilainya sudah sama dengan belanja modal pemerintah. Kondisi ini tentu saja sudah berada pada lampu kuning, alias rawan mengalami kolaps.

Semua sektor penggerak perekonomian terjebak dalam masalah keuangan, seperti sektor energi. Dalam Laporan Keuangan Pertamina Tahun 2016 utang pemerintah tercatat senilai Rp 23,9 triliun, yakni untuk Premium sebesar Rp 8 triliun, LPG Rp 16 triliun, dan pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) TNI sebesar Rp 10 triliun. Jadi, piutang pemerintah mencapai Rp 34 triliun. Jelas ini karena likuiditas pemerintah terganggu.

Pencabutan subsidi energi, mulai dari BBM, dan terakhir subsidi listrik, menjadikan harga listrik di Indonesia tergolong paling tinggi di dunia, lebih tinggi dari di Cina, India, dan Amerika Serikat (AS). Semuanya dipicu karena utang luar negeri.

Dan jika Jokowi tidak mampu melunasi utang yang akan jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp.390 Triliun, juga pada tahun 2019 mencapai Rp.420 Triliun atau sebesar Rp.810 Triliun pada periode pemerintahan Jokowi, maka beban utang yang semakin menjulang itu bisa dipastikan menjadi “bom waktu” pada pemerintahan berikutnya.

Dari rezim SBY hingga Jokowi, kondisi ekonomi dan keuangan negara benar-benar dirasa sangat buruk, kacau dan terguncang di tangan Sri Mulyani selaku menteri keuangan, juga dengan Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian.

Bagaimana tidak, selain miskin inovasi dan minim terobosan, kedua sosok ini juga memang dinilai sebagai penganut mazhab neoliberalisme garis keras yang siap menjerat leher bangsa ini dengan “rantai utang” dari IMF.

Di mata orang seperti Sri Mulyani dan Darmin Nasution, IMF adalah dewa penyelamat. Padahal faktanya, Sri Mulyani dengan IMF-nya (dewa penyelamatnya itu) hanya membuat perjalanan (pembangunan) ekonomi di negeri ini terbukti menjadi lambat akibat beban utang yang sangat berat, yang dimunculkannya pada era SBY dan kini kembali gencar dilakukan di era Jokowi.

Cara Sri Mulyani menangani ekonomi dan keuangan negara di dua rezim (SBY dan Jokowi) nampaknya sudah jelas terbukti buruk. Menjadi menteri keuangan di era SBY sejak Desember 2005 hingga Mei 2010, Sri Mulyani faktanya hanya mampu memberi beban utang kepada pemerintahan selanjutnya. Dan kini di era Jokowi, Sri Mulyani lagi-lagi akan memberi beban utang yang berat kepada pemerintahan sesudah Jokowi.

Cara Sri Mulyani seperti ini sudah pasti berbeda jauh dengan cara penanganan ekonomi dan keuangan yang pernah dilakukan oleh Rizal Ramli di era Presiden Gus Dur.

Era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah era penanganan keuangan dan ekonomi terbaik sepanjang sejarah kepemimpinan di negeri ini. Silakan ditengok, kondisi perekonomian pada awal kepemimpinan Gus Dur berada pada posisi minus (-)4,5%, tetapi dalam waktu hanya 21 bulan Gus Dur mampu mengangkatnya ke posisi 4%. Mau tahu siapa Menko Perekonomiannya waktu itu? Dialah Dr. Rizal Ramli!

Rizal Ramli yang sempat juga dipercaya sebagai Menteri Keuangan kala itu, benar-benar mampu memperlihatkan kerja yang dapat membuat Gus Dur merasa menjadi presiden satu-satunya yang patut berbangga, yakni karena utang luar negeri berhasil dipangkas (dikurangi) sebesar USD 4,15 Miliar hanya dalam tempo 21 bulan.

Rizal Ramli sebagai pemimpin tim ekonomi Presiden Gus Dur ketika itu betul-betul mampu memompa otot perekonomian di negeri ini secara signifikan, –sekali lagi, meski itu dalam waktu yang sangat singkat. Utang direstrukturisasi agar tidak membuat negara dan rakyat terbebani. Juga dengan teknik debt-swap (pertukaran utang). Misalnya dengan komitmen dalam hal utang Indonesia, Pemerintahan Gus Dur mendapat pengurangan utang dari negara-negara Eropa. Hingga mendapat bonus pembangunan jembatan Pasupati Bandung dari pemerintah Kuwait.

