Esai Sulaiman Djaya

Somad Menyebar Hoax

Ketika terjadi Krisis Suriah, Abdul Somad dkk pernah menyebar hoax. Kata kunci hoax yang mereka sebarkan contohnya: Syi’ah membantai Sunni di Suriah, Perang Suriah adalah Perang Syi’ah dan Sunni, Bashar Al-Assad adalah tiran bengis yang sedang membantai rakyatnya sendiri, dan yang sejenisnya, dan hoax itu mirisnya, misalnya, disebarkan oleh para penceramah seperti Bachtiar Nasir, Felix Siauw, atau oleh orang-orang Wahabi-Nawashib seperti Abu Jibril dkk.

Sedemikian parahnya kondisi lemahnya nalar publik dan rasio kritis bangsa ini sampai-sampai raja hoax bernama Jonru Ginting jadi idola dan rujukan jutaan orang dan diantara pengikutnya adalah mereka yang mengenyam pendidikan di universitas dan perguruan tinggi. Mereka adalah orang-orang kuliahan tapi tidak terpelajar dan tidak literer, karena mungkin institusi pendidikan kita sendiri cenderung memesinkan dan merobotkan para manusia, menjadi kerangkeng birokratis yang tidak memberi kesempatan bagi lahirnya kejujuran dan integritas. Tak diragukan lagi, para pengikut Jonru Ginting itu adalah juga kaum fanatik buta secara keagamaan dari sekte yang tidak diakui dalam mazhab-mazhab Islam, yaitu Wahabi.

Hari ini, dalam kehidupan bangsa kita, soal-soal keagamaan tak dapat dilepaskan dari aktivitas orang-orang di media sosial di mana media sosial itu pula yang menjadi ‘media’ penyebaran doktrin-doktrin yang diklaim sebagai ajaran dan nilai religius yang setiap saat melakukan agitasi dan penghasutan kepada para pengguna media sosial.

Yang kedua, dan ini juga tak kalah peliknya, media sosial itu seakan telah menjadi ‘pesantren’ singkat tak resmi, yang sayangnya lebih sering menyebarkan teologi yang devian, dan yang lebih buruknya lagi, adalah justru telah melahirkan budaya oral ketimbang membuat orang-orang terbiasa melakukan analisa, berpikir kritis, dan membaca narasi panjang yang bernas. Setiap hari, media sosial menghadirkan ‘bujukan’ informasi yang sifatnya kilasan dengan pergantian dan durasi yang demikian cepat, semisal di fesbuk, instagram, twitter, dan yang sejenisnya, yang oleh orang-orang yang tak punya daya kritis dan analitis yang memadai akan ditelan mentah-mentah begitu saja, meski informasi-informasi itu ternyata tak lebih hasutan, propaganda, atau hoax.

Mereka yang menjadi ‘korban’ hasutan dan propaganda yang tersebar di media sosial itu kemudian menjadi para penyebar propaganda dan hoax pula dan begitu seterusnya. Mereka membagikan terus-menerus propaganda, hoax, dan hasutan tersebut, seperti di fesbuk, yang ketika sedemikian menjadi massif lalu akan dianggap sebagai ‘kebenaran’ yang tak terbantahkan. Di sini sesungguhnya saya juga hendak mengatakan bahwa ketika media-media atau situs-situs yang narasi dan isinya adalah hasutan, bahkan ujaran kebencian tersebut begitu mudah dianggap sebagai ‘kebenaran’, publik terpengaruh dan mereka seakan memiliki ‘pembenaran’ atau laku membenci pihak lain yang ‘difitnah’, dan ujung-ujungnya mereka merasa memiliki ‘dasar’ yang sah untuk mempraktikkan kekerasan. Inilah yang saya sebut teologi devian.

Di era digital dan jaman android sekarang ini, ketika orang-orang lebih sibuk dan lebih senang menghabiskan waktu keseharian mereka untuk berselancar di media sosial: fesbuk, instagram, twitter dan yang sejenisnya, ketimbang membaca buku, betapa mudahnya hasutan dan propaganda ‘teologi devian’ disebarkan dan lalu dikonsumsi banyak orang. Tak jarang orang-orang begitu mudahnya menganggap yang hoax sebagai fakta dan kebenaran, yang tak lain adalah mereka yang menjadi korban hasutan tersebut, tiba-tiba merasa yang paling benar dan paling beriman. Inilah jaman ketika akal dan analisis dibunuh oleh tekhnologi internet, yang justru diciptakan manusia, bahkan tak sedikit yang kemudian menjadi mesin perang yang berubah menjadi zombi-zombi yang akalnya mati sebelum tubuh mereka sendiri menjadi jenazah atau mayat, semisal mereka yang menjadi para pelaku teror dan pelaku praktik kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Karena itulah, tak diragukan lagi, di jaman ketika mesin telah membunuh akal dan intelegensia, yaitu era android dan internet kita saat ini, para penyair dan para sastrawan, kaum akademik dan intelektual, mestilah menjalankan tugas ‘profetik’ sebagai para pencerah, dan tentu saja menjadi para penyuluh masyarakat yang sanggup memberi lentera dan pelita bagi hidupnya akal manusia melalui karya-karya mereka, yang mereka tuliskan, yang mereka terbitkan dan mereka bukukan. Sebab jika tidak, intelek dan bahkan jiwa manusia akan remuk ditelan tekhnologi internet yang diciptakannya sendiri, yang belakangan menjadi medan penyebaran hoax, hasutan, ujaran kebencian, propaganda politik dan perang, di saat internet tersebut juga menjadi media penyebaran ‘teologi devian’.

‘Terbunuhnya’ intelek inilah yang membuat orang mudah diindoktrinasi dengan ajaran-ajaran teologi devian dan memiliki pandangan bahwa agama tidak memiliki kekariban dan koherensi dengan akal. Di sini, saya teringat apa yang pernah dinyatakan Imam Ali bin Abi Thalib, yang kira-kira bunyinya: “Kadar keberagamaan seseorang sesuai dengan kadar akalnya.” Bukankah dalam Islam, sebagai contoh, syarat kelayakan ibadah seseorang adalah ketika ia ‘aqil balig? Kita tidak diwajibkan berpuasa Ramadhan, misalnya, ketika kita belum aqil balig. Hidupnya intelek ini dimungkinkan dengan aktivitas daras dan membaca, mengaji dan mengkaji, terkait dengan kapasitas literer seseorang. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib, akal atau intelek ini terbagi dua: “akal tabi’i (natural), kedua adalah akal tajribi (eksperimentasi dan pengalaman), kedua dari pembagian akal manusia ini memberikan manfaat dan faedah kepada manusia, dan seseorang harus menyakini bahwa ia memiliki akal dan agama” (Biharul Anwar jilid 78 hal 128).

