Sastra Bangsa-Bangsa

Max Havelaar: Buku yang Membunuh Kolonialisme

 

oleh Pramoedya Ananta Toer

Tulisan ini pertama kali ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer dan diterbitkan dalam bahasa Inggris sebagai “Best Story; The Book That Killed Colonialism,” di New York Times, 18 April 1999. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk memperingatihari kelahiran Pram ke-92.  

Sekitar 50 tahun lalu, dalam sebuah resepsi diplomatik di London, satu orang tampak menonjol: dalam standar Eropa tubuhnya pendek, dan ceking, dan ia mengenakan topi seperti fez hitam (kopiah) di atas rambut putihnya. Dari bibirnya terus mengepul asap wangi yang meresapi ruang resepsi. Orang ini adalah Agus Salim, Duta Besar Republik Indonesia pertama di Inggris. Dikenal di Indonesia sebagai Orang Tua Besar, Salim merupakan salah satu generasi pertama dari Indonesia yang telah menerima pendidikan Barat. Dalam hal ini, ia adalah spesies langka, karena pada akhir hegemoni pendudukan Belanda atas Indonesia pada tahun 1943, tidak lebih dari 3,5 persen dari penduduk negara itu dapat membaca atau menulis.

Tidak mengherankan, penampilan dan sikap Salim — belum lagi aroma asing rokoknya — dengan cepat membuatnya menjadi pusat perhatian. Satu laki-laki akhirnya menanyakan apa yang sejak tadi sudah ingin dilontarkan setiap orang. “Apakah rokok yang Anda hisap itu, Tuan?”

“Ini, Yang Mulia,” Agus Salim dikatakan menjawabnya demikian, “adalah alasan Barat menaklukkan dunia!” Dia sedang merokok kretek, rokok Indonesia berbumbu cengkeh, yang selama berabad-abad adalah salah satu rempah-rempah yang paling dicari di dunia.

Apakah kisah saya tentang seorang Indonesia di istana Raja James merupakan kisah terbesar abad ini? Tentu saja tidak, meskipun saya mau tak mau tersenyum mendengar keusilan yang ditunjukkan oleh rekan bangsa saya. Saya memasukkan kisah pendek itu di sini karena kisah ini menyentuh apa yang saya akan katakan merupakan dua “proses dari” millenium ini yang paling penting: pencarian rempah-rempah oleh negara-negara Barat, yang membawa bangsa dan budaya asing bersentuhan dengan satu sama lain untuk pertama kalinya; dan perluasan kesempatan pendidikan, yang mengembalikan kepada rakyat terjajah di dunia hak yang dipaksa hilang di bawah penjajahan Barat — hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Proses kedua ini dapat dilihat dari satu karya yang sekarang hampir tak dikenal (di dunia): “Max Havelaar, atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda,” sebuah novel oleh Eduard Douwes Dekker, seorang Belanda, yang diterbitkan pada tahun 1859 di bawah nama samaran Multatuli (Bahasa Latin untuk “saya sangat menderita”). Buku ini menceritakan pengalaman Max Havelaar, seorang pejabat kolonial Belanda yang idealis di Jawa. Dalam cerita, Havelaar menemukan — dan kemudian memberontak terhadap — sistem tanam paksa yang dikenakan pada petani Indonesia oleh pemerintah Belanda.

D. H. Lawrence, dalam pengantar terjemahan bahasa Inggris dari novel tersebut di tahun 1927, menyebutnya sebagai karya yang “menjengkelkan.” “Di permukaan, ‘Max Havelaar’ adalah sebuah risalah atau pamflet yang berada di garis yang yang sama dengan ‘Uncle Tom’s Cabin’,” tulis Lawrence. “Daripada ‘kasihan orang miskin budak Negro,’ kita memiliki ‘kasihan orang miskin tertindas Jawa’; dengan seruan yang sama untuk mendesak perubahan undang-undang, agar Pemerintah melakukan sesuatu. Nah, pemerintah [Amerika] melakukan sesuatu tentang budak Negro, dan ‘Uncle Tom’s Cabin’ jatuh dari peredaran. Pemerintah Belanda juga dikatakan telah melakukan sesuatu di Jawa untuk orang miskin, karena kekuatan buku Multatuli ini. Sehingga ‘Max Havelaar’ menjadi kadaluarsa.”

Sebelum saya bercerita lebih jauh tentang “Max Havelaar” dan penulisnya, saya ingin kembali ke masa lalu, bahkan sebelum awal milenium ini, untuk memberitahu Anda tentang pencarian rempah-rempah. Kata kunci untuk diingat di sini adalah “agama.”

Selama ratusan tahun, rempah-rempah — cengkeh, pala dan merica — adalah penyebab utama dari konflik agama. Harga mereka adalah tak ternilai: sebagai pengawet makanan (penting di era sebelum pendinginan), obat, dan—di masa ketika ragam makanan begitu terbatas—untuk rasa.

Pada tahun 711, pasukan Moor menaklukkan Cordoba di Spanyol selatan. Menjelang 756, penguasa Muslim Abdar Rahman menyatakan bahwa ia telah mencapai tujuannya menyebarkan budaya dan perdagangan Islam di seluruh Spanyol. Negara ini menjadi pusat dunia untuk studi ilmu pengetahuan, serta penjaga ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi yang telah dilarang oleh Gereja Katolik Roma. Dengan menguasai kedua sisi pintu masuk tanah Mediterania, pasukan Moor juga mampu mempertahankan kontrol atas perdagangan dengan Timur, sumber rempah-rempah, dan barang penting lainnya. Kapal Kristen tidak diperbolehkan lewat.

Selama beberapa abad, perkembangan negara-negara Kristen Eropa hampir berhenti; semua sumber daya manusia dan ekonomi yang tersedia dikerahkan untuk Perang Salib. Perang Suci dilangsungkan bukan hanya untuk merebut kembali Yerusalem tetapi juga untuk mengusir bangsa Moor dari Spanyol dan, dengan demikian, mendapatkan kontrol atas perdagangan rempah-rempah.

Pada tahun 1236, pasukan Katolik Eropa akhirnya berhasil. Islam terdorong dari Eropa. Untungnya, para pemenang ini menahan diri dari merusak simbol-simbol warisan Moor. Meskipun demikian, api balas dendam terhadap Islam terus menyala — sebagaimana juga semangat untuk mengusir pasukan Muslim dari negara manapun yang mereka capai.

Tempat pertama yang jatuh adalah Ceuta di Maroko, di pantai utara Afrika, yang, bersama-sama dengan Gibraltar, selalu berperan sebagai pintu gerbang ke Mediterania. Dengan ini, Eropa telah mendapatkan pijakan penting dalam merebut kendali perdagangan rempah-rempah. Masalahnya adalah, mereka memiliki sedikit sekali bayangan darimana rempah-rempah sebenarnya berasal.

Spanyol dan Portugal, dua negara maritim besar di Eropa kala itu, berangkat untuk mencari jawabannya. Untuk mempertahankan ketertiban di antara negara-negara Katolik, garis pemisahan dibuat (dan kemudian dibuat resmi oleh Paus Alexander VI pada tahun 1493), memberikan Spanyol hak untuk menaklukkan semua tanah non-Kristen di sebelah barat dari Kepulauan Tanjung Verde, dan Portugal wewenang untuk mengambil negara pagan di sebelah timur kepulauan tersebut hingga sejauh meridian 125 (yang jatuh di dekat Filipina). Untuk alasan inilah Columbus, juru kemudi untuk armada Spanyol, berlayar ke barat dan menemukan sebuah benua, bukannya sumber rempah-rempah. Portugal, di sisi lain, mengirimkan kapal-kapal ke timur dari Afrika, dari mana mereka kemudian kembali sarat dengan emas, telur burung unta, dan budak — tapi tanpa rempah-rempah.

Pada awal 1498, Vasco da Gama mencapai pulau Madagaskar, lepas sepanjang pantai Afrika timur. Di sana ia menemukan panduan untuk menuntun dia melintasi Samudera Hindia ke pelabuhan Calicut di barat daya India. Tiba pada 20 Mei, da Gama “menemukan” India. Sayangnya, sang pelaut yang sudah lelah ini juga menemukan bahwa dari rempah-rempah yang dicari, hanya jenis kayu manis saja yang ada berlimpah. Untuk mencapai sumber sejati dari banyak rempah-rempah, ia harus berlayar ribuan mil ke tenggara dengan apa yang sekarang dikenal sebagai Indonesia dan kemudian ke Maluku (yang kebetulan, terletak dalam paruh dunia bagian Spanyol). Sepanjang abad berikutnya, Portugis menempa jalan mereka ke tenggara, mengokohkan rute perdagangan Muslim, dan melakukan konversi beberapa jiwa dalam perjalanannya. Pada saat kapal da Gama berhasil sampai ke Maluku di tengah abad ke-16, Afrika, benua India dan Malaya semua telah ditundukkan dalam nama perdagangan dan Kristus.