Pemerintahan yang cenderung memperkaya diri dan kelompoknya, dipastikan tidak akan memakai dan melibatkan Rizal Ramli. Tahu kan gaya dan jurus Rizal Ramli yang doyan ngepret jika melihat dan mengetahui kebijakan yang tidak pro-rakyat? Dan memang, ia sejak dulu sudah mahir mengepret yang “nakal-nakal” di dalam pemerintahan. Bahkan Rizal Ramli tidak takut kehilangan jabatan demi mengepret pihak-pihak yang mau mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya di dalam pemerintahan! Contoh dekat, Rizal Ramli ikhlas kehilangan jabatan sebagai Menko Kemaritiman demi membantu dan berpihak kepada para nelayan.
Tengok pula saat menjabat Kepala Bulog, Rizal Ramli melakukan hal yang sederhana. Yakni, menaikkan harga beli gabah supaya petani dapat untung lebih banyak. Selain itu, Rizal Ramli juga menghentikan impor beras. Sebelumnya, Bulog sangat hobi sekali impor beras lantaran ada komisi sekitar 10-30 dolar per ton.

Rizal Ramli sebelumnya mengaku bingung dengan banyaknya gudang Bulog, namun negeri ini hobi sekali melakukan impor beras, sehingga dirinya langsung membuat kebijakan agar tidak ada lagi yang main-main di impor beras.

“Kami pada waktu itu putuskan, nggak perlu impor, cukup kok. Pemerintah Gus Dur tidak mau subsidi petani di Thailand, Vietnam. Yang harus di-subsidi itu adalah petani kita. Selama pemerintahan Gus Dur, tidak pernah impor beras secara resmi,” ujar Rizal Ramli pada suatu kesempatan.

Ada banyak permainan “nakal” lainnya yang berusaha dipertahankan, misalnya pihak swasta melakukan impor beras dan dijual lagi oleh Bulog. Sehingga muncul lelucon “beras spanyol” (separuh nyolong). “Staf Dubes Spanyol telepon saya. Doktor Ramli, jangan pakai nama Spanyol, gak enak negara kita,” ucap Ramli tertawa.

Pada akhirnya selaku Kabulog, Rizal Ramli hanya mengizin beli gabah, sehingga permainan nakal tersebut pun hilang. Selain itu, menurutnya, kalau gabah disimpan di gudang Bulog, maka umurnya bisa tambah tiga tahun. “Kalau musim paceklik, bisa digiling di pedesaan supaya ada pekerjaan,” ujar Rizal.

Sayangnya, ketika Rizal Ramli tidak lagi di Bulog, semua kebijakan yang pro kepada kepentingan petani pun berganti. Pemimpin Bulog yang baru, balik lagi impor beras, karena mau nyolong lagi.

Saat masih menjabat Kabulog, Rizal Ramli bahkan sempat mendapat telepon dari Gus Dur. “Rizal, saya perintahkan kamu benahi IPTN karena rugi terus, dan IMF maunya IPTN dibubarkan,” ujar Rizal Ramli, menirukan Gus Dur.

Mendapat perintah demikian, Rizal balik bertanya. “Gus, nggak salah nelepon nih? saya kepala Bulog Gus. Gus, harusnya telepon menteri perindustrian. Gus Dur bilang, nggak, saya mau kamu. Saya coba tetap ngeles, dengan bilang, Gus, dulu saya suka mengkritik proyek pak Habibie, bukan nggak suka IPTN, tapi biasanya jorjoran, mahal,” tutur Rizal lagi menirukan percakapannya dengan Gus Dur.

Mendapat perintah itu, Rizal akhirnya mencoba membereskan IPTN. Langkah pertama yakni mengganti nama IPTN menjadi Dirgantara Indonesia supaya basis strateginya berubah dan menjadi industri pesawat terbang yang kompetitif. Selain itu, manajemennya pun langsung diganti dan diberi target selama 2 tahun harus selesai.

“Ternyata dalam jangka 2 tahun, yang tadinya rugi ratusan miliar, bisa untung walaupun hanya berapa belas miliar,” ungkap Ramli.

Sesudah itu, pada tahun 2000-2001 saat masih terjadi krisis dan jumlah penumpang pesawat anjlok hingga 60 persen, Gus Dur kembali memanggil Rizal Ramli dan memerintahkan untuk cari solusi agar industri airline negeri ini tumbuh kembali.

Di saat itu, Pemerintah Gus Dur pun memberikan kompetisi pada seluruh penerbangan swasta, sehingga menimbulkan dampak yang luar biasa. Yakni, dengan adanya persaingan antar-maskapai, membuat biaya per penumpang per kilometer menjadi menurun 60 persen, sehingga rakyat yang tadinya tidak bisa naik pesawat terbang bisa naik pesawat, dan jumlah penumpang pun meningkat hampir 5 kali lipat.

“Ternyata bisa mengubah Indonesia melalui kebijakan tanpa uang (termasuk utang). Hal-hal ini selain ikhlas yang dilakukan Gus Dur, juga keberpihakan. Dia bilang, masa konglomerat saja yang direstrukturisasi utangnya, Rizal kamu beresin, yang petani, usaha kecil menengah kita restrukturisasi. Saya bebaskan tumpukan bunga sehingga mereka kembali, termasuk sektor real-estate yang saat itu terkena kasus, namun begitu restrukturisasi, bisa kembali hidup,” ungkap Rizal Ramli.