Realitas krisis dalam kehidupan sosial-keagamaan tersebut semakin melengkapi krisis politik dan identitas Negara bangsa ini, yang dimulai dan dipelopori oleh para elite Negara bangsa ini.

Sulaiman Djaya

Hasil gambar untuk abdul somad tonggos

Iklan
Puisi Sulaiman Djaya

Di Kota Tua Jakarta

Puisi Sulaiman Djaya

Kota ini sebuah riwayat
Para saudagar dan syahbandar
Di hiruk-pikuk dan lalu-lalang bandar
Dari sejak Taruma
Hingga masa Hindia Belanda.

Tugu dan gedung-gedung tua
Adalah kisah penaklukan
Juga pemberontakan
Atas nama agama
Dan komoditas dagang.

Aku dan perempuan Eropa-ku
Singgah di Café Batavia
Dan aku hanya bisa tertawa
Saat ia melantunkan selagu jazz lama
Tentang kesepian dan cinta.

“Fly me to the moon……
Let me play among the stars…..”
Tapi yang kubayangkan
Adalah kepak para unggas
Di atas gugusan ranca

Sebelum noni-noni Belanda
Menyebutnya Batavia.
Di Sunda Kelapa,
Orang-orang dari ragam suku dan bangsa
Sibuk dengan pekerjaan mereka

Dan tentu saja tak ada lagi Fatahillah
Atau Pengeran Jayakarta
Meski nama mereka masih terbaca
Sekedar artefak di museum tua
Sebagaimana halnya benda-benda

Dan bangunan-bangunan lama
Yang kusam dan berkarat
Oleh waktu. Kota ini adalah riwayat
Banyak bangsa. Seperti perempuan Eropa-ku
Yang datang karena kisahnya.

(Jakarta 2011/Serang 2019)

Sumber: Kota, Kata, Kita: 44 Karya Para Pemenang Lomba Cipta Cerpen dan Puisi 2019, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan Yayasan Hari Puisi, halaman 159.

Sulaiman Djaya lahir di Serang, Banten. Tulisan-tulisannya berupa puisi, esai, dan cerpen tersebar di banyak media massa dan media publikasi kebudayaan seperti Majalah Sastra Horison, Koran Tempo, Indo Pos, Media Indonesia, Majalah Sastra Pusat Bahasa, Majalah Sastra Kandaga Kantor Bahasa Banten, dan lain-lain. Juga dalam sejumlah buku antologi serta media-media daring (online). Buku antologi puisi tunggalnya berjudul Mazmur Musim Sunyi (Kubah Budaya 2013). 

 

Sastra Bangsa-Bangsa

Max Havelaar: Buku yang Membunuh Kolonialisme

 

oleh Pramoedya Ananta Toer

Tulisan ini pertama kali ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer dan diterbitkan dalam bahasa Inggris sebagai “Best Story; The Book That Killed Colonialism,” di New York Times, 18 April 1999. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk memperingatihari kelahiran Pram ke-92.  

Sekitar 50 tahun lalu, dalam sebuah resepsi diplomatik di London, satu orang tampak menonjol: dalam standar Eropa tubuhnya pendek, dan ceking, dan ia mengenakan topi seperti fez hitam (kopiah) di atas rambut putihnya. Dari bibirnya terus mengepul asap wangi yang meresapi ruang resepsi. Orang ini adalah Agus Salim, Duta Besar Republik Indonesia pertama di Inggris. Dikenal di Indonesia sebagai Orang Tua Besar, Salim merupakan salah satu generasi pertama dari Indonesia yang telah menerima pendidikan Barat. Dalam hal ini, ia adalah spesies langka, karena pada akhir hegemoni pendudukan Belanda atas Indonesia pada tahun 1943, tidak lebih dari 3,5 persen dari penduduk negara itu dapat membaca atau menulis.

Tidak mengherankan, penampilan dan sikap Salim — belum lagi aroma asing rokoknya — dengan cepat membuatnya menjadi pusat perhatian. Satu laki-laki akhirnya menanyakan apa yang sejak tadi sudah ingin dilontarkan setiap orang. “Apakah rokok yang Anda hisap itu, Tuan?”

“Ini, Yang Mulia,” Agus Salim dikatakan menjawabnya demikian, “adalah alasan Barat menaklukkan dunia!” Dia sedang merokok kretek, rokok Indonesia berbumbu cengkeh, yang selama berabad-abad adalah salah satu rempah-rempah yang paling dicari di dunia.

Apakah kisah saya tentang seorang Indonesia di istana Raja James merupakan kisah terbesar abad ini? Tentu saja tidak, meskipun saya mau tak mau tersenyum mendengar keusilan yang ditunjukkan oleh rekan bangsa saya. Saya memasukkan kisah pendek itu di sini karena kisah ini menyentuh apa yang saya akan katakan merupakan dua “proses dari” millenium ini yang paling penting: pencarian rempah-rempah oleh negara-negara Barat, yang membawa bangsa dan budaya asing bersentuhan dengan satu sama lain untuk pertama kalinya; dan perluasan kesempatan pendidikan, yang mengembalikan kepada rakyat terjajah di dunia hak yang dipaksa hilang di bawah penjajahan Barat — hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Proses kedua ini dapat dilihat dari satu karya yang sekarang hampir tak dikenal (di dunia): “Max Havelaar, atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda,” sebuah novel oleh Eduard Douwes Dekker, seorang Belanda, yang diterbitkan pada tahun 1859 di bawah nama samaran Multatuli (Bahasa Latin untuk “saya sangat menderita”). Buku ini menceritakan pengalaman Max Havelaar, seorang pejabat kolonial Belanda yang idealis di Jawa. Dalam cerita, Havelaar menemukan — dan kemudian memberontak terhadap — sistem tanam paksa yang dikenakan pada petani Indonesia oleh pemerintah Belanda.

D. H. Lawrence, dalam pengantar terjemahan bahasa Inggris dari novel tersebut di tahun 1927, menyebutnya sebagai karya yang “menjengkelkan.” “Di permukaan, ‘Max Havelaar’ adalah sebuah risalah atau pamflet yang berada di garis yang yang sama dengan ‘Uncle Tom’s Cabin’,” tulis Lawrence. “Daripada ‘kasihan orang miskin budak Negro,’ kita memiliki ‘kasihan orang miskin tertindas Jawa’; dengan seruan yang sama untuk mendesak perubahan undang-undang, agar Pemerintah melakukan sesuatu. Nah, pemerintah [Amerika] melakukan sesuatu tentang budak Negro, dan ‘Uncle Tom’s Cabin’ jatuh dari peredaran. Pemerintah Belanda juga dikatakan telah melakukan sesuatu di Jawa untuk orang miskin, karena kekuatan buku Multatuli ini. Sehingga ‘Max Havelaar’ menjadi kadaluarsa.”