Penjelajah lainnya telah mengunjungi wilayah ini sebelumnya — termasuk Marco Polo — tapi Portugis adalah yang pertama kali mendirikan kehadiran asing secara permanen. Dengan bantuan senjata api, Portugal cepat menyebar kekuasaan di seluruh nusantara. Dalam waktu singkat, negara ini menguasai rute rempah-rempah dari awal sampai akhir.

Namun, ada satu masalah. Portugal jelas tidak memiliki jumlah penduduk yang cukup untuk mendukung kekuatan maritimnya dalam mengendalikan separuh dunia non-Katolik. Akibatnya, Portugal terpaksa menyewa pelaut-pelaut dari Jerman, Perancis dan terutama Belanda. Kelemahan ini akhirnya akan mendorong kejatuhan monopolinya dalam perdagangan rempah-rempah.

Salah satu pelaut Belanda dalam armada Portugis, Jan Huygen van Linschoten, membuat catatan menyeluruh selama enam tahun perjalanan di seluruh nusantara. Dia menaruh perhatian khusus pada kelemahan majikannya. Portugal, tentunya, telah berupaya keras menutupi kelemahannya, tetapi semua ini terkuak pada tahun 1596, ketika van Linschoten kembali ke tanah airnya dan menerbitkan sebuah buku, “A Journey, or Sailing to Portugal India or East India.” Buku tersebut — boleh dibilang semacam panduan perjalanan ke kawasan tersebut — dengan cepat diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, Inggris, Jerman dan Latin.

Dua tahun setelah karya van Linschoten ini diterbitkan, Belanda, melalui konsorsium perusahaan-perusahaan Belanda, mengirimkan armada sendiri ke Indonesia. Usaha pertama armada Belanda ini gagal, tapi secara bertahap, gelombang demi gelombang kapal-kapal Belanda mencapai pulau-pulau, mengusir Portugis dan membawa kekayaan tak terhitung ke Belanda. Portugis yang kekurangan tidak hanya tenaga kerja tetapi juga posisi diplomatik untuk melindungi kepentingannya, bahkan tidak mampu untuk melakukan perlawanan.

Sebagian keberhasilan Belanda dapat dikaitkan dengan hubungan kerja yang baik dengan kekuasaan feodal Jawa yang kuat dan profesionalisme mereka. Setidaknya pada awalnya, mereka datang untuk berdagang, bukan untuk menaklukkan / dan atas dasar itu, dibuat apa yang kemudian menjadi emporium maritim terbesar di dunia di Batavia (sekarang Jakarta).

Seiring waktu, bagaimanapun, pelaut Belanda memerlukan kekuatan militer untuk melindungi monopoli mereka. Untuk menjaga harga pasar internasional agar tetap tinggi, mereka juga membatasi produksi rempah-rempah. Karena alasan ini, hampir seluruh penduduk Kepulauan Banda, sumber pala, dibasmi pada awal abad ke-17. Pulau ini kemudian diisi dengan pekerja perusahaan Eropa. Untuk pekerja lapangan, mereka membawa budak dan tawanan perang.

Juga dengan tujuan untuk mengendalikan produksi rempah-rempah, orang dari Maluku dipaksa wajib militer, ditempatkan di armada kapal Maluku tradisional, dan dikirim untuk menghancurkan kebun pala dan cengkeh saingan. Pulau Buru, di mana saya tinggal sebagai tahanan politik 1969-1979, berubah dari sebuah pulau perkebunan pertanian menjadi savana yang luas.

Mari kita melaju cepat ke abad pertengahan ke-19. Sebagai hasil dari perang Napoleon dan perang Jawa, Belanda dan Hindia Timur telah memasuki penurunan ekonomi. Gula, kopi, teh dan indigo menggantikan rempah-rempah sebagai tanaman produksi utama cash crops. Namun dengan peningkatan produksi dalam negeri dan daya beli yang terbatas di luar negeri, ini menjadi semakin tidak menguntungkan bagi konsorsium Belanda. Untuk meningkatkan keuntungan, Gubernur Jenderal J. van den Bosch, memutuskan bahwa pemerintah harus mampu menjamin hak milik tanah jangka panjang bagi investor dan bahwa pasokan panen dalam jumlah tetap harus diekspor setiap tahun.

Untuk itu, di Jawa van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa, yang dikenal sebagai cultuurstelsel, dimana petani harus menyerahkan sebagian dari produksi tanah mereka kepada pemerintah kolonial. Melalui sistem ini, pemerintah mampu membalikkan penurunan ekonomi Belanda hanya dalam waktu tiga tahun. Namun Jawa, bagaimanapun, berubah menjadi pabrik pemeras pertanian. Selain harus menyerahkan lahan yang ditunjuk untuk produksi kepada pemerintah, membayar pajak tinggi kepada Belanda dan “zakat” untuk majikan lokal, petani dilarang secara hukum untuk pindah dari kampung halaman mereka. Ketika kelaparan atau gagal panen terjadi, secara harfiah tidak ada jalan keluar. Akibatnya, puluhan ribu petani meninggal karena kelaparan. Sementara itu, pemerintah Belanda dan feodal tumbuh kaya makmur dari hari ke hari.

Pada tanggal 13 Oktober 1859, di Brussels, Eduard Douwes Dekker, seorang mantan pegawai dar pemerintah Hindia Belanda, menyelesaikan “Max Havelaar.” Kepeduliannya pada dampak dari kebijakan kolonial di masyarakat Indonesia telah mewarnai karir Dekker, yang awalnya belajar untuk menjadi seorang pendeta. Ketika ia ditugaskan di Sumatera Utara, ia membela seorang kepala desa yang telah disiksa, dan tanpa disadari menemukan dirinya di sisi berlawanan dengan atasannya di ruang sidang. Akibatnya, ia dipindahkan ke Sumatera Barat, di mana ia memprotes upaya pemerintah untuk memantik persaingan etnis. Tak lama, ia dipanggil kembali ke Batavia. Keterampilan menulisnya menyelamatkannya dari pemecatan sepemuhnya. Setelah beberapa gejolak perhentian lainnya, Dekker berakhir di Jawa Barat. Di sinilah, ketika Dekker berusia 29 tahun, kekecewaannya memuncak dan dia mengundurkan diri. Dilihat dari novel otobiografisnya, kita bisa berasumsi dia menulis ke Gubernur Jenderal seperti ini: “Yang Mulia telah mengesahkan: Sistem penyalahgunaan wewenang, perampokan dan pembunuhan, yang menindas Jawa di bawahnya, dan itu adalah apa yang saya hujat. Yang Mulia, ada darah pada uang perak yang telah Anda simpan dari gaji Anda selama ini!” Dia kembali ke Eropa — tidak ke Belanda, tapi ke Belgia, di mana ia menuangkan pengalamannya menjadi “Max Havelaar”.

Gaya Dekker jauh dari halus. Dalam menggambarkan cultuurstelsel ia menulis: “Pemerintah memaksa pekerja untuk menumbuhkan apa yang dikehendaki di tanah pekerja; menghukumnya ketika ia menjual hasilnya ke pihak lain; dan itu menyesuaikan harga yang dibayar padanya. Biaya transportasi ke Eropa, melalui sebuah perusahaan perdagangan istimewa, adalah tinggi. Uang yang diberikan kepada pimpinan-pimpinan untuk mendorong mereka membengkakkan harga pembelian lebih lanjut, dan. . . karena seluruh bisnis harus menghasilkan keuntungan, tidak ada cara lain mendapat keuntungan selain membayar orang Jawa hanya cukup untuk mencegah dia kelaparan. Kelaparan? Di tanah Jawa yang kaya dan subur? Ya, pembaca. Hanya beberapa tahun yang lalu, di berbagai daerah orang-orang meninggal karena kelaparan. Ibu-ibu menawarkan menjual anak-anak mereka untuk mendapatkan makanan. Ibu-ibu makan anak-anak mereka. ”

Publikasi “Max Havelaar” pada tahun 1859 mengguncang. Sama seperti “Uncle’s Tom Cabin” memberi amunisi untuk gerakan abolisionis Amerika, “Max Havelaar” menjadi senjata untuk gerakan liberal yang berkembang di Belanda, yang berjuang untuk mewujudkan reformasi di Indonesia. Dibantu oleh “Max Havelaar,” gerakan liberal mampu membuat malu dan mendesak Pemerintah Belanda menciptakan kebijakan baru yang dikenal sebagai kebijakan etis, dengan tujuan utama mempromosikan irigasi, migrasi antar pulau, dan pendidikan di Hindia Belanda.