Sayangnya, orang sebaik dan setulus Gus Dur “ditakdirkan” hanya singkat memimpin negeri ini sebagai presiden. Namun meski begitu, Gus Dur masih punya kader-kader terbaik seperti Rizal Ramli yang selalu siap dan pantang menyerah untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita Gus Dur.

Rizal Ramli mengatakan, masih banyak cita-cita Gus Dur yang belum terlaksana hingga akhir jabatannya sebagai presiden keempat Indonesia. Di antaranya, Gus Dur terutama bercita-cita membebaskan rakyat yang tertindas di negerinya sendiri ini.

“Masih ada orang yang tertindas secara ekonomi, sosial, politik yang Gus Dur tidak mau. Cita-cita Gus Dur, tidak ada lagi yang tertindas. Sampai saat ini baru 20 persen yang merdeka (kalangan pengusaha atas), sedangkan 80 persen lainnya (kalangan bawah) belum menikmati arti kemerdekaan,” ujar Rizal Ramli.

Dan inilah salah satu yang menjadi alasan, mengapa Rizal Ramli selalu mengeluarkan jurus ngepret, termasuk ia membenci kaum neolib serta para ekonom yang menghambakan diri kepada IMF. Dan khusus mengenai IMF, jauh-jauh hari (tahun 1997) Rizal Ramli meneriakkan melalui tulisan di berbagai media agar jangan sekali-kali mengikuti saran IMF. “IMF bukan dewa penyelamat, tapi dewa amputasi sangat mahal,” tulis Rizal Ramli dalam akun Twitternya, Rabu (26/7/2017).

Filsafat

Kapitalisme Palsu Indonesia

oleh Tan Malaka (filsuf dan ideolog sosialisme Indonesia)

EKONOMI
Adapun sifat kapitalisme di jajahan, seperti Indonesia dan Asia lain, adalah berlainan sekali dengan kapitalisme di Belanda dan Eropa lain. Disana lahir dan majunya kapitalisme itu terbawa oleh keperluan negeri sendiri, sedangkan di sini lahir dan majunya kemodalan itu terbawa oleh keperluan bangsa asing. Sebab itu di Eropa majunya kapitalisme itu dengan jalan menurut alam atau Organisch, sedangkan di Indonesia kunstamatig atau bikinan.

Berpadan dengan hal itu, Kapitalisme di Eropa ada sehat dan sempurna, sedangkan yang di Indonesia verkracht atau terperkosa, seolah-olah sepokok kayu yang kena kelindungan.

Kapitalisme di Eropa membagi negeri atas kota dan desa. Di kota terdapat perusahaan atau industri dari kain, besi, batu, kertas dll. Sedangkan di desa terdapat gandum, sayur, sapi, domba dan hasil buat lain-lain makanan. Jadi dipukul rata kota memperusahakan barang pabrik dan desa mengadakan hasil tanah dan ternak.

Bagian pekerjaan di kota dengan desa itu bertambah terang sekali pada negeri yang sangat maju permodalannya

Tentulah hasil pabrik di kota itu, gunanya, terutama buat penduduk kota sendiri. Sisanya itu ditukarkan dengan makanan yang dihasilkan oleh desa. Begitulah kain, pisau, perkakas rumah, baja, dll yang dibikin di kota ditukar dengan gandum, sayur, daging, dll yang dihasilkan di desa, yakni dengan sisa yang dimakan oleh penduduk desa. Pada negeri kemodalan yang belum terang imperialistis, dan sehat ekonominya seperti Amerika sebelum perang 1914-1918, maka jumlah harga sisa barang kota itu hampir sama dengan harga sisa hasil tanah di desa.

Begitulah asal majunya kemodalan dan perusahaan, yakni dari pertukaran barang pabrik di kota-kota dan hasil tanah di desa-desa. Makin maju perusahaan di kota, makin banyak penduduk desa lari ke kota mencari pekerjaan, kepandaian atau kepalsiran, karena di kota terkumpul, pabrik, sekolah, bioskop, rumah komedi, dll.

Di Indonesia juga akan bisa begitu, kalau Belanda tak datang dan membunuh perusahaan kecil-kecil, buat membikin kapal, kain, barang-barang besi, seperti sudah ada di Tuban, Gresik, dll. Perusahaan kecil-kecil itu juga akan jadi besar, memakai uap dan listrik seperti di Eropa dan Amerika. Kota-kota Indonesia juga akan menarik penduduk desa dengan lekas dan bertambah hari bertambah maju penduduk, pabrik dan kaum buruhnya. Juga di kota Indonesia akan diadakan kain, bajak buat desa, dan desa-desa terutama hasilnya buat penduduk kota-kota Indonesia sendiri.