Sebelum saya bercerita lebih jauh tentang “Max Havelaar” dan penulisnya, saya ingin kembali ke masa lalu, bahkan sebelum awal milenium ini, untuk memberitahu Anda tentang pencarian rempah-rempah. Kata kunci untuk diingat di sini adalah “agama.”

Selama ratusan tahun, rempah-rempah — cengkeh, pala dan merica — adalah penyebab utama dari konflik agama. Harga mereka adalah tak ternilai: sebagai pengawet makanan (penting di era sebelum pendinginan), obat, dan—di masa ketika ragam makanan begitu terbatas—untuk rasa.

Pada tahun 711, pasukan Moor menaklukkan Cordoba di Spanyol selatan. Menjelang 756, penguasa Muslim Abdar Rahman menyatakan bahwa ia telah mencapai tujuannya menyebarkan budaya dan perdagangan Islam di seluruh Spanyol. Negara ini menjadi pusat dunia untuk studi ilmu pengetahuan, serta penjaga ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi yang telah dilarang oleh Gereja Katolik Roma. Dengan menguasai kedua sisi pintu masuk tanah Mediterania, pasukan Moor juga mampu mempertahankan kontrol atas perdagangan dengan Timur, sumber rempah-rempah, dan barang penting lainnya. Kapal Kristen tidak diperbolehkan lewat.

Selama beberapa abad, perkembangan negara-negara Kristen Eropa hampir berhenti; semua sumber daya manusia dan ekonomi yang tersedia dikerahkan untuk Perang Salib. Perang Suci dilangsungkan bukan hanya untuk merebut kembali Yerusalem tetapi juga untuk mengusir bangsa Moor dari Spanyol dan, dengan demikian, mendapatkan kontrol atas perdagangan rempah-rempah.

Pada tahun 1236, pasukan Katolik Eropa akhirnya berhasil. Islam terdorong dari Eropa. Untungnya, para pemenang ini menahan diri dari merusak simbol-simbol warisan Moor. Meskipun demikian, api balas dendam terhadap Islam terus menyala — sebagaimana juga semangat untuk mengusir pasukan Muslim dari negara manapun yang mereka capai.

Tempat pertama yang jatuh adalah Ceuta di Maroko, di pantai utara Afrika, yang, bersama-sama dengan Gibraltar, selalu berperan sebagai pintu gerbang ke Mediterania. Dengan ini, Eropa telah mendapatkan pijakan penting dalam merebut kendali perdagangan rempah-rempah. Masalahnya adalah, mereka memiliki sedikit sekali bayangan darimana rempah-rempah sebenarnya berasal.

Spanyol dan Portugal, dua negara maritim besar di Eropa kala itu, berangkat untuk mencari jawabannya. Untuk mempertahankan ketertiban di antara negara-negara Katolik, garis pemisahan dibuat (dan kemudian dibuat resmi oleh Paus Alexander VI pada tahun 1493), memberikan Spanyol hak untuk menaklukkan semua tanah non-Kristen di sebelah barat dari Kepulauan Tanjung Verde, dan Portugal wewenang untuk mengambil negara pagan di sebelah timur kepulauan tersebut hingga sejauh meridian 125 (yang jatuh di dekat Filipina). Untuk alasan inilah Columbus, juru kemudi untuk armada Spanyol, berlayar ke barat dan menemukan sebuah benua, bukannya sumber rempah-rempah. Portugal, di sisi lain, mengirimkan kapal-kapal ke timur dari Afrika, dari mana mereka kemudian kembali sarat dengan emas, telur burung unta, dan budak — tapi tanpa rempah-rempah.

Pada awal 1498, Vasco da Gama mencapai pulau Madagaskar, lepas sepanjang pantai Afrika timur. Di sana ia menemukan panduan untuk menuntun dia melintasi Samudera Hindia ke pelabuhan Calicut di barat daya India. Tiba pada 20 Mei, da Gama “menemukan” India. Sayangnya, sang pelaut yang sudah lelah ini juga menemukan bahwa dari rempah-rempah yang dicari, hanya jenis kayu manis saja yang ada berlimpah. Untuk mencapai sumber sejati dari banyak rempah-rempah, ia harus berlayar ribuan mil ke tenggara dengan apa yang sekarang dikenal sebagai Indonesia dan kemudian ke Maluku (yang kebetulan, terletak dalam paruh dunia bagian Spanyol). Sepanjang abad berikutnya, Portugis menempa jalan mereka ke tenggara, mengokohkan rute perdagangan Muslim, dan melakukan konversi beberapa jiwa dalam perjalanannya. Pada saat kapal da Gama berhasil sampai ke Maluku di tengah abad ke-16, Afrika, benua India dan Malaya semua telah ditundukkan dalam nama perdagangan dan Kristus.

Penjelajah lainnya telah mengunjungi wilayah ini sebelumnya — termasuk Marco Polo — tapi Portugis adalah yang pertama kali mendirikan kehadiran asing secara permanen. Dengan bantuan senjata api, Portugal cepat menyebar kekuasaan di seluruh nusantara. Dalam waktu singkat, negara ini menguasai rute rempah-rempah dari awal sampai akhir.

Namun, ada satu masalah. Portugal jelas tidak memiliki jumlah penduduk yang cukup untuk mendukung kekuatan maritimnya dalam mengendalikan separuh dunia non-Katolik. Akibatnya, Portugal terpaksa menyewa pelaut-pelaut dari Jerman, Perancis dan terutama Belanda. Kelemahan ini akhirnya akan mendorong kejatuhan monopolinya dalam perdagangan rempah-rempah.

Salah satu pelaut Belanda dalam armada Portugis, Jan Huygen van Linschoten, membuat catatan menyeluruh selama enam tahun perjalanan di seluruh nusantara. Dia menaruh perhatian khusus pada kelemahan majikannya. Portugal, tentunya, telah berupaya keras menutupi kelemahannya, tetapi semua ini terkuak pada tahun 1596, ketika van Linschoten kembali ke tanah airnya dan menerbitkan sebuah buku, “A Journey, or Sailing to Portugal India or East India.” Buku tersebut — boleh dibilang semacam panduan perjalanan ke kawasan tersebut — dengan cepat diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, Inggris, Jerman dan Latin.