Dampak dari reformasi adalah sederhana pada awalnya. Namun pada awal abad ke-20, sejumlah kecil orang Indonesia, terutama anak-anak dari penguasa tradisional, mulai merasakan pengaruhnya. Salah satunya adalah Agus Salim, laki-laki dengan rokok kretek, yang membaca “Max Havelaar” di sekolah terbukti terbangkitkan kesadarannya. Ia, bersama dengan orang-orang Indonesia lainnya yang menyenyam pendidikan Belanda, memupuk gerakan emansipasi dan kebebasan, yang akhirnya menyebabkan revolusi sepenuhnya di tahun 1940an.

Revolusi Indonesia tidak hanya melahirkan negara baru, tapi juga memicu panggilan untuk revolusi di Afrika, kemudian juga membangunkan lebih banyak bangsa terjajah di dunia, dan menandai akhir dari dominasi kolonial Eropa. Mungkin, bisa jadi, memang tak ada cara lain. Bagaimanapun, bukankah dunia dijajah Eropa karena Kepulauan Rempah Indonesia? Orang bisa mengatakan bahwa adalah takdir Indonesia untuk memulai proses dekolonisasi.

Untuk Multatuli — Eduard Douwes Dekker, yang memicu proses ini, dunia ini berhutang besar.

Iklan
Esai Sulaiman Djaya

Ketika Elite dan Intelektual Bermental Budak

Negara bangsa ini, yah Indonesia, sebenarnya sedang mengalami rongrongan dari berbagai sisi: sosial-ekonomi-politik serta sisi kultural-keagamaan, yang jika kita tidak memahami jati diri kita sebagai sebuah bangsa yang unik, memiliki kecerdasan dan falsafah jenuin-nya, niscaya akan ambruk, dan tak lebih menjadi sebuah geografi yang kehilangan identitas dan ideologinya. Di sinilah perlu kembali ditegaskan bahwa ideologi dan falsafah kita bukan liberalisme, neoliberalisme, atau pun komunisme, tetapi ideologi keadaban dan kemanusiaan yang telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 45.

Sayangnya, elite-elite Negara bangsa ini bukanlah mereka yang menjalankan amanat dan pengamal falsafah serta ideologi Negara bangsa sendiri. Alih-alih mereka hanya menjadi ‘perpanjangan’ tangan dari ideologi-ideologi ekonomi-politik dan paham-paham imporan seperti neoliberalisme yang membuat Negara bangsa ini tak punya jatidiri dan menjadi pelayan oligarkhi dan korporasi global ketika menetapkan kebijakan-kebijakan neoliberal, seperti privatisasi aset-aset public dan pencabutan subsidi sosial seperti yang dilakukan Sri Mulyani dalam rezim Joko Widodo saat ini.

Negara bangsa ini merupakan geografi dengan jumlah penduduk terbesar, yang karenanya menjadi sasaran ‘konsumerisasi’ atau upaya menjadikan warga Negara ini hanya sebagai konsumen oleh perusahaan-perusahaan multinasional, yang pada saat bersamaan, sejumlah kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada korporasi global bukannya kepada sektor-sektor yang digarap dan dikelola rakyat, seperti kebijakan yang pro-petani, nelayan, dan usaha-usaha rakyat kecil. Ekonom-ekonom dan intelektual-intelektual kita lebih merupakan para calo yang bekerja untuk kepentingan Amerika dkk, contohnya.

Dalam hal itu, figur bangsa kita yang dapat dikatakan mengurangi dan mengerem peran ekonom dan intelektual calo yang lazim disebut Mafia Berkeley itu adalah KH. Abdurrahman Wahid, yang sayangnya peran mereka kembali menguat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan memiliki perannya kembali di era rezim Joko Widodo.

Sekedar informasi bagi yang ahistoris, ekonom dan think tanks yang lazim disebut Mafia Berkeley itu mulai bekerja di negeri ini sejak Presiden Soekarno digusur oleh CIA-Amerika dan kekuatan TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang loyal kepada Jenderal Soeharto dalam rangka menjadikan Soeharto sebagai presiden Indonesia dengan kompensasi menjadi presiden yang loyal kepada Amerika. Di era Soeharto pula-lah IMF dan World Bank mulai diijinkan memainkan perannya menjadi penentu kebijakan ekonomi Indonesia, di saat kehidupan sosial warga Negara ditekan dengan sejumlah peraturan, intimidasi hingga pembunuhan para aktivis dan pejuang HAM.

Sejak Soeharto berkuasa-lah para ekonom yang tergabung dalam organisasi tanpa bentuk itu memegang kendali ekonomi Indonesia sampai sekarang, dengan jeda sebentar, seperti telah dikatakan, ketika KH. Abdurrahman Wahid (almarahum Gus Dur) menjabat sebagai Presiden, di mana di era Gus Dur, pengaruh mereka tidak lagi semutlak sebelumnya, meski masih tetap punya peran melalui Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Prof. Emil Salim dan Dr. Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretarisnya, yang kemudian dibentuk pula Tim Asistensi pada Menko EKUIN yang diketuai oleh Prof. Widjojo Nitisastro dengan Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretarisnya, yang saat ini dipercaya menjadi salah-satu menteri di kabinet rezim Joko Widodo.

Terkait polah dan perilaku para elite Negara bangsa ini dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, saya teringat apa yang pernah dikatakan Pramoedya Ananta Toer: “Negeri yang begini kaya diubah menjadi negara pengemis…karena tidak adanya karakter pada elite”. Apa yang dikatakan Pramoedya Ananta Toer, penulis prosa terbesar Indonesia yang pernah dinominasikan sebagai penerima Anugerah Nobel Sastra itu, adalah juga realitas politik Indonesia saat ini, di mana para elite Negara bangsa ini tak ubahnya para calo yang bekerja untuk kekutan-kekuatan dan lembaga-lembaga asing, tak ubahnya orang-orang yang tak punya pegangan dan prinsip, tak menjalankan falsafah dan ideologi Negara bangsa sendiri, kecuali sebagai para pelaku ideologi pragmatis demi mendapatkan ‘upah’ dari tuan-tuan Amerika (juga Cina) mereka seperti melalui IMF dan World Bank yang justru mengambil keuntungan dari tanah-air Negara bangsa ini.

Realitas yang sungguh sebuah kenyataan yang pahit dan ironis, di saat sisi kehidupan yang lain juga sedang mengalami disorientasi, seperti maraknya sebaran ujaran-ujaran dan ceramah-ceramah keagamaan yang tidak mendidik secara kultural, dan malah menguatkan oralitas dan kemalasan analitik atau menciptakan ketumpulan intelek yang kemudian melahirkan generasi yang mudah mengkonsumsi hoax dan memahami agama seakan-akan terlepas dari intelek.

Sulaiman Djaya 

 

Esai Sulaiman Djaya

Oligarkhi Bertopeng Demokrasi

Yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini adalah watak predatorisme kaum oligarkhi dan para korporat global yang memainkan kebijakan neoliberal, yang tak segan-segan mengorbankan kepentingan rakyat dan hanya memandang warga Negara sebatas sebagai konsumen. Rasa-rasanya saya perlu mengutip pernyataan Alvaro Garcia Linera, sebelum saya mengajukan sejumlah pertanyaan lainnya, demi sedikit menerangkan apa neoliberalisme itu, yaitu:

“PERTAMA-tama, neo-liberalisme menandakan proses fragmentasi – disintegrasi struktural – terhadap jaringan dukungan, solidaritas, dan mobilisasi kerakyatan. Di penjuru dunia, terutama di Eropa, Amerika Latin, dan Asia neo-liberalisme berkembang dari penghancuran, fragmentasi, dan disintegrasi terhadap gerakan pekerja yang lama, gerakan tani yang lama, dan mobilisasi perkotaan yang berkembang di tahun lima-puluhan dan delapan-puluhan.

Fragmentasi masyarakat dan penghancuran jaringan solidaritas maupun ikatan-ikatan kohesif telah memicu konsolidasi neo-liberalisme.