Tetapi sebab Belanda dengan hukum melarang membuat kapal dan membunuh perusahaan anak negeri dengan memasukkan barang pabrik yang murah harganya, maka kota dan desa kita jadi lain sifatnya dari kota di Eropa. Kota kita tidak ada yang menghasilkan kain, bajak dan perkakas lain buat desa-desa, karena semua barang, ini dimonopoli atau diborong oleh Belanda. Desa kita tidak buat mengadakan hasil untuk penduduk kota, melainkan terutama buat tebu, teh, kopi, getah d. s. g. bukan buat keperluan negeri dan Bumiputera, melainkan buat untung si Pengisap yang tidur di Belanda.

Sebab itu desa dan kota kita satu dengan lainnya tidak bergandengan dan tali bertali seperti pada suatu negeri yang sehat ekonominya, melainkan keduanya buat pengisi perut besar si Lintah Darat yang tidur di Belanda itu saja. Berhubung dengan hal ini, maka majunya kapitalisme di negeri kita jadi kunstmatig atau tak sehat.

Sebab perusahaan di negeri kita tidak buat keperluan anak bumi putera sendiri, maka barang yang perlu buat hidup kita, harus dibeli dari negeri lain dengan harga sesukanya orang lain itu saja. Dan oleh karena tanah di Jawa terdesak oleh kebun-kebun besar, maka beras, yakni nyawa kita, mesti datang dari negeri lain.

Demikianlah pada tahun 1922 Rakyat membeli barang kain yang masuk ada kira-kira F. 182.531.000. Di jajahan lain seperti India, Tiongkok dan Filipina barang pakaian sudah bisa dibikin di negeri sendiri. Jadi di sana uang Rakyat bayaran kain itu tinggal di negeri sendiri, sedangkan di Indonesia terbang ke sakunya Lintah Darat Belanda.

Harga beras masuk, walaupun beras Jawa nomor 1 kualitasnya di dunia dan bangsa Jawa memang pintar bertani pada tahun 1922 juga ada F. 74.947.000. Karena di Jawa hampir tak ada kapital dan saudagar anak negeri, seperti di jajahan maka untung perniagaan beras ini tidak satu peser jatuh di tangan anak negeri. Demikianlah untung perniagaan berhubung dengan import (barang masuk) yang pada tahun 1922 banyaknya ada F 696.300.000 itu hampir semuanya mengalir ke saku Lintah Darat Bangsa Asing.

Sudahlah terang, bahwa total export (harga barang keluar) yang pada tahun 1922 ada F.1.142.400.000 sama sekali dimakan oleh Lintah Darat Belanda yang memonopoli sekalian perusahaan besar-besar di Indonesia ini. Sedangkan di jajahan lain untung dari import dan export itu ada sebagian jatuh di tangan anak negeri, maka di Indonesia yang sangat subur dan kaya ini, semuanya keuntungan perniagaan dan hasilnya perusahaan dan tanah sama sekali terbang ke perutnya Lintah Darat yang tidur, palsir atau mondar-mandir di Belanda. Sisanya yang terlempar kepada bumiputera, gunanya sekedar buat hidup sebentar, seperti kuda atau kerbau, yang dipakai penarik kereta, juga mesti diberi makan.

Sebab kapitalisme Indonesia gunanya buat memenuhi keperluan bangsa asing, yang jauh tinggalnya itu, maka keadaan dan majunya kapitalisme Indonesia juga semata-mata menurut keperluan bangsa asing yang tinggal di negeri asing itu. Kromo mesti menyewakan tanah buat gula, getah dan teh dan jadi kuli Belanda mau dapat untung. Rakyat Indonesia tak bisa dapat pabrik kain, pabrik mesin dan kapal, sebab Belanda takut Twente dan perusahaan kain sana akan jatuh, dan juga saudagar-saudagar Belanda, pabrik kapal dan perusahaan-perusahaan kapal yang mengangkut barang import dan export dari Indonesia ke Belanda akan turut jatuh.

Sebab itu Indonesia mesti tinggal jadi landbow-land atau negeri-pertanian tidak negeri perusahaan atau industri-land. Penduduknya mesti tinggal mundur (pasif) dan mudah ditindas. Tiadalah seperti pada negeri industri, yang mempunyai buruh yang lebih maju dan lebih aktif dan tak gampang ditindas. Selama Indonesia tinggal jadi jajahan, maka ia tak akan bisa memajukan ekonomi dan perusahaannya sebagaimana yang baik buat dirinya senriri, karena ia terpaut oleh Lintah Darat Belanda, yang tak memperdulikan nasib Rakyat Indonesia.

SOSIAL
Di negeri-negeri yang sangat maju kemodalannya, seperti Jerman dan Amerika maka Kaum Buruh itu jumlahnya ada kurang lebih 3/4 bagian dari seluruh penduduk negeri. Artinya itu ada 3/4 atau 75% dari penduduk yang tak berpunya apa-apa lain dari tenaganya dan tergantung hidupnya semata-mata dari modal besar.