Dua tahun setelah karya van Linschoten ini diterbitkan, Belanda, melalui konsorsium perusahaan-perusahaan Belanda, mengirimkan armada sendiri ke Indonesia. Usaha pertama armada Belanda ini gagal, tapi secara bertahap, gelombang demi gelombang kapal-kapal Belanda mencapai pulau-pulau, mengusir Portugis dan membawa kekayaan tak terhitung ke Belanda. Portugis yang kekurangan tidak hanya tenaga kerja tetapi juga posisi diplomatik untuk melindungi kepentingannya, bahkan tidak mampu untuk melakukan perlawanan.

Sebagian keberhasilan Belanda dapat dikaitkan dengan hubungan kerja yang baik dengan kekuasaan feodal Jawa yang kuat dan profesionalisme mereka. Setidaknya pada awalnya, mereka datang untuk berdagang, bukan untuk menaklukkan / dan atas dasar itu, dibuat apa yang kemudian menjadi emporium maritim terbesar di dunia di Batavia (sekarang Jakarta).

Seiring waktu, bagaimanapun, pelaut Belanda memerlukan kekuatan militer untuk melindungi monopoli mereka. Untuk menjaga harga pasar internasional agar tetap tinggi, mereka juga membatasi produksi rempah-rempah. Karena alasan ini, hampir seluruh penduduk Kepulauan Banda, sumber pala, dibasmi pada awal abad ke-17. Pulau ini kemudian diisi dengan pekerja perusahaan Eropa. Untuk pekerja lapangan, mereka membawa budak dan tawanan perang.

Juga dengan tujuan untuk mengendalikan produksi rempah-rempah, orang dari Maluku dipaksa wajib militer, ditempatkan di armada kapal Maluku tradisional, dan dikirim untuk menghancurkan kebun pala dan cengkeh saingan. Pulau Buru, di mana saya tinggal sebagai tahanan politik 1969-1979, berubah dari sebuah pulau perkebunan pertanian menjadi savana yang luas.

Mari kita melaju cepat ke abad pertengahan ke-19. Sebagai hasil dari perang Napoleon dan perang Jawa, Belanda dan Hindia Timur telah memasuki penurunan ekonomi. Gula, kopi, teh dan indigo menggantikan rempah-rempah sebagai tanaman produksi utama cash crops. Namun dengan peningkatan produksi dalam negeri dan daya beli yang terbatas di luar negeri, ini menjadi semakin tidak menguntungkan bagi konsorsium Belanda. Untuk meningkatkan keuntungan, Gubernur Jenderal J. van den Bosch, memutuskan bahwa pemerintah harus mampu menjamin hak milik tanah jangka panjang bagi investor dan bahwa pasokan panen dalam jumlah tetap harus diekspor setiap tahun.

Untuk itu, di Jawa van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa, yang dikenal sebagai cultuurstelsel, dimana petani harus menyerahkan sebagian dari produksi tanah mereka kepada pemerintah kolonial. Melalui sistem ini, pemerintah mampu membalikkan penurunan ekonomi Belanda hanya dalam waktu tiga tahun. Namun Jawa, bagaimanapun, berubah menjadi pabrik pemeras pertanian. Selain harus menyerahkan lahan yang ditunjuk untuk produksi kepada pemerintah, membayar pajak tinggi kepada Belanda dan “zakat” untuk majikan lokal, petani dilarang secara hukum untuk pindah dari kampung halaman mereka. Ketika kelaparan atau gagal panen terjadi, secara harfiah tidak ada jalan keluar. Akibatnya, puluhan ribu petani meninggal karena kelaparan. Sementara itu, pemerintah Belanda dan feodal tumbuh kaya makmur dari hari ke hari.

Pada tanggal 13 Oktober 1859, di Brussels, Eduard Douwes Dekker, seorang mantan pegawai dar pemerintah Hindia Belanda, menyelesaikan “Max Havelaar.” Kepeduliannya pada dampak dari kebijakan kolonial di masyarakat Indonesia telah mewarnai karir Dekker, yang awalnya belajar untuk menjadi seorang pendeta. Ketika ia ditugaskan di Sumatera Utara, ia membela seorang kepala desa yang telah disiksa, dan tanpa disadari menemukan dirinya di sisi berlawanan dengan atasannya di ruang sidang. Akibatnya, ia dipindahkan ke Sumatera Barat, di mana ia memprotes upaya pemerintah untuk memantik persaingan etnis. Tak lama, ia dipanggil kembali ke Batavia. Keterampilan menulisnya menyelamatkannya dari pemecatan sepemuhnya. Setelah beberapa gejolak perhentian lainnya, Dekker berakhir di Jawa Barat. Di sinilah, ketika Dekker berusia 29 tahun, kekecewaannya memuncak dan dia mengundurkan diri. Dilihat dari novel otobiografisnya, kita bisa berasumsi dia menulis ke Gubernur Jenderal seperti ini: “Yang Mulia telah mengesahkan: Sistem penyalahgunaan wewenang, perampokan dan pembunuhan, yang menindas Jawa di bawahnya, dan itu adalah apa yang saya hujat. Yang Mulia, ada darah pada uang perak yang telah Anda simpan dari gaji Anda selama ini!” Dia kembali ke Eropa — tidak ke Belanda, tapi ke Belgia, di mana ia menuangkan pengalamannya menjadi “Max Havelaar”.

Gaya Dekker jauh dari halus. Dalam menggambarkan cultuurstelsel ia menulis: “Pemerintah memaksa pekerja untuk menumbuhkan apa yang dikehendaki di tanah pekerja; menghukumnya ketika ia menjual hasilnya ke pihak lain; dan itu menyesuaikan harga yang dibayar padanya. Biaya transportasi ke Eropa, melalui sebuah perusahaan perdagangan istimewa, adalah tinggi. Uang yang diberikan kepada pimpinan-pimpinan untuk mendorong mereka membengkakkan harga pembelian lebih lanjut, dan. . . karena seluruh bisnis harus menghasilkan keuntungan, tidak ada cara lain mendapat keuntungan selain membayar orang Jawa hanya cukup untuk mencegah dia kelaparan. Kelaparan? Di tanah Jawa yang kaya dan subur? Ya, pembaca. Hanya beberapa tahun yang lalu, di berbagai daerah orang-orang meninggal karena kelaparan. Ibu-ibu menawarkan menjual anak-anak mereka untuk mendapatkan makanan. Ibu-ibu makan anak-anak mereka. ”

Publikasi “Max Havelaar” pada tahun 1859 mengguncang. Sama seperti “Uncle’s Tom Cabin” memberi amunisi untuk gerakan abolisionis Amerika, “Max Havelaar” menjadi senjata untuk gerakan liberal yang berkembang di Belanda, yang berjuang untuk mewujudkan reformasi di Indonesia. Dibantu oleh “Max Havelaar,” gerakan liberal mampu membuat malu dan mendesak Pemerintah Belanda menciptakan kebijakan baru yang dikenal sebagai kebijakan etis, dengan tujuan utama mempromosikan irigasi, migrasi antar pulau, dan pendidikan di Hindia Belanda.