KEDUA, neo-liberalisme telah terbentuk, termajukan, dan menerapkan dirinya di dunia melalui privatisasi, yakni pengambil-alihan swasta terhadap kekayaan kolektif dan kepemilikan publik, termasuk simpanan publik, tanah, mineral, hutan, dana pensiun. Neo-liberalisme berkembang melalui privatisasi sumber-sumber daya tersebut.

KETIGA, masuknya neo-liberalisme disertai dengan penyusutan dan deformasi negara, terutama aspek negara yang baik-buruknya berhubungan dengan konsep kolektif atau ide-ide kesejahteraan. Neo-liberalisme bertujuan menghancurkan pengertian negara sebagai kolektif atau penjamin kesejahteraan, demi menerapkan tipe ideologi korporat yang menyerukan pengambil-alihan dan penjarahan kekayaan kolektif yang diakumulasikan berkali-kali oleh dua, tiga, empat, atau lima generasi.

KEEMPAT, penerapan neo-liberalisme menyebabkan pembatasan partisipasi politik rakyat; demokrasi diritualkan menjadi pemungutan suara setiap empat tahun. Warga pemilih tidak lagi turut serta dalam penentuan keputusan. Segelintir kecil lingkaran elit politik mengutus dirinya sendiri untuk mewakili rakyat. Inilah empat pilar neoliberalisme – fragmentasi terhadap sektor-sektor pekerja dan organisasi pekerja, privatisasi sumber daya publik, memudarnya peran negara, dan rintangan-rintangan terhadap pengambilan keputusan oleh rakyat”.

Juga pembukaan pidatonya Fidel Castro, yang berbunyi: “Globalisasi adalah realitas obyektif yang menggarisbawahi kenyataan bahwa kita semua adalah penumpang dalam kapal yang sama – planet ini di mana kita semua bertempat tinggal. Tapi penumpang kapal ini melakukan perjalanan dalam kondisi yang sangat berbeda.

Sejumlah kecil minoritas melakukan perjalanan dalam kabin mewah yang dilengkapi dengan internet, telepon seluler dan akses terhadap jaringan komunikasi global. Mereka menikmati makanan yang bergizi, berlimpah dan seimbang berikut persediaan air bersih. Mereka memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang canggih dan seni budaya.

Sejumlah besar mayoritas yang menderita melakukan perjalanan dalam keadaan yang menyerupai perdagangan budak yang menakutkan dari Afrika ke Amerika dalam masa kolonial kami yang lalu. Jadi, 85 persen penumpang kapal ini disesakkan ke dalam lambung kapal yang kotor, menderita kelaparan, penyakit, dan tak mendapat pertolongan.

Tentunya, kapal ini mengangkut terlalu banyak ketidak-adilan sehingga tidak akan terus mengapung, mengejar rute yang begitu tak rasional dan tak masuk akal sehingga tidak akan selamat sampai di pelabuhan. Kapal ini tampak ditakdirkan untuk karam menabrak bongkah es”.

DULU, PARA PEJABAT LOKAL NEGERI INI MENJADI ‘PELAYAN’ PEMERINTAH HINDIA-BELANDA. Sekarang, mereka menjadi ‘pelaksana tugas’ keinginan dan motif kaum oligarkhi dan korporasi global dari dunia sana, seperti dari Amerika Serikat (yang memang mendominasi kebijakan neoliberal saat ini dan memaksakannya untuk dilaksanakan di Negara-negara lain), yang menjerat mereka melalui lembaga-lembaga ekonomi dan finansial seperti IMF dan World Bank.

Sejak Soekarno dikudeta dan dilengserkan oleh CIA-Amerika dengan menggunakan dan memperalat TNI Angkatan Darat yang loyal kepada Jenderal Soeharto, presiden-presiden Indonesia, kecuali K.H. Abdurrahman Wahid, adalah orang-orang lemah yang mau ditekan dan diatur oleh lembaga-lembaga yang dikendalikan oleh oligarkhi dan korporasi global (Amerika dkk). Di masa Megawati Soekarno Putri yang konon ‘pembela’ wong cilik, terjadi privatisasi BUMN. Begitu pun di era Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan neoliberal mencengkeram Indonesia.

Jika mau dikatakan, Presiden Abdurrahman Wahid-lah yang sesungguhnya Soekarnois, bukan Megawati Soekarno Putri atau pun Presiden Joko Widodo sebagaimana yang didengungkan kaum fanatik pendukung Presiden Joko Widodo, di mana di eranya (Era Gus Dur) dilakukan restorasi (pelurusan) sejarah Indonesia yang selama ini dipalsukan oleh rejim Soeharto selama puluhan tahun. Ia pula yang membubarkan dwi-fungsi ABRI dan memisahkan POLRI dari TNI. Termasuk ia pula yang berani mengangkat Menteri Pertahanan dari sipil dan menempatkan non-Angkatan Darat (AU dan AL) ke posisi-posisi strategis pemerintahan setelah sebelumnya mereka disingkirkan, seperti untuk jabatan Panglima Tertinggi TNI. Meski ia (Gus Dur) pun belum sepenuhnya lepas dari ‘jerat’ neoliberalisme.

Haruslah jujur dikatakan bahwa Indonesia, tidak seperti sejumlah Negara Amerika Latin yang dulu justru ‘berguru’ pada Indonesia era Soekarno, merupakan korban liberalisme Keynesian pada masa Orde Baru Soeharto dan neoliberalisme oligarkhi dan korporasi global pada saat ini, yang menjerat Indonesia lewat sejumlah lembaga global mereka, seperti contohnya IMF dan World Bank. Dan elite-elite Negara bangsa ini kemudian menjadi perpanjangan tangan mereka, mirip sejumlah pejabat dan birokrat lokal di era kolonialisme Belanda dulu.

Bahkan, dengan pahit perlu dikatakan, agenda dan program liberalisasi dijalankan elite-elite Negara bangsa ini, dari tingkat presiden hingga para menteri, yang jauh lebih liberal dibandingkan negara-negara kapitalis besar sekali pun. Jika, misalnya, di era Orde Baru, kolonialisme mutakhir tersebut diwujudkan dalam “topeng” pembangunan, sekarang ini ‘dikemas’ dalam kerangka globalisasi, pasar bebas, investasi, privatisasi, dan yang sejenisnya.

Sulaiman Djaya 

 

Esai Sulaiman Djaya

Siapakah Penentu Demokrasi Elektoral Liberal?

JIKA KITA IBARATKAN DUNIA SAAT INI TAK UBAHNYA PAPAN CATUR, maka rajanya adalah oligarkhi dan korporasi global, sedangkan para punggawa dan pasukannya adalah para pemimpin Negara, militer, partai politik, kongres, dan media. Dunia hari ini, jika saya meminjam metaforanya Hannah Arendt dalam bukunya yang berjudul The Human Condition itu, adalah ketika yang private (yang ekonomi) menguasai dan mengatur yang publik dan yang politis, dalam arti para penguasa politik sesungguhnya adalah oligarkhi dan korporasi global, seperti tercermin dalam demokrasi elektoral liberal saat ini.

Terkait maraknya sejumlah sikap partisan terkait Pilpres 2019, saya tentu punya pendapat sendiri, yang tentu saja tak lepas dari pembacaan dan pengamatan saya selama berlangsungnya rejim yang sedang berkuasa saat ini. Beberapa orang bilang ke saya: Joko Widodo itu seorang Soekarnois. Apa yang mereka nyatakan itu saya tanya ulang: Jika benar Joko Widodo seorang Soekarnois, mestinya ia mencegah sejumlah kebijakan neo-liberal yang dilakukan Sri Mulyani, Darmin Nasution, dkk yang dibela Luhut Binsar Panjaitan dan mestinya tidak menendang Rizal Ramli dari kabinetnya. Saya katakan juga, beberapa kebijakan itu, bukannya malah mengkhianati slogan Revolusi Mental yang dulu ia kumandangkan? Dan di mana Tri Sakti Soekarno yang telah diwujudkan Joko Widodo?

Adalah sebuah kontradiksi ketika Anda mengatakan bahwa ia melaksanakan prinsip berdikari tapi pada saat bersamaan mengikuti IMF dan World Bank. Prosedur-prosedur dan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kedua lembaga itu mengikat, dan mereka sanggup memainkan kartu mereka, jika misalnya, klien mereka, tidak mematuhi motif dan tujuan mereka. Sehingga, dengan sendirinya, mereka mengatur dapur Negara bangsa ini yang seharusnya diatur sendiri. Jika demikian: di mana prinsip berdikari?