Sepanjang ada bahwa perhitungan tahun 1905, maka di Jawa saja ada kira-kira 40% dari bumiputera yang proletar atau tak berpunya apa-apa. Kalau kita taksir sekarang, berhubung dengan bertambah majunya industri, angka itu sudah jadi 50%, maka dari penduduk tanah Jawa yang 36 juta itu ada 18 juta yang hidupnya tergantung dari perusahaan besar dan kecil. Tetapi di Sumatra, Borneo, Celebes, Daerah Ternate dan sebagainya yang jumlah jiwa kira-kira 18 juta itu masih sedikit kaum proletar. Hampir semua penduduk mempunyai tanah, modal kecil, perusahaan kecil atau perahu penangkap ikan. Kita pikir kita akan tak berapa salah menaksir (karena statistik yang sah belum ada ), bahwa kaum proletar di seluruh Indonesia pada masa ini ada kira-kira 18 juta, yakni kira-kira 34% dari penduduk yang 54 juta itu.

Tetapi di antara yang tak berpunya, Buruh Industri masih sangat sedikit. Di Jerman umpamanya, yang jumlah isi negeri hampir sama dengan Indonesia, yakni 60 juta ada kira-kira 2 juta buruh-pelikan (buruh pertambangan), sedangkan di Indonesia tak lebih dari 100.000, yakni seperdua puluhnya. Buruh kereta juga kira-kira 2 juta, sedangkan di Indonesia tak lebih dari 80,000, jadi kurang dari seperduapuluhnya di Jerman. Berjuta-juta buruh industri model baru, seperti pada pabrik membuat kereta, mesin, kapal, kain dll. yang ada di Jerman, sama sekali tak ada di Indonesia. Jadi perkara banyaknya buruh industri, maka Indonesia, jauh kalahnya oleh Jerman, Inggris dan Amerika, juga kalah oleh Jepang dan India, dimana juga sudah terdapat buruh industri model baru.

Di Eropa, Amerika dan Jepang yang memiliki Pabrik, Tambang, Kereta, Kapal, Bank dll itu ialah bumiputera juga, Di Jajahan seperti India, Filipina dan Mesir sudah banyak bumiputera sendiri yang mernpunyai industri model baru, pertanian dan perniagaan model baru. Tetapi di Indonesia modal besar bumiputera bolehlah dikatakan tak ada. Betul di Jawa, lebih-lebih Sumatera di antara bumiputera ada yang mempunyai modal F.100.000 kebawah, tetapi ini masih kecil, dan urusan perniagaan atau perusahaan yang mempunya F.50.000.000, yang memiliki tambang, pabrik dan Bank seperti di Tiongkok, India atau Jepang, jadi kasta Hartawan bumiputera, memang di Indonesia tak ada. Sebabnya ialah karena dulunya Belanda dengan sengaja membunuh timbulnya modal anak negeri.

Di Indonesia kasta-kasta itu terutama kasta-tani, kasta-buruh dan kasta tengah (ambtenar, saudagar, tani besar, kaum terpelajar d.s.g.) Di antara kasta-kasta ini, kasta inilah yang terbanyak dan kasta buruhlah yang terkuat dan makin hari makin kuat, karena kaum buruhlah yang geconcentreerd atau terkumpul dan ialah yang menjalankan industri, yakni nyawanya ekonomi, dan kasta buruhlah yang akan termaju pikiran dan wataknya dalam pergerakan ekonomi dan politik.

Dengan angka-angka saja belum bisa kita dengan sempurna memperbandingkan majunya buruh Indonesia dengan Eropa. Majunya itu terutama pula tergantung pada kualitas atau tingginya industri yang ada. Kita sudah terangkan di atas, bahwa Indonesia bukanlah industri-land melainkan terutama landbow-land, walaupun landbow atau pertanian di Indonesia dijalankan dengan perkakas yang model baru sekali.

Berhubung dengan itu, maka buruh Indonesia terutama bukanlah buruh industri malah buruh tani (gula, teh, getah dan sebagaianya). Yang buruh industri betul (minyak tanah, kereta, kapal) masih sedikit sekali. Perbedaan buruh pertanian Indonesia dengan buruh perusahaan di Eropa itu membawa perbedaan lahir batin pula. Proletar Indonesia masih muda, dan masih ada pertaliannya dengan familinya di desa-desa, dan acap kali masih mempunyai tanah di desa-desa. sedangkan proletar-industri Eropa sudah sampai ke nenek moyangnya terikat oleh pabriknya. Proletar kita masih mundur dalam pekerjaan teknik, masih percaya sama tahayul dan masih pasif. Proletar industri Barat sigap dan disiplin dalam pekerjaan, tak terikat oleh tahayul lagi, serta bersikap aktif dalam pikiran dan pekerjaan.

Begitulah pula kaum-tengah Eropa bersifat lain dari kaum tengah Indonesia. Di Indonesia sendiripun, berbeda pula satu kasta dengan kasta yang lain dan berbeda pula satu kasta pada satu pulau dengan kasta itu juga pada pulau lain di Indonesia. Seorang tani di Jawa umpamanya, yang selalu campur dengan pabrik gula, yang acap naik kereta tentulah berlainan sekali pikiran dan wataknya dengan seorang tani pemotong sagu di daerah Ternate, yang belum pernah seumur hidupnya melihat asap pabrik atau mendengar peluit kereta express. Ringkasnya perbedaan kemajuan industri pada satu negeri dengan negeri lain membawa perbedaan kualitas, yakni pikiran dan wataknya kasta-kasta di negeri negeri itu, seperti Buruh Eropa dengan Buruh Indonesia, Tani Jawa dengan Tani di daerah Ternate.