Dampak dari reformasi adalah sederhana pada awalnya. Namun pada awal abad ke-20, sejumlah kecil orang Indonesia, terutama anak-anak dari penguasa tradisional, mulai merasakan pengaruhnya. Salah satunya adalah Agus Salim, laki-laki dengan rokok kretek, yang membaca “Max Havelaar” di sekolah terbukti terbangkitkan kesadarannya. Ia, bersama dengan orang-orang Indonesia lainnya yang menyenyam pendidikan Belanda, memupuk gerakan emansipasi dan kebebasan, yang akhirnya menyebabkan revolusi sepenuhnya di tahun 1940an.

Revolusi Indonesia tidak hanya melahirkan negara baru, tapi juga memicu panggilan untuk revolusi di Afrika, kemudian juga membangunkan lebih banyak bangsa terjajah di dunia, dan menandai akhir dari dominasi kolonial Eropa. Mungkin, bisa jadi, memang tak ada cara lain. Bagaimanapun, bukankah dunia dijajah Eropa karena Kepulauan Rempah Indonesia? Orang bisa mengatakan bahwa adalah takdir Indonesia untuk memulai proses dekolonisasi.

Untuk Multatuli — Eduard Douwes Dekker, yang memicu proses ini, dunia ini berhutang besar.

Esai Sulaiman Djaya

Ketika Elite dan Intelektual Bermental Budak

Negara bangsa ini, yah Indonesia, sebenarnya sedang mengalami rongrongan dari berbagai sisi: sosial-ekonomi-politik serta sisi kultural-keagamaan, yang jika kita tidak memahami jati diri kita sebagai sebuah bangsa yang unik, memiliki kecerdasan dan falsafah jenuin-nya, niscaya akan ambruk, dan tak lebih menjadi sebuah geografi yang kehilangan identitas dan ideologinya. Di sinilah perlu kembali ditegaskan bahwa ideologi dan falsafah kita bukan liberalisme, neoliberalisme, atau pun komunisme, tetapi ideologi keadaban dan kemanusiaan yang telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 45.

Sayangnya, elite-elite Negara bangsa ini bukanlah mereka yang menjalankan amanat dan pengamal falsafah serta ideologi Negara bangsa sendiri. Alih-alih mereka hanya menjadi ‘perpanjangan’ tangan dari ideologi-ideologi ekonomi-politik dan paham-paham imporan seperti neoliberalisme yang membuat Negara bangsa ini tak punya jatidiri dan menjadi pelayan oligarkhi dan korporasi global ketika menetapkan kebijakan-kebijakan neoliberal, seperti privatisasi aset-aset public dan pencabutan subsidi sosial seperti yang dilakukan Sri Mulyani dalam rezim Joko Widodo saat ini.

Negara bangsa ini merupakan geografi dengan jumlah penduduk terbesar, yang karenanya menjadi sasaran ‘konsumerisasi’ atau upaya menjadikan warga Negara ini hanya sebagai konsumen oleh perusahaan-perusahaan multinasional, yang pada saat bersamaan, sejumlah kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada korporasi global bukannya kepada sektor-sektor yang digarap dan dikelola rakyat, seperti kebijakan yang pro-petani, nelayan, dan usaha-usaha rakyat kecil. Ekonom-ekonom dan intelektual-intelektual kita lebih merupakan para calo yang bekerja untuk kepentingan Amerika dkk, contohnya.

Dalam hal itu, figur bangsa kita yang dapat dikatakan mengurangi dan mengerem peran ekonom dan intelektual calo yang lazim disebut Mafia Berkeley itu adalah KH. Abdurrahman Wahid, yang sayangnya peran mereka kembali menguat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan memiliki perannya kembali di era rezim Joko Widodo.

Sekedar informasi bagi yang ahistoris, ekonom dan think tanks yang lazim disebut Mafia Berkeley itu mulai bekerja di negeri ini sejak Presiden Soekarno digusur oleh CIA-Amerika dan kekuatan TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang loyal kepada Jenderal Soeharto dalam rangka menjadikan Soeharto sebagai presiden Indonesia dengan kompensasi menjadi presiden yang loyal kepada Amerika. Di era Soeharto pula-lah IMF dan World Bank mulai diijinkan memainkan perannya menjadi penentu kebijakan ekonomi Indonesia, di saat kehidupan sosial warga Negara ditekan dengan sejumlah peraturan, intimidasi hingga pembunuhan para aktivis dan pejuang HAM.

Sejak Soeharto berkuasa-lah para ekonom yang tergabung dalam organisasi tanpa bentuk itu memegang kendali ekonomi Indonesia sampai sekarang, dengan jeda sebentar, seperti telah dikatakan, ketika KH. Abdurrahman Wahid (almarahum Gus Dur) menjabat sebagai Presiden, di mana di era Gus Dur, pengaruh mereka tidak lagi semutlak sebelumnya, meski masih tetap punya peran melalui Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Prof. Emil Salim dan Dr. Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretarisnya, yang kemudian dibentuk pula Tim Asistensi pada Menko EKUIN yang diketuai oleh Prof. Widjojo Nitisastro dengan Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretarisnya, yang saat ini dipercaya menjadi salah-satu menteri di kabinet rezim Joko Widodo.

Terkait polah dan perilaku para elite Negara bangsa ini dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, saya teringat apa yang pernah dikatakan Pramoedya Ananta Toer: “Negeri yang begini kaya diubah menjadi negara pengemis…karena tidak adanya karakter pada elite”. Apa yang dikatakan Pramoedya Ananta Toer, penulis prosa terbesar Indonesia yang pernah dinominasikan sebagai penerima Anugerah Nobel Sastra itu, adalah juga realitas politik Indonesia saat ini, di mana para elite Negara bangsa ini tak ubahnya para calo yang bekerja untuk kekutan-kekuatan dan lembaga-lembaga asing, tak ubahnya orang-orang yang tak punya pegangan dan prinsip, tak menjalankan falsafah dan ideologi Negara bangsa sendiri, kecuali sebagai para pelaku ideologi pragmatis demi mendapatkan ‘upah’ dari tuan-tuan Amerika (juga Cina) mereka seperti melalui IMF dan World Bank yang justru mengambil keuntungan dari tanah-air Negara bangsa ini.

Realitas yang sungguh sebuah kenyataan yang pahit dan ironis, di saat sisi kehidupan yang lain juga sedang mengalami disorientasi, seperti maraknya sebaran ujaran-ujaran dan ceramah-ceramah keagamaan yang tidak mendidik secara kultural, dan malah menguatkan oralitas dan kemalasan analitik atau menciptakan ketumpulan intelek yang kemudian melahirkan generasi yang mudah mengkonsumsi hoax dan memahami agama seakan-akan terlepas dari intelek.