Barangkali saja sudah terbentuk kesan di sejumlah kalangan bahwa secara leadership, Joko Widodo tidak memiliki arah yang jelas terkait kebijakan ekonomi dan politiknya bagi Negara bangsa ini. Dalam arti, Joko Widodo selama ini lebih memainkan perannya sebagai orang yang ‘mengikuti’ aspirasi dan bisikan sejumlah menteri dan think tanks di belakangnya, yang ternyata beberapa dari mereka adalah para penganjur kebijakan neoliberal.

Tidakkah infrastruktur-infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang ia bangun itu sebenarnya dalam rangka memenuhi kebutuhan para investor atau para korporat dan kaum oligarkhi global yang mengucurkan dananya melalui IMF dan World Bank, contohnya? Saya bertanya demikian, karena jika berdasarkan dana APBN, tidak mungkin Negara ini sanggup melakukan penyelenggaraan sejumlah mega project tersebut karena kapasitas APBN, dan pada saat bersamaan ternyata terdapat sejumlah perusahaan global di wilayah sekitar pembangunan sejumlah fasilitas dan infrastruktur tersebut.

Sementara, di sisi lain, kebijakan yang berpihak kepada para petani, contohnya, belum terasakan dengan jelas. Juga, di era rezim ini, terjadi kekerasan agraria di sejumlah tempat demi memenuhi keinginan para pemodal dan para investor, yang acapkali tidak mempertimbangkan masalah dampak ekologis, di mana masalah ekologis ini pun menurut saya belum mendapatkan perhatian yang jelas baik dari pihak rejim saat ini.

Jika benar bahwa kepemimpinan Joko Widodo yang tidak memiliki kejelasan arah kebijakan ekonomi dan politik, adakah hal itu merupakan cerminan krisis ideologi dan identitas Negara bangsa ini? Saya berhak mempertanyakan hal seperti itu karena saya adalah salah-satu warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ratusan juta warga Negara lainnya.

Sulaiman Djaya 

 

Esai Sulaiman Djaya

Pilpres untuk Siapa?

Dalam Demokrasi Elektoral Liberal sekarang ini, warga Negara yang tak terdidik hanya jadi sapi perah. Dalam Pilpres, suara rakyat hanya dibutuhkan demi kepentingan oligarkhi dan korporasi yang membajak demokrasi. Rakyat bukan penentu kebijakan, karena dengan berpartisipasi dalam Pilpres, rakyat yang bodoh atau tak tercerahkan tak ubahnya hanya jadi ‘sapi perah’ kelompok elite kepentingan. Sementara dalam tiap rezim, termasuk rezim Joko Widodo saat ini, kebijakan acapkali tidak berpihak kepada rakyat kecil. Impor terbukti gila-gilaan dan membunuh produktivitas petani dan sektor pertanian. Seakan memang sudah jelas bahwa demokrasi itu sendiri sekedar topeng kapitalisme mutakhir, semisal panggung oligarkhi dan korporasi. Yang dapat menentukan kebijakan adalah gerakan rakyat atau gerakan masyarakat madani, seperti melalui demonstrasi. Atau melalui gerakan pendidikan politik dan gerakan kebudayaan yang menyadarkan dan mencerahkan masyarakat.

Kenyataan pahit lainnya adalah bahwa SAAT INI PEMAHAMAN TENTANG POLITIK BERSIFAT MACHIAVELIAN, politik yang lebih dimengerti, dan pada kenyataannya memang demikian, sebagai predatorisme oligarkhi dan korporasi global. Politik dalam arti ‘keberpihakan kepada mayoritas warga’, kalau pun ada, lebih merupakan kemasan halus kapitalisme global, di mana warga Negara lebih dipahami sebagai konsumen komoditas mereka, bahkan hingga sumber daya dan fasilitas yang mestinya dikelola Negara sekali pun, dikomoditaskan oleh oligarkhi dan korporasi. Jika kita bertanya: Apakah elite-elite bangsa ini mengamalkan amanat UUD 45 dan isi Pancasila? Maka jawabannya tidak. Dulu, barangkali, pengaruh dan dominasi lembaga-lembaga global (Amerika) dkk itu masih sebatas berada di halaman Negara bangsa kita, tapi saat ini sudah berada di dapur Negara bangsa kita. Mereka bahkan mampu mengarahkan kebijakan apa dan keputusan seperti apa yang akan diambil oleh anggota DPR dan para elite-elite eksekutif negeri ini, dari tingkat presiden hingga menteri.

Sebagai contoh, terkait rezim saat ini, misalnya, warga Negara yang tercerahkan akan mengajukan beberapa pertanyaan:

[1] Bagaimana sesungguhnya proses pengambilan keputusan dan kebijakan para elite itu, mengingat misalnya, terkait kebijakan ekonomi dan politik Luhut Binsar Panjaitan, Darmin Nasution dan Sri Mulyani, yang membuka lebar-lebar modal asing (100%) pada sektor-sektor yang seharusnya dikelola rakyat

[2] Atas dasar apa keputusan tersebut diambil, mengingat banyak sekali kebijakan yang diambil Sri Mulyani, Darmin Nasution, Luhut Binsar Panjaitan dkk lebih berpihak kepada oligarkhi dan korporasi global ketimbang pada pemberdayaan usaha warga negara bangsa ini.

[3] Apakah, jika dilihat dengan kacamata buruk-sangka, rezim saat ini memang sebuah Negara dengan banyak boss? Yang kebetulan para boss itu tak ubahnya para don dari dunia sana yang seenaknya saja menekan dan mengarahkan kebijakan Negara lain yang akan menguntungkan mereka.

[4] Sebab, di saat ketersediaan komoditas, sebagai contohnya, Negara ini malah mengimpor beras, bawang, gula, garam, pisang, dan yang lainnya secara gila-gilaan sehingga berimbas pada para petani dan wong cilik.

Kenyataan tersebut jangan sampai membuat sejumlah kalangan menyimpulkan Joko Widodo adalah figur lemah dari sisi leadership, yang lebih terlihat diatur sejumlah meterinya, ketimbang mengatur para menterinya. Atas usulan siapakah Sri Mulyani masuk kabinet jika bukan atas usulan kaum liberal dan para ekonom neoliberal yang American Minded yang think tanks-nya ada di negeri ini. Barangkali memang benar, the king maker di belakang rezim saat ini salah-satunya adalah Luhut Binsar Panjaitan dan nama-nama kawakan para think tanks Mafia Berkeley, yang dalam beberapa kasus cenderung mendukung kebijakan Darmin Nasution dan Sri Mulyani meski beberapa elite dan intelektual sempat mengingatkan Joko Widodo terkait sejumlah kebijakan yang cenderung neoliberal.

Kenapa Rizal Ramli, misalnya, yang merupakan orang pilihan mendiang Gus Dur justru ditendang? Mungkin proklamasi era millennial ini cocok dengan krisis politik, ideologi dan identitas bangsa kita saat ini: “Proklamasi………Kami elite-elite Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ini menyatakan siap melaksanakan kebijakan neoliberal dan melayani keinginan korporasi global Amerika dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”

Tentu kita tidak boleh lupa bahwa tertulis dalam UUD 45: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”

Namun sekarang Negara beserta para elitnya ngangguk-ngangguk dan manut kepada lembaga-lembaga Amerika seperti World Bank, IMF, NDI dan USAID untuk mengkhianati Pancasila dan UUD 45. Sehingga aset-aset Negara diprivatisasi seperti di era Megawati oleh korporasi global (Amerika dkk), usaha anak-anak bangsa tumbang oleh mafia dan kartel internasional, bahkan ditumbangkan kebijakan politik bangsa sendiri. Sampai bangsa ini tak lagi punya pemimpin, yang ada adalah elite-elite yang menjadi pencuri-pencuri kecil yang melayani pencuri-pencuri besar (korporasi global).

Kasus Novel Baswedan tidak terselesaikan, dan sepertinya sengaja tidak diselesaikan oleh rezim Joko Widodo saat ini. Sebuah contoh kebobrokan dan kelemahan rezim dan Negara yang tak berdaya menghadapi para mafia dan kartel pangan.

Hal demikian adalah cerminan krisis politik, ideologi dan identitas yang melanda bangsa yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia: kehilangan jatidiri dan martabat. Intelektual-intelektual negeri ini ternyata para kolaborator ideologi liberal dan kebijakan ekonomi neoliberal pro Amerika. Mafia Berkeley Jilid II. Juru dakwah-juru dakwah yang menyiapkan jalan bagi kebijakan neoliberal.