KRISIS-EKONOMI
Walaupun Indonesia sangat kaya, dan pertanian serta perusahaan dijalankan dengan cara model baru sekali, tetapi bumiputera selalu dalam kemiskinan dan urusan uang (staatsfinancien) sudah lama selalu dalam krisis. Walaupun pada waktu perang yang baru lalu, modal-besar mendapat untung berlipat ganda dari waktu normal atau biasa, tetapi sebab harga barang naik dan gaji tinggal sedikit, maka kemelaratan Rakyat malah bertambah dari yang sudah-sudah. Pada penghabisan perang, urusan uang kalang kabut, sehingga hampir mendatangkan bangkrutnya negeri.

Sebab yang dalam, yang mendatangkan kesengsaraan dan krisis itu, walaupun kapital-besar mendapat untung berlipat ganda, terutama sekali, karena untung itu baik langsung atau tak-langsung semuanya mengalir ke Eropa. Langsung karena tiap-tiap tahun berjuta-juta uang dikirim ke Eropa, buat membauar bunga modal (dividenten) yang masuk di industri, kereta, pelikan dan kapal tak langsung, yakni dengan jalan perniagaan (export dan import), yang sama sekali dimiliki oleh bangsa asing juga.

Walaupun Pemerintah Indonesia sekarang (ambtenar, serdadu, Justisi, armada, polisi d.s.g.) gunanya bermata-mata buat membantu dan membesarkan modal asing serta sebaliknya penindas dart, pengisap bumiputera buat modal besar itu, tetapi uang buat pengisi perutnya Pemerintah itu, yakni pajak, tiadalah dibayar oleh Kaum-Modal Belanda sendiri, melainkan oleh bumiputera juga. Jadi Rakyat Indonesia tidak saja membiarkan harta, tenaga dan kemerdekaannya dirampok oleh Kaum Modal Belanda, tetapi mesti membayar gaji hambanya kaum modal itu, yaitu Gubernur-jendral, Resident, Regent, Wedono, Commissaris van Politie, Jendral, Major dan beribu-ribu hamba yang lain-lain.

Sebab Modal-Belanda tak mau membayar gaji hambanya itu dari kantongnya sendiri, dan buat penambah Modal-Besar di Indonesia, maka Pemerintah Belanda terpaksa meminjam uang ke lain negeri. Sampai tahun 1923, maka banyaknya uang pinjaman itu sampai F. 1476.662.000. Dengan bunga 5%, maka saban-saban tahun mesti dibayar bunga kepada negeri lain F.6.471.641. Bunga itu tentulah tiada dibayar dari gaji Guberner-Jendral atau untungnya Colijn, melainkan dengan pendapatan Rakyat juga. (Semua angka-angka ini kita petik dari Handbook of the Netherlands East-Indie, yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri)

Uang masuk atau inkomsten, yakni terutama buat gaji hambanya pemerintah pada tahun 1921 ada F.769.700.000 tetapi uang keluar atau uitgaven, yakni yang dimakan oleh hamba-hamba tadi ada F.1.055.200.000. Jadi dapat kekurangan F.285.500.000. Kekurangan itu tinggal terus menerus, tiap-tiap tahun.

Buat pengobat krisis ini, maka Kaum-Modal Belanda memilih hambanya Guberner-Jendral Fock.

Sebab Fock ini dulunya ia mengaku liberal, maka buat penutup malunya sebagai liberal ia mula-mula pura-pura mau menolong Rakyat Indonesia. Ia berjanji mau memaksa Modal-Gula memperbaiki nasib buruh dan tani gula dengan ongkos Modal Gula sendiri. Lagi pula ia mau memaksa Modal Besar menolong Rakyat membayar pajak yang besar itu, supaya kekurangan pajak tadi bisa tertutup dan rakyat dapat kelonggaran

Tetapi sesudah Modal Gula menyepak kembali, maka tuan Fock diam saja. Dan apabila Colijn, yakni Raja Minyak menjawab “Tutup mulutmu, kalau tidak kamu saja boikot, dan pabrik minyak kami tutup”, maka tuan Fock yang liberal tadi lebih suka memihak kepada gajinya yang beribu-ribu itu, dari pada memihak kepada Rakyat atau kepada paham liberalismenya. Malah ia lebih menjilat ke atas dan lebih menendang ke bawah.

Keatas: Gaji ambtenaren yang besar-besar di naikkan, laskar, armada dan polisi dibesarkan.

Kebawah: Pajak dinaikkan, buruh dilepas dan diturunkan gajinya, uang-keluar buat pendidikan, dan kesehatan Rakyat diturunkan.