Sulaiman Djaya 

 

Esai Sulaiman Djaya

Oligarkhi Bertopeng Demokrasi

Yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini adalah watak predatorisme kaum oligarkhi dan para korporat global yang memainkan kebijakan neoliberal, yang tak segan-segan mengorbankan kepentingan rakyat dan hanya memandang warga Negara sebatas sebagai konsumen. Rasa-rasanya saya perlu mengutip pernyataan Alvaro Garcia Linera, sebelum saya mengajukan sejumlah pertanyaan lainnya, demi sedikit menerangkan apa neoliberalisme itu, yaitu:

“PERTAMA-tama, neo-liberalisme menandakan proses fragmentasi – disintegrasi struktural – terhadap jaringan dukungan, solidaritas, dan mobilisasi kerakyatan. Di penjuru dunia, terutama di Eropa, Amerika Latin, dan Asia neo-liberalisme berkembang dari penghancuran, fragmentasi, dan disintegrasi terhadap gerakan pekerja yang lama, gerakan tani yang lama, dan mobilisasi perkotaan yang berkembang di tahun lima-puluhan dan delapan-puluhan.

Fragmentasi masyarakat dan penghancuran jaringan solidaritas maupun ikatan-ikatan kohesif telah memicu konsolidasi neo-liberalisme.

KEDUA, neo-liberalisme telah terbentuk, termajukan, dan menerapkan dirinya di dunia melalui privatisasi, yakni pengambil-alihan swasta terhadap kekayaan kolektif dan kepemilikan publik, termasuk simpanan publik, tanah, mineral, hutan, dana pensiun. Neo-liberalisme berkembang melalui privatisasi sumber-sumber daya tersebut.

KETIGA, masuknya neo-liberalisme disertai dengan penyusutan dan deformasi negara, terutama aspek negara yang baik-buruknya berhubungan dengan konsep kolektif atau ide-ide kesejahteraan. Neo-liberalisme bertujuan menghancurkan pengertian negara sebagai kolektif atau penjamin kesejahteraan, demi menerapkan tipe ideologi korporat yang menyerukan pengambil-alihan dan penjarahan kekayaan kolektif yang diakumulasikan berkali-kali oleh dua, tiga, empat, atau lima generasi.

KEEMPAT, penerapan neo-liberalisme menyebabkan pembatasan partisipasi politik rakyat; demokrasi diritualkan menjadi pemungutan suara setiap empat tahun. Warga pemilih tidak lagi turut serta dalam penentuan keputusan. Segelintir kecil lingkaran elit politik mengutus dirinya sendiri untuk mewakili rakyat. Inilah empat pilar neoliberalisme – fragmentasi terhadap sektor-sektor pekerja dan organisasi pekerja, privatisasi sumber daya publik, memudarnya peran negara, dan rintangan-rintangan terhadap pengambilan keputusan oleh rakyat”.

Juga pembukaan pidatonya Fidel Castro, yang berbunyi: “Globalisasi adalah realitas obyektif yang menggarisbawahi kenyataan bahwa kita semua adalah penumpang dalam kapal yang sama – planet ini di mana kita semua bertempat tinggal. Tapi penumpang kapal ini melakukan perjalanan dalam kondisi yang sangat berbeda.

Sejumlah kecil minoritas melakukan perjalanan dalam kabin mewah yang dilengkapi dengan internet, telepon seluler dan akses terhadap jaringan komunikasi global. Mereka menikmati makanan yang bergizi, berlimpah dan seimbang berikut persediaan air bersih. Mereka memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang canggih dan seni budaya.

Sejumlah besar mayoritas yang menderita melakukan perjalanan dalam keadaan yang menyerupai perdagangan budak yang menakutkan dari Afrika ke Amerika dalam masa kolonial kami yang lalu. Jadi, 85 persen penumpang kapal ini disesakkan ke dalam lambung kapal yang kotor, menderita kelaparan, penyakit, dan tak mendapat pertolongan.

Tentunya, kapal ini mengangkut terlalu banyak ketidak-adilan sehingga tidak akan terus mengapung, mengejar rute yang begitu tak rasional dan tak masuk akal sehingga tidak akan selamat sampai di pelabuhan. Kapal ini tampak ditakdirkan untuk karam menabrak bongkah es”.

DULU, PARA PEJABAT LOKAL NEGERI INI MENJADI ‘PELAYAN’ PEMERINTAH HINDIA-BELANDA. Sekarang, mereka menjadi ‘pelaksana tugas’ keinginan dan motif kaum oligarkhi dan korporasi global dari dunia sana, seperti dari Amerika Serikat (yang memang mendominasi kebijakan neoliberal saat ini dan memaksakannya untuk dilaksanakan di Negara-negara lain), yang menjerat mereka melalui lembaga-lembaga ekonomi dan finansial seperti IMF dan World Bank.

Sejak Soekarno dikudeta dan dilengserkan oleh CIA-Amerika dengan menggunakan dan memperalat TNI Angkatan Darat yang loyal kepada Jenderal Soeharto, presiden-presiden Indonesia, kecuali K.H. Abdurrahman Wahid, adalah orang-orang lemah yang mau ditekan dan diatur oleh lembaga-lembaga yang dikendalikan oleh oligarkhi dan korporasi global (Amerika dkk). Di masa Megawati Soekarno Putri yang konon ‘pembela’ wong cilik, terjadi privatisasi BUMN. Begitu pun di era Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan neoliberal mencengkeram Indonesia.

Jika mau dikatakan, Presiden Abdurrahman Wahid-lah yang sesungguhnya Soekarnois, bukan Megawati Soekarno Putri atau pun Presiden Joko Widodo sebagaimana yang didengungkan kaum fanatik pendukung Presiden Joko Widodo, di mana di eranya (Era Gus Dur) dilakukan restorasi (pelurusan) sejarah Indonesia yang selama ini dipalsukan oleh rejim Soeharto selama puluhan tahun. Ia pula yang membubarkan dwi-fungsi ABRI dan memisahkan POLRI dari TNI. Termasuk ia pula yang berani mengangkat Menteri Pertahanan dari sipil dan menempatkan non-Angkatan Darat (AU dan AL) ke posisi-posisi strategis pemerintahan setelah sebelumnya mereka disingkirkan, seperti untuk jabatan Panglima Tertinggi TNI. Meski ia (Gus Dur) pun belum sepenuhnya lepas dari ‘jerat’ neoliberalisme.