Tak ketinggalan, media atau pers Indonesia pun menjadi kolaborator mereka, dan saat ini sedang berlangsung, bagaimana media dan pers Indonesia bekerja pula untuk mempertahankan status quo yang pro kebijakan neoliberal. Dalam konteks suksesi dan pemilihan umum tingkat presiden, oligarkhi dan korporasi ini acapkali bermain dua kaki. Masyarakat dan publik dibuat gamang oleh mereka, dihasut setiap waktu dengan propaganda-propaganda partisan yang tidak mendidik dan semakin menambah kebodohan warga Negara, bukannya mencerdaskan. Tentu saja mereka, oligarkhi dan korporsai global ini, seperti telah disebutkan, ‘membeli’ bos-bos media, karena media dapat menjadi instrument komunikasi dan propaganda massif yang cepat dan efektif untuk menyebarkan propaganda-propaganda yang sejalan dengan kepentingan mereka.

Terkait yang demikian, Professor James Petras pernah mengungkapkan pernyataan yang menarik: “Hubungan antara teknologi informasi, khususnya internet dengan politik merupakan isu penting yang menjadi bagian dari gerakan sosial kontemporer. Banyak ilmuwan terdahulu mengembangkan teknologi informasi untuk tujuan ganda, di satu sisi teknologi informasi berhasil mengakselerasi aliran capital secara global khususnya capital financial dan memfasilitasi agenda globalisasi ala imperialis”.

Sulaiman Djaya

Esai Sulaiman Djaya

Indonesia Tanah Airnya Siapa?

“Indonesia tanah air beta…..tanah tumpah darah para penguasa modal….elite-elitenya menjadi para pelayan tuan-tuan neoliberal…..”

APAKAH elite-elite Negara bangsa ini memahami dan mengamalkan falsafah, dasar Negara dan ideologi bangsa sendiri? Ataukah mereka mengabaikan dan meninggalkannya, mengkhianatinya? Itulah sejumlah pertanyaan yang terbersit di benak penulis ketika melihat kenyataan saat ini di mana demokrasi elektoral liberal hanya topeng oligarkhi dan korporasi yang ‘menjajah’ dan ‘mengendalikan’ yang politis.

Indonesia sebagai sebuah nama bagi geografi yang kemudian dicakup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentulah saya ‘kenal’ ketika saya mulai menjalani pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD). Salah-satunya melalui materi sejarah, yang baru saya sadari kemudian ternyata materinya merupakan propaganda rezim Orde Baru Soeharto. Meski kemudian saya tahu, bersamaan dengan pembawaan otodidak saya, untuk membaca buku-buku di luar kebutuhan materi kuliah di sebuah universitas di mana saya ikut duduk di kelas bersama para mahasiswa/i yang lain, saya jadi tahu bahwa Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah buah dari ‘peristiwa’ politik dalam rentang 1945-1950an, karena sebelumnya geografi yang kini tercakup dalam nama Indonesia adalah sebaran sejumlah kerajaan dan kesultanaan hingga ‘pemerintahan lokal’ masyarakat adat, termasuk di era Pemerintah Hindia-Belanda.

Namun demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan ‘penyatuan’ sejumlah warisan historis kerajaan dan kesultanan di wilayah-wilayah yang kini tercakup dalam nama Indonesia, merupakan bukti kecerdasan dan kearifan para bapak bangsa kita bahwa sebaran kerajaan dan kesultanan itu pada hakikatnya adalah masih ‘saudara’ setanah-air meski beragam suku, budaya, bahasa, ras, dan agama. Dan inilah keunikan sekaligus keunggulan bangsa kita, yang kemudian ‘dipatenkan’ dalam Dasar Negara (Pancasila) dan UUD 45 dengan ‘motto’ Bhinneka Tunggal Ika. Terbentuk dari rajutan dan sulaman keragaman namun memiliki kesadaran bersama untuk menamakan diri mereka sebagai ‘Bangsa Indonesia’. Sebuah ‘Bangsa’ yang kemudian sejak era orde baru Soeharto, mulai ‘dikendalikan’ oleh kekuatan asing (Amerika dkk) setelah sebelumnya diatur oleh bangsa lain (Belanda).

Adapun tulisan ini bermula, atau saya terdorong untuk menulis refleksi kebangsaan ini, tersulut ketika seorang teman meminta pendapat dan pandangan ihwal kemunculan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang menurut saya, jika berbicara secara konseptual, partai yang baru berusia seumur jagung tersebut masih ambigu dan boleh dikatakan reaksioner dan mentah. Meski di belakangnya ada orang-orang hebat yang tidak mau menampakkan diri. Dibanding banyak kekeliruan komentar dan pandangan yang dilontarkan sejumlah tokoh muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat merespon atau menanggapi isu yang berkembang, misalnya, isu yang diangkat Partai Rakyat Demokratik (PRD) lebih urgen untuk saat ini, seperti soal keadilan dalam distribusi ekonomi, di mana saat ini memang harus diakui ‘demokrasi’ sedang dibajak oleh oligarkhi lokal dan oligarkhi global, bahwa demokrasi ternyata tak lebih mekanisme korporasi dalam mengatur dan mengendalikan kehidupan kebangsaan, kewargaan, dan kenegaraan bangsa kita.

Bila dibandingkan dengan anak-anak muda di Partai Solidaritas Indonesia (PSI), anak-anak muda di PRD (Partai Rakyat Demokratik) lebih cerdas dan lebih paham konteks falsafah bangsa ketimbang anak-anak PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang lahir dari rahim ‘world of view’ ideologi liberal Amerika, yang sempat beberapa kali mengundang tawa publik karena kekeliruan mereka ketika mengemukakan pendapat dan komentar terkait isu dan persoalan yang berkembang dalam kehidupan bangsa ini. Sampai pernah diplesetkan menjadi Partai Sawit Indonesia (PSI). Beberapa tokoh muda di PSI juga tampak tidak paham geopolitik dunia saat ini, sampai si tokoh itu memuji penjahat kemanusiaan yang bernama John McCain di akun medsosnya.

Harus pula diakui bahwa saya saat ini memang tidak mempercayai partai politik, elite elite negeri ini, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Karena bagi saya, mereka semua sama: tidak menjalankan visi Pancasila dan amanat UUD 45, yang ada malah mereka berusaha mengamandemen UUD 45 yang sejalan dengan kepentingan kebijakan liberal. Sebagai warga Negara saya berhak memiliki persepsi dan pandangan yang seperti itu berdasarkan pembacaan subjektif saya, karena hakikat pendirian Negara bangsa adalah demi cita-cita warga Negara. Namun kenyataannya bangsa dan Negara ini dikangkangi feodalisme baru yang berbaju partai politik dan rutinitas suksesi.

Kebijakan liberal itu, contohnya, tampak tambah menguat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena kebetulan Wakil Presidennnya, yaitu Boediono dan salah-satu menteri di kabinetnya, yaitu Sri Mulyani adalah orang-orang neoliberal dari mazhab Konsensus Washington. Yang saya maksud kebijakan neoliberal adalah kebijakan yang tidak pro rakyat, tetapi lebih pro oligarkhi dan korporasi global (Amerika dkk), seperti kebijakan pencabutan subsidi sosial dan privatisasi aset-aset Negara. Berikut contoh regulasi (Undang-Undang) yang disetir oleh kebijakan liberal (pro oligarkhi dan korporat global): UU Penanaman Modal Asing, UU Migas, UU Sumber Daya Air, dan UU BUMN. Pengesahan UU ini dilakukan dengan intervensi konsultan asing seperti New Democratic Initiatives (NDI) dan United States Agency for International Development (USAID).

Mereka contohnya bermain dengan menggunakan tangan DPR dan para menteri, seperti dengan menggunakan tangannya Laksamana Sukardi, Boediono, Sri Mulyani, Darmin Nasution, dan sejumlah think tanks dan arsitek kebijakan neoliberal di negeri ini, yang juga masih aktif, seperti di rezim Joko Widodo saat ini.