Walaupun Fock sedikit menaikan cukai dari barang masuk dan ke luar tetapi saudagar Belanda yang mempunyai barang-barang itu dengan mudah bisa menaikkan harga barang-barangnya, yang mesti dibayar oleh Rakyat yang membelinya juga (minyak, kain, korek-api d.s.g.)

Rumah-Gadai, yang dipunyai oleh pemerintah sendiri menaikan untungnya pula dengan jalan menaikan isapan (Renten) pada Rakyat yang miskin juga. Sekarang ini menurut keterangan buku-buku, Rakyat Indonesialah yang tertinggi sekali membayar pajak di dunia ini.

Di negeri-negeri lain di Timur seperti India, Filipina dan Tiongkok, bumiputera sendiri ada mempunyai perusahaan, pertanian dan perniagaan besar, sehingga untungnya juga tinggal dalam negeri sendiri, dan sebagian dari untung itu dipakai buat membayar pajak negeri. Tetapi di Indonesia pikulan uang sama sekali tertimpa pada Rakyat-Melarat, yang makin tahun bertambah miskin, karena semuanya untung mengalir ke sakunya Lintah Darat yang tidur di Den Haag atau Zorgvliet.

Makin besar Pemerintah-Indonesia meminjam uang kepada bangsa lain seperti Amerika dan Inggris, makin berkuasa Modal Asing di Indonesia, makin habis tanah ditelan oleh Modal-Asing itu, makin besar uang yang mengalir ke negeri sebagai bunga dan dividen uang pinjaman itu, dan berhubung dengan itu makin dalam kemelaratan Rakyat dan makin hebat pula krisis ekonomi yang akan datang.

Selama semua untung dari modal-besar, baik langsung atau tak langsung sama sekali mengalir ke luar negeri, selamanya itu Krisis ekonomi Indonesia tak bisa diobat. Betul sekarang, Fock hampir bisa mengadakan balans-begrooting atau sama-berat uang masuk dan uang-keluar, tetapi balance itu semata-mata memperberat pikulan Rakyat, dan wujudnya langsung akan memperjauhkan yang memerintah dari yang terperintah dan memperdalam krisis-politik.

KRISIS POLITIK
Di Filipina, India dan Mesir, oleh karena adanya Tani-Besar, Kapitalis besar dan Saudagar Besar dari bumiputera sendiri, maka dalam waktu krisis politik, kaum imperialist bisa memadamkan atau mengurangkan krisis politik itu, dengan jalan konsesi, yakni memberikan sebagian dari kekuasaan itu kepada bumiputera. Disana kaum modal asing mempunyai banyak sama keperluan ekonomi dengan modal bumiputera. Kalau pada suatu jajahan, dimana Imperialisme itu masih autokratik (yakni memungut semua kekuasaan) Rakyat bergerak menuntut kemerdekaan, seperti di India pada tahun 1918-1923, maka kaum imperialis memukul pergerakan itu dengan konsesi politik. Imperialisme Inggris memberi 1/2 atau 3/4 Parlemen, dimana Kaum-Modal bumiputera boleh mengirimkan wakilnya. Oleh karena kaum-tengah dan intelektual pada negeri yang ada mempunyai nasional-capital hampir semuanya memihak pada nasional kapitalis itu, maka mereka itulah yang terpilih menjadi anggota dari 1/2 atau 3/4 Parlemen tadi.

Oleh karena keperluan Modal-Asing dan Modal Bumiputera banyak bersamaan, maka buat modal asing itu tak besar bahayanya, kalau sebagian dari politik negeri terserah pada wakilnya modal kulit hitam. Oleh karena kaum buruh dalam pertandingan buat keperluannya tak bisa membedakan Modal hitam dan Modal putih, maka Kaum Tengah dan intelektual, yang mempertahankan modal hitam itu terbawa-bawa mempertahankan modal putih seperti C. R. Das pemimpin Partai-Swaray di India. Dengan konsesi politik itulah di India Inggris menarik Kaum intelektual, yakni pemimpin pergerakan Rakyat ke dalam Parlemen dan dengan jalan kompromi itulah ia sering-sering mengundurkan revolusi.

Menurut pemandangan kita, atas dasar Marxisme, maka di Indonesia, sebab tidak ada nasional-kapital, Modal Belanda tak bisa memberi konsesi-politik yang berarti. Ia harus sendirinya memerintah atau dengan bumiputera yang memang terang budaknya.