Haruslah jujur dikatakan bahwa Indonesia, tidak seperti sejumlah Negara Amerika Latin yang dulu justru ‘berguru’ pada Indonesia era Soekarno, merupakan korban liberalisme Keynesian pada masa Orde Baru Soeharto dan neoliberalisme oligarkhi dan korporasi global pada saat ini, yang menjerat Indonesia lewat sejumlah lembaga global mereka, seperti contohnya IMF dan World Bank. Dan elite-elite Negara bangsa ini kemudian menjadi perpanjangan tangan mereka, mirip sejumlah pejabat dan birokrat lokal di era kolonialisme Belanda dulu.

Bahkan, dengan pahit perlu dikatakan, agenda dan program liberalisasi dijalankan elite-elite Negara bangsa ini, dari tingkat presiden hingga para menteri, yang jauh lebih liberal dibandingkan negara-negara kapitalis besar sekali pun. Jika, misalnya, di era Orde Baru, kolonialisme mutakhir tersebut diwujudkan dalam “topeng” pembangunan, sekarang ini ‘dikemas’ dalam kerangka globalisasi, pasar bebas, investasi, privatisasi, dan yang sejenisnya.

Sulaiman Djaya 

 

Esai Sulaiman Djaya

Siapakah Penentu Demokrasi Elektoral Liberal?

JIKA KITA IBARATKAN DUNIA SAAT INI TAK UBAHNYA PAPAN CATUR, maka rajanya adalah oligarkhi dan korporasi global, sedangkan para punggawa dan pasukannya adalah para pemimpin Negara, militer, partai politik, kongres, dan media. Dunia hari ini, jika saya meminjam metaforanya Hannah Arendt dalam bukunya yang berjudul The Human Condition itu, adalah ketika yang private (yang ekonomi) menguasai dan mengatur yang publik dan yang politis, dalam arti para penguasa politik sesungguhnya adalah oligarkhi dan korporasi global, seperti tercermin dalam demokrasi elektoral liberal saat ini.

Terkait maraknya sejumlah sikap partisan terkait Pilpres 2019, saya tentu punya pendapat sendiri, yang tentu saja tak lepas dari pembacaan dan pengamatan saya selama berlangsungnya rejim yang sedang berkuasa saat ini. Beberapa orang bilang ke saya: Joko Widodo itu seorang Soekarnois. Apa yang mereka nyatakan itu saya tanya ulang: Jika benar Joko Widodo seorang Soekarnois, mestinya ia mencegah sejumlah kebijakan neo-liberal yang dilakukan Sri Mulyani, Darmin Nasution, dkk yang dibela Luhut Binsar Panjaitan dan mestinya tidak menendang Rizal Ramli dari kabinetnya. Saya katakan juga, beberapa kebijakan itu, bukannya malah mengkhianati slogan Revolusi Mental yang dulu ia kumandangkan? Dan di mana Tri Sakti Soekarno yang telah diwujudkan Joko Widodo?

Adalah sebuah kontradiksi ketika Anda mengatakan bahwa ia melaksanakan prinsip berdikari tapi pada saat bersamaan mengikuti IMF dan World Bank. Prosedur-prosedur dan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kedua lembaga itu mengikat, dan mereka sanggup memainkan kartu mereka, jika misalnya, klien mereka, tidak mematuhi motif dan tujuan mereka. Sehingga, dengan sendirinya, mereka mengatur dapur Negara bangsa ini yang seharusnya diatur sendiri. Jika demikian: di mana prinsip berdikari?

Barangkali saja sudah terbentuk kesan di sejumlah kalangan bahwa secara leadership, Joko Widodo tidak memiliki arah yang jelas terkait kebijakan ekonomi dan politiknya bagi Negara bangsa ini. Dalam arti, Joko Widodo selama ini lebih memainkan perannya sebagai orang yang ‘mengikuti’ aspirasi dan bisikan sejumlah menteri dan think tanks di belakangnya, yang ternyata beberapa dari mereka adalah para penganjur kebijakan neoliberal.

Tidakkah infrastruktur-infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang ia bangun itu sebenarnya dalam rangka memenuhi kebutuhan para investor atau para korporat dan kaum oligarkhi global yang mengucurkan dananya melalui IMF dan World Bank, contohnya? Saya bertanya demikian, karena jika berdasarkan dana APBN, tidak mungkin Negara ini sanggup melakukan penyelenggaraan sejumlah mega project tersebut karena kapasitas APBN, dan pada saat bersamaan ternyata terdapat sejumlah perusahaan global di wilayah sekitar pembangunan sejumlah fasilitas dan infrastruktur tersebut.

Sementara, di sisi lain, kebijakan yang berpihak kepada para petani, contohnya, belum terasakan dengan jelas. Juga, di era rezim ini, terjadi kekerasan agraria di sejumlah tempat demi memenuhi keinginan para pemodal dan para investor, yang acapkali tidak mempertimbangkan masalah dampak ekologis, di mana masalah ekologis ini pun menurut saya belum mendapatkan perhatian yang jelas baik dari pihak rejim saat ini.

Jika benar bahwa kepemimpinan Joko Widodo yang tidak memiliki kejelasan arah kebijakan ekonomi dan politik, adakah hal itu merupakan cerminan krisis ideologi dan identitas Negara bangsa ini? Saya berhak mempertanyakan hal seperti itu karena saya adalah salah-satu warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ratusan juta warga Negara lainnya.

Sulaiman Djaya 

 

Esai Sulaiman Djaya

Pilpres untuk Siapa?

Dalam Demokrasi Elektoral Liberal sekarang ini, warga Negara yang tak terdidik hanya jadi sapi perah. Dalam Pilpres, suara rakyat hanya dibutuhkan demi kepentingan oligarkhi dan korporasi yang membajak demokrasi. Rakyat bukan penentu kebijakan, karena dengan berpartisipasi dalam Pilpres, rakyat yang bodoh atau tak tercerahkan tak ubahnya hanya jadi ‘sapi perah’ kelompok elite kepentingan. Sementara dalam tiap rezim, termasuk rezim Joko Widodo saat ini, kebijakan acapkali tidak berpihak kepada rakyat kecil. Impor terbukti gila-gilaan dan membunuh produktivitas petani dan sektor pertanian. Seakan memang sudah jelas bahwa demokrasi itu sendiri sekedar topeng kapitalisme mutakhir, semisal panggung oligarkhi dan korporasi. Yang dapat menentukan kebijakan adalah gerakan rakyat atau gerakan masyarakat madani, seperti melalui demonstrasi. Atau melalui gerakan pendidikan politik dan gerakan kebudayaan yang menyadarkan dan mencerahkan masyarakat.