Sulaiman Djaya

Sosial Politik

Amerika dan Israel Sebagai Negara Teroris

Filsuf terkenal AS Noam Chomsky menggambarkan Amerika Serikat sebagai “negara teroris utama di dunia” karena operasi-operasi global negara itu yang dijalankan oleh CIA. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Truthout, sejarawan Amerika itu menunjuk ulasan rahasia dari CIA sendiri untuk mempersenjatai para pemberontak di seluruh dunia. Bahwa The New York Times pada tanggal 15 Oktober memilih judul dalam salah satu kisah, yang mengatakan “Bantuan Rahasia CIA Memicu Skeptisisme Tentang Bantuan Terhadap Para Pemberontak Suriah.” Namun Chomsky percaya bahwa koran itu seharusnya memilih judul: “Berita Resmi:. AS Adalah Negara Teroris Utama Dunia, Dan Bangga Akan Hal Itu.” Bahwa “kampiun dalam menyebarkan teror” membuatnya melakukan peran antagonis terhadap kelompok-kelompok oposisi di seluruh dunia. “Paragraf pertama dari artikel New York Times itu mengutip tiga contoh utama dari ‘bantuan rahasia’: Angola, Nikaragua dan Kuba. Bahkan, setiap kasusnya merupakan operasi teroris besar yang dilakukan oleh AS,“ ujar Chomsky.

Bahwa Amerika Serikat, yang pada tahun 1980-an, mendukung era Apartheid Afrika Selatan ketika menyerang Angola untuk melindungi dirinya “dari salah satu ‘kelompok teroris yang terkenal di dunia,” yang menurut Washington adalah: “Kongres Nasional Afrika pimpinan Nelson Mandela. ” “Washington bergabung dengan Afrika Selatan dalam memberikan dukungan penting bagi teroris tentara teroris Unita pimpinan Jonas Savimbi di Angola,” tulis Chomsky. “Konsekuensinya menghebohkan. Sebuah penyelidikan PBB tahun 1989 memperkirakan bahwa penghancuran Afrika Selatan menyebabkan tewasnya 1,5 juta orang di negara-negara tetangga, belum lagi apa yang terjadi di Afrika Selatan sendiri.“ Dalam contoh lain “kampanye dengan pembunuhan dan merusak ” Amerika Serikat yang diarahkan pada Kuba, termasuk invasi Teluk Babi yang gagal dan embargo keras yang masih berlanjut. “Jumlah korban pada perang teroris panjang diperkuat oleh embargo yang menghancurkan, yang bahkan terus terjadi hingga hari ini yang bertentangan dengan sikap dunia. Pada tanggal 28 Oktober, PBB, untuk yang ke-23 kalinya, mendukung ‘perlunya mengakhiri blokade ekonomi, komersial, dan keuangan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Kuba,” demikian ditulis Chomsky.

Chomsky juga berbicara bahwa perang-perang dibawa Amerika kepada pihak-pihak oposisi di Amerika Tengah pada tahun 1980. Chomsky menyimpulkan bahwa Amerika Serikat terus melakukan operasi-operasi mematikan dengan serangan pesawat drone di beberapa negara Muslim seperti Pakistan dan Yaman. “Untuk ini kita dapat menambahkannya sebagai kampanye teroris terbesar di dunia: proyek pembunuhan global ‘para teroris’ oleh Obama. ‘Kebencian menghasilkan akibat’ dari mereka yang menjadi korban drone dan serangan pasukan khusus yang telah sangat jelas untuk diminta komentar lebih lanjut,” tulisnya . “Ini adalah catatan untuk direnungkan dengan beberapa kekaguman.”[1]

AMERIKA TIDAK TAKUT PADA ISLAM RADIKAL
Yang dikhawatirkan Amerika bukanlah Islam radikal, tetapi kecenderungan negara bonekanya untuk merdeka. Ia menambahkan dalam sebuah artikel yang dipublikasikan dalam surat kabar Inggris, The Guardian bahwa AS menekankan pentingnya karakter bagi setiap rezim yang didukungnya di dunia Arab. Kemudian yang paling penting baginya adalah mengendalikannya. Dikatakan bahwa warga negara di negara-negara itu terus dibodohkan hingga mereka melepaskan sendiri ikatan-ikatannya. Ia lebih suka meminjam kata-kata yang muncul di layar Channel Al-Jazeera yang mengatakan “Dunia Arab Membara” untuk mempermudah pesan artikel yang ditulisnya untuk mengkritik politik AS dalam memperlakukan rezim-rezim diktator, terutama di dunia Arab.

Ia mengatakan bahwa “Pemberontakan tiba-tiba di Tunisia telah menciptakan gempa yang mengakibatkan terusirnya diktator dukungan Barat, dan bahkan gemanya bergaung di dunia Arab, khususnya di Mesir, di mana para demonstran berhasil mengalahkan kebrutalan polisi presiden diktator. Ia menambahkan bahwa Washington dan sekutunya “menganut prinsip yang kuat berdasar pada penerimaan demokrasi selama hal itu sejalan dengan tujuan strategis dan ekonominya.”

Chomsky memberi contoh terkait perlakuan Amerika terhadap rezim-rezim diktator di dunia, seperti di Rumania, di mana Washington mendukung rezim Presiden Nicolae Ceausescu, yang digambarkan sebagai “diktator yang paling korup di Eropa Timur” sehingga untuk berdiri di sampingnya saja menjadi perkara yang mustahil. Namun tidak lama kemudian Washington memuji penggulingannya. Di mana hal ini dilakukan untuk menghindar dari dampak buruk akibat sikap-sikap Amerika sebelumnya. Ia melihat bahwa jenis perlakuan ini terus menjadi kebiasaan Amerika Serikat. Bukankah mantan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos; Haiti, Jean-Claude Duvalier; Korea Selatan, Chan Doo-hwan; Indonesia, Suharto; dan banyak lagi yang lainnya, di mana dari mereka ini dapat diambil pelajaran. Ini tidak lain adalah bukti atas semua itu.

Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat mungkin melakukan cara yang sama terhadap Presiden Mesir, Hosni Mubarak, dengan berbagai prosedur rutinitas yang diperlukan dalam upaya memastikan bahwa rezim penggantinya tidak banyak menyimpang dari jalan yang telah dirancangnya.[2]

USA DAN ISRAEL ADALAH DUA NEGARA “BAJINGAN” YANG BEROPERASI DI TIMUR TENGAH
“Sebenarnya ada dua negara bajingan yang beroperasi di wilayah tersebut, yang menggunakan agresi dan teror dan melanggar hukum internasional: Amerika Serikat dan Israel,” tulis Chomsky dalam sebuah artikel baru-baru ini. Chomsky mengecam satu dekade kebijakan agresif Amerika Serikat terhadap Iran atas program energi nuklirnya. “Sepuluh tahun yang lalu Iran menawarkan untuk menyelesaikan perbedaan dengan Amerika Serikat atas program nuklirnya bersama dengan semua isu lainnya. Pemerintahan Bush menolak tawaran itu sambil bersikap marah dan menegur diplomat Swiss yang menyampaikannya,” demikian dikemukakan Chomsky.

Dia juga menyebutkan proposal yang dibuat oleh Turki dan Brasil pada tahun 2010 di mana Iran akan mengirimkan uranium yang diperkaya ke luar negeri untuk disimpan. Sebagai imbalannya, Barat akan menyediakan bahan bakar untuk reaktor penelitian medis Iran. Chomsky menjelaskan bagaimana AS merusak proposal itu. “Presiden Obama marah dan mengecam Brasil dan Turki karena memecahkan barisan, dan dengan cepat menjatuhkan sanksi lebih keras. Karena kesal, Brasil mempublikasikan isi surat dari Obama di mana dia telah mengusulkan pengaturan ini, mungkin dengan asumsi bahwa Iran akan menolaknya. Insiden ini dengan cepat menghilang.”

Pemerintahan Obama melanggar NPT (Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir) dengan tetap menjaga ancaman opsi militer. “Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang secara langsung melanggar Nuklir Non – Proliferasi Nuklir (dan lebih parah lagi, melanggar Piagam PBB) dengan mempertahankan ancaman kekerasan terhadap Iran,” tulis Chomsky. “Amerika Serikat juga bisa bersikeras bahwa kliennya, yakni Israel, menahan diri dari pelanggaran berat atas hukum internasional – yang hanya merupakan salah satu dari banyak pelanggaran.”

Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman mengumumkan perjanjian interim atas program energi nuklir negara itu pada bulan lalu di Jenewa. Kesepakatan itu akan memberikan waktu enam bulan untuk pembicaraan substantif untuk mencapai kesepakatan jangka panjang. Hak Iran untuk memperkaya uranium telah menjadi titik pembahasan utama dalam negosiasi. Setelah kesepakatan itu diumumkan, para pejabat Iran menyatakan bahwa dokumen tersebut termasuk hak Iran untuk melakukan pengayaan uranium. Di sisi lain, para pejabat AS mengatakan bahwa kesepakatan itu tidak memberikan hak tersebut kepada Teheran. Ketika berbicara pada Forum Saban Brookings Institution, Presiden Barack Obama juga mengatakan bahwa kesepakatan interim tidak memberikan Iran “hak untuk memperkaya” uranium.[3]

Kala itu Noam Chomsky mengingatkan dunia internasional agar tidak terlalu banyak berharap Presiden AS Barack Obama akan melakukan perubahan signifikan dalam gaya pemerintahan dan kebijakan negeri Paman Sam itu. Menurut Chomsky, AS di bawah kepemimpinan Barack Obama masih akan mempertahankan apa yang disebut Chomsky “prinsip-prinsip mafia” dalam kebijakan luar negerinya. “Ketika Obama resmi menjadi presiden, Condoleezza Rice bilang Obama akan melanjutkan kebijakan Bush dan sedikit banyak itulah yang terjadi. Yang berbeda cuma gaya retorikanya saja. Padahal yang dibutuhkan adalah perbuatan baik bukan cuma retorika. Tindakan yang baik akan memunculkan cerita yang berbeda,” ujar Chomsky. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam ceramahnya di School of Oriental and African Studies (SOAS) di London, Inggris. Pada kesempatan itu, Chomsky membeberkan berbagai contoh doktin-doktrin kebijakan luar negeri AS sejak berakhirnya Perang Dunia II sampai masa pemerintahan Obama.

Menurutnya, tidak ada perubahan mendasar dalam konsep fundamental kebijakan luar negeri AS. AS masih tetap berpegang pada keyakinan tradisionalnya bahwa jika AS bisa menguasai dan mengkontrol sumber-sumber energi di Timur Tengah, maka AS bisa menguasai dan mengendalikan dunia. Chomsky menyebut doktrin yang diterapkan AS dalam kebijakan luar negerinya untuk medominasi dunia itu sama dengan “prinsip mafia”.

IRAN DAN IRAK
“Seorang Godfather (sebutan untuk bos mafia) tidak mentoleransi ‘para pembangkangnya, apalagi jika pembangkang itu sukses’. Bagi AS, bersikap seperti itu sangat berbahaya dan oleh sebab itu bagi AS, pembangkang harus disingkirkan agar yang lain tahu bahwa ketidakpatuhan pada AS bukan sebuah pilihan. Pembangkang yang sukses, bagi AS merupakan “virus” yang bisa menular kemana-mana,” begitulah sebagaimana diungkapkan Chomsky. Dan salah satu “virus” yang ditakutkan AS sampai saat ini adalah Iran. Ketakutan itu sudah ditunjukkan AS saat menumbangkan parlemen Iran yang terpilih secara demokratis pada tahun 1953. “Tujuan AS waktu itu adalah ingin mengendalikan sumber-sumber minyak Iran,” kata Chomsky. Tapi AS kembali harus menghadapi “virus” pembangkangan pada tahun 1979, ketika pecah revolusi Islam Iran. Kali ini, upaya AS untuk memusnahkan “virus” itu dengan membujuk militer Iran, gagal total. Dan AS beralih memberikan dukungan pada pemimpin Irak, Saddam Hussein saat itu untuk melakukan invasi ke Iran. “Sampai detik ini, AS masih terus ‘menyiksa’ Iran dengan sanksi dan alat tekanan lainnya,” sambung Chomsky.

Ia mencibir tudingan yang menyebutkan kemungkinan Iran membangun program nuklirnya untuk membuat persenjataan. Ia malah menyebutkan bahwa AS-lah yang sudah menyiapkan senjata-senjata anti-misil di Israel, bukan untuk pertahanan negara tapi untuk sewaktu-waktu menyerang Iran. Chomsky juga mengingatkan kembali hubungan mesra AS dengan mantan pemimpin Irak, Saddam Hussein. Hubungan itu berlanjut hingga selesainya perang Irak-Iran di era tahun 1980-an. AS mengundang para ilmuwan Irak dan memberikan pelatihan dalam bidang program nuklir. AS mulai kesal dengan Saddam Hussein ketika pemimpin Irak itu melakukan invasi ke Kuwait pada tahun 1990-an yang juga salah satu sekutu dekat AS di Timur Tengah. “AS dengan cepat berubah. Saddam yang tadinya teman akrab AS menjadi sosok yang dianggap seperti reinkarnasi Hitler oleh AS,” tukas Chomsky.

Akhirnya dengan segala cara dan alasan yang manipulatif, AS melakukan agresi ke Irak dan melakukan “genosida” terhadap rakyat sipil di Negeri 1001 Malam itu. Begitu pula di Afghanistan dan kawasan Timur Tengah lainnya, kepentingan AS cuma satu, yaitu menguasai sumber alam berupa hasil minyak bumi yang melimpah di kawasan tersebut dengan atau tanpa kekerasan.

Dan lewat media massa serta sejumlah intelektual pro-pemerintah, pemerintah AS berhasil memanipulasi publik AS dengan mengatakan bahwa kejahatan dan kekejaman yang dilakukan AS adalah untuk “pertahanan” negara atau “intervensi demi kepentingan kemanusiaan.” Chomsky menambahkan, Obama telah memperluas perang Bush di Afghanistan dengan melibatkan NATO yang digunakan AS bukan untuk memperkuat kontrol AS terhadap suplai energi tapi juga untuk menjaga agar Eropa tetap dibawah kendali AS.

Sumber-sumber minyak di Timur Tengah, kata Chomsky, merupakan “sumber dari kekuatan strategis” dan “salah satu material yang paling berharga dalam sejarah dunia”. Ia mengutip pernyataan mantan presiden AS Eisenhower yang mengatakan bahwa Timur Tengah dan sumber minyaknya merupakan “wilayah yang secara strategis paling penting di dunia.” Jika AS berhasil menguasai sumber minyak Timur Tengah, maka AS secara subtansial bakal menjadi penguasa dunia. Untuk itu, AS harus memberikan dukungan pada rezime yang brutal dan kejam serta menghalangi pembangunan serta demokratisasi di Timur Tengah. Satu hal yang sebenarnya bertentangan dengan retorika AS selama ini yang katanya ingin menegakkan demokrasi di kawasan itu.

SOMALIA, DARFUR DAN ISRAEL
Peran AS dalam kekacauan di Somalia menurut Chomsky, salah satunya adalah kampanye perang melawan teror yang dikobarkan AS. AS berhasil menimbulkan opini bahwa lembaga amal Muslim di Somalia, Barakat adalah salah satu organisasi yang memberikan bantuan pada teroris, sehingga lembaga itu ditutup. Penutupan Barakat merupakan pukulan berat bagi Somalia karena lembaga ini memainkan peran yang cukup besar dalam perekonomian Somalia. Lembaga amal itu bukan hanya memberikan bantuan bagi orang-orang miskin di Somali tapi juga mengelola bank dan sejumlah perusahaan di negeri itu.

“Barakat adalah bagian penting perekonomian Somalia. Menutup lembaga itu memberikan kontribusi yang besar bagi melemahnya kondisi sosial rakyat Somalia,” ujar Chomsky. Mengomentari konflik berkepanjangan di Darfur, Chomsky menilai Darfur menjadi korban permainan para aktivis humanis dari Barat yang mendistorsi akar konflik yang sebenarnya terjadi di negeri itu. “Darfur menjadi populer di kalangan humanis Barat. Mereka mendistorsi penyebab konflik dan dengan mudahnya mengkambinghitamkan ‘orang-orang Arab’ dan menyebut ‘para penjahat’ sebagai otak dari kekacauan di Darfur,” tukas Chomsky. Itu semua pada dasarnya strategi licik yang dimainkan Barat, termasuk AS seperti yang mereka mainkan di negara Kongo dan Rwanda. Di kedua negara itu, mereka membiayai para milisi untuk membunuh dan membantai siapa saja yang menghalangi Barat untuk menguasai sumber-sumber mineral di negeri itu.

Sumber:
[1] Noam Chomsky : AS Adalah ‘Negara Teroris Utama di Dunia’
[2] Chomsky: AS Tidak Takut Pada Islam Radikal, tapi pada Kemerdekaan Negara Bonekanya
[3] Chomsky : AS dan Israel Adalah Dua Negara “Bajingan” Yang Beroperasi di Timur Tengah