Kaum cap Budi-Utomo (B.O.), Serikat-Islam (S.I.) dan Nasionale Indische Partij (N.I.P) yang dulu terpikat oleh suara merdunya Van Lim¬burg Stirum, sekarang kita harap sudah yakin, bahwa mereka yang mau tinggal jadi Wakil Rakyat Indonesia tak bisa kerja bersama-sama dengan Wakil Modal Belanda di Volksraad, dan Volksraad tak bisa jadi 1/2 Parlemen, seperti di India atau 3/4 Parlemen seperti di Mesir dan Filipina. Volksraad mesti tinggal semata-mata buat Kapital-Asing, dan anti seluruh Rakyat. Tetapi oleh karena Nasionalis atau Islamis dinegeri kita tak sepeser mengerti Marxisme, yakni kea¬ daan dan kedudukan kasta-kasta di Indonesia dan ber¬hubung dengan itu politiknya kasta, maka mereka tentu masih bingung, tak mengerti apa-apa, apa sebab Dr. Tjipto, Tjokro dan Muis disepakkan, sesudah dipakai oleh Limburg Stirum pada waktu Krisis-politik tahun 1918. Kita kaum Komunis yang memboikot Volksraad pun belum pernah mengadakan pemandangan kekastaan yang jelas dan terang, kenapa Volksraad Indonesia tak bisa menjadi Parlemen, selama Keadaan Sosial d inegeri kita masih tetap seperti sekarang.

Pemandangan kita di negeri jajahan lain, seperti India di atas sudah sebagian memberi keterangan. Di Indonesia tak ada Kasta-Landlords (Tuan Tanah) atau Bangsawan yang berarti banyaknya dan kekayaannya. Kasta saudagar-besar dan Modal-Besar sama sekali tak ada. Sebab itu kaum intelektual, yang di negeri kita baru mulai timbul belum mempunyai kasta bumi¬putera tempat mereka berlindung. Sebab itu kaum intelektual kita masih pasif. Karena didikannya di sekolah imperialis, mereka tak mengerti, bahwa kasta mereka mesti mencampurkan diri ke kasta Buruh dan tani, karena kasta-kasta inilah di Indonesia yang bisa merebut kemerdekaan.

Oleh karena Kasta Modal Bumiputera di indonesia tak ada atau masih sangat kuno dan lemah serta kasta-intelektualnya pasif, maka kalau Modal Belanda mau memberi 1/2 atau 3/4 Parlemen, haruslah ia memberi hak-politik dan Suara Memilih Wakil kepada Buruh dan Tani. Kepada kasta-kasta kedua inilah ia harus memberi konsesi dan dengan Rakyat melaratlah ia harus membagi kekuasaan politik.

Ini namanya contradictio determinis, artinya itu membantah diri sendiri. Masakan yang menindas bisa memberi 1/2 atau 3/4 senjata kepada yang tertindas, seperti si Penyamun akan memberikan pistolnya kepada yang disamunnya. Dengan segera yang disamun akan membunuh yang menjamun.

Semua Hukum dan Kekuasaan yang ada di Indonesia sekarang, ialah buat membantu dan membesarkan Modal Asing dan sebaliknya buat menginjak Rakyat Indonesia. Kalau Rakyat yang sama sekali terinjak itu diberi hak politik, yakni senjata buat mengubah, atau menghapuskan Hukum-Negeri tentulah tak satu Hukum akan tinggal buat mempertahankan Modal Asing itu. Kalau di Indonesia ada kasta Modal Bumiputera yang kuat, Kasta-Terpelajar yang kuat pula, tentulah kasta-terpelajar ini bisa ditipu oleh Modal Asing dengan 1/2 atau 3/4 sampai 7/8 Parlemen. Dengan politik menipu kaum-terpelajar (kaum mana terutama di jajahan sangat dipercayai oleh Rakyat), kaum imperialist. Belanda akan bisa menipu Rakyat yang mengikut kaum-intelektual itu dan meundurkan revolusi. Tetapi di Indonesia sebagian besar dari Rakyat ialah Tani, Buruh dan Saudagar kecil-kecil yang sama sekali tak bersamaan keperluannya dengan Modal Asing, malah sama sekali bertentangan. Sebab itulah Belanda takkan bisa memberi konsesi-politik yang berarti kepada Rakyat kita.

Pertanyaan di negeri kita tidaklah revolusioner atau evolusioner, melainkan bagaimana kita harus mengadakan program-merah, taktik-merah, organisasi-merah, agitasi-merah dan aksi-merah, supaya Rakyat kita dengan lekas dan dengan sedikit kerugian jiwa bisa lekas lepas dari tindasan dan isapan Modal Belanda.

Sikap Merah kita ini menjadikan cemas dan ketakutannya Kaum Modal Belanda, dan kecemasan serta ketakutannya itu membesarkan, laskar, armada, polisi dan resisir pula. Hal yang terakhir ini seterusnya menaikan pajak pula dan kenaikan pajak mendalamkan dendam kesumat Rakyat Indonesia pada pemerintah asing ini pula. Demikianlah satu bersangkutan dengan yang lain dan hasilnya memperdalamkan krisis ekonomi dan politik juga. Ringkasnya sikap merah kita tidak saja berguna, buat mendidik Rakyat Indonesia dalam politik, tetapi juga memperdalam pertentangan antara si Penghisap dan yang Terisap, sebab itulah mencepatkan datangnya kemerdekaan.