Kenyataan pahit lainnya adalah bahwa SAAT INI PEMAHAMAN TENTANG POLITIK BERSIFAT MACHIAVELIAN, politik yang lebih dimengerti, dan pada kenyataannya memang demikian, sebagai predatorisme oligarkhi dan korporasi global. Politik dalam arti ‘keberpihakan kepada mayoritas warga’, kalau pun ada, lebih merupakan kemasan halus kapitalisme global, di mana warga Negara lebih dipahami sebagai konsumen komoditas mereka, bahkan hingga sumber daya dan fasilitas yang mestinya dikelola Negara sekali pun, dikomoditaskan oleh oligarkhi dan korporasi. Jika kita bertanya: Apakah elite-elite bangsa ini mengamalkan amanat UUD 45 dan isi Pancasila? Maka jawabannya tidak. Dulu, barangkali, pengaruh dan dominasi lembaga-lembaga global (Amerika) dkk itu masih sebatas berada di halaman Negara bangsa kita, tapi saat ini sudah berada di dapur Negara bangsa kita. Mereka bahkan mampu mengarahkan kebijakan apa dan keputusan seperti apa yang akan diambil oleh anggota DPR dan para elite-elite eksekutif negeri ini, dari tingkat presiden hingga menteri.

Sebagai contoh, terkait rezim saat ini, misalnya, warga Negara yang tercerahkan akan mengajukan beberapa pertanyaan:

[1] Bagaimana sesungguhnya proses pengambilan keputusan dan kebijakan para elite itu, mengingat misalnya, terkait kebijakan ekonomi dan politik Luhut Binsar Panjaitan, Darmin Nasution dan Sri Mulyani, yang membuka lebar-lebar modal asing (100%) pada sektor-sektor yang seharusnya dikelola rakyat

[2] Atas dasar apa keputusan tersebut diambil, mengingat banyak sekali kebijakan yang diambil Sri Mulyani, Darmin Nasution, Luhut Binsar Panjaitan dkk lebih berpihak kepada oligarkhi dan korporasi global ketimbang pada pemberdayaan usaha warga negara bangsa ini.

[3] Apakah, jika dilihat dengan kacamata buruk-sangka, rezim saat ini memang sebuah Negara dengan banyak boss? Yang kebetulan para boss itu tak ubahnya para don dari dunia sana yang seenaknya saja menekan dan mengarahkan kebijakan Negara lain yang akan menguntungkan mereka.

[4] Sebab, di saat ketersediaan komoditas, sebagai contohnya, Negara ini malah mengimpor beras, bawang, gula, garam, pisang, dan yang lainnya secara gila-gilaan sehingga berimbas pada para petani dan wong cilik.

Kenyataan tersebut jangan sampai membuat sejumlah kalangan menyimpulkan Joko Widodo adalah figur lemah dari sisi leadership, yang lebih terlihat diatur sejumlah meterinya, ketimbang mengatur para menterinya. Atas usulan siapakah Sri Mulyani masuk kabinet jika bukan atas usulan kaum liberal dan para ekonom neoliberal yang American Minded yang think tanks-nya ada di negeri ini. Barangkali memang benar, the king maker di belakang rezim saat ini salah-satunya adalah Luhut Binsar Panjaitan dan nama-nama kawakan para think tanks Mafia Berkeley, yang dalam beberapa kasus cenderung mendukung kebijakan Darmin Nasution dan Sri Mulyani meski beberapa elite dan intelektual sempat mengingatkan Joko Widodo terkait sejumlah kebijakan yang cenderung neoliberal.

Kenapa Rizal Ramli, misalnya, yang merupakan orang pilihan mendiang Gus Dur justru ditendang? Mungkin proklamasi era millennial ini cocok dengan krisis politik, ideologi dan identitas bangsa kita saat ini: “Proklamasi………Kami elite-elite Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ini menyatakan siap melaksanakan kebijakan neoliberal dan melayani keinginan korporasi global Amerika dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”

Tentu kita tidak boleh lupa bahwa tertulis dalam UUD 45: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”

Namun sekarang Negara beserta para elitnya ngangguk-ngangguk dan manut kepada lembaga-lembaga Amerika seperti World Bank, IMF, NDI dan USAID untuk mengkhianati Pancasila dan UUD 45. Sehingga aset-aset Negara diprivatisasi seperti di era Megawati oleh korporasi global (Amerika dkk), usaha anak-anak bangsa tumbang oleh mafia dan kartel internasional, bahkan ditumbangkan kebijakan politik bangsa sendiri. Sampai bangsa ini tak lagi punya pemimpin, yang ada adalah elite-elite yang menjadi pencuri-pencuri kecil yang melayani pencuri-pencuri besar (korporasi global).

Kasus Novel Baswedan tidak terselesaikan, dan sepertinya sengaja tidak diselesaikan oleh rezim Joko Widodo saat ini. Sebuah contoh kebobrokan dan kelemahan rezim dan Negara yang tak berdaya menghadapi para mafia dan kartel pangan.

Hal demikian adalah cerminan krisis politik, ideologi dan identitas yang melanda bangsa yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia: kehilangan jatidiri dan martabat. Intelektual-intelektual negeri ini ternyata para kolaborator ideologi liberal dan kebijakan ekonomi neoliberal pro Amerika. Mafia Berkeley Jilid II. Juru dakwah-juru dakwah yang menyiapkan jalan bagi kebijakan neoliberal.

Tak ketinggalan, media atau pers Indonesia pun menjadi kolaborator mereka, dan saat ini sedang berlangsung, bagaimana media dan pers Indonesia bekerja pula untuk mempertahankan status quo yang pro kebijakan neoliberal. Dalam konteks suksesi dan pemilihan umum tingkat presiden, oligarkhi dan korporasi ini acapkali bermain dua kaki. Masyarakat dan publik dibuat gamang oleh mereka, dihasut setiap waktu dengan propaganda-propaganda partisan yang tidak mendidik dan semakin menambah kebodohan warga Negara, bukannya mencerdaskan. Tentu saja mereka, oligarkhi dan korporsai global ini, seperti telah disebutkan, ‘membeli’ bos-bos media, karena media dapat menjadi instrument komunikasi dan propaganda massif yang cepat dan efektif untuk menyebarkan propaganda-propaganda yang sejalan dengan kepentingan mereka.

Terkait yang demikian, Professor James Petras pernah mengungkapkan pernyataan yang menarik: “Hubungan antara teknologi informasi, khususnya internet dengan politik merupakan isu penting yang menjadi bagian dari gerakan sosial kontemporer. Banyak ilmuwan terdahulu mengembangkan teknologi informasi untuk tujuan ganda, di satu sisi teknologi informasi berhasil mengakselerasi aliran capital secara global khususnya capital financial dan memfasilitasi agenda globalisasi ala imperialis”.

Sulaiman Djaya